Detail KBLI 2025
Direktorat Pengelolaan Bisnis - Universitas Padjadjaran

DETAIL KBLI

KBLI 202511051

KBLI 202011051

Industri Air Kemasan

Kode & Judul KBLI 2025

11051 - Industri Air Kemasan

Kode & Judul KBLI 2020

11051 - Industri Air Kemasan

Jenis Perubahan

Tetap

Informasi Resmi OSS RBA / Ketentuan Khusus

Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk:

• Kegiatan usaha industri dengan ketentuan:

• Menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan.

Uraian

Uraian KBLI 2025

Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan air baku menjadi air minum yang dikemas dan siap dikonsumsi langsung; baik mengandung mineral maupun tidak; dengan atau tanpa penambahan gas, seperti oksigen atau karbon dioksida; dengan atau tanpa penambahan mineral.

Uraian KBLI 2020 / OSS RBA

Kelompok ini mencakup usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum yang dikemas dan siap dikonsumsi langsung, mengandung mineral ataupun tidak, dengan atau tanpa penambahan gas seperti O2 ataupun CO2, dengan atau tanpa penambahan mineral.

Ruang Lingkup

Ketentuan #1

Skala

Usaha Mikro

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Tinggi

Perizinan Berusaha

Izin

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/Kepala Badan
2	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
3	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/Walikota

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama lamanya 6 (enam) bulan ke depan	7
2	Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membukti-kan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha	7
3	Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi	7
4	Memiliki dokumen perencanaan tata letak fasilitas pabrik/plant layout facilities sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi	7

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Memiliki bukti penyampaian wajib data industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian	7
2	Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang undangan	7
3	Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip cara produksi pangan olahan yang baik	7
4	Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip cara produksi pangan olahan yang baik	7

Ketentuan #1

Skala

Usaha Kecil

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Tinggi

Perizinan Berusaha

Izin

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
2	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/Walikota
3	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama lamanya 6 (enam) bulan ke depan	7
2	Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membukti-kan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha	7
3	Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi	7
4	Memiliki dokumen perencanaan tata letak fasilitas pabrik/plant layout facilities sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi	7

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Memiliki bukti penyampaian wajib data industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian	7
2	Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang undangan	7
3	Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip cara produksi pangan olahan yang baik	7
4	Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip cara produksi pangan olahan yang baik	7

Ketentuan #1

Skala

Usaha Menengah

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Tinggi

Perizinan Berusaha

Izin

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/Walikota
2	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
3	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama lamanya 6 (enam) bulan ke depan	7
2	Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membukti-kan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha	7
3	Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi	7
4	Memiliki dokumen perencanaan tata letak fasilitas pabrik/plant layout facilities sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi	7

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Memiliki bukti penyampaian wajib data industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian	7
2	Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang undangan	7
3	Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip cara produksi pangan olahan yang baik	7
4	Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip cara produksi pangan olahan yang baik	7

Ketentuan #1

Skala

Usaha Besar

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Tinggi

Perizinan Berusaha

Izin

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
2	PMA	Menteri/Kepala Badan
3	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama lamanya 6 (enam) bulan ke depan	7
2	Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membukti-kan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha	7
3	Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi	7
4	Memiliki dokumen perencanaan tata letak fasilitas pabrik/plant layout facilities sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi	7

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Memiliki bukti penyampaian wajib data industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian	7
2	Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang undangan	7
3	Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip cara produksi pangan olahan yang baik	7
4	Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip cara produksi pangan olahan yang baik	7

PB UMKU

No	Parameter	Kewenangan
1	Maklon	Menteri/Kepala Badan
2	Non-Maklon	Menteri/Kepala Badan
3	seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan

No	Persyaratan	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Standar HACCP sesuai dengan proses yang dilakukan;	-
2	Standar CPPOB Proses sesuai dengan proses yang dilakukan;	-
3	Standar label pangan olahan;	-
4	Standar Penerapan PMR Keamanan Pangan di Industri Pangan.	-
5	Standar Pedoman Audit Internal Penerapan PMR; dan	-
6	Standar hasil uji/Certificate of Analysis;	-
7	Standar ketertelusuran dan penarikan pangan dari peredaran;	-
8	Standar CPPOB Umum Program Manajemen Risiko;	-

Kewajiban

No	Kewajiban	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Berkewajiban melaporkan bukti pelaksanaan PMR secara mandiri dan konsisten berupa audit internal setiap 6 bulan.	5 Tahun
2	Memiliki sistem ketertelusuran dan penarikan pangan dari peredaran;	5 Tahun
3	Melaporkan terjadinya kasus keamanan pangan yang diproduksi;	5 Tahun
4	Harus memenuhi standar mengenai: Jaminan keamanan, mutu, gizi dan label pangan olahan; Standar CPPOB Umum, CPPOB Proses dan HACCP; Standar hasil uji/Certificate of Analysis; Penerapan PMR Keamanan Pangan di Industri Pangan.Sepanjang memproduksi pangan yang menerapkan PMR;	5 Tahun
5	Melengkapi dan mengupdate dokumen pada sistem PMR;	5 Tahun

No	Parameter	Kewenangan
1	seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan

No	Persyaratan	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Standar izin variasi nama produsen pangan olahan	-
2	Bukti bayar PNBP	-

No	Parameter	Kewenangan
1	seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan

No	Persyaratan	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Bukti bayar PNBP	-
2	Penerapan CPPOB pada Sarana Produksi Pangan Olahan dalam rangka pendaftaran, eksportasi atau higiene sanitasi, baik permohonan baru, perubahan, dan/atau perpanjangan, dengan memenuhi : Standar dan Persyaratan izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik Standar Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang baik berdasarkan hasil pemeriksaan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan	-

Kewajiban

No	Kewajiban	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Menyelengarakan cara produksi pangan olahan yang baik secara berkelanjutan, dengan memenuhi standar: Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik Batas Cemaran Mikrobiologi Pangan, Batas Maksimum Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan, Batas Maksimum Cemaran Kimia dalam Pangan Olahan Bahan Tambahan Pangan Bahan Baku yang dilarang dalam Pangan Olahan Kodeks Makanan Indonesia	-

No	Parameter	Kewenangan
1	Maklon	Menteri/Kepala Badan
2	Non-Maklon	Menteri/Kepala Badan
3	seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan

No	Persyaratan	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Standar Pengkajian Keamanan, Mutu, Gizi, Manfaat dan Label Pangan Olahan.	-
2	Standar Penerapan 2D Barcode dalam Pengawasan Obat dan Makanan;	-
3	Standar Pencantuman Informasi Nilai Gizi untuk Pangan Olahan yang Diproduksi Oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil (Dikecualikan untuk Minuman Beralkohol);	-
4	Standar Persyaratan Penambahan Zat Gizi dan Zat Non gizi dalam Pangan Olahan;	-
5	Standar Acuan Label Gizi (Dikecualikan untuk Minuman Beralkohol);	-
6	Standar Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan (Dikecualikan untuk Minuman Beralkohol);	-
7	Standar Label Pangan Olahan;	-
8	Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol;	-
9	Standar Kemasan Pangan;	-
10	Standar Batas Maksimum Melamin dalam Pangan;	-
11	Standar Kodeks Makanan Indonesia (berlaku untuk Bahan Tambahan Pangan);	-
12	Standar Persyaratan Pangan Steril Komersial (berlaku untuk pangan yang diproses dengan sterilisasi komersial);	-
13	Standar Pengawasan Produk Rekayasa Genetik (berlaku untuk pangan produk rekayasa genetik (PRG));	-
14	Standar Pangan Iradiasi (berlaku untuk pangan iradiasi);	-
15	Standar Pengawasan Pangan Olahan Untuk Keperluan Gizi Khusus (berlaku hanya untuk PKGK);	-
16	Standar Pengawasan Klaim Pada Label dan Iklan Pangan Olahan;	-
17	Standar Bahan Penolong dalam Pangan Olahan;	-
18	Standar Bahan Tambahan Pangan Perisa;	-
19	Standar Persyaratan Bahan Tambahan Pangan Campuran (berlaku untuk Bahan Tambahan Pangan);	-
20	Standar Bahan Tambahan Pangan;	-
21	Standar Bahan Baku yang Dilarang dalam Pangan Olahan;	-
22	Standar Batas Maksimum Cemaran Kimia dalam Pangan Olahan;	-
23	Standar Batas Maksimal Cemaran Mikroba dalam Pangan Olahan;	-
24	Standar Batas Maksimum Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan;	-
25	Standar Kategori Pangan;	-
26	Standar Tata Laksana Pendaftaran Pangan Olahan;	-
27	Standar Cara Produksi dan/atau Distribusi Pangan Olahan yang Baik;	-
28	Standar izin edar pangan olahan;	-
29	Bukti bayar PNBP	-

Kewajiban

No	Kewajiban	Jangka Waktu Pemenuhan
1	$77	-

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan

No	Persyaratan	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Dokumen rencana proteksi fisik dan sistem garda-aman	10 Hari
2	Program proteksi dan keselamatan radiasi	10 Hari
3	Dokumen spesifikasi mineral ikutan radioaktif	10 Hari
4	Dokumen rencana proteksi fisik dan sistem garda-aman.	-
5	Program proteksi dan keselamatan radiasi; dan	-
6	Dokumen spesifikasi mineral ikutan radioaktif;	-
7	Dokumen rencana tempat pembuangan permanen	-
8	Dokumen safeguards	-
9	Dokumen rencana proteksi fisik	-
10	Program proteksi dan keselamatan radiasi	-
11	Dokumen spesifikasi mineral ikutan radioaktif	-

Kewajiban

No	Kewajiban	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Dalam hal pemegang PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif akan membuat pembuangan permanen, pemegang PB UMKU Penyimpanan mineral ikutan radioaktif wajib memiliki PB Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif	10 Hari
2	pengalihan mineral ikutan radioaktif ke pihak lain wajib memperoleh persetujuan BAPETEN	10 Hari
3	mengalihkan mineral ikutan radioaktif ke pihak lain untuk pembuangan permanen,	10 Hari
4	mengalihkan mineral ikutan radioaktif ke pihak lain untuk pengolahan, pemanfaatan, atau penyimpanan; atau	10 Hari
5	pemegang PB UMKU tanpa menunggu PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif berakhir, harus:	10 Hari
6	fasilitas penyimpanan sudah tidak dapat menampung mineral ikutan radioaktif,	10 Hari
7	badan hukum/usaha pemegang PB pailit berdasar putusan pengadilan yang telah in kracht; atau	10 Hari
8	badan hukum/usaha pemegang PB bubar;	10 Hari
9	PB kegiatan utama habis masa berlakunya;	10 Hari
10	Apabila:	10 Hari
11	Apabila mineral ikutan radioaktif akan dimanfaatkan untuk kegiatan lain, pemegang PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif wajib mengajukan persetujuan kepada BAPETEN	10 Hari
12	Dalam melakukan pengolahan mineral ikutan radioaktif, pemegang PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif wajib memiliki PB Pengolahan Mineral Ikutan Radioaktif di Luar Wilayah Penugasan Penambangan Mineral Radioaktif (WPPMR)	10 Hari
13	mengolah mineral ikutan radioaktif untuk diambil unsur selain uranium dan toriumnya	10 Hari
14	mengolah mineral ikutan radioaktif untuk diambil uranium dan toriumnya; atau	10 Hari
15	Pemegang PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif dapat memilih untuk:	10 Hari
16	pengalihan	10 Hari
17	pemanfaatan; dan/atau	10 Hari
18	pengolahan;	10 Hari
19	Pemegang PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif dapat melakukan:	10 Hari
20	Menerapkan budaya keselamatan dan keamanan	10 Hari
21	Memutakhirkan dokumen yang disyaratkan sebagai persyaratan teknis	10 Hari
22	teknis keamanan	10 Hari
23	teknis keselamatan; dan	10 Hari
24	Memenuhi aspek:	10 Hari
25	pemegang PB UMKU tanpa menunggu PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif berakhir, harus: a. mengalihkan mineral ikutan radioaktif ke pihak lain untuk pengolahan, pemanfaatan, atau penyimpanan; atau b. mengalihkan mineral ikutan radioaktif ke pihak lain untuk pembuangan permanen, pengalihan mineral ikutan radioaktif ke pihak lain wajib memperoleh persetujuan BAPETEN Dalam hal pemegang PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif akan membuat pembuangan permanen, pemegang PB UMKU Penyimpanan mineral ikutan radioaktif wajib memiliki PB Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif	10 Hari
26	$79	10 Hari
27	Memutakhirkan dokumen yang disyaratkan sebagai Persyaratan teknis keselamatan dan keamanan.	-
28	Memenuhi aspek: Teknis keselamatan Teknis keamanan Manajemen keselamatan dan keamanan	-
29	Apabila mineral ikutan radioaktif yang disimpan akan dimanfaatkan, penghasil mineral ikutan radioaktif wajib mengajukan izin pemanfaatan bahan nuklir	-
30	Menerapkan budaya keselamatan dan keamanan	-
31	Memperoleh persetujuan untuk melakukan pembuangan permanen kepada pihak ketiga.	-

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan

No	Persyaratan	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Dokumen rencana proteksi fisik dan sistem garda-aman	10 Hari
2	Program proteksi dan keselamatan radiasi	10 Hari
3	Dokumen spesifikasi mineral ikutan radioaktif	10 Hari
4	Dokumen rencana proteksi fisik dan sistem garda-aman.	-
5	Program proteksi dan keselamatan radiasi; dan	-
6	Dokumen spesifikasi mineral ikutan radioaktif;	-
7	Dokumen rencana tempat pembuangan permanen	-
8	Dokumen safeguards	-
9	Dokumen rencana proteksi fisik	-
10	Program proteksi dan keselamatan radiasi	-
11	Dokumen spesifikasi mineral ikutan radioaktif	-

Kewajiban

No	Kewajiban	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Dalam hal pemegang PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif akan membuat pembuangan permanen, pemegang PB UMKU Penyimpanan mineral ikutan radioaktif wajib memiliki PB Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif	10 Hari
2	pengalihan mineral ikutan radioaktif ke pihak lain wajib memperoleh persetujuan BAPETEN	10 Hari
3	mengalihkan mineral ikutan radioaktif ke pihak lain untuk pembuangan permanen,	10 Hari
4	mengalihkan mineral ikutan radioaktif ke pihak lain untuk pengolahan, pemanfaatan, atau penyimpanan; atau	10 Hari
5	pemegang PB UMKU tanpa menunggu PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif berakhir, harus:	10 Hari
6	fasilitas penyimpanan sudah tidak dapat menampung mineral ikutan radioaktif,	10 Hari
7	badan hukum/usaha pemegang PB pailit berdasar putusan pengadilan yang telah in kracht; atau	10 Hari
8	badan hukum/usaha pemegang PB bubar;	10 Hari
9	PB kegiatan utama habis masa berlakunya;	10 Hari
10	Apabila:	10 Hari
11	Apabila mineral ikutan radioaktif akan dimanfaatkan untuk kegiatan lain, pemegang PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif wajib mengajukan persetujuan kepada BAPETEN	10 Hari
12	Dalam melakukan pengolahan mineral ikutan radioaktif, pemegang PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif wajib memiliki PB Pengolahan Mineral Ikutan Radioaktif di Luar Wilayah Penugasan Penambangan Mineral Radioaktif (WPPMR)	10 Hari
13	mengolah mineral ikutan radioaktif untuk diambil unsur selain uranium dan toriumnya	10 Hari
14	mengolah mineral ikutan radioaktif untuk diambil uranium dan toriumnya; atau	10 Hari
15	Pemegang PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif dapat memilih untuk:	10 Hari
16	pengalihan	10 Hari
17	pemanfaatan; dan/atau	10 Hari
18	pengolahan;	10 Hari
19	Pemegang PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif dapat melakukan:	10 Hari
20	Menerapkan budaya keselamatan dan keamanan	10 Hari
21	Memutakhirkan dokumen yang disyaratkan sebagai persyaratan teknis	10 Hari
22	teknis keamanan	10 Hari
23	teknis keselamatan; dan	10 Hari
24	Memenuhi aspek:	10 Hari
25	pemegang PB UMKU tanpa menunggu PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif berakhir, harus: a. mengalihkan mineral ikutan radioaktif ke pihak lain untuk pengolahan, pemanfaatan, atau penyimpanan; atau b. mengalihkan mineral ikutan radioaktif ke pihak lain untuk pembuangan permanen, pengalihan mineral ikutan radioaktif ke pihak lain wajib memperoleh persetujuan BAPETEN Dalam hal pemegang PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif akan membuat pembuangan permanen, pemegang PB UMKU Penyimpanan mineral ikutan radioaktif wajib memiliki PB Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif	10 Hari
26	$7b	10 Hari
27	Memutakhirkan dokumen yang disyaratkan sebagai Persyaratan teknis keselamatan dan keamanan.	-
28	Memenuhi aspek: Teknis keselamatan Teknis keamanan Manajemen keselamatan dan keamanan	-
29	Apabila mineral ikutan radioaktif yang disimpan akan dimanfaatkan, penghasil mineral ikutan radioaktif wajib mengajukan izin pemanfaatan bahan nuklir	-
30	Menerapkan budaya keselamatan dan keamanan	-
31	Memperoleh persetujuan untuk melakukan pembuangan permanen kepada pihak ketiga.	-

No	Parameter	Kewenangan
1	seluruh	Menteri/Kepala Badan
2	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan

No	Persyaratan	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Standar persetujuan variasi mayor pangan olahan wajib SNI	-
2	Bukti bayar PNBP	-

Kewajiban

No	Kewajiban	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Sesuai dengan kewajiban sertifikat persetujuan.	-

No	Parameter	Kewenangan
1	seluruh	Menteri/Kepala Badan
2	Seluruh	Gubernur

Persyaratan

No	Persyaratan	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Persyaratan teknis meliputi: Alur proses produksi dan denah tata letak alat produksi Prosedur tertulis penerapan hygiene sanitasi Surat pernyataan dan fotokopi ijazah mempunyai dokter hewan yang tidak berstatus aparatur sipil negara sebagai penanggung jawab teknis bagi unit usaha yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Surat pernyataan memiliki pekerja teknis dengan kompetensi di bidang higiene dan sanitasi Surat keterangan memiliki pekerja teknis dengan kompetensi di bidang kesejahteraan bagi hewan yang dipersyaratkan	14 Hari
2	Persyaratan administrasi permohonan sertifikasi NKV dengan melampirkan: surat rekomendasi dari Daerah Dinas kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan dan Kesehatan hewan Form data Umum dan Khusus unit usaha	14 Hari
3	Persyaratan khusus unit usaha produk hewan harus memenuhi persyaratan teknis meliputi: Prasarana dan sarana memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi, biosecurity, dan kesejahtera-an hewan Menjalankan praktik veteriner yang baik dan melampirkan hasil pengujian yang dipersyarat-kan dari laboratorium eksternal terakreditasi Mempunyai dokter hewan yang tidak berstatus aparatur sipil negara sebagai penanggung jawab teknis bagi Unit Usaha yang dipersyaratkan Memiliki pekerja teknis dengan kompetensi di bidang higiene dan sanitasi atau kesejahtera-an hewan bagi yang dipersyaratkan	-
4	Persyaratan administrasi permohonan sertifikasi NKV dengan melampirkan: Surat kuasa bermeterai apabila diwakilkan oleh orang lain Fotokopi izin usaha atau surat tanda daftar usaha Surat rekomendasi dari Dinas Daerah kabupaten/ kota	-
5	Persyaratan Umum : Sertifikasi NKV diwajibkan untuk unit usaha produk hewan atau sebagaimana dalam tabel	-

Kewajiban

No	Kewajiban	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Mengajukan surveilans secara berkala sesuai tingkat NKV yang diterbitkan	14 Hari
2	Mencantumkan Nomor Kontrol Veteriner wajib pada kemasan bagi yang dipersyaratkan	14 Hari
3	Mencantumkan Nomor Kontrol Veteriner wajib pada kemasan bagi yang dipersyaratkan Mengajukan surveilans secara berkala sesuai tingkat NKV yang diterbitkan	14 Hari

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
2	seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan

No	Persyaratan	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Standar dan Persyaratan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik	-
2	Bukti bayar PNBP	-

Kewajiban

No	Kewajiban	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Melaksanakan Uji Klinik sesuai dengan metodologi dalam protokol yang disetujui dan standar Cara Uji Klinik yang Baik	-

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan

No	Persyaratan	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Dokumen teknis keamanan, mutu, gizi, dan label, sesuai dengan perubahan yang diajukan mengacu pada Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Izin Edar Pangan Olahan.	-
2	Dokumen administratif; dan/atau	-
3	Standar lainnya yang berlaku pada izin edar.	-
4	Standar izin variasi mayor pangan olahan;	-
5	Bukti bayar PNBP	-

Kewajiban

No	Kewajiban	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Memenuhi kriteria keamanan, mutu, gizi, dan Label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	-
2	Memenuhi Standar Izin Edar Pangan Olahan.	-
3	Sesuai dengan kewajiban izin edar.	-

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
2	seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan

No	Persyaratan	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Dokumen teknis keamanan, mutu, gizi, dan label sesuai dengan perubahan yang diajukan mengacu pada Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan.	-
2	Standar pemenuhan komitmen variasi mayor pangan olahan	-

Kewajiban

No	Kewajiban	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Memenuhi kriteria keamanan, mutu, gizi, dan label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	-
2	Memenuhi Standar Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan.	-
3	Sesuai dengan kewajiban sertifikat pemenuhan komitmen.	-

No	Parameter	Kewenangan
1	seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan

No	Persyaratan	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diberlakukan wajib untuk Pangan Olahan antara lain Air Mineral Alami, Air Embun, Air Mineral, Air Demineral, Garam Konsumsi Beryodium, Gula Kristal Putih, Kakao Bubuk, Kopi Instan, Tuna dalam Kaleng, Sarden dan Makarel dalam Kaleng, Tepung Terigu, dan Minyak Goreng Sawit.	-
2	Standar Cara Produksi dan/atau Distribusi Pangan Olahan yang Baik (jika dalam sertifikat SNI belum mengakomodasi Standar Cara Produksi dan/atau Distribusi Pangan Olahan yang Baik);	-
3	Standar persetujuan pangan olahan wajib SNI;	-
4	Bukti bayar PNBP	-

Kewajiban

No	Kewajiban	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Menjamin keamanan, mutu, gizi dan label pangan olahan dengan memenuhi: Standar Cara Produksi dan/atau Distribusi Pangan Olahan yang Baik, Standar Tata Laksana Pendaftaran Pangan Olahan; Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diberlakukan wajib untuk Pangan Olahan antara lain Air Mineral Alami, Air Embun, Air Mineral, Air Demineral, Garam Konsumsi Beryodium, Gula Kristal Putih, Kakao Bubuk, Kopi Instan, Tuna dalam Kaleng, Sarden dan Makarel dalam Kaleng, Tepung Terigu, dan Minyak Goreng Sawit; dan Standar keamanan, mutu, dan label pangan olahan.	-

No	Parameter	Kewenangan
1	seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan

No	Persyaratan	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Standar pemenuhan komitmen pangan olahan	-

Kewajiban

No	Kewajiban	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Menjamin keamanan, mutu, gizi dan label pangan olahan dengan memenuhi: Standar Cara Produksi dan/atau Distribusi Pangan Olahan yang Baik; Standar Tata Laksana Pendaftaran Pangan Olahan; dan Standar keamanan, mutu, dan label pangan olahan.	-

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan

No	Persyaratan	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Standar pemenuhan komitmen variasi minor pangan olahan	-
2	Dokumen teknis keamanan, mutu, gizi, dan label sesuai dengan perubahan yang diajukan mengacu pada Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan.	-
3	Bukti bayar PNBP (untuk pangan risiko Menengah Tinggi dan Tinggi)	-

Kewajiban

No	Kewajiban	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Memenuhi kriteria keamanan, mutu, gizi, dan label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	-
2	Memenuhi Standar Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan.	-
3	Sesuai dengan kewajiban sertifikat pemenuhan komitmen, sertifikat persetujuan, atau izin edar.	-

Catatan: Informasi ini merupakan alat bantu pencarian KBLI dan perizinan berusaha berbasis risiko. Untuk keputusan perizinan resmi, tetap lakukan konfirmasi pada sistem OSS dan regulasi sektoral yang berlaku.