Detail KBLI 2025
Direktorat Pengelolaan Bisnis - Universitas Padjadjaran

DETAIL KBLI

KBLI 202513942

KBLI 202003231, 13942

Industri Barang dari Tali

Kode & Judul KBLI 2025

13942 - Industri Barang dari Tali

Kode & Judul KBLI 2020

03231 - Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut

13942 - Industri Barang Dari Tali

Jenis Perubahan

Tetap

Informasi Resmi OSS RBA / Ketentuan Khusus

Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk:

• Kegiatan usaha industri dengan ketentuan:

• Menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan.

Uraian

Uraian KBLI 2025

Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan barang-barang dari tali, seperti jaring ikan (jala), tali kapal, sling atau jaring pengangkut, baik terbuat dari tali serat alam, tali serat sintetis, maupun tali serat campuran. Kegiatan pembuatan tali sepatu, sumbu kompor, sumbu lampu, dan sejenisnya dicakup dalam kelompok 13999.

Uraian KBLI 2020 / OSS RBA

Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha penyiapan sarana budidaya ikan yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa pengikatan bibit rumput laut, pembuatan jaring, pelampung, pakan/alami, karamba dan jaring apung dan sebagainya.

Ruang Lingkup

Ketentuan #1

Skala

Usaha Mikro

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Rendah

Perizinan Berusaha

Sertifikat Standar

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	1. Lokasi usaha berada di lintas provinsi 2. menggunakan tenaga kerja asing: 3. Di kawasan konservasi nasional 4. Di kawasan strategis nasional dan/ atau 5. Di kawasan strategis nasional tertentu	Menteri/Kepala Badan
2	Lokasi usaha di wilayah kabupaten/ kota	Bupati/Walikota

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Laporan kegiatan usaha (LKU)	-

Ketentuan #1

Skala

Usaha Kecil

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Rendah

Perizinan Berusaha

Sertifikat Standar

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Lokasi usaha di wilayah kabupaten/ kota	Bupati/Walikota
2	1. Lokasi usaha berada di lintas provinsi 2. menggunakan tenaga kerja asing: 3. Di kawasan konservasi nasional 4. Di kawasan strategis nasional dan/ atau 5. Di kawasan strategis nasional tertentu	Menteri/Kepala Badan

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Laporan kegiatan usaha (LKU)	-

Ketentuan #1

Skala

Usaha Menengah

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Rendah

Perizinan Berusaha

Sertifikat Standar

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	1. Lokasi usaha berada di lintas provinsi 2. menggunakan tenaga kerja asing: 3. Di kawasan konservasi nasional 4. Di kawasan strategis nasional dan/ atau 5. Di kawasan strategis nasional tertentu	Menteri/Kepala Badan
2	Lokasi usaha di wilayah kabupaten/ kota	Bupati/Walikota

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Laporan kegiatan usaha (LKU)	-

Ketentuan #1

Skala

Usaha Besar

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Rendah

Perizinan Berusaha

Sertifikat Standar

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Lokasi usaha di wilayah kabupaten/ kota	Bupati/Walikota
2	PMA	Menteri/Kepala Badan
3	1. Lokasi usaha berada di lintas provinsi 2. menggunakan tenaga kerja asing: 3. Di kawasan konservasi nasional 4. Di kawasan strategis nasional dan/ atau 5. Di kawasan strategis nasional tertentu	Menteri/Kepala Badan

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Laporan kegiatan usaha (LKU)	-

Catatan: Informasi ini merupakan alat bantu pencarian KBLI dan perizinan berusaha berbasis risiko. Untuk keputusan perizinan resmi, tetap lakukan konfirmasi pada sistem OSS dan regulasi sektoral yang berlaku.