Detail KBLI 2025
Direktorat Pengelolaan Bisnis - Universitas Padjadjaran

DETAIL KBLI

KBLI 202509900

KBLI 202009900

Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya

Kode & Judul KBLI 2025

09900 - Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya

Kode & Judul KBLI 2020

09900 - Aktivitas Penunjang pertambangan dan penggalian lainnya

Jenis Perubahan

Tetap

Informasi Resmi OSS RBA / Ketentuan Khusus

Seluruh Bidang Usaha dalam Ruang Lingkup Kegiatan KBLI ini berlaku ketentuan berdasarkan Surat Dirjen Minerba Kementerian ESDM kepada Deputi PIPM Kementerian Investasi/BKPM Nomor 1201/MB.02/DJB/2021 tanggal 21 Mei 2021:

Uraian

Uraian KBLI 2025

Kelompok ini mencakup - jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan golongan pokok 05, 07, dan 08: - jasa eksplorasi, misalnya dengan cara tradisional seperti mengambil contoh bijih dan membuat observasi geologi pada lokasi tambang yang memiliki potensi berprospek; - jasa pemompaan dan pengeringan hasil tambang atas dasar balas jasa atau kontrak; - uji coba penggalian dan pengeboran sumur atau ladang tambang; - jasa aglomerasi dan konsentrasi biji besi yang dilakukan oleh pihak ketiga; - pengamanan lubang tambang dan terowongan; - penghancuran struktur bangunan dan pembongkaran komponen atau peralatan pada fasilitas pertambangan bawah tanah. Kelompok ini tidak mencakup - pengoperasian tambang atau penggalian atas dasar balas jasa atau kontrak, lihat golongan pokok 05, 07, dan 08; - jasa reparasi khusus mesin pertambangan, lihat subgolongan 3312; - jasa survei geofisika atas dasar balas jasa atau kontrak, lihat subgolongan 7110.

Uraian KBLI 2020 / OSS RBA

Kelompok ini mencakup jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan golongan pokok 05, 07, dan 08, seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara tradisional seperti mengambil contoh bijih dan membuat observasi geologi, jasa pemompaan dan penyaluran hasil tambang dan jasa percobaan penggalian dan pengeboran ladang atau sumur tambang.

Ruang Lingkup

Ketentuan #1

Skala

Usaha Mikro

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Tinggi

Perizinan Berusaha

Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	IUJP yang proyeknya dalam 1 provinsi	Gubernur
2	1. IUJP yang proyeknya lintas provinsi 2. IUJP dalam rangka penanaman modal asing	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	A. Persyaratan Administratif:	14
2	Surat Permohonan	14
3	Akta pendirian badan usaha dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang	14
4	Mencantumkan maksud dan tujuan di dalam akta pendirian yang menyatakan antara lain: - Bergerak di bidang usaha jasa pertam-bangan, Kode KBLI 09900, dapat digabung dengan konstruksi, penyewaaan alat/mesin dll - Tidak dapat digabung dengan: a) Pertambangan mineral/batubara, Kode KBLI: 05xxx, 07xxx, 08xxx b) Perdagangan mineral/ batubara, Kode KBLI: 46610, 46620, 46634, 46641��	14
5	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha	14
6	Daftar susunan direksi dan komisaris atau pengurus yang dilengkapi dengan identitas dan NPWP/Tax ID	14
7	Daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (beneficial ownership) yang dilengkapi jumlah/ persentase saham dan NPWP/Tax ID dan	14
8	Surat pernyataan tertulis di atas materai dan distempel basah (cap perusahaan asli) yang menyatakan bahwa seluruh keterangan yang dilampirkan pada surat permohonan adalah benar B. Persyaratan Teknis:	14
9	Daftar Tenaga Ahli, dalam bentuk tabel yang meliputi: a. Nama tenaga ahli b. Keahlian yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi atau sertifikat pelatihan c. Kartu tanda penduduk (ktp)/izin mempekerjakan tenaga kerja asing (imta) d. Ijazah e. Curriculum vitae (cv) dan f. Surat pernyataan tenaga ahli yang ditandatangani oleh tenaga ahli yang bersangkutan di atas materai, yang menyatakan bahwa tenaga ahli yang bersangkutan adalah benar sebagai tenaga ahli pada badan usaha pemohon IUJP	14
10	Daftar peralatan, dalam bentuk tabel yang meliputi: a. Jenis b. Jumlah c. Kondisi kelayakan penggunaan yang dinyatakan dalam persentase dan untuk peralatan angkat, gali, muat dan angkut melampirkan surat pernyataan kelayakan (mechanical availability) yang ditandatangani oleh kepala bagian mekanik/ permesinan atau orang yang berkompeten d. Lokasi keberadaan alat e. Status kepemilikan: i. Untuk peralatan dengan status sewa, salinan dokumen perjanjian sewa peralatan harus dilampirkan ii. Apabila belum mempunyai peralatan baik milik sendiri maupun sewa, harus melampirkan surat perjanjian kerjasama (mou) atau surat dukungan dengan perusahaan yang memiliki peralatan iii. Melampirkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi diatas materai apabila status kepemilikan peralatan adalah milik badan usaha pemohon C. Kelengkapan tambahan persyaratan untuk permohonan IUJP Perpanjangan dan/atau IUJP Perubahan:	14
11	Bukti penyampaian laporan kegiatan triwulanan kepada Kepala Teknik Tambang atau instansi pemberi izin dan	14
12	Salinan dokumen IUJP sebelumnya D. Persyaratan Khusus Usaha Tidak memiliki izin lain di bidang pertambangan Mineral dan Batubara antara lain:	14
13	Izin Usaha Pertambangan (IUP)	14
14	Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)	14
15	IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian	14
16	Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)	14
17	Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan	14
18	Izin Pengangkutan dan Penjualan	14

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Menyusun dan menyampaikan Laporan Kegiatan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai kewenangannya	14
2	Wajib mengutamakan penggunaan kontraktor lokal dan tenaga kerja local	14
3	Melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang undangan	14
4	Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan	14

Ketentuan #1

Skala

Usaha Kecil

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Tinggi

Perizinan Berusaha

Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	IUJP yang proyeknya dalam 1 provinsi	Gubernur
2	1. IUJP yang proyeknya lintas provinsi 2. IUJP dalam rangka penanaman modal asing	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	A. Persyaratan Administratif:	14
2	Surat Permohonan	14
3	Akta pendirian badan usaha dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang	14
4	Mencantumkan maksud dan tujuan di dalam akta pendirian yang menyatakan antara lain: - Bergerak di bidang usaha jasa pertam-bangan, Kode KBLI 09900, dapat digabung dengan konstruksi, penyewaaan alat/mesin dll - Tidak dapat digabung dengan: a) Pertambangan mineral/batubara, Kode KBLI: 05xxx, 07xxx, 08xxx b) Perdagangan mineral/ batubara, Kode KBLI: 46610, 46620, 46634, 46641��	14
5	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha	14
6	Daftar susunan direksi dan komisaris atau pengurus yang dilengkapi dengan identitas dan NPWP/Tax ID	14
7	Daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (beneficial ownership) yang dilengkapi jumlah/ persentase saham dan NPWP/Tax ID dan	14
8	Surat pernyataan tertulis di atas materai dan distempel basah (cap perusahaan asli) yang menyatakan bahwa seluruh keterangan yang dilampirkan pada surat permohonan adalah benar B. Persyaratan Teknis:	14
9	Daftar Tenaga Ahli, dalam bentuk tabel yang meliputi: a. Nama tenaga ahli b. Keahlian yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi atau sertifikat pelatihan c. Kartu tanda penduduk (ktp)/izin mempekerjakan tenaga kerja asing (imta) d. Ijazah e. Curriculum vitae (cv) dan f. Surat pernyataan tenaga ahli yang ditandatangani oleh tenaga ahli yang bersangkutan di atas materai, yang menyatakan bahwa tenaga ahli yang bersangkutan adalah benar sebagai tenaga ahli pada badan usaha pemohon IUJP	14
10	Daftar peralatan, dalam bentuk tabel yang meliputi: a. Jenis b. Jumlah c. Kondisi kelayakan penggunaan yang dinyatakan dalam persentase dan untuk peralatan angkat, gali, muat dan angkut melampirkan surat pernyataan kelayakan (mechanical availability) yang ditandatangani oleh kepala bagian mekanik/ permesinan atau orang yang berkompeten d. Lokasi keberadaan alat e. Status kepemilikan: i. Untuk peralatan dengan status sewa, salinan dokumen perjanjian sewa peralatan harus dilampirkan ii. Apabila belum mempunyai peralatan baik milik sendiri maupun sewa, harus melampirkan surat perjanjian kerjasama (mou) atau surat dukungan dengan perusahaan yang memiliki peralatan iii. Melampirkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi diatas materai apabila status kepemilikan peralatan adalah milik badan usaha pemohon C. Kelengkapan tambahan persyaratan untuk permohonan IUJP Perpanjangan dan/atau IUJP Perubahan:	14
11	Bukti penyampaian laporan kegiatan triwulanan kepada Kepala Teknik Tambang atau instansi pemberi izin dan	14
12	Salinan dokumen IUJP sebelumnya D. Persyaratan Khusus Usaha Tidak memiliki izin lain di bidang pertambangan Mineral dan Batubara antara lain:	14
13	Izin Usaha Pertambangan (IUP)	14
14	Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)	14
15	IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian	14
16	Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)	14
17	Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan	14
18	Izin Pengangkutan dan Penjualan	14

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Menyusun dan menyampaikan Laporan Kegiatan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai kewenangannya	14
2	Wajib mengutamakan penggunaan kontraktor lokal dan tenaga kerja local	14
3	Melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang undangan	14
4	Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan	14

Ketentuan #1

Skala

Usaha Menengah

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Tinggi

Perizinan Berusaha

Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	1. IUJP yang proyeknya lintas provinsi 2. IUJP dalam rangka penanaman modal asing	Menteri/Kepala Badan
2	IUJP yang proyeknya dalam 1 provinsi	Gubernur

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	A. Persyaratan Administratif:	14
2	Surat Permohonan	14
3	Akta pendirian badan usaha dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang	14
4	Mencantumkan maksud dan tujuan di dalam akta pendirian yang menyatakan antara lain: - Bergerak di bidang usaha jasa pertam-bangan, Kode KBLI 09900, dapat digabung dengan konstruksi, penyewaaan alat/mesin dll - Tidak dapat digabung dengan: a) Pertambangan mineral/batubara, Kode KBLI: 05xxx, 07xxx, 08xxx b) Perdagangan mineral/ batubara, Kode KBLI: 46610, 46620, 46634, 46641��	14
5	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha	14
6	Daftar susunan direksi dan komisaris atau pengurus yang dilengkapi dengan identitas dan NPWP/Tax ID	14
7	Daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (beneficial ownership) yang dilengkapi jumlah/ persentase saham dan NPWP/Tax ID dan	14
8	Surat pernyataan tertulis di atas materai dan distempel basah (cap perusahaan asli) yang menyatakan bahwa seluruh keterangan yang dilampirkan pada surat permohonan adalah benar B. Persyaratan Teknis:	14
9	Daftar Tenaga Ahli, dalam bentuk tabel yang meliputi: a. Nama tenaga ahli b. Keahlian yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi atau sertifikat pelatihan c. Kartu tanda penduduk (ktp)/izin mempekerjakan tenaga kerja asing (imta) d. Ijazah e. Curriculum vitae (cv) dan f. Surat pernyataan tenaga ahli yang ditandatangani oleh tenaga ahli yang bersangkutan di atas materai, yang menyatakan bahwa tenaga ahli yang bersangkutan adalah benar sebagai tenaga ahli pada badan usaha pemohon IUJP	14
10	Daftar peralatan, dalam bentuk tabel yang meliputi: a. Jenis b. Jumlah c. Kondisi kelayakan penggunaan yang dinyatakan dalam persentase dan untuk peralatan angkat, gali, muat dan angkut melampirkan surat pernyataan kelayakan (mechanical availability) yang ditandatangani oleh kepala bagian mekanik/ permesinan atau orang yang berkompeten d. Lokasi keberadaan alat e. Status kepemilikan: i. Untuk peralatan dengan status sewa, salinan dokumen perjanjian sewa peralatan harus dilampirkan ii. Apabila belum mempunyai peralatan baik milik sendiri maupun sewa, harus melampirkan surat perjanjian kerjasama (mou) atau surat dukungan dengan perusahaan yang memiliki peralatan iii. Melampirkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi diatas materai apabila status kepemilikan peralatan adalah milik badan usaha pemohon C. Kelengkapan tambahan persyaratan untuk permohonan IUJP Perpanjangan dan/atau IUJP Perubahan:	14
11	Bukti penyampaian laporan kegiatan triwulanan kepada Kepala Teknik Tambang atau instansi pemberi izin dan	14
12	Salinan dokumen IUJP sebelumnya D. Persyaratan Khusus Usaha Tidak memiliki izin lain di bidang pertambangan Mineral dan Batubara antara lain:	14
13	Izin Usaha Pertambangan (IUP)	14
14	Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)	14
15	IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian	14
16	Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)	14
17	Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan	14
18	Izin Pengangkutan dan Penjualan	14

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Menyusun dan menyampaikan Laporan Kegiatan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai kewenangannya	14
2	Wajib mengutamakan penggunaan kontraktor lokal dan tenaga kerja local	14
3	Melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang undangan	14
4	Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan	14

Ketentuan #1

Skala

Usaha Besar

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Tinggi

Perizinan Berusaha

Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	IUJP yang proyeknya dalam 1 provinsi	Gubernur
2	PMA	Menteri/Kepala Badan
3	1. IUJP yang proyeknya lintas provinsi 2. IUJP dalam rangka penanaman modal asing	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	A. Persyaratan Administratif:	14
2	Surat Permohonan	14
3	Akta pendirian badan usaha dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang	14
4	Mencantumkan maksud dan tujuan di dalam akta pendirian yang menyatakan antara lain: - Bergerak di bidang usaha jasa pertam-bangan, Kode KBLI 09900, dapat digabung dengan konstruksi, penyewaaan alat/mesin dll - Tidak dapat digabung dengan: a) Pertambangan mineral/batubara, Kode KBLI: 05xxx, 07xxx, 08xxx b) Perdagangan mineral/ batubara, Kode KBLI: 46610, 46620, 46634, 46641��	14
5	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha	14
6	Daftar susunan direksi dan komisaris atau pengurus yang dilengkapi dengan identitas dan NPWP/Tax ID	14
7	Daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (beneficial ownership) yang dilengkapi jumlah/ persentase saham dan NPWP/Tax ID dan	14
8	Surat pernyataan tertulis di atas materai dan distempel basah (cap perusahaan asli) yang menyatakan bahwa seluruh keterangan yang dilampirkan pada surat permohonan adalah benar B. Persyaratan Teknis:	14
9	Daftar Tenaga Ahli, dalam bentuk tabel yang meliputi: a. Nama tenaga ahli b. Keahlian yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi atau sertifikat pelatihan c. Kartu tanda penduduk (ktp)/izin mempekerjakan tenaga kerja asing (imta) d. Ijazah e. Curriculum vitae (cv) dan f. Surat pernyataan tenaga ahli yang ditandatangani oleh tenaga ahli yang bersangkutan di atas materai, yang menyatakan bahwa tenaga ahli yang bersangkutan adalah benar sebagai tenaga ahli pada badan usaha pemohon IUJP	14
10	Daftar peralatan, dalam bentuk tabel yang meliputi: a. Jenis b. Jumlah c. Kondisi kelayakan penggunaan yang dinyatakan dalam persentase dan untuk peralatan angkat, gali, muat dan angkut melampirkan surat pernyataan kelayakan (mechanical availability) yang ditandatangani oleh kepala bagian mekanik/ permesinan atau orang yang berkompeten d. Lokasi keberadaan alat e. Status kepemilikan: i. Untuk peralatan dengan status sewa, salinan dokumen perjanjian sewa peralatan harus dilampirkan ii. Apabila belum mempunyai peralatan baik milik sendiri maupun sewa, harus melampirkan surat perjanjian kerjasama (mou) atau surat dukungan dengan perusahaan yang memiliki peralatan iii. Melampirkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi diatas materai apabila status kepemilikan peralatan adalah milik badan usaha pemohon C. Kelengkapan tambahan persyaratan untuk permohonan IUJP Perpanjangan dan/atau IUJP Perubahan:	14
11	Bukti penyampaian laporan kegiatan triwulanan kepada Kepala Teknik Tambang atau instansi pemberi izin dan	14
12	Salinan dokumen IUJP sebelumnya D. Persyaratan Khusus Usaha Tidak memiliki izin lain di bidang pertambangan Mineral dan Batubara antara lain:	14
13	Izin Usaha Pertambangan (IUP)	14
14	Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)	14
15	IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian	14
16	Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)	14
17	Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan	14
18	Izin Pengangkutan dan Penjualan	14

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Menyusun dan menyampaikan Laporan Kegiatan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai kewenangannya	14
2	Wajib mengutamakan penggunaan kontraktor lokal dan tenaga kerja local	14
3	Melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang undangan	14
4	Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan	14

PB UMKU

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan

No	Persyaratan	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Badan usaha yang berbadan hukum dalam bentuk Perusahaan Persero dan/atau Perseroan Terbatas (PT).	19 Hari
2	Melampirkan bukti penyelesaian kewajiban pajak 3 (tiga) tahun terakhir atau untuk badan usaha baru (belum setahun) cukup melampirkan Surat Keterangan Fiskal yang dikeluarkan oleh Ditjen Pajak Kemkeu dan NPWP	19 Hari
3	Dokumen sumber daya manusia Kepala Jasa Peledakan dengan persyaratan sertifikat peledakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;	19 Hari
4	Dokumen sumber daya manusia tenaga ahli/juru ledak bahan peledak yang bersertifikat dan memiliki Kartu Izin Meledakan (KIM) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;	19 Hari
5	Mempunyai peralatan peledakan dan komponenkomponennya serta peralatan untuk memantau efek-efek ledakan;	19 Hari
6	Dokumen Studi Kelayakan (sesuai Permen ESDM 5/2021)	19 Hari
7	Persetujuan Lingkungan Hidup	19 Hari
8	Badan usaha yang berbadan hukum dalam bentuk Perusahaan Persero dan/atau Perseroan Terbatas (PT)	21 Hari
9	Mempunyai Kepala Jasa Peledakan dengan persyaratan sertifikat peledakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	21 Hari
10	Mempunyai tenaga ahli/juru ledak bahan peledak yang bersertifikat dan memiliki Kartu Izin Meledakan (KIM) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang	21 Hari
11	Mempunyai peralatan peledakan dan komponen-komponennya serta peralatan untuk memantau efek ledakan	21 Hari
12	Memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dalam rapat koordinasi Tim Washandak	21 Hari

Kewajiban

No	Kewajiban	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap bulan terkait kegiatan usaha yang dilaporkan kepada Menhan dengan tembusan Dirjen Pothan Kemhan.	2 Tahun
2	Pelaku usaha melaporkan kejadian insidentil di lingkungan lokasi kegiatan usaha yang karena kesalahan dan/atau kelalaian manusia atau karena bencana alam yang mengakibatkan kerugian korban jiwa manusia atau materiil dan/atau kerusakan lingkungan, paling lama dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam kepada Menhan dengan tembusan Dirjen Pothan Kemhan.	2 Tahun
3	Menyampaikan laporan bulanan terkait dengan kegiatan usaha Industri Pertahanan kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Industri Pertahanan	21 Hari
4	Menyampaikan laporan bulanan terkait dengan kegiatan usaha Industri Pertahanan kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Industri Pertahanan Melaporkan kejadian insidentil di lingkungan Industri Pertahanan yang karena kesalahan dan/atau kelalaian manusia atau karena bencana alam yang mengakibatkan kerugian korban jiwa manusia atau materiil dan/atau kerusakan lingkungan, paling lama dalam waktu 2 x 24 jam kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Industri Pertahanan	21 Hari
5	Melaporkan kejadian insidentil di lingkungan Industri Pertahanan yang karena kesalahan dan/atau kelalaian manusia atau karena bencana alam yang mengakibatkan kerugian korban jiwa manusia atau materiil dan/atau kerusakan lingkungan, paling lama dalam waktu 2 x 24 jam kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Industri Pertahanan	21 Hari

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan

No	Persyaratan	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Badan usaha yang berbadan hukum dalam bentuk Perusahaan Persero dan/atau Perseroan Terbatas (PT).	19 Hari
2	Melampirkan bukti penyelesaian kewajiban pajak 3 (tiga) tahun terakhir atau untuk badan usaha baru (belum setahun) cukup melampirkan Surat Keterangan Fiskal yang dikeluarkan oleh Ditjen Pajak Kemkeu dan NPWP	19 Hari
3	Dokumen sumber daya manusia Kepala Jasa Peledakan dengan persyaratan sertifikat peledakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;	19 Hari
4	Dokumen sumber daya manusia tenaga ahli/juru ledak bahan peledak yang bersertifikat dan memiliki Kartu Izin Meledakan (KIM) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;	19 Hari
5	Mempunyai peralatan peledakan dan komponenkomponennya serta peralatan untuk memantau efek-efek ledakan;	19 Hari
6	Dokumen Studi Kelayakan (sesuai Permen ESDM 5/2021)	19 Hari
7	Persetujuan Lingkungan Hidup	19 Hari
8	Badan usaha yang berbadan hukum dalam bentuk Perusahaan Persero dan/atau Perseroan Terbatas (PT)	21 Hari
9	Mempunyai Kepala Jasa Peledakan dengan persyaratan sertifikat peledakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	21 Hari
10	Mempunyai tenaga ahli/juru ledak bahan peledak yang bersertifikat dan memiliki Kartu Izin Meledakan (KIM) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang	21 Hari
11	Mempunyai peralatan peledakan dan komponen-komponennya serta peralatan untuk memantau efek ledakan	21 Hari
12	Memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dalam rapat koordinasi Tim Washandak	21 Hari

Kewajiban

No	Kewajiban	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap bulan terkait kegiatan usaha yang dilaporkan kepada Menhan dengan tembusan Dirjen Pothan Kemhan.	2 Tahun
2	Pelaku usaha melaporkan kejadian insidentil di lingkungan lokasi kegiatan usaha yang karena kesalahan dan/atau kelalaian manusia atau karena bencana alam yang mengakibatkan kerugian korban jiwa manusia atau materiil dan/atau kerusakan lingkungan, paling lama dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam kepada Menhan dengan tembusan Dirjen Pothan Kemhan.	2 Tahun
3	Menyampaikan laporan bulanan terkait dengan kegiatan usaha Industri Pertahanan kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Industri Pertahanan	21 Hari
4	Menyampaikan laporan bulanan terkait dengan kegiatan usaha Industri Pertahanan kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Industri Pertahanan Melaporkan kejadian insidentil di lingkungan Industri Pertahanan yang karena kesalahan dan/atau kelalaian manusia atau karena bencana alam yang mengakibatkan kerugian korban jiwa manusia atau materiil dan/atau kerusakan lingkungan, paling lama dalam waktu 2 x 24 jam kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Industri Pertahanan	21 Hari
5	Melaporkan kejadian insidentil di lingkungan Industri Pertahanan yang karena kesalahan dan/atau kelalaian manusia atau karena bencana alam yang mengakibatkan kerugian korban jiwa manusia atau materiil dan/atau kerusakan lingkungan, paling lama dalam waktu 2 x 24 jam kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Industri Pertahanan	21 Hari

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
2	seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan

No	Persyaratan	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Badan usaha yang berbadan hukum dalam bentuk Perusahaan Persero dan/atau Perseroan Terbatas (PT);	19 Hari
2	Melampirkan bukti penyelesaian kewajiban pajak 3 (tiga) tahun terakhir;	-
3	Bukti adanya kepemilikan atau penguasaan gudang yang memenuhi persyaratan teknis dan administrasi sebagai gudang bahan peledak yang akan digunakan untuk menyimpan bahan peledak dan bahan peledak aksesoris;	-
4	Memiliki tenaga ahli yang kompeten di bidang pergudangan dan pendistribusian bahan peledak dan perencanaan untuk pengawakan pergudangan bahan peledak;	-
5	Memiliki surat kelayakan lingkungan hidup atau izin lainnya di bidang lingkungan hidup; dan	-
6	Memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dalam rapat koordinasi Tim Pengawas Bahan Peledak.	-
7	Bukti bayar PNBP	-
8	Badan usaha yang berbadan hukum dalam bentuk Perusahaan Persero dan/atau Perseroan Terbatas (PT)	21 Hari
9	Melampirkan bukti penyelesaian kewajiban pajak 3 (tiga) tahun terakhir	21 Hari
10	Bukti adanya kepemilikan atau penguasaan gudang yang memenuhi persyaratan teknis dan administrasi sebagai gudang bahan peledak yang akan digunakan untuk menyimpan bahan peledak dan bahan peledak aksesoris	21 Hari
11	Memiliki tenaga ahli yang kompeten di bidang pergudangan dan pendistribusian bahan peledak dan perencanaan untuk pengawakan pergudangan bahan peledak	21 Hari
12	Memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dalam rapat koordinasi Tim Pengawas Bahan Peledak	21 Hari

Kewajiban

No	Kewajiban	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Menyusun dan menyampaikan laporan bulanan kepada Menteri Pertahanan dengan tembusan satuan kerja di lingkungannya yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembinaan industri pertahanan; dan	2 Tahun
2	Melaporkan kejadian insidentil di lingkungan industri pertahanan yang karena kesalahan dan/atau kelalaian manusia atau karena bencana alam yang mengakibatkan kerugian korban jiwa manusia atau materiil dan/atau kerusakan lingkungan, paling lama dalam waktu 2 x 24 jam kepada Menteri Pertahanan dengan tembusan satuan kerja dilingkungannya yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pembinaan industri pertahanan.	-
3	Menyampaikan laporan bulanan terkait dengan kegiatan usaha Industri Pertahanan kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Industri Pertahanan Melaporkan kejadian insidentil di lingkungan Industri Pertahanan yang karena kesalahan dan/atau kelalaian manusia atau karena bencana alam yang mengakibatkan kerugian korban jiwa manusia atau materiil dan/atau kerusakan lingkungan, paling lama dalam waktu 2 x 24 jam kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Industri Pertahanan	21 Hari
4	Menyampaikan laporan bulanan terkait dengan kegiatan usaha Industri Pertahanan kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Industri Pertahanan	21 Hari
5	Melaporkan kejadian insidentil di lingkungan Industri Pertahanan yang karena kesalahan dan/atau kelalaian manusia atau karena bencana alam yang mengakibatkan kerugian korban jiwa manusia atau materiil dan/atau kerusakan lingkungan, paling lama dalam waktu 2 x 24 jam kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Industri Pertahanan	21 Hari

Catatan: Informasi ini merupakan alat bantu pencarian KBLI dan perizinan berusaha berbasis risiko. Untuk keputusan perizinan resmi, tetap lakukan konfirmasi pada sistem OSS dan regulasi sektoral yang berlaku.