Detail KBLI 2025
Direktorat Pengelolaan Bisnis - Universitas Padjadjaran

DETAIL KBLI

KBLI 202546751

KBLI 202046651

Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia

Kode & Judul KBLI 2025

46751 - Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia

Kode & Judul KBLI 2020

46651 - Perdagangan Besar Bahan Dan Barang Kimia

Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran

Jenis Perubahan

Recoding/Pindah Kode

Informasi Resmi OSS RBA / Ketentuan Khusus

Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk:

• Kegiatan usaha perdagangan besar, dengan ketentuan:

• Total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan, adalah per 4 (empat) digit awal KBLI.

Uraian

Uraian KBLI 2025

Kelompok ini mencakup perdagangan besar berbagai bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri selain bahan berbahaya, seperti tinta printer, minyak asiri, gas industri (termasuk hidrogen), perekat kimia, pewarna, resin buatan, metanol, parafin, perasa dan pewangi, soda, garam industri, asam, dan sulfur.

Uraian KBLI 2020 / OSS RBA

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri, seperti tinta printer, minyak esensial, gas industri, perekat kimia, pewarna, resin buatan, metanol, parafin, perasa dan pewangi, soda, garam industri, asam dan sulfur dan lain-lain.

Ruang Lingkup

Ketentuan #1

Skala

Usaha Mikro

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Rendah

Perizinan Berusaha

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur
2	Kabupaten/Kota	Bupati/Walikota
3	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	-

Ketentuan #1

Skala

Usaha Kecil

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Rendah

Perizinan Berusaha

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
2	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur
3	Kabupaten/Kota	Bupati/Walikota

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	-

Ketentuan #1

Skala

Usaha Menengah

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Rendah

Perizinan Berusaha

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Kabupaten/Kota	Bupati/Walikota
2	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur
3	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	-

Ketentuan #1

Skala

Usaha Besar

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Rendah

Perizinan Berusaha

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	PMA	Menteri/Kepala Badan
2	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
3	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur
4	Kabupaten/Kota	Bupati/Walikota

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	-

PB UMKU

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
2	seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan

No	Persyaratan	Jangka Waktu Pemenuhan
1	$77	-
2	Pendaftaran Sub Distributor atau Sub Agen Barang dan/atau Jasa: Perjanjian atau Penunjukan dengan/dari agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal yang menunjuk dan telah dilegalisir oleh Notaris; Menginput nomor STP yang masih berlaku dari agen, atau agen tunggal yang menunjuk;	-
3	$79	-
4	Dokumen untuk Perubahan Administrasi : dokumen legal yang menyatakan perubahan nama badan usaha/badan hukum (akta notaris); dokumen dari Pemerintah Daerah setempat yang menyatakan perubahan alamat tanpa perubahan lokasi; dokumen legal yang menyatakan perubahan nama pimpinan/direktur perusahaan (akta notaris); dan/atau dokumen legal yang menyatakan perubahan nama penanggung jawab teknis dan dokumen kontrak kerja sama penanggung jawab teknis baru dengan pimpinan/direktur perusahaan	-
5	Pendaftaran Distributor atau Agen Barang dan/atau Jasa yang ditunjuk oleh Prinsipal yang berlokasi di luar negeri:	5 Hari
6	$7b	5 Hari
7	$7d	5 Hari

Kewajiban

No	Kewajiban	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Menyampaikan laporan kegiatan perusahaan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri Perdagangan;	-
2	Melindungi kerahasiaan Prinsipal terhadap barang dan/atau jasa yang diageni;	-
3	Perjanjian yang dibuat antara Prinsipal dan Distributor/Agen paling sedikit memuat: Nama dan alamat lengkap pihak-pihak yang membuat perjanjian; Maksud dan tujuan perjanjian; Status keagenan atau kedistributoran; Jenis barang dan/atau jasa yang diperjanjikan; Wilayah pemasaran; Hak dan kewajiban masing-masing pihak; Kewenangan; Jangka waktu perjanjian; Cara-cara pengakhiran perjanjian; Cara-cara penyelesaian perselisihan; Hukum yang dipergunakan; Tenggang waktu penyelesaian.	-
4	Menyampaikan laporan kegiatan perusahaan setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Kementerian Perdagangan Melindungi kerahasiaan Prinsipal terhadap barang dan/atau jasa yang didistribusikan Perjanjian yang dibuat antara Prinsipal dan Distributor/Agen paling sedikit memuat:	5 Hari
5	Kewenangan	5 Hari
6	Jangka waktu perjanjian	5 Hari
7	Cara-cara pengakhiran perjanjian	5 Hari
8	Menyampaikan laporan kegiatan perusahaan setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Kementerian Perdagangan	5 Hari
9	Melindungi kerahasiaan Prinsipal terhadap barang dan/atau jasa yang didistribusikan	5 Hari
10	Perjanjian yang dibuat antara Prinsipal dan Distributor/Agen paling sedikit memuat:	5 Hari
11	. Nama dan alamat lengkap pihak-pihak yang membuat perjanjian	5 Hari
12	Maksud dan tujuan perjanjian	5 Hari
13	Status keagenan atau kedistributoran	5 Hari
14	Jenis barang dan/atau jasa yang diperjanjikan	5 Hari
15	Merek barang apabila perjanjian disertai dengan hak eksklusif	5 Hari
16	Wilayah pemasaran	5 Hari
17	Hak dan kewajiban masing-masing pihak	5 Hari
18	Cara-cara penyelesaian perselisihan	5 Hari
19	Hukum yang dipergunakan	5 Hari
20	Tenggang waktu penyelesaian	5 Hari

No	Parameter	Kewenangan
1	seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan

No	Persyaratan	Jangka Waktu Pemenuhan
1	A. Pendaftaran Pestisida (Percobaan) Persyaratan Umum: Formulir pendaftaran pestisida yang telah diisi	30 Hari
2	Pernyataan yang berhak menandatangani surat dalam rangka pendaftaran	30 Hari
3	Sertifikat merek atau bukti pendaftaran merek	30 Hari
4	Surat jaminan suplai bahan aktif atau bahan teknis dari pemasok dan/atau akses data pendaftaran dari pemasok (letter of authorization) bagi yang memproduksi sendiri dengan melampirkan: Data iritasi mata dan kulit dan sensitisasi pada kulit formulasi pestisida Data toksisitas akut oral dermal formulasi pestisida	30 Hari
5	Surat jaminan suplai bahan aktif atau bahan teknis dari pemasok bagi yang tidak memproduksi sendiri (Letter of Access)	30 Hari
6	Surat izin produksi yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang di negara asal tentang pembuatan bahan aktif atau bahan teknis (manufacturing license)	30 Hari
7	$7f	-
8	Bukti penguasaan sarana produksi (pabrik bahan aktif atau bahan teknis, pabrik formulasi, atau pabrik pengemasan) di dalam negeri yang dibuktikan dengan surat izin industri pestisida	30 Hari
9	Persyaratan Teknis: Sertifikat analisis (certificate of analysis/CoA) dari laboratorium uji mutu	30 Hari
10	Kromatogram hasil analisis bahan aktif atau bahan teknis dari laboratorium uji mutu kecuali pestisida alami, feromon, atraktan, ZPT, dan rodentisida dan	30 Hari
11	Sertifikat komposisi formulasi (certificate of composition/ CoC) dari pembuat formulasi.	30 Hari
12	Khusus untuk pestisida terbatas, pengguna harus memiliki sertifikat dan mengikuti pelatihan.	30 Hari
13	B. Pendaftaran Pestisida (Tetap) Pendaftaran Baru Memiliki nomor pendaftaran percobaan pestisida.	30 Hari
14	Sertifikat hasil analisis uji mutu, kecuali feromon dan aktraktan.	30 Hari
15	Laporan hasil uji toksisitas akut oral dan akut dermal, kecuali untuk Pestisida biologi, ZPT, feromon, dan antraktan	30 Hari
16	Laporan hasil uji toksisitas lingkungan untuk komoditas padi sawah, kecuali feromon, atraktan, dan rodentisida	30 Hari
17	Untuk pengelolaan tanaman, hasil pengujian efikasi terhadap organisme sasaran sesuai ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan pada 2 (dua) lokasi sentra komoditi berbeda untuk masing-masing organisme dan komoditi sasaran kecuali ZPT, feromon, atraktan, rodentisida, dan pestisida alami dilaksanakan pada 1 (satu) lokasi sentra komoditi	30 Hari
18	1 (satu) unit pengujian efikasi hanya untuk 1 (satu) komoditi dan 1 (satu) organisme sasaran dan	30 Hari
19	Hasil pengujian antagonis untuk pendaftaran formulasi pestisida berbahan aktif majemuk bidang penggunaan pengelolaan tanaman, kecuali ZPT, pestisida biologi, feromon, atraktan, dan rodentisida.	30 Hari
20	Hasil pengujian residu dipersyaratkan terhadap 12 (dua belas) komoditas sayuran dan buah	30 Hari
21	Pendaftaran Ulang Laporan Hasil Uji Mutu	30 Hari
22	Laporan Hasil uji efikasi terhadap semua organisme dan komoditi sasaran yang telah terdaftar > 10 tahun	30 Hari
23	Pendaftaran Bahan Teknis Pestisida Surat jaminan suplai Bahan Teknis dari pemasok Bahan Teknis	30 Hari
24	Laporan Hasil Uji Mutu	30 Hari
25	Pendaftaran Pestisida Untuk Ekspor Surat jaminan suplai Bahan Teknis dari pemasok Bahan Teknis	30 Hari
26	Laporan Hasil Uji Mutu	30 Hari
27	Pendaftaran Pestisida (Perubahan Nama Formulasi) Dokumen Surat Pernyataan Merk Dagang	30 Hari
28	Dokumen nomor pendaftaran Pestisida	30 Hari
29	Dokumen Bukti Pendaftaran Merk/Sertifikat Merk Dagang dari HKI MENKUMHAM	30 Hari
30	Pendaftaran pestisida (Perubahan dosis/konsentrasi) Telah memiliki nomor pendaftaran izin tetap yang masih berlaku	30 Hari
31	Melampirkan laporan Hasil Uji Efikasi	30 Hari
32	Pendaftaran Pestisida (Perluasan Penggunaan) Dokumen Nomor Pendaftaran Pestisida	30 Hari
33	Dokumen Laporan Uji Efikasi	30 Hari
34	Pendaftaran Pestisida (Peralihan Pemegang Nomor Pendaftaran) Dokumen Surat Perjanjian serah terima	30 Hari
35	Dokumen nomor pendaftaran pestisida	30 Hari
36	Dokumen NIB Pemilik Baru Pestisida	30 Hari
37	C. Pendaftaran Pestisida (Sementara) Pendaftaran pestisida sementara diberikan dalam hal keadaan serangan pengganggu secara massal (outbreaks) di wilayah tertentu dan tidak ada pestisida yang terdaftar untuk organisme pengganggu dimaksud	30 Hari
38	Kejadian serangan organisme pengganggu secara massal (outbreaks) diusulkan oleh Dinas yang memiliki fungsi di bidang pertanian dan atau kesehatan di wilayah provinsi atau kabupaten/kota kepada Direktorat Jenderal Teknis	30 Hari
39	Pendaftaran pestisida sementara diberikan kepada pemilik nomor pendaftaran pestisida atau produk pestisida yang mampu mengendalikan organisme pengganggu secara massal (outbreaks)	30 Hari
40	Pendaftaran pestisida sementara berlaku sampai dengan kejadian serangan organisme pengganggu secara massal (outbreak) dapat dikendalikan atau paling lama 1 (satu) tahun	30 Hari
41	Keberhasilan pengendalian organisme pengganggu dikeluarkan oleh dinas yang mewakili fungsi di bidang pertanian dan atau kesehatan di wilayah yang terserang outbreaks.	30 Hari

Kewajiban

No	Kewajiban	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Pelaku usaha yang telah memiliki nomor pendaftaran wajib melaporkan hasil produksi per 6 (enam) bulan.	-
2	Memenuhi syarat pendaftaran.	-
3	Memenuhi syarat pendaftaran (telah memenuhi syarat pendaftaran teknis) Menyampaikan laporan hasil produksi per 6 (enam)	30 Hari
4	Memenuhi syarat pendaftaran (telah memenuhi syarat pendaftaran teknis dan administrasi) Menyampaikan laporan hasil produksi per 6 (enam)	30 Hari
5	Memenuhi syarat pendaftaran (telah memenuhi syarat pendaftaran teknis dan administrasi) dan Menyampaikan laporan hasil produksi per 6 (enam) bulan.	30 Hari
6	Memenuhi syarat pendaftaran (telah memenuhi syarat pendaftaran teknis)	30 Hari
7	Menyampaikan laporan hasil produksi per 6 (enam)	30 Hari
8	bulan)	30 Hari
9	Memenuhi syarat pendaftaran (telah memenuhi syarat pendaftaran teknis dan administrasi)	30 Hari
10	Menyampaikan laporan hasil produksi per 6 (enam)	30 Hari
11	bulan)	30 Hari
12	Memenuhi syarat pendaftaran (telah memenuhi syarat pendaftaran teknis dan administrasi) dan	30 Hari
13	Menyampaikan laporan hasil produksi per 6 (enam) bulan.	30 Hari

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
2	seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan

No	Persyaratan	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Badan usaha yang berbadan hukum dalam bentuk Perusahaan Persero dan/atau Perseroan Terbatas (PT);	19 Hari
2	Melampirkan bukti penyelesaian kewajiban pajak 3 (tiga) tahun terakhir;	-
3	Bukti adanya kepemilikan atau penguasaan gudang yang memenuhi persyaratan teknis dan administrasi sebagai gudang bahan peledak yang akan digunakan untuk menyimpan bahan peledak dan bahan peledak aksesoris;	-
4	Memiliki tenaga ahli yang kompeten di bidang pergudangan dan pendistribusian bahan peledak dan perencanaan untuk pengawakan pergudangan bahan peledak;	-
5	Memiliki surat kelayakan lingkungan hidup atau izin lainnya di bidang lingkungan hidup; dan	-
6	Memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dalam rapat koordinasi Tim Pengawas Bahan Peledak.	-
7	Bukti bayar PNBP	-
8	Badan usaha yang berbadan hukum dalam bentuk Perusahaan Persero dan/atau Perseroan Terbatas (PT)	21 Hari
9	Melampirkan bukti penyelesaian kewajiban pajak 3 (tiga) tahun terakhir	21 Hari
10	Bukti adanya kepemilikan atau penguasaan gudang yang memenuhi persyaratan teknis dan administrasi sebagai gudang bahan peledak yang akan digunakan untuk menyimpan bahan peledak dan bahan peledak aksesoris	21 Hari
11	Memiliki tenaga ahli yang kompeten di bidang pergudangan dan pendistribusian bahan peledak dan perencanaan untuk pengawakan pergudangan bahan peledak	21 Hari
12	Memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dalam rapat koordinasi Tim Pengawas Bahan Peledak	21 Hari

Kewajiban

No	Kewajiban	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Menyusun dan menyampaikan laporan bulanan kepada Menteri Pertahanan dengan tembusan satuan kerja di lingkungannya yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembinaan industri pertahanan; dan	2 Tahun
2	Melaporkan kejadian insidentil di lingkungan industri pertahanan yang karena kesalahan dan/atau kelalaian manusia atau karena bencana alam yang mengakibatkan kerugian korban jiwa manusia atau materiil dan/atau kerusakan lingkungan, paling lama dalam waktu 2 x 24 jam kepada Menteri Pertahanan dengan tembusan satuan kerja dilingkungannya yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pembinaan industri pertahanan.	-
3	Menyampaikan laporan bulanan terkait dengan kegiatan usaha Industri Pertahanan kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Industri Pertahanan Melaporkan kejadian insidentil di lingkungan Industri Pertahanan yang karena kesalahan dan/atau kelalaian manusia atau karena bencana alam yang mengakibatkan kerugian korban jiwa manusia atau materiil dan/atau kerusakan lingkungan, paling lama dalam waktu 2 x 24 jam kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Industri Pertahanan	21 Hari
4	Menyampaikan laporan bulanan terkait dengan kegiatan usaha Industri Pertahanan kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Industri Pertahanan	21 Hari
5	Melaporkan kejadian insidentil di lingkungan Industri Pertahanan yang karena kesalahan dan/atau kelalaian manusia atau karena bencana alam yang mengakibatkan kerugian korban jiwa manusia atau materiil dan/atau kerusakan lingkungan, paling lama dalam waktu 2 x 24 jam kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Industri Pertahanan	21 Hari

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan

No	Persyaratan	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Bukti bayar PNBP	-
2	Memiliki tenaga ahli yang kompeten di bidang pendistribusian bahan peledak dan perencanaan untuk pengawakan pergudangan bahan peledak; dan	-
3	Badan usaha yang berbadan hukum dalam bentuk Perusahaan Persero dan/atau Perseroan Terbatas (PT);	19 Hari
4	Melampirkan bukti penyelesaian kewajiban pajak 3 (tiga) tahun terakhir;	-
5	Bukti adanya kepemilikan atau penguasaan gudang yang memenuhi persyaratan teknis sebagai gudang Bahan Peledak yang akan digunakan untuk menyimpan Bahan Peledak dan Bahan Peledak Aksesoris;	-
6	Memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dalam rapat koordinasi Pengawas Bahan Peledak	-
7	Badan usaha yang berbadan hukum dalam bentuk Perusahaan Persero dan/atau Perseroan Terbatas (PT)	-
8	Bukti penyelesaian kewajiban pajak 3 (tiga) tahun terakhir	-
9	Bukti adanya kepemilikan atau penguasaan gudang yang memenuhi persyaratan teknis sebagai gudang Bahan Peledak yang akan digunakan untuk menyimpan Bahan Peledak dan Bahan Peledak Aksesoris	-
10	Memiliki tenaga ahli yang kompeten di bidang pendistribusian bahan peledak dan perencanaan untuk pengawakan pergudangan bahan peledak	-
11	Memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dalam rapat koordinasi Pengawas Bahan Peledak	-

Kewajiban

No	Kewajiban	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Menyusun dan menyampaikan laporan bulanan kepada Menteri Pertahanan dengan tembusan satuan kerja di lingkungannya yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembinaan industri pertahanan; dan	2 Tahun
2	Melaporkan kejadian insidentil di lingkungan industri pertahanan yang karena kesalahan dan/atau kelalaian manusia atau karena bencana alam yang mengakibatkan kerugian korban jiwa manusia atau materiil dan/atau kerusakan lingkungan, paling lama dalam waktu 2 x 24 jam kepada Menteri Pertahanan dengan tembusan satuan kerja dilingkungannya yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pembinaan industri pertahanan.	-
3	Menyampaikan laporan bulanan terkait dengan kegiatan usaha Industri Pertahanan kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Industri Pertahanan Melaporkan kejadian insidentil di lingkungan Industri Pertahanan yang karena kesalahan dan/atau kelalaian manusia atau karena bencana alam yang mengakibatkan kerugian korban jiwa manusia atau materiil dan/atau kerusakan lingkungan, paling lama dalam waktu 2 x 24 jam kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Industri Pertahanan	-
4	Menyampaikan laporan bulanan terkait dengan kegiatan usaha Industri Pertahanan kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Industri Pertahanan	-
5	Melaporkan kejadian insidentil di lingkungan Industri Pertahanan yang karena kesalahan dan/atau kelalaian manusia atau karena bencana alam yang mengakibatkan kerugian korban jiwa manusia atau materiil dan/atau kerusakan lingkungan, paling lama dalam waktu 2 x 24 jam kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Industri Pertahanan	-

Catatan: Informasi ini merupakan alat bantu pencarian KBLI dan perizinan berusaha berbasis risiko. Untuk keputusan perizinan resmi, tetap lakukan konfirmasi pada sistem OSS dan regulasi sektoral yang berlaku.