Materi Sosialisasi Permendag No 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)

Hasil Utama

Keputusan & Kebijakan Utama

Kewajiban Layanan Pengaduan

• PPMSE, PSP, dan penyelenggara perdagangan elektronik wajib menyediakan dua jenis layanan pengaduan: 34

  • Layanan pengaduan dan penyelesaian sengketa bagi pedagang (mediasi antara pedagang dengan platform atau pihak lain)
  • Layanan pengaduan konsumen yang terhubung langsung ke lini WhatsApp Kementerian Perdagangan

Persaingan Usaha dan Larangan Manipulasi Harga

• Ekosistem e-commerce wajib dilandasi iklim usaha yang sehat dan persaingan yang fair 5
• Dilarang adanya dominasi sepihak atau praktik kartel dalam e-commerce 5
• Tujuan pengaturan: memberikan keamanan bagi pedagang dan kenyamanan bagi konsumen di seluruh Indonesia 5

Pengaturan Label dan Status Toko

• Toko yang mengklaim sebagai Official Store, Authorized Store, Star Seller, Flex Store, Mall, atau Power Merchant wajib memiliki perjanjian tertulis dengan pemilik merek/barang yang bersangkutan 67
• Klaim sepihak tanpa perjanjian tertulis dianggap pelanggaran; contoh: toko mengklaim sebagai “Philips Official Store” tanpa perjanjian dengan Philips 6

Larangan Platform Bertindak sebagai Produsen

• Marketplace (Tokopedia, Shopee, dll.) dan Social Commerce (Facebook, Instagram) dilarang bertindak sebagai produsen — tidak boleh memproduksi barang untuk dijual di platform milik sendiri 89
• Social Commerce juga tidak diperbolehkan memfasilitasi transaksi langsung layaknya marketplace 9

Iklan Elektronik

• Iklan elektronik wajib menyediakan tombol Close, Skip, dan/atau Tutup agar konsumen tidak dipaksa menonton iklan hingga selesai 9
• Iklan dilarang memuat informasi menyesatkan atau palsu, dan wajib menampilkan risiko penggunaan produk jika diperlukan 9

Perizinan Berusaha (NIB & KBLI)

Kewajiban NIB

• Seluruh pelaku usaha yang melakukan kegiatan transaksi dan menghasilkan keuntungan — termasuk penjual barang bekas yang berjualan secara rutin — wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 1011

• Masa transisi:

  • 18 bulan bagi pedagang yang sudah memiliki akun di platform 1
  • 6 bulan bagi pedagang yang baru akan membuka akun 1
• Pemerintah (Kemendag + BKPM) berkomitmen tidak memblokir pedagang yang sedang dalam proses pengurusan NIB dan mengalami kendala 1

Pendampingan NIB

• Kemendag telah berkoordinasi dengan BKPM untuk program pendampingan pembuatan OSS/NIB 1213
• Program melibatkan platform lokal/marketplace dan asosiasi untuk mendampingi seller yang sudah aktif berjualan 1314
• Pendampingan mencakup: cara upload dokumen, persyaratan, dan teknis penggunaan sistem OSS 14

Ketentuan KBLI

• Pelaku usaha yang menjual barang sendiri melalui platform sendiri wajib mengambil dua KBLI: 15

  • KBLI 47901 untuk pengelolaan platform (berdasarkan KBLI 2025)
  • KBLI sesuai jenis barang yang dijual
• KBLI 63122 (KBLI lama untuk platform PPMSE) sudah tidak berlaku di KBLI 2025 16
• Pelaku usaha offline yang ingin ekspansi online melalui website sendiri wajib mengambil KBLI 47901 (Intermediasi Perdagangan Eceran Platform Digital) 17

Pengutamaan Produk Dalam Negeri

Ruang Promosi Khusus

• Setiap PPMSE, PSP, dan marketplace wajib menyediakan ruang promosi khusus untuk barang/jasa produksi dalam negeri 18

Insentif untuk UMKM Lokal

• Insentif berupa potongan biaya promosi, biaya iklan, atau insentif lain diberikan kepada pelaku usaha yang memenuhi dua syarat kumulatif: 19

  1. Kategori usaha mikro kecil (terlihat dari NIB)
  2. Menjual produk dalam negeri
• Usaha mikro kecil yang menjual produk luar negeri tidak berhak mendapatkan insentif ini 19
• Klaim produk lokal dilakukan oleh pedagang sendiri melalui kolom yang disediakan platform, berdasarkan pengetahuan dan keyakinan pedagang 20

Pengaturan Algoritma (Visibilitas Produk)

• Platform wajib mengatur algoritma agar produk dalam negeri yang dijual oleh usaha mikro kecil tampil paling atas dalam hasil pencarian 2122
• Contoh: pencarian “sepatu olahraga pria” akan menampilkan sepatu buatan Indonesia dari pedagang UMKM di posisi teratas 21
• Platform tidak boleh memungut biaya apapun untuk pengaturan visibilitas algoritma ini 23
• Syarat mendapatkan fasilitas algoritma: NIB yang menyatakan status UMKM + klaim produk lokal — hanya dua syarat tersebut 23

Pembuktian Produk Lokal

• Produk jadi dari produsen/pabrik biasanya sudah tercantum label “Buatan Indonesia” 24
• Pedagang yang ragu dapat menanyakan ke distributor/penjual sebelumnya, atau mengkonsultasikan ke Kementerian Perdagangan 25
• Tersedia komunitas Indonesian Brand Community sebagai referensi produsen yang membuat produk di Indonesia 25
• Pemerintah juga memiliki sistem teknologi informasi untuk menelusuri asal barang 25

Transaksi Cross-Border (Lintas Batas)

Kewajiban E-Commerce Luar Negeri

• Platform e-commerce asing wajib memiliki SIUP-SE terdaftar di OSS/BKPM jika memenuhi salah satu dari tiga kriteria: 26

  • Lebih dari 1.000 konsumen di Indonesia per tahun
  • Lebih dari 1.000 pengiriman paket per tahun ke Indonesia
  • Memiliki lebih dari 1% traffic pengguna internet di Indonesia

Batas Minimum Nilai Barang Impor

• Barang dari e-commerce luar negeri (contoh: Amazon Singapura) ke konsumen Indonesia wajib bernilai di atas USD 100 FOB; barang di bawah ambang batas tersebut tidak diperbolehkan masuk 2627
• Kebijakan ini bertujuan menjaga daya saing produk lokal 27

Kantor Perwakilan Asing (KP3A)

• Platform asing yang beroperasi di Indonesia (contoh: Spotify) wajib memiliki izin KP3A 27
• KP3A berfungsi sebagai entitas yang dapat dituju saat terjadi sengketa antara konsumen Indonesia dengan layanan asing 8

Pengaturan Kecerdasan Buatan (AI)

• Pelaku usaha diperbolehkan menggunakan AI untuk promosi dan penjualan, namun harus disertai tanggung jawab dan transparansi 22
• Wajib memberikan label/informasi kepada konsumen bahwa konten yang ditampilkan atau direkomendasikan dibuat oleh AI 22
• Dilarang menggunakan suara/identitas orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dalam konteks komersial berbasis AI 28
• Pemanfaatan AI mengacu pada peraturan perundangan terkait, termasuk hak kekayaan intelektual dan perlindungan konsumen 28

Pengawasan dan Pelaporan

Instansi Pengawas

• Kementerian Perdagangan sebagai instansi utama pembinaan dan pengawasan 29

• Koordinasi dengan instansi lain sesuai sektor produk:

  • BPOM untuk obat dan makanan bersertifikat
  • BPJPH untuk produk bersertifikat halal
  • BSN untuk produk ber-SNI 29

Kewajiban Pelaporan PPMSE

• PPMSE akan diwajibkan melakukan pelaporan berkala (mekanisme teknis diatur dalam peraturan pelaksana tersendiri) 2
• Cakupan pelaporan meliputi: penjualan produk lokal, data UMKM, dan kepatuhan terhadap perubahan kontrak 30
• Data dan informasi platform juga wajib disampaikan kepada BPS (Badan Pusat Statistik) untuk keperluan statistik nasional — pelaporan dilakukan oleh platform, bukan pedagang langsung 56

Masa Berlaku bagi Platform

• Permendag 19/2026 berlaku langsung bagi PPMSE/platform sejak diundangkan, tanpa masa transisi, karena aturan ini disusun bersama-sama dengan platform 2

Ketentuan Khusus: Ride-Hailing

• Aturan berlaku bagi platform ride-hailing yang berkembang menjadi semi-marketplace (memiliki fitur transaksi barang/jasa) 31
• Untuk ride-hailing murni (hanya bermitra dengan pengemudi): wajib ada kontrak antara platform dan pengemudi yang mengatur hak dan kewajiban secara jelas 1031
• Tujuan: memastikan pengemudi tidak diperlakukan semena-mena dan mengetahui hak-kewajibannya saat terjadi perubahan ketentuan 10

Sesi Tanya Jawab — Sorotan Utama

Langkah Selanjutnya

• Kemendag + BKPM + Marketplace + Asosiasi: Meluncurkan program pendampingan pembuatan NIB/OSS mulai minggu setelah webinar, diprioritaskan untuk seller yang sudah aktif di platform 1314
• Kemendag: Menerbitkan peraturan pelaksana terkait mekanisme pelaporan berkala PPMSE (frekuensi: bulanan atau triwulanan) 230
• Platform/PPMSE: Segera menyesuaikan sistem dengan seluruh ketentuan Permendag 19/2026 yang berlaku efektif langsung 2
• Pedagang: Segera mengurus NIB melalui OSS; jika mengalami kendala, dapat menghubungi Kemendag untuk difasilitasi 1
• Pertanyaan belum terjawab: Dapat disampaikan melalui media sosial Kementerian Perdagangan untuk mendapat respons lanjutan 11