Detail KBLI 2025
Direktorat Pengelolaan Bisnis - Universitas Padjadjaran

DETAIL KBLI

KBLI 202579122

KBLI 202079122

Aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umrah dan Haji Khusus

Kode & Judul KBLI 2025

79122 - Aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umrah dan Haji Khusus

Kode & Judul KBLI 2020

79122 - Aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus

Jenis Perubahan

Uraian

Uraian KBLI 2025

Kelompok ini mencakup aktivitas biro perjalanan yang melakukan perencanaan dan penyusunan paket perjalanan ibadah umrah dan haji khusus dengan cara menyalurkan melalui agen perjalanan dan atau menjual langsung kepada konsumen. Kegiatan ini mencakup penyediaan layanan yang berhubungan dengan paket ibadah umrah dan haji khusus yang dijual, baik secara daring maupun luring; penyediaan layanan angkutan, akomodasi, makanan; serta pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan.

Uraian KBLI 2020 / OSS RBA

Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya melakukan perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan ibadah umroh dan haji khusus dengan cara menyalurkan melalui agen perjalanan dan atau menjual langsung kepada konsumen, melakukan penyediaan layanan yang berhubungan dengan paket ibadah umroh dan haji khusus yang dijual, baik secara daring (<i>online</i>) maupun luring (<i>offline</i>), melakukan penyediaan layanan angkutan, akomodasi, restoran, melakukan pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan.

Ruang Lingkup

Ketentuan #1

Skala

Usaha Mikro

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Tinggi

Perizinan Berusaha

Izin Penyelenggara Ibadah Haji Khusus

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Telah menjadi PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) paling singkat selama 3 (tiga) tahun atau telah memberangkatkan jemaah umrah paling sedikit 1.000 (seribu) orang	14
2	Sertifikat PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah)	14
3	Surat Pernyataan Bermaterai pemilik saham, Komi-saris, dan Direksi, yang menyatakan bahwa : a. Tidak pernah melakukan pe-langga- ran hukum terkait penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dan penyelenggaraan ibadah haji khusus yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir b. Tidak pernah atau sedang dikenai sanksi atas pelanggaran hukum terkait penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dan penyelenggaraan ibadah haji khusus yang memiliki kekuatan hukum tetap c. Bersedia melaksanakan kewajiban sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dan bersedia meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan	14
4	Salinan sertifikat hak milik (pemilik saham, Komi-saris, Direksi, atau atas nama Perusa-haan) atau perjanjian sewa menyewa kantor yang masih berlaku minimal 5 (lima) tahun kedepan, yang dibuktikan dengan pengesahan atau legalisasi dari Notaris	14
5	Dokumen laporan keuangan Perusahaan 1 (satu) tahun terakhir dan telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Kementerian Keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	14
6	Salinan surat keterangan fiskal atas nama Perusahaan	14
7	Jaminan Bank dalam bentuk deposito/ bank garansi atas nama Biro Perjalanan Wisata yang diterbitkan oleh bank syariah dan/atau bank umum nasional yang memiliki layanan syariah dengan masa berlaku 6 (enam) tahun	14

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Memfasilitasi pengurusan dokumen perjalanan ibadah haji khusus	14
2	Memberikan bimbingan dan pembinaan ibadah haji khusus	14
3	Memberikan pelayanan kesehatan, transportasi, akomodasi, konsumsi, dan perlindungan	14
4	Memberang-katkan, melayani, dan memulangkan Jemaah Haji Khusus sesuai dengan perjanjian	14
5	Memberangkatkan penanggung jawab Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), petugas Kesehatan, dan pembimbing ibadah haji khusus sesuai dengan ketentuan pelayanan haji khusus	14
6	Memfasilitasi pemindahan calon Jemaah Haji Khusus kepada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) lain atas permohonan jemaah	14
7	Memberangkatkan Jemaah Haji Khusus paling sedikit 45 (empat puluh lima) jemaah	14
8	Memberangkatkan 1 (satu) orang penanggung jawab Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), 1 (sa-tu) orang petugas kes-ehatan, dan 1 (satu) orang pembimbing ibadah haji khusus untuk paling sedikit 45 (empat puluh lima) jemaah haji hhusus yang diberangkatkan ke Arab Saudi	14
9	Memperoleh akreditasi setiap 5 (lima) tahun	14
10	Melaporkan perubahan pemilik saham, komisaris, direksi dan alamat perusahaan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) maksimal 3 (tiga) bulan sejak terjadi perubahan	14
11	Melaporkan jika ada pembukaan Kantor Cabang	14
12	Melaporkan progres penyelenggaraan ibadah haji khusus	14
13	Melaporkan keberangkatan warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah	14
14	Melaporkan jumlah jemaah haji khusus yang akan dibadalhajikan sebelum pelaksanaan wukuf kepada petugas penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi	14

Ketentuan #1

Skala

Usaha Kecil

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Tinggi

Perizinan Berusaha

Izin Penyelenggara Ibadah Haji Khusus

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Telah menjadi PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) paling singkat selama 3 (tiga) tahun atau telah memberangkatkan jemaah umrah paling sedikit 1.000 (seribu) orang	14
2	Sertifikat PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah)	14
3	Surat Pernyataan Bermaterai pemilik saham, Komi-saris, dan Direksi, yang menyatakan bahwa : a. Tidak pernah melakukan pe-langga- ran hukum terkait penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dan penyelenggaraan ibadah haji khusus yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir b. Tidak pernah atau sedang dikenai sanksi atas pelanggaran hukum terkait penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dan penyelenggaraan ibadah haji khusus yang memiliki kekuatan hukum tetap c. Bersedia melaksanakan kewajiban sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dan bersedia meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan	14
4	Salinan sertifikat hak milik (pemilik saham, Komi-saris, Direksi, atau atas nama Perusa-haan) atau perjanjian sewa menyewa kantor yang masih berlaku minimal 5 (lima) tahun kedepan, yang dibuktikan dengan pengesahan atau legalisasi dari Notaris	14
5	Dokumen laporan keuangan Perusahaan 1 (satu) tahun terakhir dan telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Kementerian Keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	14
6	Salinan surat keterangan fiskal atas nama Perusahaan	14
7	Jaminan Bank dalam bentuk deposito/ bank garansi atas nama Biro Perjalanan Wisata yang diterbitkan oleh bank syariah dan/atau bank umum nasional yang memiliki layanan syariah dengan masa berlaku 6 (enam) tahun	14

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Memfasilitasi pengurusan dokumen perjalanan ibadah haji khusus	14
2	Memberikan bimbingan dan pembinaan ibadah haji khusus	14
3	Memberikan pelayanan kesehatan, transportasi, akomodasi, konsumsi, dan perlindungan	14
4	Memberang-katkan, melayani, dan memulangkan Jemaah Haji Khusus sesuai dengan perjanjian	14
5	Memberangkatkan penanggung jawab Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), petugas Kesehatan, dan pembimbing ibadah haji khusus sesuai dengan ketentuan pelayanan haji khusus	14
6	Memfasilitasi pemindahan calon Jemaah Haji Khusus kepada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) lain atas permohonan jemaah	14
7	Memberangkatkan Jemaah Haji Khusus paling sedikit 45 (empat puluh lima) jemaah	14
8	Memberangkatkan 1 (satu) orang penanggung jawab Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), 1 (sa-tu) orang petugas kes-ehatan, dan 1 (satu) orang pembimbing ibadah haji khusus untuk paling sedikit 45 (empat puluh lima) jemaah haji hhusus yang diberangkatkan ke Arab Saudi	14
9	Memperoleh akreditasi setiap 5 (lima) tahun	14
10	Melaporkan perubahan pemilik saham, komisaris, direksi dan alamat perusahaan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) maksimal 3 (tiga) bulan sejak terjadi perubahan	14
11	Melaporkan jika ada pembukaan Kantor Cabang	14
12	Melaporkan progres penyelenggaraan ibadah haji khusus	14
13	Melaporkan keberangkatan warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah	14
14	Melaporkan jumlah jemaah haji khusus yang akan dibadalhajikan sebelum pelaksanaan wukuf kepada petugas penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi	14

Ketentuan #1

Skala

Usaha Menengah

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Tinggi

Perizinan Berusaha

Izin Penyelenggara Ibadah Haji Khusus

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Telah menjadi PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) paling singkat selama 3 (tiga) tahun atau telah memberangkatkan jemaah umrah paling sedikit 1.000 (seribu) orang	14
2	Sertifikat PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah)	14
3	Surat Pernyataan Bermaterai pemilik saham, Komi-saris, dan Direksi, yang menyatakan bahwa : a. Tidak pernah melakukan pe-langga- ran hukum terkait penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dan penyelenggaraan ibadah haji khusus yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir b. Tidak pernah atau sedang dikenai sanksi atas pelanggaran hukum terkait penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dan penyelenggaraan ibadah haji khusus yang memiliki kekuatan hukum tetap c. Bersedia melaksanakan kewajiban sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dan bersedia meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan	14
4	Salinan sertifikat hak milik (pemilik saham, Komi-saris, Direksi, atau atas nama Perusa-haan) atau perjanjian sewa menyewa kantor yang masih berlaku minimal 5 (lima) tahun kedepan, yang dibuktikan dengan pengesahan atau legalisasi dari Notaris	14
5	Dokumen laporan keuangan Perusahaan 1 (satu) tahun terakhir dan telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Kementerian Keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	14
6	Salinan surat keterangan fiskal atas nama Perusahaan	14
7	Jaminan Bank dalam bentuk deposito/ bank garansi atas nama Biro Perjalanan Wisata yang diterbitkan oleh bank syariah dan/atau bank umum nasional yang memiliki layanan syariah dengan masa berlaku 6 (enam) tahun	14

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Memfasilitasi pengurusan dokumen perjalanan ibadah haji khusus	14
2	Memberikan bimbingan dan pembinaan ibadah haji khusus	14
3	Memberikan pelayanan kesehatan, transportasi, akomodasi, konsumsi, dan perlindungan	14
4	Memberang-katkan, melayani, dan memulangkan Jemaah Haji Khusus sesuai dengan perjanjian	14
5	Memberangkatkan penanggung jawab Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), petugas Kesehatan, dan pembimbing ibadah haji khusus sesuai dengan ketentuan pelayanan haji khusus	14
6	Memfasilitasi pemindahan calon Jemaah Haji Khusus kepada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) lain atas permohonan jemaah	14
7	Memberangkatkan Jemaah Haji Khusus paling sedikit 45 (empat puluh lima) jemaah	14
8	Memberangkatkan 1 (satu) orang penanggung jawab Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), 1 (sa-tu) orang petugas kes-ehatan, dan 1 (satu) orang pembimbing ibadah haji khusus untuk paling sedikit 45 (empat puluh lima) jemaah haji hhusus yang diberangkatkan ke Arab Saudi	14
9	Memperoleh akreditasi setiap 5 (lima) tahun	14
10	Melaporkan perubahan pemilik saham, komisaris, direksi dan alamat perusahaan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) maksimal 3 (tiga) bulan sejak terjadi perubahan	14
11	Melaporkan jika ada pembukaan Kantor Cabang	14
12	Melaporkan progres penyelenggaraan ibadah haji khusus	14
13	Melaporkan keberangkatan warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah	14
14	Melaporkan jumlah jemaah haji khusus yang akan dibadalhajikan sebelum pelaksanaan wukuf kepada petugas penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi	14

Ketentuan #1

Skala

Usaha Besar

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Tinggi

Perizinan Berusaha

Izin Penyelenggara Ibadah Haji Khusus

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
2	PMA	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Telah menjadi PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) paling singkat selama 3 (tiga) tahun atau telah memberangkatkan jemaah umrah paling sedikit 1.000 (seribu) orang	14
2	Sertifikat PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah)	14
3	Surat Pernyataan Bermaterai pemilik saham, Komi-saris, dan Direksi, yang menyatakan bahwa : a. Tidak pernah melakukan pe-langga- ran hukum terkait penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dan penyelenggaraan ibadah haji khusus yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir b. Tidak pernah atau sedang dikenai sanksi atas pelanggaran hukum terkait penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dan penyelenggaraan ibadah haji khusus yang memiliki kekuatan hukum tetap c. Bersedia melaksanakan kewajiban sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dan bersedia meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan	14
4	Salinan sertifikat hak milik (pemilik saham, Komi-saris, Direksi, atau atas nama Perusa-haan) atau perjanjian sewa menyewa kantor yang masih berlaku minimal 5 (lima) tahun kedepan, yang dibuktikan dengan pengesahan atau legalisasi dari Notaris	14
5	Dokumen laporan keuangan Perusahaan 1 (satu) tahun terakhir dan telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Kementerian Keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	14
6	Salinan surat keterangan fiskal atas nama Perusahaan	14
7	Jaminan Bank dalam bentuk deposito/ bank garansi atas nama Biro Perjalanan Wisata yang diterbitkan oleh bank syariah dan/atau bank umum nasional yang memiliki layanan syariah dengan masa berlaku 6 (enam) tahun	14

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Memfasilitasi pengurusan dokumen perjalanan ibadah haji khusus	14
2	Memberikan bimbingan dan pembinaan ibadah haji khusus	14
3	Memberikan pelayanan kesehatan, transportasi, akomodasi, konsumsi, dan perlindungan	14
4	Memberang-katkan, melayani, dan memulangkan Jemaah Haji Khusus sesuai dengan perjanjian	14
5	Memberangkatkan penanggung jawab Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), petugas Kesehatan, dan pembimbing ibadah haji khusus sesuai dengan ketentuan pelayanan haji khusus	14
6	Memfasilitasi pemindahan calon Jemaah Haji Khusus kepada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) lain atas permohonan jemaah	14
7	Memberangkatkan Jemaah Haji Khusus paling sedikit 45 (empat puluh lima) jemaah	14
8	Memberangkatkan 1 (satu) orang penanggung jawab Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), 1 (sa-tu) orang petugas kes-ehatan, dan 1 (satu) orang pembimbing ibadah haji khusus untuk paling sedikit 45 (empat puluh lima) jemaah haji hhusus yang diberangkatkan ke Arab Saudi	14
9	Memperoleh akreditasi setiap 5 (lima) tahun	14
10	Melaporkan perubahan pemilik saham, komisaris, direksi dan alamat perusahaan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) maksimal 3 (tiga) bulan sejak terjadi perubahan	14
11	Melaporkan jika ada pembukaan Kantor Cabang	14
12	Melaporkan progres penyelenggaraan ibadah haji khusus	14
13	Melaporkan keberangkatan warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah	14
14	Melaporkan jumlah jemaah haji khusus yang akan dibadalhajikan sebelum pelaksanaan wukuf kepada petugas penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi	14

Ketentuan #1

Skala

Usaha Mikro

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Tinggi

Perizinan Berusaha

Izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Memiliki Perizinan Berusaha Aktivitas Biro Perjalanan Wisata dan telah beroperasi minimal selama 1 (satu) tahun	14
2	Surat Pernyataan Bermaterai pemilik saham, Komisaris, dan Direksi, yang menyatakan bahwa : a. Tidak pernah melakukan pelanggaran hukum terkait penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dan penyelenggaraan ibadah haji khusus yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir b. Tidak pernah atau sedang dikenai sanksi atas pelanggaran hukum terkait penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dan penyelenggaraan ibadah haji khusus yang memiliki kekuatan hukum tetap c. Bersedia melaksanakan kewajiban sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dan bersedia meningkatkan kualitas penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan	14
3	Salinan sertifikat hak milik (pemilik saham, Komi-saris, Direksi, atau atas nama Perusa-haan) atau perjanjian sewa menyewa kantor yang masih berlaku minimal 5 (lima) tahun kedepan, yang dibuktikan dengan pengesahan atau legalisasi dari Notaris	14
4	Dokumen laporan keuangan Perusahaan 1 (satu) tahun terakhir dan telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Kementerian Keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	14
5	Salinan surat keterangan fiskal atas nama Perusahaan	14
6	Memiliki Surat Rekomendasi Asli dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang masih berlaku minimal 3 (tiga) bulan	14
7	Jaminan bank dalam bentuk deposito/ bank garansi atas nama Biro Perjalanan Wisata yang diterbitkan oleh bank syariah dan/atau bank umum nasional yang memiliki layanan syariah dengan masa berlaku 6 (enam) tahun	14

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang Pembimbing Ibadah dari setiap 45 (empat puluh lima) orang Jamaah Umroh	14
2	Memberikan pelayanan dokumen perjalanan, akomodasi, konsumsi, dan transportasi kepada jamaah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh) dan Jemaah Umroh	14
3	Memberangkatkan dan memulangkan Jemaah Umroh sesuai dengan masa berlaku visa umroh di Arab Saudi	14
4	Menyampaikan rencana perjalanan umroh kepada Menteri Agama secara tertulis sebelum keberangkatan	14
5	Melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat kedatangan di Arab Saudi dan pada saat akan kembali ke Indonesia	14
6	Memberangkatkan Jemaah Umroh yang terdaftar pada tahun hijriah berjalan	14
7	Mengikuti standar pelayanan minimal dan harga referensi	14
8	Membuka Rekening Penampungan yang digunakan untuk menampung dana Jemaah untuk kegiatan umroh	14
9	Melaporkan pembukuan Rekening Penampungan yang digunakan untuk menampung dana jemaah untuk kegiatan umroh	14
10	Melaporkan jemaah umrah yang telah menyetorkan Biaya Perjalanan Ibadah Umroh (BPIU) ke Rekening Penampungan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) pada Bank Penerima Setoran (BPS)	14
11	Melaporkan Jemaah Umroh yang telah didaftarkan Asuransinya	14
12	Memperoleh Akreditasi PPIU setiap 5 (lima) tahun	14
13	Melaporkan perubahan pemilik saham, komisaris, direksi dan Alamat Perusahaan PPIU maksimal 3 (tiga) bulan sejak terjadi perubahan	14
14	Melaporkan jika ada Pembukaan Kantor Cabang	14
15	Melaporkan Progres penyelenggaraan perjalanan	14
16	Melaporkan apabila menawarkan Paket di bawah harga referensi	14

Ketentuan #1

Skala

Usaha Kecil

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Tinggi

Perizinan Berusaha

Izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Memiliki Perizinan Berusaha Aktivitas Biro Perjalanan Wisata dan telah beroperasi minimal selama 1 (satu) tahun	14
2	Surat Pernyataan Bermaterai pemilik saham, Komisaris, dan Direksi, yang menyatakan bahwa : a. Tidak pernah melakukan pelanggaran hukum terkait penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dan penyelenggaraan ibadah haji khusus yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir b. Tidak pernah atau sedang dikenai sanksi atas pelanggaran hukum terkait penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dan penyelenggaraan ibadah haji khusus yang memiliki kekuatan hukum tetap c. Bersedia melaksanakan kewajiban sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dan bersedia meningkatkan kualitas penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan	14
3	Salinan sertifikat hak milik (pemilik saham, Komi-saris, Direksi, atau atas nama Perusa-haan) atau perjanjian sewa menyewa kantor yang masih berlaku minimal 5 (lima) tahun kedepan, yang dibuktikan dengan pengesahan atau legalisasi dari Notaris	14
4	Dokumen laporan keuangan Perusahaan 1 (satu) tahun terakhir dan telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Kementerian Keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	14
5	Salinan surat keterangan fiskal atas nama Perusahaan	14
6	Memiliki Surat Rekomendasi Asli dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang masih berlaku minimal 3 (tiga) bulan	14
7	Jaminan bank dalam bentuk deposito/ bank garansi atas nama Biro Perjalanan Wisata yang diterbitkan oleh bank syariah dan/atau bank umum nasional yang memiliki layanan syariah dengan masa berlaku 6 (enam) tahun	14

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang Pembimbing Ibadah dari setiap 45 (empat puluh lima) orang Jamaah Umroh	14
2	Memberikan pelayanan dokumen perjalanan, akomodasi, konsumsi, dan transportasi kepada jamaah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh) dan Jemaah Umroh	14
3	Memberangkatkan dan memulangkan Jemaah Umroh sesuai dengan masa berlaku visa umroh di Arab Saudi	14
4	Menyampaikan rencana perjalanan umroh kepada Menteri Agama secara tertulis sebelum keberangkatan	14
5	Melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat kedatangan di Arab Saudi dan pada saat akan kembali ke Indonesia	14
6	Memberangkatkan Jemaah Umroh yang terdaftar pada tahun hijriah berjalan	14
7	Mengikuti standar pelayanan minimal dan harga referensi	14
8	Membuka Rekening Penampungan yang digunakan untuk menampung dana Jemaah untuk kegiatan umroh	14
9	Melaporkan pembukuan Rekening Penampungan yang digunakan untuk menampung dana jemaah untuk kegiatan umroh	14
10	Melaporkan jemaah umrah yang telah menyetorkan Biaya Perjalanan Ibadah Umroh (BPIU) ke Rekening Penampungan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) pada Bank Penerima Setoran (BPS)	14
11	Melaporkan Jemaah Umroh yang telah didaftarkan Asuransinya	14
12	Memperoleh Akreditasi PPIU setiap 5 (lima) tahun	14
13	Melaporkan perubahan pemilik saham, komisaris, direksi dan Alamat Perusahaan PPIU maksimal 3 (tiga) bulan sejak terjadi perubahan	14
14	Melaporkan jika ada Pembukaan Kantor Cabang	14
15	Melaporkan Progres penyelenggaraan perjalanan	14
16	Melaporkan apabila menawarkan Paket di bawah harga referensi	14

Ketentuan #1

Skala

Usaha Menengah

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Tinggi

Perizinan Berusaha

Izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Memiliki Perizinan Berusaha Aktivitas Biro Perjalanan Wisata dan telah beroperasi minimal selama 1 (satu) tahun	14
2	Surat Pernyataan Bermaterai pemilik saham, Komisaris, dan Direksi, yang menyatakan bahwa : a. Tidak pernah melakukan pelanggaran hukum terkait penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dan penyelenggaraan ibadah haji khusus yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir b. Tidak pernah atau sedang dikenai sanksi atas pelanggaran hukum terkait penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dan penyelenggaraan ibadah haji khusus yang memiliki kekuatan hukum tetap c. Bersedia melaksanakan kewajiban sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dan bersedia meningkatkan kualitas penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan	14
3	Salinan sertifikat hak milik (pemilik saham, Komi-saris, Direksi, atau atas nama Perusa-haan) atau perjanjian sewa menyewa kantor yang masih berlaku minimal 5 (lima) tahun kedepan, yang dibuktikan dengan pengesahan atau legalisasi dari Notaris	14
4	Dokumen laporan keuangan Perusahaan 1 (satu) tahun terakhir dan telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Kementerian Keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	14
5	Salinan surat keterangan fiskal atas nama Perusahaan	14
6	Memiliki Surat Rekomendasi Asli dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang masih berlaku minimal 3 (tiga) bulan	14
7	Jaminan bank dalam bentuk deposito/ bank garansi atas nama Biro Perjalanan Wisata yang diterbitkan oleh bank syariah dan/atau bank umum nasional yang memiliki layanan syariah dengan masa berlaku 6 (enam) tahun	14

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang Pembimbing Ibadah dari setiap 45 (empat puluh lima) orang Jamaah Umroh	14
2	Memberikan pelayanan dokumen perjalanan, akomodasi, konsumsi, dan transportasi kepada jamaah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh) dan Jemaah Umroh	14
3	Memberangkatkan dan memulangkan Jemaah Umroh sesuai dengan masa berlaku visa umroh di Arab Saudi	14
4	Menyampaikan rencana perjalanan umroh kepada Menteri Agama secara tertulis sebelum keberangkatan	14
5	Melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat kedatangan di Arab Saudi dan pada saat akan kembali ke Indonesia	14
6	Memberangkatkan Jemaah Umroh yang terdaftar pada tahun hijriah berjalan	14
7	Mengikuti standar pelayanan minimal dan harga referensi	14
8	Membuka Rekening Penampungan yang digunakan untuk menampung dana Jemaah untuk kegiatan umroh	14
9	Melaporkan pembukuan Rekening Penampungan yang digunakan untuk menampung dana jemaah untuk kegiatan umroh	14
10	Melaporkan jemaah umrah yang telah menyetorkan Biaya Perjalanan Ibadah Umroh (BPIU) ke Rekening Penampungan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) pada Bank Penerima Setoran (BPS)	14
11	Melaporkan Jemaah Umroh yang telah didaftarkan Asuransinya	14
12	Memperoleh Akreditasi PPIU setiap 5 (lima) tahun	14
13	Melaporkan perubahan pemilik saham, komisaris, direksi dan Alamat Perusahaan PPIU maksimal 3 (tiga) bulan sejak terjadi perubahan	14
14	Melaporkan jika ada Pembukaan Kantor Cabang	14
15	Melaporkan Progres penyelenggaraan perjalanan	14
16	Melaporkan apabila menawarkan Paket di bawah harga referensi	14

Ketentuan #1

Skala

Usaha Besar

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Tinggi

Perizinan Berusaha

Izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	PMA	Menteri/Kepala Badan
2	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Memiliki Perizinan Berusaha Aktivitas Biro Perjalanan Wisata dan telah beroperasi minimal selama 1 (satu) tahun	14
2	Surat Pernyataan Bermaterai pemilik saham, Komisaris, dan Direksi, yang menyatakan bahwa : a. Tidak pernah melakukan pelanggaran hukum terkait penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dan penyelenggaraan ibadah haji khusus yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir b. Tidak pernah atau sedang dikenai sanksi atas pelanggaran hukum terkait penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dan penyelenggaraan ibadah haji khusus yang memiliki kekuatan hukum tetap c. Bersedia melaksanakan kewajiban sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dan bersedia meningkatkan kualitas penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan	14
3	Salinan sertifikat hak milik (pemilik saham, Komi-saris, Direksi, atau atas nama Perusa-haan) atau perjanjian sewa menyewa kantor yang masih berlaku minimal 5 (lima) tahun kedepan, yang dibuktikan dengan pengesahan atau legalisasi dari Notaris	14
4	Dokumen laporan keuangan Perusahaan 1 (satu) tahun terakhir dan telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Kementerian Keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	14
5	Salinan surat keterangan fiskal atas nama Perusahaan	14
6	Memiliki Surat Rekomendasi Asli dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang masih berlaku minimal 3 (tiga) bulan	14
7	Jaminan bank dalam bentuk deposito/ bank garansi atas nama Biro Perjalanan Wisata yang diterbitkan oleh bank syariah dan/atau bank umum nasional yang memiliki layanan syariah dengan masa berlaku 6 (enam) tahun	14

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang Pembimbing Ibadah dari setiap 45 (empat puluh lima) orang Jamaah Umroh	14
2	Memberikan pelayanan dokumen perjalanan, akomodasi, konsumsi, dan transportasi kepada jamaah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh) dan Jemaah Umroh	14
3	Memberangkatkan dan memulangkan Jemaah Umroh sesuai dengan masa berlaku visa umroh di Arab Saudi	14
4	Menyampaikan rencana perjalanan umroh kepada Menteri Agama secara tertulis sebelum keberangkatan	14
5	Melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat kedatangan di Arab Saudi dan pada saat akan kembali ke Indonesia	14
6	Memberangkatkan Jemaah Umroh yang terdaftar pada tahun hijriah berjalan	14
7	Mengikuti standar pelayanan minimal dan harga referensi	14
8	Membuka Rekening Penampungan yang digunakan untuk menampung dana Jemaah untuk kegiatan umroh	14
9	Melaporkan pembukuan Rekening Penampungan yang digunakan untuk menampung dana jemaah untuk kegiatan umroh	14
10	Melaporkan jemaah umrah yang telah menyetorkan Biaya Perjalanan Ibadah Umroh (BPIU) ke Rekening Penampungan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) pada Bank Penerima Setoran (BPS)	14
11	Melaporkan Jemaah Umroh yang telah didaftarkan Asuransinya	14
12	Memperoleh Akreditasi PPIU setiap 5 (lima) tahun	14
13	Melaporkan perubahan pemilik saham, komisaris, direksi dan Alamat Perusahaan PPIU maksimal 3 (tiga) bulan sejak terjadi perubahan	14
14	Melaporkan jika ada Pembukaan Kantor Cabang	14
15	Melaporkan Progres penyelenggaraan perjalanan	14
16	Melaporkan apabila menawarkan Paket di bawah harga referensi	14

Catatan: Informasi ini merupakan alat bantu pencarian KBLI dan perizinan berusaha berbasis risiko. Untuk keputusan perizinan resmi, tetap lakukan konfirmasi pada sistem OSS dan regulasi sektoral yang berlaku.