Detail KBLI 2025
Direktorat Pengelolaan Bisnis - Universitas Padjadjaran

DETAIL KBLI

KBLI 202585693

KBLI 202074321

Aktivitas Sertifikasi Profesi oleh Asosiasi

Kode & Judul KBLI 2025

85693 - Aktivitas Sertifikasi Profesi oleh Asosiasi

Kode & Judul KBLI 2020

74321 - Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 3

Jenis Perubahan

Recoding/Pindah Kode

Uraian

Uraian KBLI 2025

Kelompok ini mencakup aktivitas sertifikasi profesi oleh asosiasi industri/asosiasi profesi secara kolektif untuk mengukur dan melakukan sertifikasi kompetensi kerja/profesi tenaga kerja/profesional di sektor industri masing-masing, seperti aktivitas sertifikasi profesi pihak 3.

Uraian KBLI 2020 / OSS RBA

Kelompok ini mencakup kegiatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pihak 3 yang bersifat independen dari asosiasi industri/asosiasi profesi secara kolektif untuk mengukur dan mensertifikasi kompetensi pekerja profesional di sektor industri masing-masing.

Ruang Lingkup

Ketentuan #1

Skala

Usaha Mikro

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Sertifikat Standar Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	LSP memiliki legalitas pendirian yang teregistrasi di Kementerian Hukum dan HAM	67
2	LSP memiliki dokumen sistem manajemen mutu	67
3	LSP memiliki skema sesuai dengan ruang lingkup sektor /sub sektor, bidang/sub bidang/ profesi	67
4	LSP memiliki sarana prasarana terstandar	67
5	LSP memiliki perangkat asesmen berdasarkan skema sesuai dengan ruang lingkup sektor/sub sektor, bidang/sub bidang/ profesi	67
6	LSP memiliki tata kelola yang baik/Good Governance dibuktikan dengan dokumen hasil audit internal dan kaji ulang manajemen.	67
7	LSP memiliki sistem informasi yang mudah diakses publik dibuktikan dengan adanya website, sosial media dan publikasi lainnya	67
8	LSP mendapatkan lisensi dari BNSP	67

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	LSP melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja sesuai ruang lingkup lisensi yang kredibel	67
2	LSP mempublikasikan layanan sertifikasi secara transparan	67
3	LSP mengelola kelembagaannya melalui penjaminan mutu yang konsisten	67
4	LSP menyampaikan laporan secara periodik kepada BNSP	67

Ketentuan #1

Skala

Usaha Kecil

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Sertifikat Standar Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	LSP memiliki legalitas pendirian yang teregistrasi di Kementerian Hukum dan HAM	67
2	LSP memiliki dokumen sistem manajemen mutu	67
3	LSP memiliki skema sesuai dengan ruang lingkup sektor /sub sektor, bidang/sub bidang/ profesi	67
4	LSP memiliki sarana prasarana terstandar	67
5	LSP memiliki perangkat asesmen berdasarkan skema sesuai dengan ruang lingkup sektor/sub sektor, bidang/sub bidang/ profesi	67
6	LSP memiliki tata kelola yang baik/Good Governance dibuktikan dengan dokumen hasil audit internal dan kaji ulang manajemen.	67
7	LSP memiliki sistem informasi yang mudah diakses publik dibuktikan dengan adanya website, sosial media dan publikasi lainnya	67
8	LSP mendapatkan lisensi dari BNSP	67

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	LSP melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja sesuai ruang lingkup lisensi yang kredibel	67
2	LSP mempublikasikan layanan sertifikasi secara transparan	67
3	LSP mengelola kelembagaannya melalui penjaminan mutu yang konsisten	67
4	LSP menyampaikan laporan secara periodik kepada BNSP	67

Ketentuan #1

Skala

Usaha Menengah

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Sertifikat Standar Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	LSP memiliki legalitas pendirian yang teregistrasi di Kementerian Hukum dan HAM	67
2	LSP memiliki dokumen sistem manajemen mutu	67
3	LSP memiliki skema sesuai dengan ruang lingkup sektor /sub sektor, bidang/sub bidang/ profesi	67
4	LSP memiliki sarana prasarana terstandar	67
5	LSP memiliki perangkat asesmen berdasarkan skema sesuai dengan ruang lingkup sektor/sub sektor, bidang/sub bidang/ profesi	67
6	LSP memiliki tata kelola yang baik/Good Governance dibuktikan dengan dokumen hasil audit internal dan kaji ulang manajemen.	67
7	LSP memiliki sistem informasi yang mudah diakses publik dibuktikan dengan adanya website, sosial media dan publikasi lainnya	67
8	LSP mendapatkan lisensi dari BNSP	67

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	LSP melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja sesuai ruang lingkup lisensi yang kredibel	67
2	LSP mempublikasikan layanan sertifikasi secara transparan	67
3	LSP mengelola kelembagaannya melalui penjaminan mutu yang konsisten	67
4	LSP menyampaikan laporan secara periodik kepada BNSP	67

Ketentuan #1

Skala

Usaha Besar

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Sertifikat Standar Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
2	PMA	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	LSP memiliki legalitas pendirian yang teregistrasi di Kementerian Hukum dan HAM	67
2	LSP memiliki dokumen sistem manajemen mutu	67
3	LSP memiliki skema sesuai dengan ruang lingkup sektor /sub sektor, bidang/sub bidang/ profesi	67
4	LSP memiliki sarana prasarana terstandar	67
5	LSP memiliki perangkat asesmen berdasarkan skema sesuai dengan ruang lingkup sektor/sub sektor, bidang/sub bidang/ profesi	67
6	LSP memiliki tata kelola yang baik/Good Governance dibuktikan dengan dokumen hasil audit internal dan kaji ulang manajemen.	67
7	LSP memiliki sistem informasi yang mudah diakses publik dibuktikan dengan adanya website, sosial media dan publikasi lainnya	67
8	LSP mendapatkan lisensi dari BNSP	67

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	LSP melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja sesuai ruang lingkup lisensi yang kredibel	67
2	LSP mempublikasikan layanan sertifikasi secara transparan	67
3	LSP mengelola kelembagaannya melalui penjaminan mutu yang konsisten	67
4	LSP menyampaikan laporan secara periodik kepada BNSP	67

Ketentuan #1

Skala

Usaha Mikro

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Sertifikat Standar

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Standar Penetapan Kemampuan Sertifikasi Profesi Jasa Konstruksi/ Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi Jasa Konstruksi	65

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Lisensi LSP masih berlaku	65
2	Menyampaikan laporan kegiatan operasional lembaga sertifikasi	65
3	Memiliki bukti akreditasi oleh lembaga independen sesuai peraturan perundang-undangan, paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya lisensi	65

Ketentuan #1

Skala

Usaha Kecil

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Sertifikat Standar

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Standar Penetapan Kemampuan Sertifikasi Profesi Jasa Konstruksi/ Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi Jasa Konstruksi	65

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Lisensi LSP masih berlaku	65
2	Menyampaikan laporan kegiatan operasional lembaga sertifikasi	65
3	Memiliki bukti akreditasi oleh lembaga independen sesuai peraturan perundang-undangan, paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya lisensi	65

Ketentuan #1

Skala

Usaha Menengah

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Sertifikat Standar

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Standar Penetapan Kemampuan Sertifikasi Profesi Jasa Konstruksi/ Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi Jasa Konstruksi	65

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Lisensi LSP masih berlaku	65
2	Menyampaikan laporan kegiatan operasional lembaga sertifikasi	65
3	Memiliki bukti akreditasi oleh lembaga independen sesuai peraturan perundang-undangan, paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya lisensi	65

Ketentuan #1

Skala

Usaha Besar

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Sertifikat Standar

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	PMA	Menteri/Kepala Badan
2	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Standar Penetapan Kemampuan Sertifikasi Profesi Jasa Konstruksi/ Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi Jasa Konstruksi	65

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Lisensi LSP masih berlaku	65
2	Menyampaikan laporan kegiatan operasional lembaga sertifikasi	65
3	Memiliki bukti akreditasi oleh lembaga independen sesuai peraturan perundang-undangan, paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya lisensi	65

Catatan: Informasi ini merupakan alat bantu pencarian KBLI dan perizinan berusaha berbasis risiko. Untuk keputusan perizinan resmi, tetap lakukan konfirmasi pada sistem OSS dan regulasi sektoral yang berlaku.