Detail KBLI 2025
Direktorat Pengelolaan Bisnis - Universitas Padjadjaran

DETAIL KBLI

KBLI 202516291

KBLI 202016291

Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu

Kode & Judul KBLI 2025

16291 - Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu

Kode & Judul KBLI 2020

16291 - Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu

Jenis Perubahan

Tetap

Uraian

Uraian KBLI 2025

Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan macam-macam barang anyaman yang bahan utamanya rotan atau bambu, seperti tikar, webbing, lampit, kipas tangan, bilik/gedek, dan produk tas anyaman seperti tas wanita dan tas laptop. Kelompok ini tidak mencakup - pembuatan sandal/sepatu dengan sol dari berbagai material dan melalui berbagai proses, lihat subgolongan 1520; - pembuatan topi dan perlengkapan kepala dari anyaman berbagai material, lihat subgolongan 1413.

Uraian KBLI 2020 / OSS RBA

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam tikar, webbing, lampit, tas, topi, tampah, kukusan, bakul, kipas, tatakan, bilik/gedek dan sejenisnya yang bahan utamanya dari rotan atau bambu.

Ruang Lingkup

Ketentuan #1

Skala

Usaha Mikro

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Rendah

Perizinan Berusaha

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/Kepala Badan
2	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
3	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/Walikota

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian; dan	-
2	Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan.	-

Ketentuan #1

Skala

Usaha Kecil

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Rendah

Perizinan Berusaha

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/Walikota
2	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/Kepala Badan
3	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian; dan	-
2	Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan.	-

Ketentuan #1

Skala

Usaha Menengah

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Rendah

Perizinan Berusaha

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/Walikota
2	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/Kepala Badan
3	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian;	-
2	Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan;	-
3	Memiliki dokumen legalitas bahan baku, berupa: a) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH); b) Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR); atau c) Persetujuan Impor dalam hal bahan baku asal impor, sesuai ketentuan pada masing masing jenis perizinan berusaha pengelolaan kehutanan dan penebangan;	-
4	Memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan layanan pada pelanggan; dan	-
5	Memiliki: (a) Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting); atau (b)Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi, yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan.	-

Ketentuan #1

Skala

Usaha Besar

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Rendah

Perizinan Berusaha

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
2	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/Kepala Badan
3	PMA	Menteri/Kepala Badan

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian;	-
2	Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan;	-
3	Memiliki dokumen legalitas bahan baku, berupa: a) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH); b) Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR); atau c) Persetujuan Impor dalam hal bahan baku asal impor, sesuai ketentuan pada masing masing jenis perizinan berusaha pengelolaan kehutanan dan penebangan;	-
4	Memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan layanan pada pelanggan;	-
5	Memiliki: (a) Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting); atau (b). Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi, yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan;	-
6	Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001).	-

Catatan: Informasi ini merupakan alat bantu pencarian KBLI dan perizinan berusaha berbasis risiko. Untuk keputusan perizinan resmi, tetap lakukan konfirmasi pada sistem OSS dan regulasi sektoral yang berlaku.