Detail KBLI 2025
Direktorat Pengelolaan Bisnis - Universitas Padjadjaran

DETAIL KBLI

KBLI 202550127

KBLI 202050143

Angkutan Laut Luar Negeri Pelayaran Rakyat untuk Barang

Kode & Judul KBLI 2025

50127 - Angkutan Laut Luar Negeri Pelayaran Rakyat untuk Barang

Kode & Judul KBLI 2020

50143 - Angkutan Laut Luar Negeri Pelayaran Rakyat

Jenis Perubahan

Recoding/Pindah Kode

Uraian

Uraian KBLI 2025

Kelompok ini mencakup aktivitas angkutan laut yang ditujukan untuk mengangkut barang dan/atau hewan dengan menggunakan kapal layar, kapal motor tradisional, dan kapal layar motor dengan ukuran tertentu antarpelabuhan di dalam negeri dengan pelabuhan di luar negeri, termasuk aktivitas penyewaan angkutan laut berikut operatornya.

Uraian KBLI 2020 / OSS RBA

Kelompok ini mencakup usaha angkutan laut yang ditujukan untuk mengangkut barang dan/atau hewan dengan menggunakan kapal layar, kapal motor tradisional dan kapal motor dengan ukuran tertentu antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri. Perusahaan pelayaran rakyat merupakan perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.

Ruang Lingkup

Ketentuan #1

Skala

Usaha Mikro

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Sertifikat Standar

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Lintas pelabuhan antarprovinsi dan internasional	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Memiliki tenaga ahli bidang ketatalaksanaan atau pelayaran dasar	3
2	Memiliki kapal layar motor tradisional berbendera Indonesia yang laik laut berukuran sampai dengan GT 500 dan digerakkan dengan tenaga angin sebagai tenaga penggerak utama dan motor sebagai tenaga penggerak bantu	3
3	Memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut berukuran GT 7 serta paling besar GT 174	3

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Melakukan kegiatan operasional secara terus menerus sesuai standar usaha angkutan pelayaran rakyat	3
2	Melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi perizinan berusaha apabila terjadi perubahan nama direktur utama atau nama penanggungjawab dan/atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, domisili perusahaan, dan status kepemilikan kapal	3
3	Melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi perizinan berusaha semua data kapal milik atau kapal yang dioperasikan	3
4	Melengkapi semua kapal yang dimiliki dengan spesifikasi kapal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan sertifikat standar usaha angkutan laut pelayaran rakyat dan	3
5	Melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi perizinan berusaha setiap pembukaan kantor cabang	3
6	Mematuhi semua ketentuan perundangundangan dibidang peraturan pelayaran serta ketentuan peraturan perundangundangan lainnya	3

Ketentuan #1

Skala

Usaha Kecil

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Sertifikat Standar

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Lintas pelabuhan antarprovinsi dan internasional	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Memiliki tenaga ahli bidang ketatalaksanaan atau pelayaran dasar	3
2	Memiliki kapal layar motor tradisional berbendera Indonesia yang laik laut berukuran sampai dengan GT 500 dan digerakkan dengan tenaga angin sebagai tenaga penggerak utama dan motor sebagai tenaga penggerak bantu	3
3	Memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut berukuran GT 7 serta paling besar GT 174	3

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Melakukan kegiatan operasional secara terus menerus sesuai standar usaha angkutan pelayaran rakyat	3
2	Melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi perizinan berusaha apabila terjadi perubahan nama direktur utama atau nama penanggungjawab dan/atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, domisili perusahaan, dan status kepemilikan kapal	3
3	Melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi perizinan berusaha semua data kapal milik atau kapal yang dioperasikan	3
4	Melengkapi semua kapal yang dimiliki dengan spesifikasi kapal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan sertifikat standar usaha angkutan laut pelayaran rakyat dan	3
5	Melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi perizinan berusaha setiap pembukaan kantor cabang	3
6	Mematuhi semua ketentuan perundangundangan dibidang peraturan pelayaran serta ketentuan peraturan perundangundangan lainnya	3

Ketentuan #1

Skala

Usaha Menengah

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Sertifikat Standar

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Lintas pelabuhan antarprovinsi dan internasional	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Memiliki tenaga ahli bidang ketatalaksanaan atau pelayaran dasar	3
2	Memiliki kapal layar motor tradisional berbendera Indonesia yang laik laut berukuran sampai dengan GT 500 dan digerakkan dengan tenaga angin sebagai tenaga penggerak utama dan motor sebagai tenaga penggerak bantu	3
3	Memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut berukuran GT 7 serta paling besar GT 174	3

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Melakukan kegiatan operasional secara terus menerus sesuai standar usaha angkutan pelayaran rakyat	3
2	Melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi perizinan berusaha apabila terjadi perubahan nama direktur utama atau nama penanggungjawab dan/atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, domisili perusahaan, dan status kepemilikan kapal	3
3	Melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi perizinan berusaha semua data kapal milik atau kapal yang dioperasikan	3
4	Melengkapi semua kapal yang dimiliki dengan spesifikasi kapal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan sertifikat standar usaha angkutan laut pelayaran rakyat dan	3
5	Melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi perizinan berusaha setiap pembukaan kantor cabang	3
6	Mematuhi semua ketentuan perundangundangan dibidang peraturan pelayaran serta ketentuan peraturan perundangundangan lainnya	3

Ketentuan #1

Skala

Usaha Besar

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Sertifikat Standar

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Lintas pelabuhan antarprovinsi dan internasional	Menteri/Kepala Badan
2	PMA	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Memiliki tenaga ahli bidang ketatalaksanaan atau pelayaran dasar	3
2	Memiliki kapal layar motor tradisional berbendera Indonesia yang laik laut berukuran sampai dengan GT 500 dan digerakkan dengan tenaga angin sebagai tenaga penggerak utama dan motor sebagai tenaga penggerak bantu	3
3	Memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut berukuran GT 7 serta paling besar GT 174	3

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Melakukan kegiatan operasional secara terus menerus sesuai standar usaha angkutan pelayaran rakyat	3
2	Melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi perizinan berusaha apabila terjadi perubahan nama direktur utama atau nama penanggungjawab dan/atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, domisili perusahaan, dan status kepemilikan kapal	3
3	Melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi perizinan berusaha semua data kapal milik atau kapal yang dioperasikan	3
4	Melengkapi semua kapal yang dimiliki dengan spesifikasi kapal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan sertifikat standar usaha angkutan laut pelayaran rakyat dan	3
5	Melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi perizinan berusaha setiap pembukaan kantor cabang	3
6	Mematuhi semua ketentuan perundangundangan dibidang peraturan pelayaran serta ketentuan peraturan perundangundangan lainnya	3

Catatan: Informasi ini merupakan alat bantu pencarian KBLI dan perizinan berusaha berbasis risiko. Untuk keputusan perizinan resmi, tetap lakukan konfirmasi pada sistem OSS dan regulasi sektoral yang berlaku.