Detail KBLI 2025
Direktorat Pengelolaan Bisnis - Universitas Padjadjaran

DETAIL KBLI

KBLI 202578102

KBLI 202078102

Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri

Kode & Judul KBLI 2025

78102 - Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri

Kode & Judul KBLI 2020

78102 - Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri

Jenis Perubahan

Informasi Resmi OSS RBA / Ketentuan Khusus

Kelompok ini mencakup kegiatan penyampaian informasi, pendaftaran, penyeleksian dan penempatan serta pelindungan pekerja migran indonesia yang bekerja pada pemberi kerja di luar negeri di berbagai bidang usaha melalui mekanisme antar kerja antar negara oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) atas dasar perjanjian kerja yang disepakati antara pemberi kerja dan pekerja migran indonesia dan diketahui pejabat yang ditunjuk, dan penempatan awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran di luar negeri berdasarkan perjanjian kerja laut dan/atau kesepakatan kerja bersama (colletive bargaining agreement). Termasuk penyediaan tenaga kerja eksekutif kepada pihak lain.

Uraian

Uraian KBLI 2025

Kelompok ini mencakup kegiatan penyampaian informasi, pencarian personel, pendaftaran, penyeleksian, penempatan, serta perlindungan pekerja migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja di luar negeri dalam berbagai bidang usaha. Dalam kelompok ini, tenaga kerja yang ditempatkan tidak berstatus sebagai pegawai dari perusahaan penempatan tenaga kerja. Kelompok ini juga mencakup penyediaan tenaga eksekutif luar negeri.

Uraian KBLI 2020 / OSS RBA

Ruang Lingkup

Ketentuan #1

Skala

Usaha Mikro

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Tinggi

Perizinan Berusaha

Izin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Provinsi	Gubernur

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Ketenagakerjaan	7
2	Salinan KTP Kepala Kantor Cabang	7
3	Foto Kepala Kantor Cabang	7
4	Struktur Organisasi Kantor Cabang yang disahkan oleh Direktur Utama P3MI dengan mencantumkan nama dan jabatan[12]	7
5	Surat Permohonan Pembentukan Kantor Cabang P3MI dari Direktur Utama P3MI diatas kertas bermaterai cukup	7
6	Surat Keputusan Direktur Utama P3MI tentang pengangkatan dan penempatan kepala kantor cabang P3MI beserta karyawan	7
7	Surat kepemilikan atau perjanjian sewa/kontrak/kerjasama yang membuktikan penguasaan sarana dan prasarana kantor cabang P3MI paling singkat 2 tahun	7
8	Rekomendasi Dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat	7

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Melaksanakan kegiatan usaha paling lambat 1 tahun sejak PB diterbitkan, meliputi: a. pemberian informasi terkait peluang kerja di luar negeri b. melakukan penyeleksian Calon Pekerja Migran Indonesia c. menyelesaikan permasalahan atau kasus Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja atau setelah bekerja	7
2	Menyampaikan laporan kegiatan kepada pejabat penerbit izin paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun	7

Ketentuan #1

Skala

Usaha Kecil

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Tinggi

Perizinan Berusaha

Izin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Provinsi	Gubernur

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Ketenagakerjaan	7
2	Salinan KTP Kepala Kantor Cabang	7
3	Foto Kepala Kantor Cabang	7
4	Struktur Organisasi Kantor Cabang yang disahkan oleh Direktur Utama P3MI dengan mencantumkan nama dan jabatan[12]	7
5	Surat Permohonan Pembentukan Kantor Cabang P3MI dari Direktur Utama P3MI diatas kertas bermaterai cukup	7
6	Surat Keputusan Direktur Utama P3MI tentang pengangkatan dan penempatan kepala kantor cabang P3MI beserta karyawan	7
7	Surat kepemilikan atau perjanjian sewa/kontrak/kerjasama yang membuktikan penguasaan sarana dan prasarana kantor cabang P3MI paling singkat 2 tahun	7
8	Rekomendasi Dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat	7

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Melaksanakan kegiatan usaha paling lambat 1 tahun sejak PB diterbitkan, meliputi: a. pemberian informasi terkait peluang kerja di luar negeri b. melakukan penyeleksian Calon Pekerja Migran Indonesia c. menyelesaikan permasalahan atau kasus Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja atau setelah bekerja	7
2	Menyampaikan laporan kegiatan kepada pejabat penerbit izin paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun	7

Ketentuan #1

Skala

Usaha Menengah

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Tinggi

Perizinan Berusaha

Izin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Provinsi	Gubernur

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Ketenagakerjaan	7
2	Salinan KTP Kepala Kantor Cabang	7
3	Foto Kepala Kantor Cabang	7
4	Struktur Organisasi Kantor Cabang yang disahkan oleh Direktur Utama P3MI dengan mencantumkan nama dan jabatan[12]	7
5	Surat Permohonan Pembentukan Kantor Cabang P3MI dari Direktur Utama P3MI diatas kertas bermaterai cukup	7
6	Surat Keputusan Direktur Utama P3MI tentang pengangkatan dan penempatan kepala kantor cabang P3MI beserta karyawan	7
7	Surat kepemilikan atau perjanjian sewa/kontrak/kerjasama yang membuktikan penguasaan sarana dan prasarana kantor cabang P3MI paling singkat 2 tahun	7
8	Rekomendasi Dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat	7

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Melaksanakan kegiatan usaha paling lambat 1 tahun sejak PB diterbitkan, meliputi: a. pemberian informasi terkait peluang kerja di luar negeri b. melakukan penyeleksian Calon Pekerja Migran Indonesia c. menyelesaikan permasalahan atau kasus Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja atau setelah bekerja	7
2	Menyampaikan laporan kegiatan kepada pejabat penerbit izin paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun	7

Ketentuan #1

Skala

Usaha Besar

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Tinggi

Perizinan Berusaha

Izin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Provinsi	Gubernur
2	PMA	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Ketenagakerjaan	7
2	Salinan KTP Kepala Kantor Cabang	7
3	Foto Kepala Kantor Cabang	7
4	Struktur Organisasi Kantor Cabang yang disahkan oleh Direktur Utama P3MI dengan mencantumkan nama dan jabatan[12]	7
5	Surat Permohonan Pembentukan Kantor Cabang P3MI dari Direktur Utama P3MI diatas kertas bermaterai cukup	7
6	Surat Keputusan Direktur Utama P3MI tentang pengangkatan dan penempatan kepala kantor cabang P3MI beserta karyawan	7
7	Surat kepemilikan atau perjanjian sewa/kontrak/kerjasama yang membuktikan penguasaan sarana dan prasarana kantor cabang P3MI paling singkat 2 tahun	7
8	Rekomendasi Dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat	7

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Melaksanakan kegiatan usaha paling lambat 1 tahun sejak PB diterbitkan, meliputi: a. pemberian informasi terkait peluang kerja di luar negeri b. melakukan penyeleksian Calon Pekerja Migran Indonesia c. menyelesaikan permasalahan atau kasus Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja atau setelah bekerja	7
2	Menyampaikan laporan kegiatan kepada pejabat penerbit izin paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun	7

Ketentuan #1

Skala

Usaha Mikro

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Tinggi

Perizinan Berusaha

Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Berbadan hukum Perseroan Terbatas	7
2	Memiliki modal disetor dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); untuk PMDN, dan untuk PMA sesuai ketentuan peraturan perundang undangan	7
3	Melampirkan Struktur organisasi perusahaan dilengkapi dengan nama yang menjabat	7
4	Memiliki bilyet deposito atas nama perusahaan sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) pada bank pemerintah untuk penyelesaian permasalahan/kasus pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan	7
5	Bukti penguasaan sarana dan prasarana kantor dibuktikan dengan surat kepemilikan berupa sertifikat a.n. perusahaan atau akta notaris perjanjian sewa/kontrak/ kerjasama dengan jangka waktu sewa/kontrak/kerja sama paling singkat 5 tahun	7
6	Surat Pernyataan Penanggung Jawab Perusahaan yang memuat: a. Tidak merangkap jabatan sebagai direksi pada usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia lain b. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang berkaitan dengan penempatan Pekerja Migran Indonesia	7
7	Surat Pernyataan Bersedia mengubah dan menyerahkan bilyet deposito sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) atas nama perusahaan menjadi atas nama Menteri q.q P3MI bagi perusahaan yang ditetapkan sebagai P3MI	7
8	Rencana Kerja Penempatan (RKP) dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam bentuk proposal yang memuat data P3MI meliputi nama, alamat, surat elektronik (email), no telepon/faksimili paling singkat 3 tahun berdasarkan: a. kesempatan kerja yang dapat dimanfaatkan di luar negeri b. target penempatan Pekerja Migran Indonesia setiap tahun per negera tujuan c. pemantauan dan pembinaan Pekerja Migran Indonesia d. upaya penyelesaian masalah Pekerja Migran Indonesia e. perlindungan Pekerja Migran Indonesia f. Lampiran Uraian RKP meliputi tahun, negara tujuan dan peluang serta target penempatan Pekerja Migran Indonesia dari pengguna perseorangan dan berbadan hukum	7

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Melakukan proses penempatan Pekerja Migran Indonesia sesuai standar paling lambat 1 tahun sejak memperoleh PB	7
2	Memiliki Manajemen Mutu yang dibuktikan dengan sertifikat ISO 9001 dalam jangka waktu paling lambat 1 tahun sejak memperoleh PB	7
3	Melaporkan kegiatan usaha kepada pejabat penerbit izin paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun	7
4	Memiliki SIP2MI dalam melakukan penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia, calon Awak Kapal Niaga Migran, atau calon Awak Kapal Perikanan Migran	7
5	Memiliki perjanjian keagenan dengan Pemberi Kerja atau Prinsipal yang disahkan (endorsement) oleh Perwakilan Republik Indonesia dalam hal P3MI melaksanakan penempatan Awak Kapal Niaga Migran atau Awak Kapal Perikanan Migran	7
6	Melakukan penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan jabatan dan jenis pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja	7
7	Melakukan seleksi pada dinas yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota atau LTSA Pekerja Migran Indonesia	7
8	Melaporkan hasil seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota	7
9	Mendaftarkan dan mengikutsertakan Calon Pekerja Migran Indonesia dalam orientasi pra pemberangkatan	7
10	Melaporkan Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan diberangkatkan dan dipulangkan kepada Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk	7
11	Melaporkan data keberangkatan dan/atau perpanjangan Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan	7
12	Menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebelum bekerja	7
13	Menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia untuk jabatan yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan	7
14	Menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia pada negara tertentu yang dinyatakan tidak tertutup	7
15	Menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebelum bekerja	7
16	Menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada Pemberi Kerja perseorangan melalui mitra usaha di negara tujuan penempatan	7
17	Melaporkan hasil monitoring terhadap Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan	7
18	Memberitahukan tentang kematian Pekerja Migran Indonesia kepada keluarganya paling lambat 3 kali 24 jam sejak diketahuinya kematian tersebut	7
19	Mencari informasi tentang sebab kematian dan memberitahukannya kepada pejabat Perwakilan Republik Indonesia dan anggota keluarga Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan	7
20	Memulangkan jenazah Pekerja Migran Indonesia ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan	7
21	Mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan Pekerja Migran Indonesia atas persetujuan pihak keluarga Pekerja Migran Indonesia atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan	7
22	Memberikan perlindungan terhadap seluruh harta milik Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan keluarganya	7
23	Mengurus pemenuhan semua hak Pekerja Migran Indonesia yang seharusnya diterima	7
24	Memulang-kan Pekerja Migran Indonesia dalam hal berakhirnya Perjanjian Kerja, pemutusan hubungan kerja, mengalami kecelakaan kerja, dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan, dan/atau sebab lain yang menimbulkan kerugian Pekerja Migran Indonesia	7
25	Menambah biaya keperluan penyelesaian perselisihan atau sengketa Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia jika deposito yang digunakan tidak mencukupi	7
26	Tidak membebankan komponen biaya penempatan yang telah ditanggung calon Pemberi Kerja atau Pemberi Kerja	7
27	Tidak membebankan biaya penempatan yang menimbulkan kerugian sepihak atau berakibat pada pemotongan penghasilan selama bekerja di negara tujuan penempatan	7
28	Memberikan perlindungan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia termasuk Awak Kapal Niaga Migran atau Awak Kapal Perikanan Migran	7
29	Menyelesai-kan permasalahan atau kasus Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan	7
30	Memenuhi persyaratan SIP3MI termasuk menyetorkan kembali deposito uang jaminan yang telah dicairkan untuk penyelesaian permasalahan atau kasus Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia paling lama 1 bulan	7

Ketentuan #1

Skala

Usaha Kecil

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Tinggi

Perizinan Berusaha

Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Berbadan hukum Perseroan Terbatas	7
2	Memiliki modal disetor dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); untuk PMDN, dan untuk PMA sesuai ketentuan peraturan perundang undangan	7
3	Melampirkan Struktur organisasi perusahaan dilengkapi dengan nama yang menjabat	7
4	Memiliki bilyet deposito atas nama perusahaan sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) pada bank pemerintah untuk penyelesaian permasalahan/kasus pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan	7
5	Bukti penguasaan sarana dan prasarana kantor dibuktikan dengan surat kepemilikan berupa sertifikat a.n. perusahaan atau akta notaris perjanjian sewa/kontrak/ kerjasama dengan jangka waktu sewa/kontrak/kerja sama paling singkat 5 tahun	7
6	Surat Pernyataan Penanggung Jawab Perusahaan yang memuat: a. Tidak merangkap jabatan sebagai direksi pada usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia lain b. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang berkaitan dengan penempatan Pekerja Migran Indonesia	7
7	Surat Pernyataan Bersedia mengubah dan menyerahkan bilyet deposito sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) atas nama perusahaan menjadi atas nama Menteri q.q P3MI bagi perusahaan yang ditetapkan sebagai P3MI	7
8	Rencana Kerja Penempatan (RKP) dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam bentuk proposal yang memuat data P3MI meliputi nama, alamat, surat elektronik (email), no telepon/faksimili paling singkat 3 tahun berdasarkan: a. kesempatan kerja yang dapat dimanfaatkan di luar negeri b. target penempatan Pekerja Migran Indonesia setiap tahun per negera tujuan c. pemantauan dan pembinaan Pekerja Migran Indonesia d. upaya penyelesaian masalah Pekerja Migran Indonesia e. perlindungan Pekerja Migran Indonesia f. Lampiran Uraian RKP meliputi tahun, negara tujuan dan peluang serta target penempatan Pekerja Migran Indonesia dari pengguna perseorangan dan berbadan hukum	7

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Melakukan proses penempatan Pekerja Migran Indonesia sesuai standar paling lambat 1 tahun sejak memperoleh PB	7
2	Memiliki Manajemen Mutu yang dibuktikan dengan sertifikat ISO 9001 dalam jangka waktu paling lambat 1 tahun sejak memperoleh PB	7
3	Melaporkan kegiatan usaha kepada pejabat penerbit izin paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun	7
4	Memiliki SIP2MI dalam melakukan penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia, calon Awak Kapal Niaga Migran, atau calon Awak Kapal Perikanan Migran	7
5	Memiliki perjanjian keagenan dengan Pemberi Kerja atau Prinsipal yang disahkan (endorsement) oleh Perwakilan Republik Indonesia dalam hal P3MI melaksanakan penempatan Awak Kapal Niaga Migran atau Awak Kapal Perikanan Migran	7
6	Melakukan penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan jabatan dan jenis pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja	7
7	Melakukan seleksi pada dinas yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota atau LTSA Pekerja Migran Indonesia	7
8	Melaporkan hasil seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota	7
9	Mendaftarkan dan mengikutsertakan Calon Pekerja Migran Indonesia dalam orientasi pra pemberangkatan	7
10	Melaporkan Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan diberangkatkan dan dipulangkan kepada Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk	7
11	Melaporkan data keberangkatan dan/atau perpanjangan Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan	7
12	Menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebelum bekerja	7
13	Menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia untuk jabatan yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan	7
14	Menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia pada negara tertentu yang dinyatakan tidak tertutup	7
15	Menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebelum bekerja	7
16	Menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada Pemberi Kerja perseorangan melalui mitra usaha di negara tujuan penempatan	7
17	Melaporkan hasil monitoring terhadap Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan	7
18	Memberitahukan tentang kematian Pekerja Migran Indonesia kepada keluarganya paling lambat 3 kali 24 jam sejak diketahuinya kematian tersebut	7
19	Mencari informasi tentang sebab kematian dan memberitahukannya kepada pejabat Perwakilan Republik Indonesia dan anggota keluarga Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan	7
20	Memulangkan jenazah Pekerja Migran Indonesia ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan	7
21	Mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan Pekerja Migran Indonesia atas persetujuan pihak keluarga Pekerja Migran Indonesia atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan	7
22	Memberikan perlindungan terhadap seluruh harta milik Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan keluarganya	7
23	Mengurus pemenuhan semua hak Pekerja Migran Indonesia yang seharusnya diterima	7
24	Memulang-kan Pekerja Migran Indonesia dalam hal berakhirnya Perjanjian Kerja, pemutusan hubungan kerja, mengalami kecelakaan kerja, dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan, dan/atau sebab lain yang menimbulkan kerugian Pekerja Migran Indonesia	7
25	Menambah biaya keperluan penyelesaian perselisihan atau sengketa Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia jika deposito yang digunakan tidak mencukupi	7
26	Tidak membebankan komponen biaya penempatan yang telah ditanggung calon Pemberi Kerja atau Pemberi Kerja	7
27	Tidak membebankan biaya penempatan yang menimbulkan kerugian sepihak atau berakibat pada pemotongan penghasilan selama bekerja di negara tujuan penempatan	7
28	Memberikan perlindungan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia termasuk Awak Kapal Niaga Migran atau Awak Kapal Perikanan Migran	7
29	Menyelesai-kan permasalahan atau kasus Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan	7
30	Memenuhi persyaratan SIP3MI termasuk menyetorkan kembali deposito uang jaminan yang telah dicairkan untuk penyelesaian permasalahan atau kasus Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia paling lama 1 bulan	7

Ketentuan #1

Skala

Usaha Menengah

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Tinggi

Perizinan Berusaha

Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Berbadan hukum Perseroan Terbatas	7
2	Memiliki modal disetor dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); untuk PMDN, dan untuk PMA sesuai ketentuan peraturan perundang undangan	7
3	Melampirkan Struktur organisasi perusahaan dilengkapi dengan nama yang menjabat	7
4	Memiliki bilyet deposito atas nama perusahaan sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) pada bank pemerintah untuk penyelesaian permasalahan/kasus pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan	7
5	Bukti penguasaan sarana dan prasarana kantor dibuktikan dengan surat kepemilikan berupa sertifikat a.n. perusahaan atau akta notaris perjanjian sewa/kontrak/ kerjasama dengan jangka waktu sewa/kontrak/kerja sama paling singkat 5 tahun	7
6	Surat Pernyataan Penanggung Jawab Perusahaan yang memuat: a. Tidak merangkap jabatan sebagai direksi pada usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia lain b. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang berkaitan dengan penempatan Pekerja Migran Indonesia	7
7	Surat Pernyataan Bersedia mengubah dan menyerahkan bilyet deposito sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) atas nama perusahaan menjadi atas nama Menteri q.q P3MI bagi perusahaan yang ditetapkan sebagai P3MI	7
8	Rencana Kerja Penempatan (RKP) dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam bentuk proposal yang memuat data P3MI meliputi nama, alamat, surat elektronik (email), no telepon/faksimili paling singkat 3 tahun berdasarkan: a. kesempatan kerja yang dapat dimanfaatkan di luar negeri b. target penempatan Pekerja Migran Indonesia setiap tahun per negera tujuan c. pemantauan dan pembinaan Pekerja Migran Indonesia d. upaya penyelesaian masalah Pekerja Migran Indonesia e. perlindungan Pekerja Migran Indonesia f. Lampiran Uraian RKP meliputi tahun, negara tujuan dan peluang serta target penempatan Pekerja Migran Indonesia dari pengguna perseorangan dan berbadan hukum	7

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Melakukan proses penempatan Pekerja Migran Indonesia sesuai standar paling lambat 1 tahun sejak memperoleh PB	7
2	Memiliki Manajemen Mutu yang dibuktikan dengan sertifikat ISO 9001 dalam jangka waktu paling lambat 1 tahun sejak memperoleh PB	7
3	Melaporkan kegiatan usaha kepada pejabat penerbit izin paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun	7
4	Memiliki SIP2MI dalam melakukan penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia, calon Awak Kapal Niaga Migran, atau calon Awak Kapal Perikanan Migran	7
5	Memiliki perjanjian keagenan dengan Pemberi Kerja atau Prinsipal yang disahkan (endorsement) oleh Perwakilan Republik Indonesia dalam hal P3MI melaksanakan penempatan Awak Kapal Niaga Migran atau Awak Kapal Perikanan Migran	7
6	Melakukan penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan jabatan dan jenis pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja	7
7	Melakukan seleksi pada dinas yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota atau LTSA Pekerja Migran Indonesia	7
8	Melaporkan hasil seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota	7
9	Mendaftarkan dan mengikutsertakan Calon Pekerja Migran Indonesia dalam orientasi pra pemberangkatan	7
10	Melaporkan Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan diberangkatkan dan dipulangkan kepada Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk	7
11	Melaporkan data keberangkatan dan/atau perpanjangan Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan	7
12	Menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebelum bekerja	7
13	Menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia untuk jabatan yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan	7
14	Menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia pada negara tertentu yang dinyatakan tidak tertutup	7
15	Menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebelum bekerja	7
16	Menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada Pemberi Kerja perseorangan melalui mitra usaha di negara tujuan penempatan	7
17	Melaporkan hasil monitoring terhadap Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan	7
18	Memberitahukan tentang kematian Pekerja Migran Indonesia kepada keluarganya paling lambat 3 kali 24 jam sejak diketahuinya kematian tersebut	7
19	Mencari informasi tentang sebab kematian dan memberitahukannya kepada pejabat Perwakilan Republik Indonesia dan anggota keluarga Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan	7
20	Memulangkan jenazah Pekerja Migran Indonesia ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan	7
21	Mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan Pekerja Migran Indonesia atas persetujuan pihak keluarga Pekerja Migran Indonesia atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan	7
22	Memberikan perlindungan terhadap seluruh harta milik Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan keluarganya	7
23	Mengurus pemenuhan semua hak Pekerja Migran Indonesia yang seharusnya diterima	7
24	Memulang-kan Pekerja Migran Indonesia dalam hal berakhirnya Perjanjian Kerja, pemutusan hubungan kerja, mengalami kecelakaan kerja, dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan, dan/atau sebab lain yang menimbulkan kerugian Pekerja Migran Indonesia	7
25	Menambah biaya keperluan penyelesaian perselisihan atau sengketa Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia jika deposito yang digunakan tidak mencukupi	7
26	Tidak membebankan komponen biaya penempatan yang telah ditanggung calon Pemberi Kerja atau Pemberi Kerja	7
27	Tidak membebankan biaya penempatan yang menimbulkan kerugian sepihak atau berakibat pada pemotongan penghasilan selama bekerja di negara tujuan penempatan	7
28	Memberikan perlindungan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia termasuk Awak Kapal Niaga Migran atau Awak Kapal Perikanan Migran	7
29	Menyelesai-kan permasalahan atau kasus Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan	7
30	Memenuhi persyaratan SIP3MI termasuk menyetorkan kembali deposito uang jaminan yang telah dicairkan untuk penyelesaian permasalahan atau kasus Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia paling lama 1 bulan	7

Ketentuan #1

Skala

Usaha Besar

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Tinggi

Perizinan Berusaha

Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	PMA	Menteri/Kepala Badan
2	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Berbadan hukum Perseroan Terbatas	7
2	Memiliki modal disetor dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); untuk PMDN, dan untuk PMA sesuai ketentuan peraturan perundang undangan	7
3	Melampirkan Struktur organisasi perusahaan dilengkapi dengan nama yang menjabat	7
4	Memiliki bilyet deposito atas nama perusahaan sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) pada bank pemerintah untuk penyelesaian permasalahan/kasus pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan	7
5	Bukti penguasaan sarana dan prasarana kantor dibuktikan dengan surat kepemilikan berupa sertifikat a.n. perusahaan atau akta notaris perjanjian sewa/kontrak/ kerjasama dengan jangka waktu sewa/kontrak/kerja sama paling singkat 5 tahun	7
6	Surat Pernyataan Penanggung Jawab Perusahaan yang memuat: a. Tidak merangkap jabatan sebagai direksi pada usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia lain b. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang berkaitan dengan penempatan Pekerja Migran Indonesia	7
7	Surat Pernyataan Bersedia mengubah dan menyerahkan bilyet deposito sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) atas nama perusahaan menjadi atas nama Menteri q.q P3MI bagi perusahaan yang ditetapkan sebagai P3MI	7
8	Rencana Kerja Penempatan (RKP) dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam bentuk proposal yang memuat data P3MI meliputi nama, alamat, surat elektronik (email), no telepon/faksimili paling singkat 3 tahun berdasarkan: a. kesempatan kerja yang dapat dimanfaatkan di luar negeri b. target penempatan Pekerja Migran Indonesia setiap tahun per negera tujuan c. pemantauan dan pembinaan Pekerja Migran Indonesia d. upaya penyelesaian masalah Pekerja Migran Indonesia e. perlindungan Pekerja Migran Indonesia f. Lampiran Uraian RKP meliputi tahun, negara tujuan dan peluang serta target penempatan Pekerja Migran Indonesia dari pengguna perseorangan dan berbadan hukum	7

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Melakukan proses penempatan Pekerja Migran Indonesia sesuai standar paling lambat 1 tahun sejak memperoleh PB	7
2	Memiliki Manajemen Mutu yang dibuktikan dengan sertifikat ISO 9001 dalam jangka waktu paling lambat 1 tahun sejak memperoleh PB	7
3	Melaporkan kegiatan usaha kepada pejabat penerbit izin paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun	7
4	Memiliki SIP2MI dalam melakukan penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia, calon Awak Kapal Niaga Migran, atau calon Awak Kapal Perikanan Migran	7
5	Memiliki perjanjian keagenan dengan Pemberi Kerja atau Prinsipal yang disahkan (endorsement) oleh Perwakilan Republik Indonesia dalam hal P3MI melaksanakan penempatan Awak Kapal Niaga Migran atau Awak Kapal Perikanan Migran	7
6	Melakukan penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan jabatan dan jenis pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja	7
7	Melakukan seleksi pada dinas yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota atau LTSA Pekerja Migran Indonesia	7
8	Melaporkan hasil seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota	7
9	Mendaftarkan dan mengikutsertakan Calon Pekerja Migran Indonesia dalam orientasi pra pemberangkatan	7
10	Melaporkan Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan diberangkatkan dan dipulangkan kepada Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk	7
11	Melaporkan data keberangkatan dan/atau perpanjangan Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan	7
12	Menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebelum bekerja	7
13	Menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia untuk jabatan yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan	7
14	Menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia pada negara tertentu yang dinyatakan tidak tertutup	7
15	Menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebelum bekerja	7
16	Menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada Pemberi Kerja perseorangan melalui mitra usaha di negara tujuan penempatan	7
17	Melaporkan hasil monitoring terhadap Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan	7
18	Memberitahukan tentang kematian Pekerja Migran Indonesia kepada keluarganya paling lambat 3 kali 24 jam sejak diketahuinya kematian tersebut	7
19	Mencari informasi tentang sebab kematian dan memberitahukannya kepada pejabat Perwakilan Republik Indonesia dan anggota keluarga Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan	7
20	Memulangkan jenazah Pekerja Migran Indonesia ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan	7
21	Mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan Pekerja Migran Indonesia atas persetujuan pihak keluarga Pekerja Migran Indonesia atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan	7
22	Memberikan perlindungan terhadap seluruh harta milik Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan keluarganya	7
23	Mengurus pemenuhan semua hak Pekerja Migran Indonesia yang seharusnya diterima	7
24	Memulang-kan Pekerja Migran Indonesia dalam hal berakhirnya Perjanjian Kerja, pemutusan hubungan kerja, mengalami kecelakaan kerja, dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan, dan/atau sebab lain yang menimbulkan kerugian Pekerja Migran Indonesia	7
25	Menambah biaya keperluan penyelesaian perselisihan atau sengketa Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia jika deposito yang digunakan tidak mencukupi	7
26	Tidak membebankan komponen biaya penempatan yang telah ditanggung calon Pemberi Kerja atau Pemberi Kerja	7
27	Tidak membebankan biaya penempatan yang menimbulkan kerugian sepihak atau berakibat pada pemotongan penghasilan selama bekerja di negara tujuan penempatan	7
28	Memberikan perlindungan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia termasuk Awak Kapal Niaga Migran atau Awak Kapal Perikanan Migran	7
29	Menyelesai-kan permasalahan atau kasus Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan	7
30	Memenuhi persyaratan SIP3MI termasuk menyetorkan kembali deposito uang jaminan yang telah dicairkan untuk penyelesaian permasalahan atau kasus Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia paling lama 1 bulan	7

Catatan: Informasi ini merupakan alat bantu pencarian KBLI dan perizinan berusaha berbasis risiko. Untuk keputusan perizinan resmi, tetap lakukan konfirmasi pada sistem OSS dan regulasi sektoral yang berlaku.