Berdasarkan Surat Kementerian Kesehatan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor TK.02.03/I.3/3392/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Implementasi Perizinan melalui Sistem OSS, perizinan berusaha melalui Sistem OSS Berbasis Risiko untuk Rumah Sakit Pemerintah hanya dapat diproses bagi Pelaku Usaha Pemerintah yang ditetapkan sebagai badan hukum publik dengan bentuk Badan Layanan Umum (BLU) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Rumah Sakit Pemerintah yang belum berbentuk BLU atau BLUD dapat dilakukan di luar Sistem OSS dengan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sektor kesehatan.

Berdasarkan Pasal 185 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, seluruh Bidang Usaha dalam Ruang Lingkup KBLI 86103 (Aktivitas Rumah Sakit), berlaku ketentuan:
Rumah Sakit yang didirikan oleh masyarakat harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang Pelayanan Kesehatan (limited purpose), sehingga badan hukum dimaksud hanya dapat menjalankan kegiatan usaha KBLI 86103 (Aktivitas Rumah Sakit)bersamaan dengan kegiatan usaha lainnya dengan KBLI:
71208 (Aktivitas Pengujian  dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan dan Inspeksi Sarana Prasarana Kesehatan),
86105 (Aktivitas Klinik Swasta),
86901 (Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan oleh Tenaga Kesehatan selain Dokter dan Dokter Gigi),
86902 (Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional),
86903 (Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan), dan
86904 (Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation)).
Dikecualikan dari ketentuan a bagi Rumah Sakit yang diselenggarakan oleh badan hukum yang bersifat nirlaba (Yayasan, Persekutuan dan Perkumpulan).

KBLI 86104 - Aktivitas Klinik Pemerintah memiliki ketentuan khusus OSS RBA. Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS Berbasis Risiko hanya dapat diproses bagi Pelaku Usaha Pemerintah yang ditetapkan sebagai badan hukum publik dengan bentuk Badan Layanan Umum (BLU) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Untuk Klinik Pemerintah selain BLU atau BLUD, perizinan dapat dilakukan di luar Sistem OSS melalui sistem perizinan daerah atau secara manual yang diatur oleh instansi pemberi izin di kabupaten/kota, dengan pemenuhan persyaratan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektor kesehatan.

Bidang Usaha Klinik Pratama:

• Rumah Bersalin Swasta,
• Clinic General Medical,
• Klinik Pengobatan Umum,
• Jasa Kesehatan Pemukiman (Residential Health Services), dan
• Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar

Dialokasikan untuk Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Bidang Usaha Laboratorium Kesehatan Klinik, diwajibkan untuk bermitra dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan khusus orang sakit seperti pesawat udara, ambulans dan lainnya berdasarkan keadaan tertentu dengan tujuan kota-kota atau provinsi di dalam negeri.

Kelompok ini mencakup penyediaan jasa dalam memberikan bimbingan, pelayanan, perawatan, dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi bagi lanjut usia terlantar dan rawan terlantar agar dapat hidup secara wajar dalam kehidupan diri sendiri, keluarga, dan bermasyarakat, yang dilakukan di dalam panti yang dikelola oleh pemerintah berdasarkan profesi pekerjaan sosial.

Kelompok ini mencakup penyediaan jasa dalam memberikan bimbingan, pelayanan, perawatan, dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi bagi lanjut usia terlantar dan rawan terlantar agar dapat hidup secara wajar dalam kehidupan diri sendiri, keluarga, dan bermasyarakat, yang dilakukan di dalam panti yang dikelola oleh swasta berdasarkan profesi pekerjaan sosial.

Kelompok ini mencakup penyediaan jasa dalam memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi bimbingan lanjut bagi anak yatim, piatu dan yatim piatu yang kurang mampu, terlantar agar potensi dan kapasitas belajarnya pulih kembali, dapat berkembang secara wajar, yang dilakukan di dalam panti yang dikelola oleh pemerintah berdasarkan profesi pekerjaan sosial.

Kelompok ini mencakup penyediaan jasa dalam memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi bimbingan lanjut bagi anak yatim, piatu dan yatim piatu yang kurang mampu, terlantar agar potensi dan kapasitas belajarnya pulih kembali, dapat berkembang secara wajar, yang dilakukan di dalam panti yang dikelola oleh swasta berdasarkan profesi pekerjaan sosial.