Detail KBLI 2025
Direktorat Pengelolaan Bisnis - Universitas Padjadjaran
Direktorat Pengelolaan Bisnis - Universitas Padjadjaran
DETAIL KBLI
KBLI 202508999
KBLI 202008999
Pertambangan dan Penggalian Lainnya YTDL
Kode & Judul KBLI 2025
08999 - Pertambangan dan Penggalian Lainnya YTDL
Kode & Judul KBLI 2020
08999 - Pertambangan Dan Penggalian Lainnya YTDL
Jenis Perubahan
Tetap
Informasi Resmi OSS RBA / Ketentuan Khusus
Surat pernyataan BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, untuk mematuhi tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha Penambangan
Uraian
Uraian KBLI 2025
Kelompok ini mencakup pertambangan dan penggalian lainnya yang belum termasuk dalam golongan manapun, termasuk kegiatan pemisahan/sortasi, dan pembersihan dengan cara lain terhadap bahan tambang/galian tersebut, seperti pertambangan dan penggalian mika, leusit, jarosit, zeolit, batu penggosok, grafit alam, steatit (talk), tepung fosil siliceous, oker, dan toseki. Kelompok ini juga mencakup ekstraksi berbagai macam mineral dan material (seperti litium, uranium, dan torium) dari air asin, kecuali garam meja.
Uraian KBLI 2020 / OSS RBA
Kelompok ini mencakup usaha pertambangan dan penggalian lainnya yang belum termasuk dalam golongan manapun. Termasuk kegiatan pemisahan/sortasi, dan pembersihan dengan cara lain terhadap bahan tambang/galian tersebut. Pertambangan dan penggalian ini antara lain mika, leusit, yarosit, zeolit, batu penggosok, grafit alam, steatite (talc), tepung fosil siliceous, oker, toseki dan mineral logam tanah jarang lainnya.
Ruang Lingkup
Ketentuan #1
Skala
Usaha Mikro
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi
Jangka Waktu
14
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut. | Gubernur |
| 2 | Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Salinan SK IUP (IUP Operasi Produksi) | - |
| 2 | Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha | - |
| 3 | Peta usulan WIUP/WIUPK perpanjangan tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional | - |
| 4 | Laporan akhir tahap kegiatan operasi produksi | - |
| 5 | Luas Wilayah Pertambangan | - |
| 6 | Rencana Kerja selama masa perpanjangan | - |
| 7 | Neraca sumber daya dan cadangan | - |
| 8 | Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi | - |
| 9 | Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah bagi IUP komoditas mineral non logam dan batuan berupa bukti setor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, selama 3 (tiga) tahun terakhir | - |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara | - |
| 2 | Pajak Daerah | - |
| 3 | Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya | - |
| 4 | Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Kecil
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi
Jangka Waktu
14
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut. | Gubernur |
| 2 | Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Salinan SK IUP (IUP Operasi Produksi) | - |
| 2 | Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha | - |
| 3 | Peta usulan WIUP/WIUPK perpanjangan tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional | - |
| 4 | Luas Wilayah Pertambangan | - |
| 5 | Laporan akhir tahap kegiatan operasi produksi | - |
| 6 | Rencana Kerja selama masa perpanjangan | - |
| 7 | Neraca sumber daya dan cadangan | - |
| 8 | Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi | - |
| 9 | Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah bagi IUP komoditas mineral non logam dan batuan berupa bukti setor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, selama 3 (tiga) tahun terakhir | - |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara | - |
| 2 | Pajak Daerah | - |
| 3 | Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya | - |
| 4 | Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Menengah
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi
Jangka Waktu
14
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut. | Gubernur |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Salinan SK IUP (IUP Operasi Produksi) | - |
| 2 | Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha | - |
| 3 | Peta usulan WIUP/WIUPK perpanjangan tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional | - |
| 4 | Luas Wilayah Pertambangan | - |
| 5 | Laporan akhir tahap kegiatan operasi produksi | - |
| 6 | Rencana Kerja selama masa perpanjangan | - |
| 7 | Neraca sumber daya dan cadangan | - |
| 8 | Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi | - |
| 9 | Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah bagi IUP komoditas mineral non logam dan batuan berupa bukti setor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, selama 3 (tiga) tahun terakhir | - |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara | - |
| 2 | Pajak Daerah | - |
| 3 | Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya | - |
| 4 | Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Besar
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi
Jangka Waktu
14
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | PMA | Menteri/Kepala Badan |
| 3 | Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut. | Gubernur |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Salinan SK IUP (IUP Operasi Produksi) | - |
| 2 | Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha | - |
| 3 | Peta usulan WIUP/WIUPK perpanjangan tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional | - |
| 4 | Luas Wilayah Pertambangan | - |
| 5 | Laporan akhir tahap kegiatan operasi produksi | - |
| 6 | Rencana Kerja selama masa perpanjangan | - |
| 7 | Neraca sumber daya dan cadangan | - |
| 8 | Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi | - |
| 9 | Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah bagi IUP komoditas mineral non logam dan batuan berupa bukti setor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, selama 3 (tiga) tahun terakhir | - |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara | - |
| 2 | Pajak Daerah | - |
| 3 | Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya | - |
| 4 | Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Mikro
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi
Jangka Waktu
14
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut. | Gubernur |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha | - |
| 2 | Laporan lengkap eksplorasi | - |
| 3 | Laporan studi kelayakan dan persetujuannya. | - |
| 4 | Laporan studi kelayakan dan persetujuannya. | - |
| 5 | Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | - |
| 6 | Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | - |
| 7 | Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | - |
| 8 | Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang | - |
| 9 | Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik | - |
| 10 | Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana perusahaan terdaftar. | - |
| 11 | Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan | - |
| 12 | Titik koordinat WIUP | - |
| 13 | Titik koordinat WIUP | - |
| 14 | Luas Wilayah Pertambangan | - |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara | - |
| 2 | Pajak Daerah | - |
| 3 | Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya | - |
| 4 | Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Kecil
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi
Jangka Waktu
14
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut. | Gubernur |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha | - |
| 2 | Laporan lengkap eksplorasi | - |
| 3 | Laporan studi kelayakan dan persetujuannya. | - |
| 4 | Laporan studi kelayakan dan persetujuannya. | - |
| 5 | Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | - |
| 6 | Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | - |
| 7 | Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | - |
| 8 | Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang | - |
| 9 | Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik | - |
| 10 | Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana perusahaan terdaftar. | - |
| 11 | Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan | - |
| 12 | Titik koordinat WIUP | - |
| 13 | Titik koordinat WIUP | - |
| 14 | Luas Wilayah Pertambangan | - |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara | - |
| 2 | Pajak Daerah | - |
| 3 | Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya | - |
| 4 | Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Menengah
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi
Jangka Waktu
14
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut. | Gubernur |
| 2 | Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha | - |
| 2 | Laporan lengkap eksplorasi | - |
| 3 | Laporan studi kelayakan dan persetujuannya. | - |
| 4 | Laporan studi kelayakan dan persetujuannya. | - |
| 5 | Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | - |
| 6 | Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | - |
| 7 | Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | - |
| 8 | Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang | - |
| 9 | Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik | - |
| 10 | Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana perusahaan terdaftar. | - |
| 11 | Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan | - |
| 12 | Titik koordinat WIUP | - |
| 13 | Titik koordinat WIUP | - |
| 14 | Luas Wilayah Pertambangan | - |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara | - |
| 2 | Pajak Daerah | - |
| 3 | Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya | - |
| 4 | Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Besar
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi
Jangka Waktu
14
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut. | Gubernur |
| 2 | Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut | Menteri/Kepala Badan |
| 3 | PMA | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha | - |
| 2 | Laporan lengkap eksplorasi | - |
| 3 | Laporan studi kelayakan dan persetujuannya. | - |
| 4 | Laporan studi kelayakan dan persetujuannya. | - |
| 5 | Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | - |
| 6 | Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | - |
| 7 | Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | - |
| 8 | Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang | - |
| 9 | Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik | - |
| 10 | Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana perusahaan terdaftar. | - |
| 11 | Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan | - |
| 12 | Titik koordinat WIUP | - |
| 13 | Titik koordinat WIUP | - |
| 14 | Luas Wilayah Pertambangan | - |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara | - |
| 2 | Pajak Daerah | - |
| 3 | Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya | - |
| 4 | Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Mikro
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi
Jangka Waktu
14
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut. | Gubernur |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha | - |
| 2 | Laporan lengkap eksplorasi | - |
| 3 | Laporan studi kelayakan dan persetujuannya. | - |
| 4 | Laporan studi kelayakan dan persetujuannya. | - |
| 5 | Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | - |
| 6 | Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | - |
| 7 | Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | - |
| 8 | Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang | - |
| 9 | Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik | - |
| 10 | Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana perusahaan terdaftar. | - |
| 11 | Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan | - |
| 12 | Titik koordinat WIUP | - |
| 13 | Titik koordinat WIUP | - |
| 14 | Luas Wilayah Pertambangan | - |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara | - |
| 2 | Pajak Daerah | - |
| 3 | Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya | - |
| 4 | Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Kecil
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi
Jangka Waktu
14
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut. | Gubernur |
| 2 | Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha | - |
| 2 | Laporan lengkap eksplorasi | - |
| 3 | Laporan studi kelayakan dan persetujuannya. | - |
| 4 | Laporan studi kelayakan dan persetujuannya. | - |
| 5 | Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | - |
| 6 | Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | - |
| 7 | Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | - |
| 8 | Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang | - |
| 9 | Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik | - |
| 10 | Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana perusahaan terdaftar. | - |
| 11 | Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan | - |
| 12 | Titik koordinat WIUP | - |
| 13 | Titik koordinat WIUP | - |
| 14 | Luas Wilayah Pertambangan | - |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara | - |
| 2 | Pajak Daerah | - |
| 3 | Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya | - |
| 4 | Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Menengah
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi
Jangka Waktu
14
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut. | Gubernur |
| 2 | Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha | - |
| 2 | Laporan lengkap eksplorasi | - |
| 3 | Laporan studi kelayakan dan persetujuannya. | - |
| 4 | Laporan studi kelayakan dan persetujuannya. | - |
| 5 | Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | - |
| 6 | Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | - |
| 7 | Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | - |
| 8 | Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang | - |
| 9 | Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik | - |
| 10 | Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana perusahaan terdaftar. | - |
| 11 | Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan | - |
| 12 | Titik koordinat WIUP | - |
| 13 | Titik koordinat WIUP | - |
| 14 | Luas Wilayah Pertambangan | - |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara | - |
| 2 | Pajak Daerah | - |
| 3 | Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya | - |
| 4 | Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Besar
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi
Jangka Waktu
14
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | PMA | Menteri/Kepala Badan |
| 3 | Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut. | Gubernur |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha | - |
| 2 | Laporan lengkap eksplorasi | - |
| 3 | Laporan studi kelayakan dan persetujuannya. | - |
| 4 | Laporan studi kelayakan dan persetujuannya. | - |
| 5 | Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | - |
| 6 | Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | - |
| 7 | Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | - |
| 8 | Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang | - |
| 9 | Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik | - |
| 10 | Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana perusahaan terdaftar. | - |
| 11 | Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan | - |
| 12 | Titik koordinat WIUP | - |
| 13 | Titik koordinat WIUP | - |
| 14 | Luas Wilayah Pertambangan | - |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara | - |
| 2 | Pajak Daerah | - |
| 3 | Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya | - |
| 4 | Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Mikro
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Izin Usaha Pertambangan Baru
Jangka Waktu
14
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut. | Gubernur |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Salinan surat persetujuan penetapan WIUP | - |
| 2 | Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi | - |
| 3 | Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha | - |
| 4 | Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar riwayat hidup dan pengalaman | - |
| 5 | Titik koordinat WIUP | - |
| 6 | Luas Wilayah Pertambangan | - |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara | - |
| 2 | Pajak Daerah | - |
| 3 | Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya | - |
| 4 | Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Kecil
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Izin Usaha Pertambangan Baru
Jangka Waktu
14
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut. | Gubernur |
| 2 | Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Salinan surat persetujuan penetapan WIUP | - |
| 2 | Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi | - |
| 3 | Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha | - |
| 4 | Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar riwayat hidup dan pengalaman | - |
| 5 | Titik koordinat WIUP | - |
| 6 | Luas Wilayah Pertambangan | - |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara | - |
| 2 | Pajak Daerah | - |
| 3 | Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya | - |
| 4 | Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Menengah
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Izin Usaha Pertambangan Baru
Jangka Waktu
14
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut. | Gubernur |
| 2 | Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Salinan surat persetujuan penetapan WIUP | - |
| 2 | Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi | - |
| 3 | Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha | - |
| 4 | Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar riwayat hidup dan pengalaman | - |
| 5 | Titik koordinat WIUP | - |
| 6 | Luas Wilayah Pertambangan | - |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara | - |
| 2 | Pajak Daerah | - |
| 3 | Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya | - |
| 4 | Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Besar
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Izin Usaha Pertambangan Baru
Jangka Waktu
14
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut. | Gubernur |
| 2 | PMA | Menteri/Kepala Badan |
| 3 | Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Salinan surat persetujuan penetapan WIUP | - |
| 2 | Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi | - |
| 3 | Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha | - |
| 4 | Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar riwayat hidup dan pengalaman | - |
| 5 | Titik koordinat WIUP | - |
| 6 | Luas Wilayah Pertambangan | - |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara | - |
| 2 | Pajak Daerah | - |
| 3 | Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya | - |
| 4 | Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Mikro
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Izin Usaha Pertambangan Baru
Jangka Waktu
14
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut. | Gubernur |
| 2 | Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Salinan surat persetujuan penetapan WIUP | - |
| 2 | Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi | - |
| 3 | Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha | - |
| 4 | Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar riwayat hidup dan pengalaman | - |
| 5 | Titik koordinat WIUP | - |
| 6 | Luas Wilayah Pertambangan | - |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara | - |
| 2 | Pajak Daerah | - |
| 3 | Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya | - |
| 4 | Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Kecil
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Izin Usaha Pertambangan Baru
Jangka Waktu
14
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut. | Gubernur |
| 2 | Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Salinan surat persetujuan penetapan WIUP | - |
| 2 | Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi | - |
| 3 | Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha | - |
| 4 | Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar riwayat hidup dan pengalaman | - |
| 5 | Titik koordinat WIUP | - |
| 6 | Luas Wilayah Pertambangan | - |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara | - |
| 2 | Pajak Daerah | - |
| 3 | Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya | - |
| 4 | Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Menengah
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Izin Usaha Pertambangan Baru
Jangka Waktu
14
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut. | Gubernur |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Salinan surat persetujuan penetapan WIUP | - |
| 2 | Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi | - |
| 3 | Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha | - |
| 4 | Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar riwayat hidup dan pengalaman | - |
| 5 | Titik koordinat WIUP | - |
| 6 | Luas Wilayah Pertambangan | - |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara | - |
| 2 | Pajak Daerah | - |
| 3 | Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya | - |
| 4 | Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Besar
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Izin Usaha Pertambangan Baru
Jangka Waktu
14
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut. | Gubernur |
| 2 | PMA | Menteri/Kepala Badan |
| 3 | Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Salinan surat persetujuan penetapan WIUP | - |
| 2 | Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi | - |
| 3 | Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha | - |
| 4 | Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar riwayat hidup dan pengalaman | - |
| 5 | Titik koordinat WIUP | - |
| 6 | Luas Wilayah Pertambangan | - |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara | - |
| 2 | Pajak Daerah | - |
| 3 | Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya | - |
| 4 | Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Mikro
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi
Jangka Waktu
14
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut. | Gubernur |
| 2 | Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Salinan SK IUP (IUP Operasi Produksi) | - |
| 2 | Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha | - |
| 3 | Peta usulan WIUP/WIUPK perpanjangan tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional | - |
| 4 | Luas Wilayah Pertambangan | - |
| 5 | Laporan akhir tahap kegiatan operasi produksi | - |
| 6 | Rencana Kerja selama masa perpanjangan | - |
| 7 | Neraca sumber daya dan cadangan | - |
| 8 | Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi | - |
| 9 | Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah bagi IUP komoditas mineral non logam dan batuan berupa bukti setor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, selama 3 (tiga) tahun terakhir | - |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara | - |
| 2 | Pajak Daerah | - |
| 3 | Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya | - |
| 4 | Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Kecil
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi
Jangka Waktu
14
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut. | Gubernur |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Salinan SK IUP (IUP Operasi Produksi) | - |
| 2 | Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha | - |
| 3 | Peta usulan WIUP/WIUPK perpanjangan tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional | - |
| 4 | Luas Wilayah Pertambangan | - |
| 5 | Laporan akhir tahap kegiatan operasi produksi | - |
| 6 | Rencana Kerja selama masa perpanjangan | - |
| 7 | Neraca sumber daya dan cadangan | - |
| 8 | Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi | - |
| 9 | Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah bagi IUP komoditas mineral non logam dan batuan berupa bukti setor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, selama 3 (tiga) tahun terakhir | - |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara | - |
| 2 | Pajak Daerah | - |
| 3 | Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya | - |
| 4 | Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Menengah
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi
Jangka Waktu
14
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut. | Gubernur |
| 2 | Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Salinan SK IUP (IUP Operasi Produksi) | - |
| 2 | Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha | - |
| 3 | Peta usulan WIUP/WIUPK perpanjangan tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional | - |
| 4 | Luas Wilayah Pertambangan | - |
| 5 | Laporan akhir tahap kegiatan operasi produksi | - |
| 6 | Rencana Kerja selama masa perpanjangan | - |
| 7 | Neraca sumber daya dan cadangan | - |
| 8 | Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi | - |
| 9 | Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah bagi IUP komoditas mineral non logam dan batuan berupa bukti setor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, selama 3 (tiga) tahun terakhir | - |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara | - |
| 2 | Pajak Daerah | - |
| 3 | Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya | - |
| 4 | Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Besar
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi
Jangka Waktu
14
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut. | Gubernur |
| 2 | Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut | Menteri/Kepala Badan |
| 3 | PMA | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Salinan SK IUP (IUP Operasi Produksi) | - |
| 2 | Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha | - |
| 3 | Peta usulan WIUP/WIUPK perpanjangan tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional | - |
| 4 | Luas Wilayah Pertambangan | - |
| 5 | Laporan akhir tahap kegiatan operasi produksi | - |
| 6 | Rencana Kerja selama masa perpanjangan | - |
| 7 | Neraca sumber daya dan cadangan | - |
| 8 | Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi | - |
| 9 | Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah bagi IUP komoditas mineral non logam dan batuan berupa bukti setor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, selama 3 (tiga) tahun terakhir | - |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara | - |
| 2 | Pajak Daerah | - |
| 3 | Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya | - |
| 4 | Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Mikro
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Surat Izin Pertambangan Batuan
Jangka Waktu
14
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Gubernur |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri | - |
| 2 | <p>Salinan kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah <strong>wajib</strong> <strong>khusus bagi permohonan SIPB untuk keperluan tertentu.</strong></p> <p>*Kontrak/perjanjian yang disampaikan harus memiliki jangka waktu pelaksanaan</p> | - |
| 3 | Surat pernyataan BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, untuk mematuhi tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha Penambangan | - |
| 4 | Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhiryang telah diaudit akuntan publik | - |
| 5 | Titik koordinat WIUP | - |
| 6 | Luas Wilayah Pertambangan | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Kecil
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Surat Izin Pertambangan Batuan
Jangka Waktu
14
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Gubernur |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri | - |
| 2 | <p>Salinan kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah <strong>wajib</strong> <strong>khusus bagi permohonan SIPB untuk keperluan tertentu.</strong></p> <p>*Kontrak/perjanjian yang disampaikan harus memiliki jangka waktu pelaksanaan</p> | - |
| 3 | Surat pernyataan BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, untuk mematuhi tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha Penambangan | - |
| 4 | Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhiryang telah diaudit akuntan publik | - |
| 5 | Titik koordinat WIUP | - |
| 6 | Luas Wilayah Pertambangan | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Menengah
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Surat Izin Pertambangan Batuan
Jangka Waktu
14
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Gubernur |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri | - |
| 2 | <p>Salinan kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah <strong>wajib</strong> <strong>khusus bagi permohonan SIPB untuk keperluan tertentu.</strong></p> <p>*Kontrak/perjanjian yang disampaikan harus memiliki jangka waktu pelaksanaan</p> | - |
| 3 | Surat pernyataan BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, untuk mematuhi tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha Penambangan | - |
| 4 | Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhiryang telah diaudit akuntan publik | - |
| 5 | Titik koordinat WIUP | - |
| 6 | Luas Wilayah Pertambangan | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Besar
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Surat Izin Pertambangan Batuan
Jangka Waktu
14
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Gubernur |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri | - |
| 2 | <p>Salinan kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah <strong>wajib</strong> <strong>khusus bagi permohonan SIPB untuk keperluan tertentu.</strong></p> <p>*Kontrak/perjanjian yang disampaikan harus memiliki jangka waktu pelaksanaan</p> | - |
| 3 | Surat pernyataan BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, untuk mematuhi tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha Penambangan | - |
| 4 | Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhiryang telah diaudit akuntan publik | - |
| 5 | Titik koordinat WIUP | - |
| 6 | Luas Wilayah Pertambangan | - |
PB UMKU
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Dokumen rencana proteksi fisik dan sistem garda-aman | 10 Hari |
| 2 | Program proteksi dan keselamatan radiasi | 10 Hari |
| 3 | Dokumen spesifikasi mineral ikutan radioaktif | 10 Hari |
| 4 | Dokumen rencana proteksi fisik dan sistem garda-aman. | - |
| 5 | Program proteksi dan keselamatan radiasi; dan | - |
| 6 | Dokumen spesifikasi mineral ikutan radioaktif; | - |
| 7 | Dokumen rencana tempat pembuangan permanen | - |
| 8 | Dokumen safeguards | - |
| 9 | Dokumen rencana proteksi fisik | - |
| 10 | Program proteksi dan keselamatan radiasi | - |
| 11 | Dokumen spesifikasi mineral ikutan radioaktif | - |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Dalam hal pemegang PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif akan membuat pembuangan permanen, pemegang PB UMKU Penyimpanan mineral ikutan radioaktif wajib memiliki PB Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif | 10 Hari |
| 2 | pengalihan mineral ikutan radioaktif ke pihak lain wajib memperoleh persetujuan BAPETEN | 10 Hari |
| 3 | mengalihkan mineral ikutan radioaktif ke pihak lain untuk pembuangan permanen, | 10 Hari |
| 4 | mengalihkan mineral ikutan radioaktif ke pihak lain untuk pengolahan, pemanfaatan, atau penyimpanan; atau | 10 Hari |
| 5 | pemegang PB UMKU tanpa menunggu PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif berakhir, harus: | 10 Hari |
| 6 | fasilitas penyimpanan sudah tidak dapat menampung mineral ikutan radioaktif, | 10 Hari |
| 7 | badan hukum/usaha pemegang PB pailit berdasar putusan pengadilan yang telah in kracht; atau | 10 Hari |
| 8 | badan hukum/usaha pemegang PB bubar; | 10 Hari |
| 9 | PB kegiatan utama habis masa berlakunya; | 10 Hari |
| 10 | Apabila: | 10 Hari |
| 11 | Apabila mineral ikutan radioaktif akan dimanfaatkan untuk kegiatan lain, pemegang PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif wajib mengajukan persetujuan kepada BAPETEN | 10 Hari |
| 12 | Dalam melakukan pengolahan mineral ikutan radioaktif, pemegang PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif wajib memiliki PB Pengolahan Mineral Ikutan Radioaktif di Luar Wilayah Penugasan Penambangan Mineral Radioaktif (WPPMR) | 10 Hari |
| 13 | mengolah mineral ikutan radioaktif untuk diambil unsur selain uranium dan toriumnya | 10 Hari |
| 14 | mengolah mineral ikutan radioaktif untuk diambil uranium dan toriumnya; atau | 10 Hari |
| 15 | Pemegang PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif dapat memilih untuk: | 10 Hari |
| 16 | pengalihan | 10 Hari |
| 17 | pemanfaatan; dan/atau | 10 Hari |
| 18 | pengolahan; | 10 Hari |
| 19 | Pemegang PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif dapat melakukan: | 10 Hari |
| 20 | Menerapkan budaya keselamatan dan keamanan | 10 Hari |
| 21 | Memutakhirkan dokumen yang disyaratkan sebagai persyaratan teknis | 10 Hari |
| 22 | teknis keamanan | 10 Hari |
| 23 | teknis keselamatan; dan | 10 Hari |
| 24 | Memenuhi aspek: | 10 Hari |
| 25 | pemegang PB UMKU tanpa menunggu PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif berakhir, harus: a. mengalihkan mineral ikutan radioaktif ke pihak lain untuk pengolahan, pemanfaatan, atau penyimpanan; atau b. mengalihkan mineral ikutan radioaktif ke pihak lain untuk pembuangan permanen, pengalihan mineral ikutan radioaktif ke pihak lain wajib memperoleh persetujuan BAPETEN Dalam hal pemegang PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif akan membuat pembuangan permanen, pemegang PB UMKU Penyimpanan mineral ikutan radioaktif wajib memiliki PB Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif | 10 Hari |
| 26 | $76 | 10 Hari |
| 27 | Memutakhirkan dokumen yang disyaratkan sebagai Persyaratan teknis keselamatan dan keamanan. | - |
| 28 | Memenuhi aspek: Teknis keselamatan Teknis keamanan Manajemen keselamatan dan keamanan | - |
| 29 | Apabila mineral ikutan radioaktif yang disimpan akan dimanfaatkan, penghasil mineral ikutan radioaktif wajib mengajukan izin pemanfaatan bahan nuklir | - |
| 30 | Menerapkan budaya keselamatan dan keamanan | - |
| 31 | Memperoleh persetujuan untuk melakukan pembuangan permanen kepada pihak ketiga. | - |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Dokumen rencana proteksi fisik dan sistem garda-aman | 10 Hari |
| 2 | Program proteksi dan keselamatan radiasi | 10 Hari |
| 3 | Dokumen spesifikasi mineral ikutan radioaktif | 10 Hari |
| 4 | Dokumen rencana proteksi fisik dan sistem garda-aman. | - |
| 5 | Program proteksi dan keselamatan radiasi; dan | - |
| 6 | Dokumen spesifikasi mineral ikutan radioaktif; | - |
| 7 | Dokumen rencana tempat pembuangan permanen | - |
| 8 | Dokumen safeguards | - |
| 9 | Dokumen rencana proteksi fisik | - |
| 10 | Program proteksi dan keselamatan radiasi | - |
| 11 | Dokumen spesifikasi mineral ikutan radioaktif | - |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Dalam hal pemegang PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif akan membuat pembuangan permanen, pemegang PB UMKU Penyimpanan mineral ikutan radioaktif wajib memiliki PB Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif | 10 Hari |
| 2 | pengalihan mineral ikutan radioaktif ke pihak lain wajib memperoleh persetujuan BAPETEN | 10 Hari |
| 3 | mengalihkan mineral ikutan radioaktif ke pihak lain untuk pembuangan permanen, | 10 Hari |
| 4 | mengalihkan mineral ikutan radioaktif ke pihak lain untuk pengolahan, pemanfaatan, atau penyimpanan; atau | 10 Hari |
| 5 | pemegang PB UMKU tanpa menunggu PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif berakhir, harus: | 10 Hari |
| 6 | fasilitas penyimpanan sudah tidak dapat menampung mineral ikutan radioaktif, | 10 Hari |
| 7 | badan hukum/usaha pemegang PB pailit berdasar putusan pengadilan yang telah in kracht; atau | 10 Hari |
| 8 | badan hukum/usaha pemegang PB bubar; | 10 Hari |
| 9 | PB kegiatan utama habis masa berlakunya; | 10 Hari |
| 10 | Apabila: | 10 Hari |
| 11 | Apabila mineral ikutan radioaktif akan dimanfaatkan untuk kegiatan lain, pemegang PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif wajib mengajukan persetujuan kepada BAPETEN | 10 Hari |
| 12 | Dalam melakukan pengolahan mineral ikutan radioaktif, pemegang PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif wajib memiliki PB Pengolahan Mineral Ikutan Radioaktif di Luar Wilayah Penugasan Penambangan Mineral Radioaktif (WPPMR) | 10 Hari |
| 13 | mengolah mineral ikutan radioaktif untuk diambil unsur selain uranium dan toriumnya | 10 Hari |
| 14 | mengolah mineral ikutan radioaktif untuk diambil uranium dan toriumnya; atau | 10 Hari |
| 15 | Pemegang PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif dapat memilih untuk: | 10 Hari |
| 16 | pengalihan | 10 Hari |
| 17 | pemanfaatan; dan/atau | 10 Hari |
| 18 | pengolahan; | 10 Hari |
| 19 | Pemegang PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif dapat melakukan: | 10 Hari |
| 20 | Menerapkan budaya keselamatan dan keamanan | 10 Hari |
| 21 | Memutakhirkan dokumen yang disyaratkan sebagai persyaratan teknis | 10 Hari |
| 22 | teknis keamanan | 10 Hari |
| 23 | teknis keselamatan; dan | 10 Hari |
| 24 | Memenuhi aspek: | 10 Hari |
| 25 | pemegang PB UMKU tanpa menunggu PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif berakhir, harus: a. mengalihkan mineral ikutan radioaktif ke pihak lain untuk pengolahan, pemanfaatan, atau penyimpanan; atau b. mengalihkan mineral ikutan radioaktif ke pihak lain untuk pembuangan permanen, pengalihan mineral ikutan radioaktif ke pihak lain wajib memperoleh persetujuan BAPETEN Dalam hal pemegang PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif akan membuat pembuangan permanen, pemegang PB UMKU Penyimpanan mineral ikutan radioaktif wajib memiliki PB Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif | 10 Hari |
| 26 | $78 | 10 Hari |
| 27 | Memutakhirkan dokumen yang disyaratkan sebagai Persyaratan teknis keselamatan dan keamanan. | - |
| 28 | Memenuhi aspek: Teknis keselamatan Teknis keamanan Manajemen keselamatan dan keamanan | - |
| 29 | Apabila mineral ikutan radioaktif yang disimpan akan dimanfaatkan, penghasil mineral ikutan radioaktif wajib mengajukan izin pemanfaatan bahan nuklir | - |
| 30 | Menerapkan budaya keselamatan dan keamanan | - |
| 31 | Memperoleh persetujuan untuk melakukan pembuangan permanen kepada pihak ketiga. | - |
Catatan: Informasi ini merupakan alat bantu pencarian KBLI dan perizinan berusaha berbasis risiko.
Untuk keputusan perizinan resmi, tetap lakukan konfirmasi pada sistem OSS dan regulasi sektoral yang berlaku.