Detail KBLI 2025
Direktorat Pengelolaan Bisnis - Universitas Padjadjaran

DETAIL KBLI

KBLI 202546334

KBLI 202046334

Perdagangan Besar Minuman Nonalkohol Bukan Susu

Kode & Judul KBLI 2025

46334 - Perdagangan Besar Minuman Nonalkohol Bukan Susu

Kode & Judul KBLI 2020

46334 - Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu

Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran

Jenis Perubahan

Informasi Resmi OSS RBA / Ketentuan Khusus

Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk:

• Kegiatan usaha perdagangan besar, dengan ketentuan:

• Total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan, adalah per 4 (empat) digit awal KBLI.

Uraian

Uraian KBLI 2025

Kelompok ini mencakup perdagangan besar minuman nonalkohol, seperti sari buah, jus, minuman ringan, air mineral, dan air kemasan.

Uraian KBLI 2020 / OSS RBA

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minuman non alkohol, seperti sari buah, jus, minuman ringan, air mineral, air kemasan, dan produk sejenis lainnya.

Ruang Lingkup

Ketentuan #1

Skala

Usaha Mikro

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Rendah

Perizinan Berusaha

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Kabupaten/Kota	Bupati/Walikota
2	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
3	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	-

Ketentuan #1

Skala

Usaha Kecil

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Rendah

Perizinan Berusaha

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Kabupaten/Kota	Bupati/Walikota
2	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur
3	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	-

Ketentuan #1

Skala

Usaha Menengah

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Rendah

Perizinan Berusaha

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur
2	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
3	Kabupaten/Kota	Bupati/Walikota

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	-

Ketentuan #1

Skala

Usaha Besar

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Rendah

Perizinan Berusaha

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
2	PMA	Menteri/Kepala Badan
3	Kabupaten/Kota	Bupati/Walikota
4	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	-

PB UMKU

No	Parameter	Kewenangan
1	seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan

No	Persyaratan	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Standar izin variasi nama produsen pangan olahan	-
2	Bukti bayar PNBP	-

No	Parameter	Kewenangan
1	Maklon	Menteri/Kepala Badan
2	Non-Maklon	Menteri/Kepala Badan
3	seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan

No	Persyaratan	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Standar Pengkajian Keamanan, Mutu, Gizi, Manfaat dan Label Pangan Olahan.	-
2	Standar Penerapan 2D Barcode dalam Pengawasan Obat dan Makanan;	-
3	Standar Pencantuman Informasi Nilai Gizi untuk Pangan Olahan yang Diproduksi Oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil (Dikecualikan untuk Minuman Beralkohol);	-
4	Standar Persyaratan Penambahan Zat Gizi dan Zat Non gizi dalam Pangan Olahan;	-
5	Standar Acuan Label Gizi (Dikecualikan untuk Minuman Beralkohol);	-
6	Standar Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan (Dikecualikan untuk Minuman Beralkohol);	-
7	Standar Label Pangan Olahan;	-
8	Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol;	-
9	Standar Kemasan Pangan;	-
10	Standar Batas Maksimum Melamin dalam Pangan;	-
11	Standar Kodeks Makanan Indonesia (berlaku untuk Bahan Tambahan Pangan);	-
12	Standar Persyaratan Pangan Steril Komersial (berlaku untuk pangan yang diproses dengan sterilisasi komersial);	-
13	Standar Pengawasan Produk Rekayasa Genetik (berlaku untuk pangan produk rekayasa genetik (PRG));	-
14	Standar Pangan Iradiasi (berlaku untuk pangan iradiasi);	-
15	Standar Pengawasan Pangan Olahan Untuk Keperluan Gizi Khusus (berlaku hanya untuk PKGK);	-
16	Standar Pengawasan Klaim Pada Label dan Iklan Pangan Olahan;	-
17	Standar Bahan Penolong dalam Pangan Olahan;	-
18	Standar Bahan Tambahan Pangan Perisa;	-
19	Standar Persyaratan Bahan Tambahan Pangan Campuran (berlaku untuk Bahan Tambahan Pangan);	-
20	Standar Bahan Tambahan Pangan;	-
21	Standar Bahan Baku yang Dilarang dalam Pangan Olahan;	-
22	Standar Batas Maksimum Cemaran Kimia dalam Pangan Olahan;	-
23	Standar Batas Maksimal Cemaran Mikroba dalam Pangan Olahan;	-
24	Standar Batas Maksimum Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan;	-
25	Standar Kategori Pangan;	-
26	Standar Tata Laksana Pendaftaran Pangan Olahan;	-
27	Standar Cara Produksi dan/atau Distribusi Pangan Olahan yang Baik;	-
28	Standar izin edar pangan olahan;	-
29	Bukti bayar PNBP	-

Kewajiban

No	Kewajiban	Jangka Waktu Pemenuhan
1	$77	-

No	Parameter	Kewenangan
1	seluruh	Menteri/Kepala Badan
2	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan

No	Persyaratan	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Standar persetujuan variasi mayor pangan olahan wajib SNI	-
2	Bukti bayar PNBP	-

Kewajiban

No	Kewajiban	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Sesuai dengan kewajiban sertifikat persetujuan.	-

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
2	seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan

No	Persyaratan	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Standar dan Persyaratan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik	-
2	Bukti bayar PNBP	-

Kewajiban

No	Kewajiban	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Melaksanakan Uji Klinik sesuai dengan metodologi dalam protokol yang disetujui dan standar Cara Uji Klinik yang Baik	-

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan

No	Persyaratan	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Dokumen teknis keamanan, mutu, gizi, dan label, sesuai dengan perubahan yang diajukan mengacu pada Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Izin Edar Pangan Olahan.	-
2	Dokumen administratif; dan/atau	-
3	Standar lainnya yang berlaku pada izin edar.	-
4	Standar izin variasi mayor pangan olahan;	-
5	Bukti bayar PNBP	-

Kewajiban

No	Kewajiban	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Memenuhi kriteria keamanan, mutu, gizi, dan Label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	-
2	Memenuhi Standar Izin Edar Pangan Olahan.	-
3	Sesuai dengan kewajiban izin edar.	-

No	Parameter	Kewenangan
1	seluruh	Menteri/Kepala Badan
2	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan

No	Persyaratan	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Penerapan Standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di sarana peredaran.	-

Kewajiban

No	Kewajiban	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Menerapkan sistem manajemen keamanan pangan olahan sesuai pedoman Cara Ritel Pangan yang Baik atau Cara Distribusi Pangan Olahan yang Baik.	-

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
2	seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan

No	Persyaratan	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Dokumen teknis keamanan, mutu, gizi, dan label sesuai dengan perubahan yang diajukan mengacu pada Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan.	-
2	Standar pemenuhan komitmen variasi mayor pangan olahan	-

Kewajiban

No	Kewajiban	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Memenuhi kriteria keamanan, mutu, gizi, dan label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	-
2	Memenuhi Standar Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan.	-
3	Sesuai dengan kewajiban sertifikat pemenuhan komitmen.	-

No	Parameter	Kewenangan
1	seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan

No	Persyaratan	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diberlakukan wajib untuk Pangan Olahan antara lain Air Mineral Alami, Air Embun, Air Mineral, Air Demineral, Garam Konsumsi Beryodium, Gula Kristal Putih, Kakao Bubuk, Kopi Instan, Tuna dalam Kaleng, Sarden dan Makarel dalam Kaleng, Tepung Terigu, dan Minyak Goreng Sawit.	-
2	Standar Cara Produksi dan/atau Distribusi Pangan Olahan yang Baik (jika dalam sertifikat SNI belum mengakomodasi Standar Cara Produksi dan/atau Distribusi Pangan Olahan yang Baik);	-
3	Standar persetujuan pangan olahan wajib SNI;	-
4	Bukti bayar PNBP	-

Kewajiban

No	Kewajiban	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Menjamin keamanan, mutu, gizi dan label pangan olahan dengan memenuhi: Standar Cara Produksi dan/atau Distribusi Pangan Olahan yang Baik, Standar Tata Laksana Pendaftaran Pangan Olahan; Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diberlakukan wajib untuk Pangan Olahan antara lain Air Mineral Alami, Air Embun, Air Mineral, Air Demineral, Garam Konsumsi Beryodium, Gula Kristal Putih, Kakao Bubuk, Kopi Instan, Tuna dalam Kaleng, Sarden dan Makarel dalam Kaleng, Tepung Terigu, dan Minyak Goreng Sawit; dan Standar keamanan, mutu, dan label pangan olahan.	-

No	Parameter	Kewenangan
1	seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan

No	Persyaratan	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Standar pemenuhan komitmen pangan olahan	-

Kewajiban

No	Kewajiban	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Menjamin keamanan, mutu, gizi dan label pangan olahan dengan memenuhi: Standar Cara Produksi dan/atau Distribusi Pangan Olahan yang Baik; Standar Tata Laksana Pendaftaran Pangan Olahan; dan Standar keamanan, mutu, dan label pangan olahan.	-

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan

No	Persyaratan	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Standar Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.	-
2	Bukti bayar PNBP	-

Kewajiban

No	Kewajiban	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Melaporkan jika terdapat perubahan/ amandemen protokol uji praklinik.	-
2	Melaksanakan uji praklinik sesuai protokol yang disetujui dan standar GLP.	-

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan

No	Persyaratan	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Standar pemenuhan komitmen variasi minor pangan olahan	-
2	Dokumen teknis keamanan, mutu, gizi, dan label sesuai dengan perubahan yang diajukan mengacu pada Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan.	-
3	Bukti bayar PNBP (untuk pangan risiko Menengah Tinggi dan Tinggi)	-

Kewajiban

No	Kewajiban	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Memenuhi kriteria keamanan, mutu, gizi, dan label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	-
2	Memenuhi Standar Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan.	-
3	Sesuai dengan kewajiban sertifikat pemenuhan komitmen, sertifikat persetujuan, atau izin edar.	-

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan

No	Persyaratan	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Bukti bayar PNBP	-
2	Dokumen teknis berupa formula produk, sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Izin Edar Suplemen Kesehatan.	-
3	Dokumen administratif; dan	-
4	Standar Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Suplemen Kesehatan	-
5	Standar kompendial yang dapat dijadikan sebagai acuan: Farmakope Indonesia, Farmakope Herbal Indonesia, Kompendial/ Standar Internasional dan/atau referensi metode analisis lainnya.	-
6	Standar Persyaratan Keamanan dan Mutu Suplemen Kesehatan; dan	-

Kewajiban

No	Kewajiban	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Memenuhi Standar Izin Edar Suplemen Kesehatan berupa Farmakope Indonesia, Farmakope Herbal Indonesia, dan/atau persyaratan lain yang diatur/ditetapkan dengan peraturan kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.	-
2	Melengkapi dokumen registrasi.	-
3	Menjamin keamanan, khasiat, mutu dan penandaan Suplemen Kesehatan	-

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan

No	Persyaratan	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Dokumen teknis terkait keamanan dan khasiat, mutu, dan/atau penandaan, sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Izin Edar Suplemen Kesehatan.	-
2	Dokumen administratif; dan	-
3	Standar kompendial yang dapat dijadikan sebagai acuan: Farmakope Indonesia, Farmakope Herbal Indonesia, Kompendial/ Standar Internasional dan/atau referensi metode analisis lainnya.	-
4	Standar Persyaratan Keamanan dan Mutu Suplemen Kesehatan; dan	-
5	Standar Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Suplemen Kesehatan	-
6	Bukti bayar PNBP	-

Kewajiban

No	Kewajiban	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Memenuhi Standar Izin Edar Suplemen Kesehatan berupa Farmakope Indonesia, Farmakope Herbal Indonesia, dan/atau persyaratan lain yang diatur/ditetapkan dengan peraturan kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.	-
2	Melengkapi dokumen registrasi.	-
3	Menjamin keamanan, khasiat, mutu dan penandaan Suplemen Kesehatan	-

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan

No	Persyaratan	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Standar kompendial yang dapat dijadikan sebagai acuan: Farmakope Indonesia, Farmakope Herbal Indonesia, Kompendial/ Standar Internasional dan/atau referensi metode analisis lainnya.	-
2	Standar Persyaratan Keamanan dan Mutu Suplemen Kesehatan; dan	-
3	Standar Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Suplemen Kesehatan;	-
4	Bukti bayar PNBP	-

Kewajiban

No	Kewajiban	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Menjamin keamanan, khasiat, mutu dan penandaan Suplemen Kesehatan	-
2	Melengkapi dokumen registrasi.	-

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan

No	Persyaratan	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Bukti bayar PNBP	-
2	Standar dan persyaratan persetujuan iklan Obat Tradisional, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan.	-

Kewajiban

No	Kewajiban	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Menjamin iklan Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan yang dipublikasikan memenuhi ketentuan periklanan.	-

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan

No	Persyaratan	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Dokumen teknis terkait keamanan dan khasiat, mutu, dan/atau penandaan, sesuai dengan perubahan yang diajukan mengacu pada Standar dan Persyaratan Penerbitan Izin Edar Suplemen Kesehatan.	-
2	Dokumen administratif; dan/atau	-
3	Standar kompendial yang dapat dijadikan sebagai acuan: Farmakope Indonesia, Farmakope Herbal Indonesia, Kompendial/ Standar Internasional dan/atau referensi metode analisis lainnya.	-
4	Standar Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Suplemen Kesehatan	-
5	Standar Persyaratan Keamanan dan Mutu Suplemen Kesehatan; dan	-
6	Bukti bayar PNBP	-

Kewajiban

No	Kewajiban	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Memenuhi Standar Izin Edar Suplemen Kesehatan berupa Farmakope Indonesia, Farmakope Herbal Indonesia, dan/atau persyaratan lain yang diatur/ditetapkan dengan peraturan kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.	-
2	Menjamin keamanan, khasiat, mutu dan penandaan Suplemen Kesehatan	-
3	Melengkapi dokumen registrasi.	-

No	Parameter	Kewenangan
1	seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan

No	Persyaratan	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Formulir data teknis Rekomendasi Importir Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	-
2	Surat pernyataan Apoteker Penanggung Jawab	-
3	Foto produk, kemasan, dan penandaan asli produk yang akan diimpor untuk mengetahui spesifikasi penyimpanan produk	-
4	Sertifikat cara pembuatan yang baik sesuai dengan bentuk sediaan produk yang akan diimpor dari produsen di negara asal	-
5	Dokumen pendukung perubahan (khusus untuk pengajuan perubahan administratif/fasilitas)	-
6	Rekomendasi Importir Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan terkait sebelumnya (khusus untuk pengajuan perubahan administratif/fasilitas)	-
7	Penunjukan keagenan dan hak registrasi produk impor	-
8	Bukti bayar PNBP	-

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan

No	Persyaratan	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Standar Persetujuan pelaksanaan uji klinik Obat tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik.	-
2	Bukti bayar PNBP	-

Kewajiban

No	Kewajiban	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Melaporkan perubahan/ama-ndemen dokumen uji klinik.	-
2	Melaporkan penghentian uji klinik.	-
3	Melaporkan berakhirnya uji klinik	-
4	Melaporkan progres uji klinik.	-
5	Melaporkan efek samping obat yang serius.	-
6	Melaksanakan Uji Klinik sesuai dengan metodologi dalam protokol yang disetujui dan standar Cara Uji Klinik yang Baik. Selama uji klinik dilaksanakan.	-

No	Parameter	Kewenangan
1	seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan

No	Persyaratan	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Formulir data teknis Rekomendasi badan usaha di bidang pemasaran yang kontrak produksi Suplemen Kesehatan	-
2	Perjanjian kontrak (technical agreement) produksi suplemen kesehatan	-
3	Laboratorium pengujian mutu dan Apoteker Penanggung Jawab Teknis	-
4	Dokumen pendukung perubahan (khusus untuk pengajuan perubahan administratif/fasilitas)	-
5	Sertifikat CPOB/CPOTB/Persetujuan Memproduksi Suplemen Kesehatan di Fasilitas Pangan sesuai dengan bentuk sediaan yang akan dikontrakan	-
6	Rekomendasi Badan Usaha di Bidang Pemasaran yang Kontrak Produksi Suplemen Kesehatan sebelumnya (khusus untuk pengajuan perubahan administratif/fasilitas)	-
7	Izin Industri Farmasi/ Industri Obat Tradisional/ Industri Pangan penerima kontrak	-
8	Bukti bayar PNBP	-

Catatan: Informasi ini merupakan alat bantu pencarian KBLI dan perizinan berusaha berbasis risiko. Untuk keputusan perizinan resmi, tetap lakukan konfirmasi pada sistem OSS dan regulasi sektoral yang berlaku.