Detail KBLI 2025
Direktorat Pengelolaan Bisnis - Universitas Padjadjaran

DETAIL KBLI

KBLI 202546902

KBLI 202046900

Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang Selain di Grosir/Perkulakan Swalayan

Kode & Judul KBLI 2025

46902 - Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang Selain di Grosir/Perkulakan Swalayan

Kode & Judul KBLI 2020

46900 - Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang

Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran

Jenis Perubahan

Pecah Kode

Informasi Resmi OSS RBA / Ketentuan Khusus

Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk:

• Kegiatan usaha perdagangan besar, dengan ketentuan:

• Total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan, adalah per 4 (empat) digit awal KBLI.

Uraian

Uraian KBLI 2025

Kelompok ini mencakup kegiatan perdagangan besar berbagai macam barang tanpa spesialisasi tertentu yang tidak menerapkan sistem swalayan, umumnya terdapat proses tawar menawar dalam menentukan harga, seperti grosir/perkulakan tradisional.

Uraian KBLI 2020 / OSS RBA

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu) termasuk perkulakan.

Ruang Lingkup

Ketentuan #1

Skala

Usaha Mikro

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Rendah

Perizinan Berusaha

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
2	Kabupaten/Kota	Bupati/Walikota
3	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Menerapkan standar K3L	-
2	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat setiap tahun	-
3	Memiliki perikatan dengan Produsen atau Supplier atau Importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan	-

Ketentuan #1

Skala

Usaha Kecil

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Rendah

Perizinan Berusaha

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur
2	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
3	Kabupaten/Kota	Bupati/Walikota

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Menerapkan standar K3L	-
2	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat setiap tahun	-
3	Memiliki perikatan dengan Produsen atau Supplier atau Importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan	-

Ketentuan #1

Skala

Usaha Menengah

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Rendah

Perizinan Berusaha

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
2	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur
3	Kabupaten/Kota	Bupati/Walikota

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Menerapkan standar K3L	-
2	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat setiap tahun	-
3	Memiliki perikatan dengan Produsen atau Supplier atau Importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan	-

Ketentuan #1

Skala

Usaha Besar

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Rendah

Perizinan Berusaha

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Kabupaten/Kota	Bupati/Walikota
2	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
3	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur
4	PMA	Menteri/Kepala Badan

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Menerapkan standar K3L	-
2	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat setiap tahun	-
3	Memiliki perikatan dengan Produsen atau Supplier atau Importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan	-

Ketentuan #1

Skala

Usaha Mikro

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Rendah

Perizinan Berusaha

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur
2	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
3	Kabupaten/Kota	Bupati/Walikota

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Pendirian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang Toko Swalayan	-
2	Menerapkan standar K3L	-
3	Memiliki kemitraan dengan usaha mikro atau usaha kecil	-
4	Menyampaikan laporan kepada Menteri Perdagangan setiap tahun mengenai a. Jumlah gerai yang dimiliki b. Jumlah UMKM yang bermitra c. Jumlah tenaga kerja yang diserap d. Omset penjualan seluruh gerai yang dimiliki	-
5	Mengikutsertakan Pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah dalam melakukan kerjasama pasokan barang.	-
6	Menyediakan barang dagangan produk dalam negeri	-
7	Dalam hal menggunakan merek Toko Swalayan sendiri, Toko Swalayan: a. Bertanggungjawab terhadap barang dagangannya telah memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan di bidang kekayaan intelektual a. Membina pengembangan produk dan merek sendiri bagi barang dagangan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah b. Memiliki perikatan dengan Produsen atau Supplier atau Importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjuk-an, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan	-

Ketentuan #1

Skala

Usaha Kecil

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Rendah

Perizinan Berusaha

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Kabupaten/Kota	Bupati/Walikota
2	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
3	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Pendirian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang Toko Swalayan	-
2	Menerapkan standar K3L	-
3	Memiliki kemitraan dengan usaha mikro atau usaha kecil	-
4	Menyampaikan laporan kepada Menteri Perdagangan setiap tahun mengenai a. Jumlah gerai yang dimiliki b. Jumlah UMKM yang bermitra c. Jumlah tenaga kerja yang diserap d. Omset penjualan seluruh gerai yang dimiliki	-
5	Mengikutsertakan Pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah dalam melakukan kerjasama pasokan barang.	-
6	Menyediakan barang dagangan produk dalam negeri	-
7	Dalam hal menggunakan merek Toko Swalayan sendiri, Toko Swalayan: a. Bertanggungjawab terhadap barang dagangannya telah memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan di bidang kekayaan intelektual a. Membina pengembangan produk dan merek sendiri bagi barang dagangan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah b. Memiliki perikatan dengan Produsen atau Supplier atau Importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjuk-an, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan	-

Ketentuan #1

Skala

Usaha Menengah

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Rendah

Perizinan Berusaha

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur
2	Kabupaten/Kota	Bupati/Walikota
3	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Pendirian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang Toko Swalayan	-
2	Menerapkan standar K3L	-
3	Memiliki kemitraan dengan usaha mikro atau usaha kecil	-
4	Menyampaikan laporan kepada Menteri Perdagangan setiap tahun mengenai a. Jumlah gerai yang dimiliki b. Jumlah UMKM yang bermitra c. Jumlah tenaga kerja yang diserap d. Omset penjualan seluruh gerai yang dimiliki	-
5	Mengikutsertakan Pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah dalam melakukan kerjasama pasokan barang.	-
6	Menyediakan barang dagangan produk dalam negeri	-
7	Dalam hal menggunakan merek Toko Swalayan sendiri, Toko Swalayan: a. Bertanggungjawab terhadap barang dagangannya telah memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan di bidang kekayaan intelektual a. Membina pengembangan produk dan merek sendiri bagi barang dagangan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah b. Memiliki perikatan dengan Produsen atau Supplier atau Importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjuk-an, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan	-

Ketentuan #1

Skala

Usaha Besar

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Rendah

Perizinan Berusaha

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur
2	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
3	PMA	Menteri/Kepala Badan
4	Kabupaten/Kota	Bupati/Walikota

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Pendirian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang Toko Swalayan	-
2	Menerapkan standar K3L	-
3	Memiliki kemitraan dengan usaha mikro atau usaha kecil	-
4	Menyampaikan laporan kepada Menteri Perdagangan setiap tahun mengenai a. Jumlah gerai yang dimiliki b. Jumlah UMKM yang bermitra c. Jumlah tenaga kerja yang diserap d. Omset penjualan seluruh gerai yang dimiliki	-
5	Mengikutsertakan Pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah dalam melakukan kerjasama pasokan barang.	-
6	Menyediakan barang dagangan produk dalam negeri	-
7	Dalam hal menggunakan merek Toko Swalayan sendiri, Toko Swalayan: a. Bertanggungjawab terhadap barang dagangannya telah memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan di bidang kekayaan intelektual a. Membina pengembangan produk dan merek sendiri bagi barang dagangan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah b. Memiliki perikatan dengan Produsen atau Supplier atau Importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjuk-an, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan	-

PB UMKU

No	Parameter	Kewenangan
1	seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan

No	Persyaratan	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Persyaratan Umum Pelaku Usaha yang dapat mendaftarkan pakan adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan pembuatan Pakan dan/atau memasukkan Pakan dengan maksud untuk diedarkan Pelaku usaha dalam memperoleh nomor pendaftaran pakan harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala PPVTPP secara daring	-
2	$77	-
3	Perjanjian kontrak	8 Hari
4	Jenis bahan pakan yang digunakan dan persentase	8 Hari
5	Jenis pelengkap pakan dan imbuhan pakan yang digunakan. Pakan Impor	8 Hari
6	A. Pakan Dalam Negeri Usaha Besar Sertifikat Iulus pengujian Sertifikat Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPB) Tipe A Contoh label Jenis Bahan Pakan yang digunakan dan persentase Jenis pelengkap pakan dan imbuhan pakan yang digunakan	8 Hari
7	Usaha Menengah Sertifikat lulus pengujian Minimal sertifikat Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPB) Tipe B Contoh label Jenis bahan pakan yang digunakan dan persentase Jenis pelengkap pakan dan imbuhan pakan yang digunakan.	8 Hari
8	Usaha Kecil Sertifikat lulus pengujian Minimal sertifikat Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPB) Tipe C Contoh label Jenis bahan pakan yang digunakan dan persentase Jenis pelengkap pakan dan imbuhan pakan yang digunakan.	8 Hari
9	Usaha Mikro Sertifikat lulus pengujian Minimal sertifikat Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPB) Tipe D Contoh label Jenis bahan pakan yang digunakan dan persentase Jenis pelengkap pakan dan imbuhan pakan yang digunakan. Pendaftaran Pakan Kontrak (Toll Manufacturing)	8 Hari
10	Sertifikat lulus pengujian	8 Hari
11	Sertifikat CPPB produsen pakan penerima kontrak (Type A) untuk non UMKM dan minimal Type B untuk UMKM	8 Hari
12	Contoh label	8 Hari
13	Certificate of Analysis (CoA) dari laboratorium yang ditunjuk Negara Asal	8 Hari
14	Certificate Good Manufacturing Practices (GMP) dari Negara Asal	8 Hari
15	Contoh label	8 Hari
16	Jenis bahan pakan yang digunakan dan persentase	8 Hari
17	Jenis pelengkap pakan dan imbuhan pakan yang digunakan	8 Hari

Kewajiban

No	Kewajiban	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Melaporkan produksi pakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya Tidak menggunakan hormon sintetik pada pakan	8 Hari
2	Melaporkan produksi pakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya	8 Hari
3	Tidak menggunakan hormon sintetik pada pakan	8 Hari

Catatan: Informasi ini merupakan alat bantu pencarian KBLI dan perizinan berusaha berbasis risiko. Untuk keputusan perizinan resmi, tetap lakukan konfirmasi pada sistem OSS dan regulasi sektoral yang berlaku.