Detail KBLI 2025
Direktorat Pengelolaan Bisnis - Universitas Padjadjaran

DETAIL KBLI

KBLI 202580110

KBLI 202080100, 80300

Aktivitas Investigasi dan Keamanan Swasta

Kode & Judul KBLI 2025

80110 - Aktivitas Investigasi dan Keamanan Swasta

Kode & Judul KBLI 2020

80100 - Aktivitas Keamanan Swasta

80300 - Aktivitas Penyelidikan

Jenis Perubahan

Gabung Kode

Uraian

Uraian KBLI 2025

Kelompok ini mencakup - layanan investigasi di bidang swasta, komersial, asuransi, dan hukum; - layanan penjagaan, patroli, atau keamanan; - layanan pendukung untuk layanan pengumpulan dan penyimpanan uang tunai; - layanan penghancuran dan pemusnahan data yang aman; - layanan mobil lapis baja. Kelompok ini juga mencakup - aktivitas layanan penjagaan dan keamanan, misalnya untuk toko, pusat trauma; - pemeriksaan barang bawaan dan penumpang di bandara, stasiun kereta api, dan tempat serupa lainnya;

Uraian KBLI 2020 / OSS RBA

Kelompok ini mencakup usaha jasa penyelidikan, pengawasan, penjagaan dan kegiatan atau perlindungan untuk keselamatan perorangan dan harta milik. Termasuk kegiatan patroli, seperti pengawalan dalam perjalanan membawa barang berharga, bodyguard, patroli jalan raya, penjagaan gedung, kantor, pabrik, hotel dan sebagainya, penyelidikan sidik jari, tanda tangan dan tulisan tangan. Penjagaan dengan sistem instalasi alarm dimasukkan dalam kelompok 80200. Penyelidikan yang berhubungan dengan perasuransian dimasukkan dalam subgolongan 6621.

Ruang Lingkup

Ketentuan #1

Skala

Usaha Mikro

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Tinggi

Perizinan Berusaha

Izin

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	A. Persyaratan Umum Perizinan Baru dan Perizinan Baru Perluasan	7
2	Surat Rekomendasi Izin Operasional dari Polda setempat	7
3	Struktur organisasi dilengkapi dengan foto, nama lengkap, ditandatangani oleh pimpinan/ direktur badan usaha serta distempel perusahaan	7
4	Daftar personel sesuai dengan struktur organisasi berikut daftar riwayat hidup masing masing dan ditandatangani oleh yang bersangkutan	7
5	Surat pernyataan di atas materai tidak menggunakan tenaga kerja asing, apabila menggunakan tenaga asing agar melampirkan surat izin sebagai tenaga asing dari Kemenaker, Kemenkum dan Ham dan Baintelkam Polri	7
6	Surat pernyataan di atas materai akan menggunakan seragam Satpam sesuai ketentuan Polri	7
7	Badan usaha berbentuk PT non perseorangan	7
8	Bukti pembayaran administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	7
9	Sertifikasi/ ijazah pelatihan kompetensi Gada Utama bagi Dirut/ direktur dan manager operasional baik di kantor pusat maupun kantor cabang	7

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Melaporkan laporan kegiatan setiap semester	7
2	Menerapkan standar K3L	7
3	Merahasiakan sistem jasa pengamanan para penggunanya	7

Ketentuan #1

Skala

Usaha Kecil

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Tinggi

Perizinan Berusaha

Izin

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	A. Persyaratan Umum Perizinan Baru dan Perizinan Baru Perluasan	7
2	Surat Rekomendasi Izin Operasional dari Polda setempat	7
3	Struktur organisasi dilengkapi dengan foto, nama lengkap, ditandatangani oleh pimpinan/ direktur badan usaha serta distempel perusahaan	7
4	Daftar personel sesuai dengan struktur organisasi berikut daftar riwayat hidup masing masing dan ditandatangani oleh yang bersangkutan	7
5	Surat pernyataan di atas materai tidak menggunakan tenaga kerja asing, apabila menggunakan tenaga asing agar melampirkan surat izin sebagai tenaga asing dari Kemenaker, Kemenkum dan Ham dan Baintelkam Polri	7
6	Surat pernyataan di atas materai akan menggunakan seragam Satpam sesuai ketentuan Polri	7
7	Badan usaha berbentuk PT non perseorangan	7
8	Bukti pembayaran administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	7
9	Sertifikasi/ ijazah pelatihan kompetensi Gada Utama bagi Dirut/ direktur dan manager operasional baik di kantor pusat maupun kantor cabang	7

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Melaporkan laporan kegiatan setiap semester	7
2	Menerapkan standar K3L	7
3	Merahasiakan sistem jasa pengamanan para penggunanya	7

Ketentuan #1

Skala

Usaha Menengah

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Tinggi

Perizinan Berusaha

Izin

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	A. Persyaratan Umum Perizinan Baru dan Perizinan Baru Perluasan	7
2	Surat Rekomendasi Izin Operasional dari Polda setempat	7
3	Struktur organisasi dilengkapi dengan foto, nama lengkap, ditandatangani oleh pimpinan/ direktur badan usaha serta distempel perusahaan	7
4	Daftar personel sesuai dengan struktur organisasi berikut daftar riwayat hidup masing masing dan ditandatangani oleh yang bersangkutan	7
5	Surat pernyataan di atas materai tidak menggunakan tenaga kerja asing, apabila menggunakan tenaga asing agar melampirkan surat izin sebagai tenaga asing dari Kemenaker, Kemenkum dan Ham dan Baintelkam Polri	7
6	Surat pernyataan di atas materai akan menggunakan seragam Satpam sesuai ketentuan Polri	7
7	Badan usaha berbentuk PT non perseorangan	7
8	Bukti pembayaran administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	7
9	Sertifikasi/ ijazah pelatihan kompetensi Gada Utama bagi Dirut/ direktur dan manager operasional baik di kantor pusat maupun kantor cabang	7

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Melaporkan laporan kegiatan setiap semester	7
2	Menerapkan standar K3L	7
3	Merahasiakan sistem jasa pengamanan para penggunanya	7

Ketentuan #1

Skala

Usaha Besar

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Tinggi

Perizinan Berusaha

Izin

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
2	PMA	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	A. Persyaratan Umum Perizinan Baru dan Perizinan Baru Perluasan	7
2	Surat Rekomendasi Izin Operasional dari Polda setempat	7
3	Struktur organisasi dilengkapi dengan foto, nama lengkap, ditandatangani oleh pimpinan/ direktur badan usaha serta distempel perusahaan	7
4	Daftar personel sesuai dengan struktur organisasi berikut daftar riwayat hidup masing masing dan ditandatangani oleh yang bersangkutan	7
5	Surat pernyataan di atas materai tidak menggunakan tenaga kerja asing, apabila menggunakan tenaga asing agar melampirkan surat izin sebagai tenaga asing dari Kemenaker, Kemenkum dan Ham dan Baintelkam Polri	7
6	Surat pernyataan di atas materai akan menggunakan seragam Satpam sesuai ketentuan Polri	7
7	Badan usaha berbentuk PT non perseorangan	7
8	Bukti pembayaran administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	7
9	Sertifikasi/ ijazah pelatihan kompetensi Gada Utama bagi Dirut/ direktur dan manager operasional baik di kantor pusat maupun kantor cabang	7

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Melaporkan laporan kegiatan setiap semester	7
2	Menerapkan standar K3L	7
3	Merahasiakan sistem jasa pengamanan para penggunanya	7

Ketentuan #1

Skala

Usaha Mikro

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Tinggi

Perizinan Berusaha

Izin

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	A. Persyaratan Umum Perizinan Baru dan Perizinan Baru Perluasan	7
2	Surat Rekomendasi Izin Operasional dari Polda setempat	7
3	Struktur organisasi dilengkapi dengan foto, nama lengkap, ditandatangani oleh pimpinan/ direktur badan usaha serta distempel perusahaan	7
4	Daftar personel sesuai dengan struktur organisasi berikut daftar riwayat hidup masing masing dan ditandatangani oleh yang bersangkutan	7
5	Surat pernyataan di atas materai tidak menggunakan tenaga kerja asing, apabila menggunakan tenaga asing agar melampirkan surat izin sebagai tenaga asing dari Kemenaker, Kemenkum dan Ham dan Baintelkam Polri	7
6	Surat pernyataan di atas materai akan menggunakan seragam Satpam sesuai ketentuan Polri	7
7	Badan usaha berbentuk PT non perseorangan	7
8	Bukti pembayaran administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	7
9	Sertifikasi/ ijazah pelatihan kompetensi Gada Utama bagi Dirut/direktur dan manager operasional baik di kantor pusat maupun kantor cabang	7

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Melaporkan laporan kegiatan setiap semester	7
2	Menerapkan standar K3L	7
3	Merahasiakan sistem jasa pengamanan para penggunanya	7

Ketentuan #1

Skala

Usaha Kecil

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Tinggi

Perizinan Berusaha

Izin

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	A. Persyaratan Umum Perizinan Baru dan Perizinan Baru Perluasan	7
2	Surat Rekomendasi Izin Operasional dari Polda setempat	7
3	Struktur organisasi dilengkapi dengan foto, nama lengkap, ditandatangani oleh pimpinan/ direktur badan usaha serta distempel perusahaan	7
4	Daftar personel sesuai dengan struktur organisasi berikut daftar riwayat hidup masing masing dan ditandatangani oleh yang bersangkutan	7
5	Surat pernyataan di atas materai tidak menggunakan tenaga kerja asing, apabila menggunakan tenaga asing agar melampirkan surat izin sebagai tenaga asing dari Kemenaker, Kemenkum dan Ham dan Baintelkam Polri	7
6	Surat pernyataan di atas materai akan menggunakan seragam Satpam sesuai ketentuan Polri	7
7	Badan usaha berbentuk PT non perseorangan	7
8	Bukti pembayaran administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	7
9	Sertifikasi/ ijazah pelatihan kompetensi Gada Utama bagi Dirut/direktur dan manager operasional baik di kantor pusat maupun kantor cabang	7

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Melaporkan laporan kegiatan setiap semester	7
2	Menerapkan standar K3L	7
3	Merahasiakan sistem jasa pengamanan para penggunanya	7

Ketentuan #1

Skala

Usaha Menengah

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Tinggi

Perizinan Berusaha

Izin

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	A. Persyaratan Umum Perizinan Baru dan Perizinan Baru Perluasan	7
2	Surat Rekomendasi Izin Operasional dari Polda setempat	7
3	Struktur organisasi dilengkapi dengan foto, nama lengkap, ditandatangani oleh pimpinan/ direktur badan usaha serta distempel perusahaan	7
4	Daftar personel sesuai dengan struktur organisasi berikut daftar riwayat hidup masing masing dan ditandatangani oleh yang bersangkutan	7
5	Surat pernyataan di atas materai tidak menggunakan tenaga kerja asing, apabila menggunakan tenaga asing agar melampirkan surat izin sebagai tenaga asing dari Kemenaker, Kemenkum dan Ham dan Baintelkam Polri	7
6	Surat pernyataan di atas materai akan menggunakan seragam Satpam sesuai ketentuan Polri	7
7	Badan usaha berbentuk PT non perseorangan	7
8	Bukti pembayaran administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	7
9	Sertifikasi/ ijazah pelatihan kompetensi Gada Utama bagi Dirut/direktur dan manager operasional baik di kantor pusat maupun kantor cabang	7

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Melaporkan laporan kegiatan setiap semester	7
2	Menerapkan standar K3L	7
3	Merahasiakan sistem jasa pengamanan para penggunanya	7

Ketentuan #1

Skala

Usaha Besar

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Tinggi

Perizinan Berusaha

Izin

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	PMA	Menteri/Kepala Badan
2	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	A. Persyaratan Umum Perizinan Baru dan Perizinan Baru Perluasan	7
2	Surat Rekomendasi Izin Operasional dari Polda setempat	7
3	Struktur organisasi dilengkapi dengan foto, nama lengkap, ditandatangani oleh pimpinan/ direktur badan usaha serta distempel perusahaan	7
4	Daftar personel sesuai dengan struktur organisasi berikut daftar riwayat hidup masing masing dan ditandatangani oleh yang bersangkutan	7
5	Surat pernyataan di atas materai tidak menggunakan tenaga kerja asing, apabila menggunakan tenaga asing agar melampirkan surat izin sebagai tenaga asing dari Kemenaker, Kemenkum dan Ham dan Baintelkam Polri	7
6	Surat pernyataan di atas materai akan menggunakan seragam Satpam sesuai ketentuan Polri	7
7	Badan usaha berbentuk PT non perseorangan	7
8	Bukti pembayaran administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	7
9	Sertifikasi/ ijazah pelatihan kompetensi Gada Utama bagi Dirut/direktur dan manager operasional baik di kantor pusat maupun kantor cabang	7

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Melaporkan laporan kegiatan setiap semester	7
2	Menerapkan standar K3L	7
3	Merahasiakan sistem jasa pengamanan para penggunanya	7

Ketentuan #1

Skala

Usaha Mikro

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Tinggi

Perizinan Berusaha

Izin

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	B. Persyaratan Umum Perizinan Perpanjangan dan Perizinan Perpanjangan Perluasan	7
2	Surat Rekomendasi Izin Operasional dari Polda setempat	7
3	Struktur organisasi dilengkapi dengan foto, nama lengkap, ditandatangani oleh pimpinan/ direktur badan usaha serta distempel perusahaan	7
4	Daftar personel sesuai dengan struktur organisasi berikut daftar riwayat hidup masing masing dan ditandatangani oleh yang bersangkutan	7
5	Surat pernyataan di atas materai tidak menggunakan tenaga kerja asing, apabila menggunakan tenaga asing agar melampirkan surat izin sebagai tenaga asing dari Kemenaker, Kemenkum dan Ham dan Baintelkam Polri	7
6	Surat pernyataan di atas materai akan menggunakan seragam Satpam sesuai ketentuan Polri	7
7	Badan usaha berbentuk PT non perseorangan	7
8	Memiliki sertifikat keanggotaan asosiasi bidang pengamanan yang terintegrasi/ terdaftar di Polri	7
9	Bukti pembayaran administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	7
10	Sertifikasi/ Ijazah Pelatihan Kompetensi Gada Utama bagi Dirut/ Direktur dan Manager Operasional baik di kantor pusat maupun kantor cabang	7
11	Laporan semester selama 4 (empat) periode	7

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Melaporkan laporan kegiatan setiap semester	7
2	Menerapkan standar K3L	7
3	Merahasiakan sistem jasa pengamanan para penggunanya	7

Ketentuan #1

Skala

Usaha Kecil

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Tinggi

Perizinan Berusaha

Izin

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	B. Persyaratan Umum Perizinan Perpanjangan dan Perizinan Perpanjangan Perluasan	7
2	Surat Rekomendasi Izin Operasional dari Polda setempat	7
3	Struktur organisasi dilengkapi dengan foto, nama lengkap, ditandatangani oleh pimpinan/ direktur badan usaha serta distempel perusahaan	7
4	Daftar personel sesuai dengan struktur organisasi berikut daftar riwayat hidup masing masing dan ditandatangani oleh yang bersangkutan	7
5	Surat pernyataan di atas materai tidak menggunakan tenaga kerja asing, apabila menggunakan tenaga asing agar melampirkan surat izin sebagai tenaga asing dari Kemenaker, Kemenkum dan Ham dan Baintelkam Polri	7
6	Surat pernyataan di atas materai akan menggunakan seragam Satpam sesuai ketentuan Polri	7
7	Badan usaha berbentuk PT non perseorangan	7
8	Memiliki sertifikat keanggotaan asosiasi bidang pengamanan yang terintegrasi/ terdaftar di Polri	7
9	Bukti pembayaran administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	7
10	Sertifikasi/ Ijazah Pelatihan Kompetensi Gada Utama bagi Dirut/ Direktur dan Manager Operasional baik di kantor pusat maupun kantor cabang	7
11	Laporan semester selama 4 (empat) periode	7

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Melaporkan laporan kegiatan setiap semester	7
2	Menerapkan standar K3L	7
3	Merahasiakan sistem jasa pengamanan para penggunanya	7

Ketentuan #1

Skala

Usaha Menengah

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Tinggi

Perizinan Berusaha

Izin

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	B. Persyaratan Umum Perizinan Perpanjangan dan Perizinan Perpanjangan Perluasan	7
2	Surat Rekomendasi Izin Operasional dari Polda setempat	7
3	Struktur organisasi dilengkapi dengan foto, nama lengkap, ditandatangani oleh pimpinan/ direktur badan usaha serta distempel perusahaan	7
4	Daftar personel sesuai dengan struktur organisasi berikut daftar riwayat hidup masing masing dan ditandatangani oleh yang bersangkutan	7
5	Surat pernyataan di atas materai tidak menggunakan tenaga kerja asing, apabila menggunakan tenaga asing agar melampirkan surat izin sebagai tenaga asing dari Kemenaker, Kemenkum dan Ham dan Baintelkam Polri	7
6	Surat pernyataan di atas materai akan menggunakan seragam Satpam sesuai ketentuan Polri	7
7	Badan usaha berbentuk PT non perseorangan	7
8	Memiliki sertifikat keanggotaan asosiasi bidang pengamanan yang terintegrasi/ terdaftar di Polri	7
9	Bukti pembayaran administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	7
10	Sertifikasi/ Ijazah Pelatihan Kompetensi Gada Utama bagi Dirut/ Direktur dan Manager Operasional baik di kantor pusat maupun kantor cabang	7
11	Laporan semester selama 4 (empat) periode	7

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Melaporkan laporan kegiatan setiap semester	7
2	Menerapkan standar K3L	7
3	Merahasiakan sistem jasa pengamanan para penggunanya	7

Ketentuan #1

Skala

Usaha Besar

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Tinggi

Perizinan Berusaha

Izin

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
2	PMA	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	B. Persyaratan Umum Perizinan Perpanjangan dan Perizinan Perpanjangan Perluasan	7
2	Surat Rekomendasi Izin Operasional dari Polda setempat	7
3	Struktur organisasi dilengkapi dengan foto, nama lengkap, ditandatangani oleh pimpinan/ direktur badan usaha serta distempel perusahaan	7
4	Daftar personel sesuai dengan struktur organisasi berikut daftar riwayat hidup masing masing dan ditandatangani oleh yang bersangkutan	7
5	Surat pernyataan di atas materai tidak menggunakan tenaga kerja asing, apabila menggunakan tenaga asing agar melampirkan surat izin sebagai tenaga asing dari Kemenaker, Kemenkum dan Ham dan Baintelkam Polri	7
6	Surat pernyataan di atas materai akan menggunakan seragam Satpam sesuai ketentuan Polri	7
7	Badan usaha berbentuk PT non perseorangan	7
8	Memiliki sertifikat keanggotaan asosiasi bidang pengamanan yang terintegrasi/ terdaftar di Polri	7
9	Bukti pembayaran administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	7
10	Sertifikasi/ Ijazah Pelatihan Kompetensi Gada Utama bagi Dirut/ Direktur dan Manager Operasional baik di kantor pusat maupun kantor cabang	7
11	Laporan semester selama 4 (empat) periode	7

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Melaporkan laporan kegiatan setiap semester	7
2	Menerapkan standar K3L	7
3	Merahasiakan sistem jasa pengamanan para penggunanya	7

Ketentuan #1

Skala

Usaha Mikro

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Tinggi

Perizinan Berusaha

Izin

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	C. Persyaratan Khusus Usaha Memiliki tenaga ahli konsultasi minimal 1 orang yang mempunyai kemampuan dan keterampilan teknis dalam sistem pengamanan dibuktikan dengan sertifikat personel manajemen pengamanan yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Polri (LSP) dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	7

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Melaporkan laporan kegiatan setiap semester	7
2	Menerapkan standar K3L	7
3	Merahasiakan sistem jasa pengamanan para penggunanya	7

Ketentuan #1

Skala

Usaha Kecil

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Tinggi

Perizinan Berusaha

Izin

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	C. Persyaratan Khusus Usaha Memiliki tenaga ahli konsultasi minimal 1 orang yang mempunyai kemampuan dan keterampilan teknis dalam sistem pengamanan dibuktikan dengan sertifikat personel manajemen pengamanan yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Polri (LSP) dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	7

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Melaporkan laporan kegiatan setiap semester	7
2	Menerapkan standar K3L	7
3	Merahasiakan sistem jasa pengamanan para penggunanya	7

Ketentuan #1

Skala

Usaha Menengah

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Tinggi

Perizinan Berusaha

Izin

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	C. Persyaratan Khusus Usaha Memiliki tenaga ahli konsultasi minimal 1 orang yang mempunyai kemampuan dan keterampilan teknis dalam sistem pengamanan dibuktikan dengan sertifikat personel manajemen pengamanan yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Polri (LSP) dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	7

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Melaporkan laporan kegiatan setiap semester	7
2	Menerapkan standar K3L	7
3	Merahasiakan sistem jasa pengamanan para penggunanya	7

Ketentuan #1

Skala

Usaha Besar

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Tinggi

Perizinan Berusaha

Izin

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
2	PMA	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	C. Persyaratan Khusus Usaha Memiliki tenaga ahli konsultasi minimal 1 orang yang mempunyai kemampuan dan keterampilan teknis dalam sistem pengamanan dibuktikan dengan sertifikat personel manajemen pengamanan yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Polri (LSP) dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	7

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Melaporkan laporan kegiatan setiap semester	7
2	Menerapkan standar K3L	7
3	Merahasiakan sistem jasa pengamanan para penggunanya	7

Ketentuan #1

Skala

Usaha Mikro

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Tinggi

Perizinan Berusaha

Izin

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	C. Persyaratan Khusus Usaha Memiliki peralatan keamanan yang telah memenuhi uji kelayakan sesuai standar yang dibuktikan dengan sertifikasi produk Standar Nasional Indonesia (SNI), laporan hasil uji produk atau hasil uji kelayakan spesifikasi produk dari produsen	7

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Melaporkan laporan kegiatan setiap semester	7
2	Menerapkan standar K3L	7
3	Merahasiakan sistem jasa pengamanan para penggunanya	7

Ketentuan #1

Skala

Usaha Kecil

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Tinggi

Perizinan Berusaha

Izin

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	C. Persyaratan Khusus Usaha Memiliki peralatan keamanan yang telah memenuhi uji kelayakan sesuai standar yang dibuktikan dengan sertifikasi produk Standar Nasional Indonesia (SNI), laporan hasil uji produk atau hasil uji kelayakan spesifikasi produk dari produsen	7

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Melaporkan laporan kegiatan setiap semester	7
2	Menerapkan standar K3L	7
3	Merahasiakan sistem jasa pengamanan para penggunanya	7

Ketentuan #1

Skala

Usaha Menengah

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Tinggi

Perizinan Berusaha

Izin

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	C. Persyaratan Khusus Usaha Memiliki peralatan keamanan yang telah memenuhi uji kelayakan sesuai standar yang dibuktikan dengan sertifikasi produk Standar Nasional Indonesia (SNI), laporan hasil uji produk atau hasil uji kelayakan spesifikasi produk dari produsen	7

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Melaporkan laporan kegiatan setiap semester	7
2	Menerapkan standar K3L	7
3	Merahasiakan sistem jasa pengamanan para penggunanya	7

Ketentuan #1

Skala

Usaha Besar

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Tinggi

Perizinan Berusaha

Izin

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
2	PMA	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	C. Persyaratan Khusus Usaha Memiliki peralatan keamanan yang telah memenuhi uji kelayakan sesuai standar yang dibuktikan dengan sertifikasi produk Standar Nasional Indonesia (SNI), laporan hasil uji produk atau hasil uji kelayakan spesifikasi produk dari produsen	7

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Melaporkan laporan kegiatan setiap semester	7
2	Menerapkan standar K3L	7
3	Merahasiakan sistem jasa pengamanan para penggunanya	7

Ketentuan #1

Skala

Usaha Mikro

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Tinggi

Perizinan Berusaha

Izin

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	B. Persyaratan Umum Perizinan Perpanjangan dan Perizinan Perpanjangan Perluasan	7
2	Surat Rekomendasi Izin Operasional dari Polda setempat	7
3	Struktur organisasi dilengkapi dengan foto, nama lengkap, ditandatangani oleh pimpinan/ direktur badan usaha serta distempel perusahaan	7
4	Daftar personel sesuai dengan struktur organisasi berikut daftar riwayat hidup masing masing dan ditandatangani oleh yang bersangkutan	7
5	Surat pernyataan di atas materai tidak menggunakan tenaga kerja asing, apabila menggunakan tenaga asing agar melampirkan surat izin sebagai tenaga asing dari Kemenaker, Kemenkum dan Ham dan Baintelkam Polri	7
6	Surat pernyataan di atas materai akan menggunakan seragam Satpam sesuai ketentuan Polri	7
7	Badan usaha berbentuk PT non perseorangan	7
8	Memiliki sertifikat keanggotaan asosiasi bidang pengamanan yang terintegrasi/ terdaftar di Polri	7
9	Bukti pembayaran administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	7
10	Sertifikasi/ Ijazah Pelatihan Kompetensi Gada Utama bagi Dirut/Direktur dan Manager Operasional baik di kantor pusat maupun kantor cabang	7
11	Laporan semester selama 4 (empat) periode	7

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Melaporkan laporan kegiatan setiap semester	7
2	Menerapkan standar K3L	7
3	Merahasiakan sistem jasa pengamanan para penggunanya	7

Ketentuan #1

Skala

Usaha Kecil

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Tinggi

Perizinan Berusaha

Izin

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	B. Persyaratan Umum Perizinan Perpanjangan dan Perizinan Perpanjangan Perluasan	7
2	Surat Rekomendasi Izin Operasional dari Polda setempat	7
3	Struktur organisasi dilengkapi dengan foto, nama lengkap, ditandatangani oleh pimpinan/ direktur badan usaha serta distempel perusahaan	7
4	Daftar personel sesuai dengan struktur organisasi berikut daftar riwayat hidup masing masing dan ditandatangani oleh yang bersangkutan	7
5	Surat pernyataan di atas materai tidak menggunakan tenaga kerja asing, apabila menggunakan tenaga asing agar melampirkan surat izin sebagai tenaga asing dari Kemenaker, Kemenkum dan Ham dan Baintelkam Polri	7
6	Surat pernyataan di atas materai akan menggunakan seragam Satpam sesuai ketentuan Polri	7
7	Badan usaha berbentuk PT non perseorangan	7
8	Memiliki sertifikat keanggotaan asosiasi bidang pengamanan yang terintegrasi/ terdaftar di Polri	7
9	Bukti pembayaran administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	7
10	Sertifikasi/ Ijazah Pelatihan Kompetensi Gada Utama bagi Dirut/Direktur dan Manager Operasional baik di kantor pusat maupun kantor cabang	7
11	Laporan semester selama 4 (empat) periode	7

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Melaporkan laporan kegiatan setiap semester	7
2	Menerapkan standar K3L	7
3	Merahasiakan sistem jasa pengamanan para penggunanya	7

Ketentuan #1

Skala

Usaha Menengah

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Tinggi

Perizinan Berusaha

Izin

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	B. Persyaratan Umum Perizinan Perpanjangan dan Perizinan Perpanjangan Perluasan	7
2	Surat Rekomendasi Izin Operasional dari Polda setempat	7
3	Struktur organisasi dilengkapi dengan foto, nama lengkap, ditandatangani oleh pimpinan/ direktur badan usaha serta distempel perusahaan	7
4	Daftar personel sesuai dengan struktur organisasi berikut daftar riwayat hidup masing masing dan ditandatangani oleh yang bersangkutan	7
5	Surat pernyataan di atas materai tidak menggunakan tenaga kerja asing, apabila menggunakan tenaga asing agar melampirkan surat izin sebagai tenaga asing dari Kemenaker, Kemenkum dan Ham dan Baintelkam Polri	7
6	Surat pernyataan di atas materai akan menggunakan seragam Satpam sesuai ketentuan Polri	7
7	Badan usaha berbentuk PT non perseorangan	7
8	Memiliki sertifikat keanggotaan asosiasi bidang pengamanan yang terintegrasi/ terdaftar di Polri	7
9	Bukti pembayaran administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	7
10	Sertifikasi/ Ijazah Pelatihan Kompetensi Gada Utama bagi Dirut/Direktur dan Manager Operasional baik di kantor pusat maupun kantor cabang	7
11	Laporan semester selama 4 (empat) periode	7

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Melaporkan laporan kegiatan setiap semester	7
2	Menerapkan standar K3L	7
3	Merahasiakan sistem jasa pengamanan para penggunanya	7

Ketentuan #1

Skala

Usaha Besar

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Tinggi

Perizinan Berusaha

Izin

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	PMA	Menteri/Kepala Badan
2	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	B. Persyaratan Umum Perizinan Perpanjangan dan Perizinan Perpanjangan Perluasan	7
2	Surat Rekomendasi Izin Operasional dari Polda setempat	7
3	Struktur organisasi dilengkapi dengan foto, nama lengkap, ditandatangani oleh pimpinan/ direktur badan usaha serta distempel perusahaan	7
4	Daftar personel sesuai dengan struktur organisasi berikut daftar riwayat hidup masing masing dan ditandatangani oleh yang bersangkutan	7
5	Surat pernyataan di atas materai tidak menggunakan tenaga kerja asing, apabila menggunakan tenaga asing agar melampirkan surat izin sebagai tenaga asing dari Kemenaker, Kemenkum dan Ham dan Baintelkam Polri	7
6	Surat pernyataan di atas materai akan menggunakan seragam Satpam sesuai ketentuan Polri	7
7	Badan usaha berbentuk PT non perseorangan	7
8	Memiliki sertifikat keanggotaan asosiasi bidang pengamanan yang terintegrasi/ terdaftar di Polri	7
9	Bukti pembayaran administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	7
10	Sertifikasi/ Ijazah Pelatihan Kompetensi Gada Utama bagi Dirut/Direktur dan Manager Operasional baik di kantor pusat maupun kantor cabang	7
11	Laporan semester selama 4 (empat) periode	7

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Melaporkan laporan kegiatan setiap semester	7
2	Menerapkan standar K3L	7
3	Merahasiakan sistem jasa pengamanan para penggunanya	7

PB UMKU

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
2	seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan

No	Persyaratan	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Dokumen teknis fasilitas radiasi	10 Hari
2	Dokumen program perawatan	10 Hari
3	Dokumen sistem manajemen	10 Hari
4	Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi	10 Hari
5	Dokumen bukti kepemilikan dan/atau penguasaan Sumber Radiasi Pengion.	-
6	Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi; dan/atau	-
7	Dokumen kesesuaian mutu Sumber Radiasi Pengion;	-
8	Data kompetensi dan kewenangan petugas yang meliputi: Petugas proteksi radiasi;dan Petugas lainnya yang menangani sumber radiasi pengion.	-
9	Dokumen kajian keselamatan Sumber Radiasi Pengion;	-
10	Dokumen gedung utilitas operasi pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion;	-
11	Dokumen rencana teknis fasilitas bangunan gedung penahan radiasi;	-
12	Data lokasi Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion;	-

Kewajiban

No	Kewajiban	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Melakukan perawatan sesuai dengan program perawatan	10 Hari
2	Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan kepada BAPETEN secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan	10 Hari
3	Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati	10 Hari
4	Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi	10 Hari
5	Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dilakukan	10 Hari
6	Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen	10 Hari
7	Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan	10 Hari
8	Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dilakukan Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan kepada BAPETEN secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan Melakukan perawatan sesuai dengan program perawatan	10 Hari
9	Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan kepada Badan Pengawas secara berkala setiap tahun terhitung sejak Perizinan Berusaha diterbitkan.	-
10	Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan; dan	-
11	Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi selama masa izin berlaku;	-
12	Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dilakukan;	-
13	Memastikan proses penyinaran dilakukan sesuai prinsip proteksi radiasi;	-

Catatan: Informasi ini merupakan alat bantu pencarian KBLI dan perizinan berusaha berbasis risiko. Untuk keputusan perizinan resmi, tetap lakukan konfirmasi pada sistem OSS dan regulasi sektoral yang berlaku.