Detail KBLI 2025
Direktorat Pengelolaan Bisnis - Universitas Padjadjaran

DETAIL KBLI

KBLI 202585579

KBLI 202078429

Pelatihan Kerja Swasta Lainnya

Kode & Judul KBLI 2025

85579 - Pelatihan Kerja Swasta Lainnya

Kode & Judul KBLI 2020

78429 - Pelatihan Kerja Swasta Lainnya

Jenis Perubahan

Pecah Kode

Uraian

Uraian KBLI 2025

Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja lainnya yang diselenggarakan swasta yang belum dicakup dalam kelompok 85571 s.d. 85578, termasuk pendidikan dan pelatihan bagi pekerja luar negeri atau migran, bidang metodologi pelatihan kerja, kesehatan dan keselamatan kerja (K3), ketenaganukliran atau yang berhubungan dengan radiasi dan radioaktif, pelatihan motivasi, pengembangan diri, pengembangan karir, neuro language programming, dan lainnya yang diselenggarakan oleh swasta.

Uraian KBLI 2020 / OSS RBA

Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja lainnya yang diselenggarakan swasta yang belum dicakup dalam kelompok 78421 s.d. 78427, termasuk bidang metodologi pelatihan kerja, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), pelatihan motivasi, pengembangan diri, pengembangan karir, neuro language programming, dan lainnya yang diselenggarakan oleh swasta.

Ruang Lingkup

Ketentuan #1

Skala

Usaha Mikro

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran (Petugas Proteksi Radiasi Industri)

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Melampirkan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa CV Penanggung Jawab LPK	5
2	Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Profil Lembaga yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK memuat: a. struktur organisasi dan uraian tugas b. daftar & CV tenaga pembina/ tenaga ahli/ tenaga teknis, [5] sertifikat kompetensi instruktur c. program kerja dan RAB untuk 3 tahun d. program PBK dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja[6] e. kapasitas latih per tahun f. daftar & foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan g. bukti Wajib Lapor Ketenagakerjaan Online (WLKP Online) h. bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk sertifikat[7]	5
3	Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau Sewa bermeterai cukup	5
4	Surat kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang sudah memperoleh Akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup	5
5	Apabila Pelaku Usaha menggunakan standar kompetensi khusus[8] maka pelaku usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi khusus dari kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen Registrasi SKK dari Kementerian Ketenagakerjaan	5

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Melaksanakan kegiatan pelatihan kerja paling lambat 1 tahun sejak PB diterbitkan	5
2	Melaksanakan akreditasi lembaga pelatihan kerja paling lambat 3 tahun sejak PB diterbitkan	5
3	Melaporkan perubahan atau penambahan program pelatihan kerja	5
4	Menggunakan instruktur atau tenaga pelatihan sesuai dengan program pelatihan kerja	5
5	Melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan program yang disetujui	5
6	Menggunakan sarana dan prasarana pelatihan kerja sesuai dengan program	5
7	Melaporkan realisasi kegiatan pelatihan kerja pada pemerintah kabupaten/kota secara berkala 6 bulan sekali	5
8	Mewajibkan alih teknologi dalam hal LPK menggunakan TKA untuk jabatan instruktur	5
9	Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) wajib memiliki pengesahan RPTKA sesuai dengan ketentuan perundang undangan di bidang ketenagakerjaan	5

Ketentuan #1

Skala

Usaha Kecil

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran (Petugas Proteksi Radiasi Industri)

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Melampirkan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa CV Penanggung Jawab LPK	5
2	Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Profil Lembaga yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK memuat: a. struktur organisasi dan uraian tugas b. daftar & CV tenaga pembina/ tenaga ahli/ tenaga teknis, [5] sertifikat kompetensi instruktur c. program kerja dan RAB untuk 3 tahun d. program PBK dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja[6] e. kapasitas latih per tahun f. daftar & foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan g. bukti Wajib Lapor Ketenagakerjaan Online (WLKP Online) h. bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk sertifikat[7]	5
3	Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau Sewa bermeterai cukup	5
4	Surat kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang sudah memperoleh Akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup	5
5	Apabila Pelaku Usaha menggunakan standar kompetensi khusus[8] maka pelaku usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi khusus dari kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen Registrasi SKK dari Kementerian Ketenagakerjaan	5

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Melaksanakan kegiatan pelatihan kerja paling lambat 1 tahun sejak PB diterbitkan	5
2	Melaksanakan akreditasi lembaga pelatihan kerja paling lambat 3 tahun sejak PB diterbitkan	5
3	Melaporkan perubahan atau penambahan program pelatihan kerja	5
4	Menggunakan instruktur atau tenaga pelatihan sesuai dengan program pelatihan kerja	5
5	Melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan program yang disetujui	5
6	Menggunakan sarana dan prasarana pelatihan kerja sesuai dengan program	5
7	Melaporkan realisasi kegiatan pelatihan kerja pada pemerintah kabupaten/kota secara berkala 6 bulan sekali	5
8	Mewajibkan alih teknologi dalam hal LPK menggunakan TKA untuk jabatan instruktur	5
9	Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) wajib memiliki pengesahan RPTKA sesuai dengan ketentuan perundang undangan di bidang ketenagakerjaan	5

Ketentuan #1

Skala

Usaha Menengah

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran (Petugas Proteksi Radiasi Industri)

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Melampirkan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa CV Penanggung Jawab LPK	5
2	Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Profil Lembaga yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK memuat: a. struktur organisasi dan uraian tugas b. daftar & CV tenaga pembina/ tenaga ahli/ tenaga teknis, [5] sertifikat kompetensi instruktur c. program kerja dan RAB untuk 3 tahun d. program PBK dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja[6] e. kapasitas latih per tahun f. daftar & foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan g. bukti Wajib Lapor Ketenagakerjaan Online (WLKP Online) h. bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk sertifikat[7]	5
3	Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau Sewa bermeterai cukup	5
4	Surat kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang sudah memperoleh Akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup	5
5	Apabila Pelaku Usaha menggunakan standar kompetensi khusus[8] maka pelaku usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi khusus dari kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen Registrasi SKK dari Kementerian Ketenagakerjaan	5

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Melaksanakan kegiatan pelatihan kerja paling lambat 1 tahun sejak PB diterbitkan	5
2	Melaksanakan akreditasi lembaga pelatihan kerja paling lambat 3 tahun sejak PB diterbitkan	5
3	Melaporkan perubahan atau penambahan program pelatihan kerja	5
4	Menggunakan instruktur atau tenaga pelatihan sesuai dengan program pelatihan kerja	5
5	Melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan program yang disetujui	5
6	Menggunakan sarana dan prasarana pelatihan kerja sesuai dengan program	5
7	Melaporkan realisasi kegiatan pelatihan kerja pada pemerintah kabupaten/kota secara berkala 6 bulan sekali	5
8	Mewajibkan alih teknologi dalam hal LPK menggunakan TKA untuk jabatan instruktur	5
9	Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) wajib memiliki pengesahan RPTKA sesuai dengan ketentuan perundang undangan di bidang ketenagakerjaan	5

Ketentuan #1

Skala

Usaha Besar

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran (Petugas Proteksi Radiasi Industri)

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
2	PMA	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Melampirkan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa CV Penanggung Jawab LPK	5
2	Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Profil Lembaga yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK memuat: a. struktur organisasi dan uraian tugas b. daftar & CV tenaga pembina/ tenaga ahli/ tenaga teknis, [5] sertifikat kompetensi instruktur c. program kerja dan RAB untuk 3 tahun d. program PBK dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja[6] e. kapasitas latih per tahun f. daftar & foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan g. bukti Wajib Lapor Ketenagakerjaan Online (WLKP Online) h. bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk sertifikat[7]	5
3	Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau Sewa bermeterai cukup	5
4	Surat kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang sudah memperoleh Akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup	5
5	Apabila Pelaku Usaha menggunakan standar kompetensi khusus[8] maka pelaku usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi khusus dari kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen Registrasi SKK dari Kementerian Ketenagakerjaan	5

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Melaksanakan kegiatan pelatihan kerja paling lambat 1 tahun sejak PB diterbitkan	5
2	Melaksanakan akreditasi lembaga pelatihan kerja paling lambat 3 tahun sejak PB diterbitkan	5
3	Melaporkan perubahan atau penambahan program pelatihan kerja	5
4	Menggunakan instruktur atau tenaga pelatihan sesuai dengan program pelatihan kerja	5
5	Melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan program yang disetujui	5
6	Menggunakan sarana dan prasarana pelatihan kerja sesuai dengan program	5
7	Melaporkan realisasi kegiatan pelatihan kerja pada pemerintah kabupaten/kota secara berkala 6 bulan sekali	5
8	Mewajibkan alih teknologi dalam hal LPK menggunakan TKA untuk jabatan instruktur	5
9	Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) wajib memiliki pengesahan RPTKA sesuai dengan ketentuan perundang undangan di bidang ketenagakerjaan	5

Ketentuan #1

Skala

Usaha Mikro

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran (Petugas Proteksi Radiasi Industri)

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Dokumen sistem manajemen	30
2	Dokumen silabus, modul, dan bahan ajar pelatihan sesuai lingkup pelatihan	30
3	Dokumen acu silang standar kompetensi atau kurikulum dengan program pelatihan	30
4	Dalam hal lembaga pelatihan tidak memiliki sumber radiasi pengion, Pelaku Usaha melampirkan surat perjanjian kerjasama penggunaan sumber radiasi pengion milik instansi lain	30

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen	30
2	Menjamin pelaksanaan kegiatan pelatihan sesuai sistem mutu	30
3	Menjamin ketersediaan sumber daya	30
4	Menerima BAPETEN untuk melakukan surveilan	30
5	Menindaklanjuti hasil verifikasi dan surveilan	30
6	Menetapkan kerangka acuan kegiatan untuk disetujui di awal tahun	30
7	Melakukan pelatihan dan/atau penyegaran kompetensi sumber daya manusia	30
8	Melaporkan kepada BAPETEN jika ada perubahan terkait data PB	30
9	Menyampaikan laporan kegiatan pelatihan sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada BAPETEN	30

Ketentuan #1

Skala

Usaha Kecil

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran (Petugas Proteksi Radiasi Industri)

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Dokumen sistem manajemen	30
2	Dokumen silabus, modul, dan bahan ajar pelatihan sesuai lingkup pelatihan	30
3	Dokumen acu silang standar kompetensi atau kurikulum dengan program pelatihan	30
4	Dalam hal lembaga pelatihan tidak memiliki sumber radiasi pengion, Pelaku Usaha melampirkan surat perjanjian kerjasama penggunaan sumber radiasi pengion milik instansi lain	30

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen	30
2	Menjamin pelaksanaan kegiatan pelatihan sesuai sistem mutu	30
3	Menjamin ketersediaan sumber daya	30
4	Menerima BAPETEN untuk melakukan surveilan	30
5	Menindaklanjuti hasil verifikasi dan surveilan	30
6	Menetapkan kerangka acuan kegiatan untuk disetujui di awal tahun	30
7	Melakukan pelatihan dan/atau penyegaran kompetensi sumber daya manusia	30
8	Melaporkan kepada BAPETEN jika ada perubahan terkait data PB	30
9	Menyampaikan laporan kegiatan pelatihan sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada BAPETEN	30

Ketentuan #1

Skala

Usaha Menengah

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran (Petugas Proteksi Radiasi Industri)

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Dokumen sistem manajemen	30
2	Dokumen silabus, modul, dan bahan ajar pelatihan sesuai lingkup pelatihan	30
3	Dokumen acu silang standar kompetensi atau kurikulum dengan program pelatihan	30
4	Dalam hal lembaga pelatihan tidak memiliki sumber radiasi pengion, Pelaku Usaha melampirkan surat perjanjian kerjasama penggunaan sumber radiasi pengion milik instansi lain	30

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen	30
2	Menjamin pelaksanaan kegiatan pelatihan sesuai sistem mutu	30
3	Menjamin ketersediaan sumber daya	30
4	Menerima BAPETEN untuk melakukan surveilan	30
5	Menindaklanjuti hasil verifikasi dan surveilan	30
6	Menetapkan kerangka acuan kegiatan untuk disetujui di awal tahun	30
7	Melakukan pelatihan dan/atau penyegaran kompetensi sumber daya manusia	30
8	Melaporkan kepada BAPETEN jika ada perubahan terkait data PB	30
9	Menyampaikan laporan kegiatan pelatihan sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada BAPETEN	30

Ketentuan #1

Skala

Usaha Besar

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran (Petugas Proteksi Radiasi Industri)

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	PMA	Menteri/Kepala Badan
2	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Dokumen sistem manajemen	30
2	Dokumen silabus, modul, dan bahan ajar pelatihan sesuai lingkup pelatihan	30
3	Dokumen acu silang standar kompetensi atau kurikulum dengan program pelatihan	30
4	Dalam hal lembaga pelatihan tidak memiliki sumber radiasi pengion, Pelaku Usaha melampirkan surat perjanjian kerjasama penggunaan sumber radiasi pengion milik instansi lain	30

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen	30
2	Menjamin pelaksanaan kegiatan pelatihan sesuai sistem mutu	30
3	Menjamin ketersediaan sumber daya	30
4	Menerima BAPETEN untuk melakukan surveilan	30
5	Menindaklanjuti hasil verifikasi dan surveilan	30
6	Menetapkan kerangka acuan kegiatan untuk disetujui di awal tahun	30
7	Melakukan pelatihan dan/atau penyegaran kompetensi sumber daya manusia	30
8	Melaporkan kepada BAPETEN jika ada perubahan terkait data PB	30
9	Menyampaikan laporan kegiatan pelatihan sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada BAPETEN	30

Ketentuan #1

Skala

Usaha Mikro

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran (Petugas Instalasi Bahan Nuklir pada INNR)

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Melampirkan surat permohonan	5
2	Melampirkan pas poto penanggung jawab Perusahaan Jasa K3	5
3	Melampirkan Berita acara pemeriksaan dari pengawas ketenagakerjaan setempat diketahui oleh pimpinan unit	5
4	Melampirkan profil perusahaan	5
5	Melampirkan struktur organisasi dan uraian tugasnya	5
6	Melampirkan daftar dan foto dokumentasi sarana dan prasarana pembinaan K3	5
7	Melampirkan surat pernyataan sebagai tenaga ahli dan tenaga teknis yang menyatakan bekerja penuh di perusahaan	5
8	Melampirkan sertifikat ahli K3 sesuai bidang jasa dan khusus untuk bidang kesehatan kerja sertifikat dokter hiperkes	5
9	Melampirkan sertifikat kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan	5
10	Melampirkan sertifikat TOT sesuai bidangnya	5
11	Melampirkan NPWP dan SPT pajak 2 tahun terakhir dengan keterangan status valid	5
12	Melampirkan dokumen wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan (WLKP) online	5
13	Melampirkan KTP dan daftar riwayat hidup tenaga ahli dan tenaga teknis	5
14	Melampirkan Surat Keputusan Penunjukan (SKP) tenaga ahli yang masih berlaku	5
15	Melampirkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pembinaan	5
16	Melampirkan Standar Operasional Prosedur (SOP) keberlangsungan usaha	5

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Durasi pemenuhan kewajiban untuk melaksanakan sertifikasi standar paling lambat 1 tahun setelah usaha jasa K3 bidang pembinaan dan konsultasi K3 beroperasi	5
2	Melaksanakan kegiatan pembinaan dan konsultasi keselamatan dan kesehatan kerja	5
3	Memelihara dokumen kegiatan selama kegiatan berlaku	5
4	Menggunakan sarana dan prasarana pembinaan sesuai dengan bidang usaha.	5
5	Menyampaikan laporan kepada Menteri	5

Ketentuan #1

Skala

Usaha Kecil

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran (Petugas Instalasi Bahan Nuklir pada INNR)

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Melampirkan surat permohonan	5
2	Melampirkan pas poto penanggung jawab Perusahaan Jasa K3	5
3	Melampirkan Berita acara pemeriksaan dari pengawas ketenagakerjaan setempat diketahui oleh pimpinan unit	5
4	Melampirkan profil perusahaan	5
5	Melampirkan struktur organisasi dan uraian tugasnya	5
6	Melampirkan daftar dan foto dokumentasi sarana dan prasarana pembinaan K3	5
7	Melampirkan surat pernyataan sebagai tenaga ahli dan tenaga teknis yang menyatakan bekerja penuh di perusahaan	5
8	Melampirkan sertifikat ahli K3 sesuai bidang jasa dan khusus untuk bidang kesehatan kerja sertifikat dokter hiperkes	5
9	Melampirkan sertifikat kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan	5
10	Melampirkan sertifikat TOT sesuai bidangnya	5
11	Melampirkan NPWP dan SPT pajak 2 tahun terakhir dengan keterangan status valid	5
12	Melampirkan dokumen wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan (WLKP) online	5
13	Melampirkan KTP dan daftar riwayat hidup tenaga ahli dan tenaga teknis	5
14	Melampirkan Surat Keputusan Penunjukan (SKP) tenaga ahli yang masih berlaku	5
15	Melampirkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pembinaan	5
16	Melampirkan Standar Operasional Prosedur (SOP) keberlangsungan usaha	5

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Durasi pemenuhan kewajiban untuk melaksanakan sertifikasi standar paling lambat 1 tahun setelah usaha jasa K3 bidang pembinaan dan konsultasi K3 beroperasi	5
2	Melaksanakan kegiatan pembinaan dan konsultasi keselamatan dan kesehatan kerja	5
3	Memelihara dokumen kegiatan selama kegiatan berlaku	5
4	Menggunakan sarana dan prasarana pembinaan sesuai dengan bidang usaha.	5
5	Menyampaikan laporan kepada Menteri	5

Ketentuan #1

Skala

Usaha Menengah

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran (Petugas Instalasi Bahan Nuklir pada INNR)

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Melampirkan surat permohonan	5
2	Melampirkan pas poto penanggung jawab Perusahaan Jasa K3	5
3	Melampirkan Berita acara pemeriksaan dari pengawas ketenagakerjaan setempat diketahui oleh pimpinan unit	5
4	Melampirkan profil perusahaan	5
5	Melampirkan struktur organisasi dan uraian tugasnya	5
6	Melampirkan daftar dan foto dokumentasi sarana dan prasarana pembinaan K3	5
7	Melampirkan surat pernyataan sebagai tenaga ahli dan tenaga teknis yang menyatakan bekerja penuh di perusahaan	5
8	Melampirkan sertifikat ahli K3 sesuai bidang jasa dan khusus untuk bidang kesehatan kerja sertifikat dokter hiperkes	5
9	Melampirkan sertifikat kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan	5
10	Melampirkan sertifikat TOT sesuai bidangnya	5
11	Melampirkan NPWP dan SPT pajak 2 tahun terakhir dengan keterangan status valid	5
12	Melampirkan dokumen wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan (WLKP) online	5
13	Melampirkan KTP dan daftar riwayat hidup tenaga ahli dan tenaga teknis	5
14	Melampirkan Surat Keputusan Penunjukan (SKP) tenaga ahli yang masih berlaku	5
15	Melampirkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pembinaan	5
16	Melampirkan Standar Operasional Prosedur (SOP) keberlangsungan usaha	5

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Durasi pemenuhan kewajiban untuk melaksanakan sertifikasi standar paling lambat 1 tahun setelah usaha jasa K3 bidang pembinaan dan konsultasi K3 beroperasi	5
2	Melaksanakan kegiatan pembinaan dan konsultasi keselamatan dan kesehatan kerja	5
3	Memelihara dokumen kegiatan selama kegiatan berlaku	5
4	Menggunakan sarana dan prasarana pembinaan sesuai dengan bidang usaha.	5
5	Menyampaikan laporan kepada Menteri	5

Ketentuan #1

Skala

Usaha Besar

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran (Petugas Instalasi Bahan Nuklir pada INNR)

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	PMA	Menteri/Kepala Badan
2	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Melampirkan surat permohonan	5
2	Melampirkan pas poto penanggung jawab Perusahaan Jasa K3	5
3	Melampirkan Berita acara pemeriksaan dari pengawas ketenagakerjaan setempat diketahui oleh pimpinan unit	5
4	Melampirkan profil perusahaan	5
5	Melampirkan struktur organisasi dan uraian tugasnya	5
6	Melampirkan daftar dan foto dokumentasi sarana dan prasarana pembinaan K3	5
7	Melampirkan surat pernyataan sebagai tenaga ahli dan tenaga teknis yang menyatakan bekerja penuh di perusahaan	5
8	Melampirkan sertifikat ahli K3 sesuai bidang jasa dan khusus untuk bidang kesehatan kerja sertifikat dokter hiperkes	5
9	Melampirkan sertifikat kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan	5
10	Melampirkan sertifikat TOT sesuai bidangnya	5
11	Melampirkan NPWP dan SPT pajak 2 tahun terakhir dengan keterangan status valid	5
12	Melampirkan dokumen wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan (WLKP) online	5
13	Melampirkan KTP dan daftar riwayat hidup tenaga ahli dan tenaga teknis	5
14	Melampirkan Surat Keputusan Penunjukan (SKP) tenaga ahli yang masih berlaku	5
15	Melampirkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pembinaan	5
16	Melampirkan Standar Operasional Prosedur (SOP) keberlangsungan usaha	5

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Durasi pemenuhan kewajiban untuk melaksanakan sertifikasi standar paling lambat 1 tahun setelah usaha jasa K3 bidang pembinaan dan konsultasi K3 beroperasi	5
2	Melaksanakan kegiatan pembinaan dan konsultasi keselamatan dan kesehatan kerja	5
3	Memelihara dokumen kegiatan selama kegiatan berlaku	5
4	Menggunakan sarana dan prasarana pembinaan sesuai dengan bidang usaha.	5
5	Menyampaikan laporan kepada Menteri	5

Ketentuan #1

Skala

Usaha Mikro

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Sertifikat Standar

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Bupati/Walikota

Ketentuan #1

Skala

Usaha Kecil

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Sertifikat Standar

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Bupati/Walikota

Ketentuan #1

Skala

Usaha Menengah

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Sertifikat Standar

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Bupati/Walikota

Ketentuan #1

Skala

Usaha Besar

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Sertifikat Standar

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Bupati/Walikota
2	PMA	Menteri/Kepala Badan

Ketentuan #1

Skala

Usaha Mikro

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Lembaga Pelatihan ketenaganukliran (Petugas Keamanan Sumber Radioaktif)

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Ketentuan #1

Skala

Usaha Kecil

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Lembaga Pelatihan ketenaganukliran (Petugas Keamanan Sumber Radioaktif)

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Ketentuan #1

Skala

Usaha Menengah

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Lembaga Pelatihan ketenaganukliran (Petugas Keamanan Sumber Radioaktif)

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Ketentuan #1

Skala

Usaha Besar

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Lembaga Pelatihan ketenaganukliran (Petugas Keamanan Sumber Radioaktif)

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	PMA	Menteri/Kepala Badan
2	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Ketentuan #1

Skala

Usaha Mikro

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran (Petugas Keahliasn pada Radiografi Industri)

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Ketentuan #1

Skala

Usaha Kecil

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran (Petugas Keahliasn pada Radiografi Industri)

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Ketentuan #1

Skala

Usaha Menengah

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran (Petugas Keahliasn pada Radiografi Industri)

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Ketentuan #1

Skala

Usaha Besar

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran (Petugas Keahliasn pada Radiografi Industri)

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
2	PMA	Menteri/Kepala Badan

Ketentuan #1

Skala

Usaha Mikro

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran (Petugas Instalasi Bahan Nuklir pada RD)

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Ketentuan #1

Skala

Usaha Kecil

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran (Petugas Instalasi Bahan Nuklir pada RD)

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Ketentuan #1

Skala

Usaha Menengah

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran (Petugas Instalasi Bahan Nuklir pada RD)

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Ketentuan #1

Skala

Usaha Besar

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran (Petugas Instalasi Bahan Nuklir pada RD)

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
2	PMA	Menteri/Kepala Badan

Ketentuan #1

Skala

Usaha Mikro

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran (Petugas Instalasi Bahan Nuklir pada RND)

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Ketentuan #1

Skala

Usaha Kecil

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran (Petugas Instalasi Bahan Nuklir pada RND)

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Ketentuan #1

Skala

Usaha Menengah

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran (Petugas Instalasi Bahan Nuklir pada RND)

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Ketentuan #1

Skala

Usaha Besar

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran (Petugas Instalasi Bahan Nuklir pada RND)

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
2	PMA	Menteri/Kepala Badan

Ketentuan #1

Skala

Usaha Mikro

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Sertifikat Standar

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Ketentuan #1

Skala

Usaha Kecil

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Sertifikat Standar

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Ketentuan #1

Skala

Usaha Menengah

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Sertifikat Standar

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Ketentuan #1

Skala

Usaha Besar

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Sertifikat Standar

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
2	PMA	Menteri/Kepala Badan

Ketentuan #1

Skala

Usaha Mikro

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran (Petugas Keahliasn pada Iradiator)

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Ketentuan #1

Skala

Usaha Kecil

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran (Petugas Keahliasn pada Iradiator)

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Ketentuan #1

Skala

Usaha Menengah

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran (Petugas Keahliasn pada Iradiator)

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Ketentuan #1

Skala

Usaha Besar

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran (Petugas Keahliasn pada Iradiator)

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	PMA	Menteri/Kepala Badan
2	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Ketentuan #1

Skala

Usaha Mikro

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran (Pengurus dan Pengawas Akuntansi Bahan Nuklir)

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Ketentuan #1

Skala

Usaha Kecil

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran (Pengurus dan Pengawas Akuntansi Bahan Nuklir)

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Ketentuan #1

Skala

Usaha Menengah

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran (Pengurus dan Pengawas Akuntansi Bahan Nuklir)

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Ketentuan #1

Skala

Usaha Besar

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran (Pengurus dan Pengawas Akuntansi Bahan Nuklir)

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	PMA	Menteri/Kepala Badan
2	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Ketentuan #1

Skala

Usaha Mikro

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran (Petugas Keahliasn pada Fasilitas Produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka)

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Ketentuan #1

Skala

Usaha Kecil

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran (Petugas Keahliasn pada Fasilitas Produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka)

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Ketentuan #1

Skala

Usaha Menengah

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran (Petugas Keahliasn pada Fasilitas Produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka)

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Ketentuan #1

Skala

Usaha Besar

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran (Petugas Keahliasn pada Fasilitas Produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka)

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
2	PMA	Menteri/Kepala Badan

Ketentuan #1

Skala

Usaha Mikro

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran (Personil Penguji Pesawat Sinar-X RDI)

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Ketentuan #1

Skala

Usaha Kecil

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran (Personil Penguji Pesawat Sinar-X RDI)

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Ketentuan #1

Skala

Usaha Menengah

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran (Personil Penguji Pesawat Sinar-X RDI)

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Ketentuan #1

Skala

Usaha Besar

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran (Personil Penguji Pesawat Sinar-X RDI)

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	PMA	Menteri/Kepala Badan
2	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

PB UMKU

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan

No	Persyaratan	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Dalam hal kegiatan pemanfaatan sumber radiasi pengion untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan/atau pelatihan menggunakan zat radioaktif kategori I, II, dan III, Pelaku Usaha melampirkan jaminan finansial untuk pelaksanaan penanganan limbah radioaktif	10 Hari
2	Dokumen program perawatan	10 Hari
3	Dokumen rencana teknis fasilitas	10 Hari
4	Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif	10 Hari
5	Dokumen sistem manajemen	10 Hari
6	Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau dokumen program keamanan zat radioaktif	10 Hari
7	Dokumen hasil justifikasi penggunaan sumber radiasi pengion dalam penelitian dan pengembangan	10 Hari
8	Dokumen sistem manajemen;	-
9	Dokumen kajian keselamatan Sumber Radiasi Pengion dan/atau kajian keamanan zat radioaktif;	-
10	Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan Sumber Radiasi Pengion;	-
11	Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau program keamanan zat radioaktif;	-
12	Data kompetensi dan kewenangan petugas; Petugas proteksi radiasi; Petugas keamanan zat radioaktif; dan /atau Petugas lainnya yang menangani sumber radiasi pengion.	-
13	Sertifikat kesesuaian mutu Sumber Radiasi Pengion yang digunakan;	-
14	Dokumen kajian justifikasi penggunaan Sumber Radiasi Pengion dalam penelitian dan pengembangan.	-

Kewajiban

No	Kewajiban	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Dalam hal kegiatan pemanfaatan sumber radiasi pengion untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan/atau pelatihan menggunakan zat radioaktif, Pelaku Usaha melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan program pengelolaan limbah	10 Hari
2	Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan/atau keamanan secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan	10 Hari
3	Dalam hal kegiatan pemanfaatan sumber radiasi pengion untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan/atau pelatihan menggunakan zat radioaktif kategori I, II, dan III, Pelaku Usaha melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif	10 Hari
4	Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati	10 Hari
5	Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi	10 Hari
6	Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen	10 Hari
7	Melaksanakan program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau program keamanan zat radioaktif	10 Hari
8	Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan	10 Hari
9	$76	10 Hari
10	Melaksanakan dokumen program keamanan zat radioaktif.	-
11	Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi sesuai dokumen persyaratan izin; dan	-
12	Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan/atau keamanan zat radiokatif kepada Badan Pengawas secara berkala setiap tahun terhitung sejak Perizinan Berusaha diterbitkan;	-
13	Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi selama masa izin berlaku;	-
14	Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengem-bangan sesuai dengan izin yang diberikan;	-

Catatan: Informasi ini merupakan alat bantu pencarian KBLI dan perizinan berusaha berbasis risiko. Untuk keputusan perizinan resmi, tetap lakukan konfirmasi pada sistem OSS dan regulasi sektoral yang berlaku.