Detail KBLI 2025
Direktorat Pengelolaan Bisnis - Universitas Padjadjaran

DETAIL KBLI

KBLI 202546739

KBLI 202046639

Perdagangan Besar Bahan Konstruksi, Perkakas, Perlengkapan Perpipaan, dan Peralatan Pemanas Lainnya

Kode & Judul KBLI 2025

46739 - Perdagangan Besar Bahan Konstruksi, Perkakas, Perlengkapan Perpipaan, dan Peralatan Pemanas Lainnya

Kode & Judul KBLI 2020

46639 - Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya

Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran

Jenis Perubahan

Recoding/Pindah Kode

Informasi Resmi OSS RBA / Ketentuan Khusus

Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk:

• Kegiatan usaha perdagangan besar, dengan ketentuan:

• Total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan, adalah per 4 (empat) digit awal KBLI.

Uraian

Uraian KBLI 2025

Kelompok ini mencakup perdagangan besar bahan konstruksi lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 46731 s.d. 46738, seperti kertas dinding/wallpaper, pipa dan selang dari plastik, formika, plastik lembaran

Uraian KBLI 2020 / OSS RBA

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 46631 s.d. 46638, seperti wallpaper, pipa dan selang dari plastik, formika, plastik lembaran bergelombang, asbes semen rata, asbes semen berlapis dan pipa saluran asbes semen. Termasuk perdagangan besar pemanas air (water heater).

Ruang Lingkup

Ketentuan #1

Skala

Usaha Mikro

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Rendah

Perizinan Berusaha

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
2	Kabupaten/Kota	Bupati/Walikota
3	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Menyampaikan laporan distribusi barang kepada Menteri Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan	-
2	Memiliki perikatan dengan produsen atau supplier atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjuk-an, dan/ atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan	-
3	Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas	-

Ketentuan #1

Skala

Usaha Kecil

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Rendah

Perizinan Berusaha

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur
2	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
3	Kabupaten/Kota	Bupati/Walikota

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Menyampaikan laporan distribusi barang kepada Menteri Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan	-
2	Memiliki perikatan dengan produsen atau supplier atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjuk-an, dan/ atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan	-
3	Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas	-

Ketentuan #1

Skala

Usaha Menengah

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Rendah

Perizinan Berusaha

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur
2	Kabupaten/Kota	Bupati/Walikota
3	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Menyampaikan laporan distribusi barang kepada Menteri Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan	-
2	Memiliki perikatan dengan produsen atau supplier atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjuk-an, dan/ atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan	-
3	Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas	-

Ketentuan #1

Skala

Usaha Besar

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Rendah

Perizinan Berusaha

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
2	Kabupaten/Kota	Bupati/Walikota
3	PMA	Menteri/Kepala Badan
4	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Menyampaikan laporan distribusi barang kepada Menteri Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan	-
2	Memiliki perikatan dengan produsen atau supplier atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjuk-an, dan/ atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan	-
3	Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas	-

PB UMKU

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
2	seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan

No	Persyaratan	Jangka Waktu Pemenuhan
1	$77	-
2	Pendaftaran Sub Distributor atau Sub Agen Barang dan/atau Jasa: Perjanjian atau Penunjukan dengan/dari agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal yang menunjuk dan telah dilegalisir oleh Notaris; Menginput nomor STP yang masih berlaku dari agen, atau agen tunggal yang menunjuk;	-
3	$79	-
4	Dokumen untuk Perubahan Administrasi : dokumen legal yang menyatakan perubahan nama badan usaha/badan hukum (akta notaris); dokumen dari Pemerintah Daerah setempat yang menyatakan perubahan alamat tanpa perubahan lokasi; dokumen legal yang menyatakan perubahan nama pimpinan/direktur perusahaan (akta notaris); dan/atau dokumen legal yang menyatakan perubahan nama penanggung jawab teknis dan dokumen kontrak kerja sama penanggung jawab teknis baru dengan pimpinan/direktur perusahaan	-
5	Pendaftaran Distributor atau Agen Barang dan/atau Jasa yang ditunjuk oleh Prinsipal yang berlokasi di luar negeri:	5 Hari
6	$7b	5 Hari
7	$7d	5 Hari

Kewajiban

No	Kewajiban	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Menyampaikan laporan kegiatan perusahaan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri Perdagangan;	-
2	Melindungi kerahasiaan Prinsipal terhadap barang dan/atau jasa yang diageni;	-
3	Perjanjian yang dibuat antara Prinsipal dan Distributor/Agen paling sedikit memuat: Nama dan alamat lengkap pihak-pihak yang membuat perjanjian; Maksud dan tujuan perjanjian; Status keagenan atau kedistributoran; Jenis barang dan/atau jasa yang diperjanjikan; Wilayah pemasaran; Hak dan kewajiban masing-masing pihak; Kewenangan; Jangka waktu perjanjian; Cara-cara pengakhiran perjanjian; Cara-cara penyelesaian perselisihan; Hukum yang dipergunakan; Tenggang waktu penyelesaian.	-
4	Menyampaikan laporan kegiatan perusahaan setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Kementerian Perdagangan Melindungi kerahasiaan Prinsipal terhadap barang dan/atau jasa yang didistribusikan Perjanjian yang dibuat antara Prinsipal dan Distributor/Agen paling sedikit memuat:	5 Hari
5	Kewenangan	5 Hari
6	Jangka waktu perjanjian	5 Hari
7	Cara-cara pengakhiran perjanjian	5 Hari
8	Menyampaikan laporan kegiatan perusahaan setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Kementerian Perdagangan	5 Hari
9	Melindungi kerahasiaan Prinsipal terhadap barang dan/atau jasa yang didistribusikan	5 Hari
10	Perjanjian yang dibuat antara Prinsipal dan Distributor/Agen paling sedikit memuat:	5 Hari
11	. Nama dan alamat lengkap pihak-pihak yang membuat perjanjian	5 Hari
12	Maksud dan tujuan perjanjian	5 Hari
13	Status keagenan atau kedistributoran	5 Hari
14	Jenis barang dan/atau jasa yang diperjanjikan	5 Hari
15	Merek barang apabila perjanjian disertai dengan hak eksklusif	5 Hari
16	Wilayah pemasaran	5 Hari
17	Hak dan kewajiban masing-masing pihak	5 Hari
18	Cara-cara penyelesaian perselisihan	5 Hari
19	Hukum yang dipergunakan	5 Hari
20	Tenggang waktu penyelesaian	5 Hari

Catatan: Informasi ini merupakan alat bantu pencarian KBLI dan perizinan berusaha berbasis risiko. Untuk keputusan perizinan resmi, tetap lakukan konfirmasi pada sistem OSS dan regulasi sektoral yang berlaku.