Detail KBLI 2025
Direktorat Pengelolaan Bisnis - Universitas Padjadjaran
Direktorat Pengelolaan Bisnis - Universitas Padjadjaran
DETAIL KBLI
KBLI 202508919
KBLI 202008919
Pertambangan Mineral, Bahan Kimia, dan Bahan Pupuk Lainnya
Kode & Judul KBLI 2025
08919 - Pertambangan Mineral, Bahan Kimia, dan Bahan Pupuk Lainnya
Kode & Judul KBLI 2020
08919 - Pertambangan Mineral, Bahan Kimia Dan Bahan Pupuk Lainnya
Jenis Perubahan
-
Informasi Resmi OSS RBA / Ketentuan Khusus
Surat pernyataan BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, untuk mematuhi tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha Penambangan
Uraian
Uraian KBLI 2025
Kelompok ini mencakup kegiatan pertambangan mineral bahan kimia dan bahan pupuk lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 08911 s.d. 08915, misalnya pertambangan barium sulfat alam dan karbonat (barite dan witherit), borat alam, magnesium sulfat alam (kiserit), pertambangan pigmen alami/earth colour, fluorspar, bentonit, dolomit, magnesit, pirofilit, tawas, diatomea, dan mineral lain yang utamanya sebagai bahan kimia; serta pertambangan guano (bahan pupuk dari kotoran burung atau kelelawar), termasuk kegiatan pembersihan, pemisahan, dan sortasi mineral tersebut.
Uraian KBLI 2020 / OSS RBA
Kelompok ini mencakup usaha pertambangan mineral bahan kimia dan bahan pupuk lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 08911 s.d. 08915. Misalnya pertambangan barium sulfat alam dan karbonat (barite dan witherit), borat alam, magnesium sulfat alam (kiserit), pertambangan earth coulor, flour, bentonite, dolomit, magnesit, phiroplit, tawas, diatomea, dan mineral lain yang utamanya sebagai bahan kimia dan pertambangan guano (bahan pupuk dari kotoran burung atau kelelawar). Termasuk disini kegiatan pembersihan, pemisahan dan sortasi.
Ruang Lingkup
Ketentuan #1
Skala
Usaha Mikro
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi
Jangka Waktu
14
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut. | Gubernur |
| 2 | Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha | - |
| 2 | Laporan lengkap eksplorasi | - |
| 3 | Laporan studi kelayakan dan persetujuannya. | - |
| 4 | Laporan studi kelayakan dan persetujuannya. | - |
| 5 | Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | - |
| 6 | Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | - |
| 7 | Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | - |
| 8 | Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang | - |
| 9 | Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik | - |
| 10 | Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana perusahaan terdaftar. | - |
| 11 | Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan | - |
| 12 | Titik koordinat WIUP | - |
| 13 | Titik koordinat WIUP | - |
| 14 | Luas Wilayah Pertambangan | - |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara | - |
| 2 | Pajak Daerah | - |
| 3 | Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya | - |
| 4 | Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Kecil
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi
Jangka Waktu
14
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut. | Gubernur |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha | - |
| 2 | Laporan lengkap eksplorasi | - |
| 3 | Laporan studi kelayakan dan persetujuannya. | - |
| 4 | Laporan studi kelayakan dan persetujuannya. | - |
| 5 | Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | - |
| 6 | Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | - |
| 7 | Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | - |
| 8 | Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang | - |
| 9 | Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik | - |
| 10 | Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana perusahaan terdaftar. | - |
| 11 | Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan | - |
| 12 | Titik koordinat WIUP | - |
| 13 | Titik koordinat WIUP | - |
| 14 | Luas Wilayah Pertambangan | - |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara | - |
| 2 | Pajak Daerah | - |
| 3 | Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya | - |
| 4 | Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Menengah
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi
Jangka Waktu
14
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut. | Gubernur |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha | - |
| 2 | Laporan lengkap eksplorasi | - |
| 3 | Laporan studi kelayakan dan persetujuannya. | - |
| 4 | Laporan studi kelayakan dan persetujuannya. | - |
| 5 | Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | - |
| 6 | Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | - |
| 7 | Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | - |
| 8 | Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang | - |
| 9 | Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik | - |
| 10 | Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana perusahaan terdaftar. | - |
| 11 | Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan | - |
| 12 | Titik koordinat WIUP | - |
| 13 | Titik koordinat WIUP | - |
| 14 | Luas Wilayah Pertambangan | - |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara | - |
| 2 | Pajak Daerah | - |
| 3 | Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya | - |
| 4 | Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Besar
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi
Jangka Waktu
14
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | PMA | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut. | Gubernur |
| 3 | Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha | - |
| 2 | Laporan lengkap eksplorasi | - |
| 3 | Laporan studi kelayakan dan persetujuannya. | - |
| 4 | Laporan studi kelayakan dan persetujuannya. | - |
| 5 | Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | - |
| 6 | Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | - |
| 7 | Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | - |
| 8 | Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang | - |
| 9 | Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik | - |
| 10 | Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana perusahaan terdaftar. | - |
| 11 | Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan | - |
| 12 | Titik koordinat WIUP | - |
| 13 | Titik koordinat WIUP | - |
| 14 | Luas Wilayah Pertambangan | - |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara | - |
| 2 | Pajak Daerah | - |
| 3 | Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya | - |
| 4 | Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Mikro
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Izin Usaha Pertambangan Baru
Jangka Waktu
14
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut. | Gubernur |
| 2 | Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Salinan surat persetujuan penetapan WIUP | - |
| 2 | Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi | - |
| 3 | Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha | - |
| 4 | Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar riwayat hidup dan pengalaman | - |
| 5 | Titik koordinat WIUP | - |
| 6 | Luas Wilayah Pertambangan | - |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara | - |
| 2 | Pajak Daerah | - |
| 3 | Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya | - |
| 4 | Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Kecil
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Izin Usaha Pertambangan Baru
Jangka Waktu
14
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut. | Gubernur |
| 2 | Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Salinan surat persetujuan penetapan WIUP | - |
| 2 | Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi | - |
| 3 | Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha | - |
| 4 | Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar riwayat hidup dan pengalaman | - |
| 5 | Titik koordinat WIUP | - |
| 6 | Luas Wilayah Pertambangan | - |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara | - |
| 2 | Pajak Daerah | - |
| 3 | Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya | - |
| 4 | Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Menengah
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Izin Usaha Pertambangan Baru
Jangka Waktu
14
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut. | Gubernur |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Salinan surat persetujuan penetapan WIUP | - |
| 2 | Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi | - |
| 3 | Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha | - |
| 4 | Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar riwayat hidup dan pengalaman | - |
| 5 | Titik koordinat WIUP | - |
| 6 | Luas Wilayah Pertambangan | - |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara | - |
| 2 | Pajak Daerah | - |
| 3 | Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya | - |
| 4 | Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Besar
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Izin Usaha Pertambangan Baru
Jangka Waktu
14
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | PMA | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut. | Gubernur |
| 3 | Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Salinan surat persetujuan penetapan WIUP | - |
| 2 | Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi | - |
| 3 | Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha | - |
| 4 | Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar riwayat hidup dan pengalaman | - |
| 5 | Titik koordinat WIUP | - |
| 6 | Luas Wilayah Pertambangan | - |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara | - |
| 2 | Pajak Daerah | - |
| 3 | Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya | - |
| 4 | Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Mikro
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Izin Usaha Pertambangan Baru
Jangka Waktu
14
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut. | Gubernur |
| 2 | Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Salinan surat persetujuan penetapan WIUP | - |
| 2 | Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi | - |
| 3 | Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha | - |
| 4 | Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar riwayat hidup dan pengalaman | - |
| 5 | Titik koordinat WIUP | - |
| 6 | Luas Wilayah Pertambangan | - |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara | - |
| 2 | Pajak Daerah | - |
| 3 | Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya | - |
| 4 | Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Kecil
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Izin Usaha Pertambangan Baru
Jangka Waktu
14
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut. | Gubernur |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Salinan surat persetujuan penetapan WIUP | - |
| 2 | Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi | - |
| 3 | Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha | - |
| 4 | Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar riwayat hidup dan pengalaman | - |
| 5 | Titik koordinat WIUP | - |
| 6 | Luas Wilayah Pertambangan | - |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara | - |
| 2 | Pajak Daerah | - |
| 3 | Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya | - |
| 4 | Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Menengah
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Izin Usaha Pertambangan Baru
Jangka Waktu
14
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut. | Gubernur |
| 2 | Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Salinan surat persetujuan penetapan WIUP | - |
| 2 | Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi | - |
| 3 | Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha | - |
| 4 | Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar riwayat hidup dan pengalaman | - |
| 5 | Titik koordinat WIUP | - |
| 6 | Luas Wilayah Pertambangan | - |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara | - |
| 2 | Pajak Daerah | - |
| 3 | Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya | - |
| 4 | Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Besar
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Izin Usaha Pertambangan Baru
Jangka Waktu
14
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut. | Gubernur |
| 3 | PMA | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Salinan surat persetujuan penetapan WIUP | - |
| 2 | Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi | - |
| 3 | Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha | - |
| 4 | Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar riwayat hidup dan pengalaman | - |
| 5 | Titik koordinat WIUP | - |
| 6 | Luas Wilayah Pertambangan | - |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara | - |
| 2 | Pajak Daerah | - |
| 3 | Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya | - |
| 4 | Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Mikro
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Izin Pertambangan Rakyat
Jangka Waktu
14
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Gubernur |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Surat Permohonan | - |
| 2 | Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) | - |
| 3 | Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk orang perseorangan atau salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) seluruh pengurus beserta susunan pengurus untuk koperasi | - |
| 4 | Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus koperasi atau orang perseorangan pemohon beserta seluruh pekerjanya merupakan penduduk setempat | - |
| 5 | Surat pernyataan yang menyatakan:<br> <ol type='a'> <li>Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup serta keselamatan pertambangan. (untuk badan usaha Perseorangan), atau;</li> <li>Kesanggupan pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan (untuk badan usaha Koperasi)</li> </ol> | - |
| 6 | Luas Wilayah Pertambangan | - |
| 7 | Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan | - |
| 8 | Titik koordinat IPR | - |
| 9 | Titik koordinat IPR | - |
| 10 | Dokumen tambahan berupa persetujuan / rekomendasi dari Instansi yang berwenang dalam hal lokasi IPR berada wilayah sungai/kawasan hutan. | - |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Kewajiban Pengusahaan & Pelaporan secara sederhana | - |
| 2 | Membayar IPERA | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Kecil
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Izin Pertambangan Rakyat
Jangka Waktu
14
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Gubernur |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Surat Permohonan | - |
| 2 | Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) | - |
| 3 | Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk orang perseorangan atau salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) seluruh pengurus beserta susunan pengurus untuk koperasi | - |
| 4 | Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus koperasi atau orang perseorangan pemohon beserta seluruh pekerjanya merupakan penduduk setempat | - |
| 5 | Luas Wilayah Pertambangan | - |
| 6 | Surat pernyataan yang menyatakan:<br> <ol type='a'> <li>Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup serta keselamatan pertambangan. (untuk badan usaha Perseorangan), atau;</li> <li>Kesanggupan pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan (untuk badan usaha Koperasi)</li> </ol> | - |
| 7 | Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan | - |
| 8 | Titik koordinat IPR | - |
| 9 | Titik koordinat IPR | - |
| 10 | Dokumen tambahan berupa persetujuan / rekomendasi dari Instansi yang berwenang dalam hal lokasi IPR berada wilayah sungai/kawasan hutan. | - |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Kewajiban Pengusahaan & Pelaporan secara sederhana | - |
| 2 | Membayar IPERA | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Menengah
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
-
Jangka Waktu
14
Ketentuan #1
Skala
Usaha Besar
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Izin Pertambangan Rakyat
Jangka Waktu
14
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Gubernur |
| 2 | PMA | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Surat Permohonan | - |
| 2 | Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) | - |
| 3 | Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk orang perseorangan atau salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) seluruh pengurus beserta susunan pengurus untuk koperasi | - |
| 4 | Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus koperasi atau orang perseorangan pemohon beserta seluruh pekerjanya merupakan penduduk setempat | - |
| 5 | Luas Wilayah Pertambangan | - |
| 6 | Surat pernyataan yang menyatakan:<br> <ol type='a'> <li>Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup serta keselamatan pertambangan. (untuk badan usaha Perseorangan), atau;</li> <li>Kesanggupan pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan (untuk badan usaha Koperasi)</li> </ol> | - |
| 7 | Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan | - |
| 8 | Titik koordinat IPR | - |
| 9 | Titik koordinat IPR | - |
| 10 | Dokumen tambahan berupa persetujuan / rekomendasi dari Instansi yang berwenang dalam hal lokasi IPR berada wilayah sungai/kawasan hutan. | - |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Kewajiban Pengusahaan & Pelaporan secara sederhana | - |
| 2 | Membayar IPERA | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Mikro
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi
Jangka Waktu
14
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut. | Gubernur |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha | - |
| 2 | Laporan lengkap eksplorasi | - |
| 3 | Laporan studi kelayakan dan persetujuannya. | - |
| 4 | Laporan studi kelayakan dan persetujuannya. | - |
| 5 | Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | - |
| 6 | Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | - |
| 7 | Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | - |
| 8 | Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang | - |
| 9 | Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik | - |
| 10 | Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana perusahaan terdaftar. | - |
| 11 | Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan | - |
| 12 | Titik koordinat WIUP | - |
| 13 | Titik koordinat WIUP | - |
| 14 | Luas Wilayah Pertambangan | - |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara | - |
| 2 | Pajak Daerah | - |
| 3 | Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya | - |
| 4 | Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Kecil
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi
Jangka Waktu
14
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut. | Gubernur |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha | - |
| 2 | Laporan lengkap eksplorasi | - |
| 3 | Laporan studi kelayakan dan persetujuannya. | - |
| 4 | Laporan studi kelayakan dan persetujuannya. | - |
| 5 | Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | - |
| 6 | Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | - |
| 7 | Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | - |
| 8 | Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang | - |
| 9 | Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik | - |
| 10 | Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana perusahaan terdaftar. | - |
| 11 | Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan | - |
| 12 | Titik koordinat WIUP | - |
| 13 | Titik koordinat WIUP | - |
| 14 | Luas Wilayah Pertambangan | - |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara | - |
| 2 | Pajak Daerah | - |
| 3 | Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya | - |
| 4 | Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Menengah
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi
Jangka Waktu
14
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut. | Gubernur |
| 2 | Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha | - |
| 2 | Laporan lengkap eksplorasi | - |
| 3 | Laporan studi kelayakan dan persetujuannya. | - |
| 4 | Laporan studi kelayakan dan persetujuannya. | - |
| 5 | Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | - |
| 6 | Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | - |
| 7 | Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | - |
| 8 | Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang | - |
| 9 | Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik | - |
| 10 | Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana perusahaan terdaftar. | - |
| 11 | Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan | - |
| 12 | Titik koordinat WIUP | - |
| 13 | Titik koordinat WIUP | - |
| 14 | Luas Wilayah Pertambangan | - |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara | - |
| 2 | Pajak Daerah | - |
| 3 | Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya | - |
| 4 | Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Besar
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi
Jangka Waktu
14
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | PMA | Menteri/Kepala Badan |
| 3 | Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut. | Gubernur |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha | - |
| 2 | Laporan lengkap eksplorasi | - |
| 3 | Laporan studi kelayakan dan persetujuannya. | - |
| 4 | Laporan studi kelayakan dan persetujuannya. | - |
| 5 | Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | - |
| 6 | Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | - |
| 7 | Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | - |
| 8 | Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang | - |
| 9 | Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik | - |
| 10 | Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana perusahaan terdaftar. | - |
| 11 | Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan | - |
| 12 | Titik koordinat WIUP | - |
| 13 | Titik koordinat WIUP | - |
| 14 | Luas Wilayah Pertambangan | - |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara | - |
| 2 | Pajak Daerah | - |
| 3 | Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya | - |
| 4 | Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Mikro
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Izin Usaha Pertambangan Baru
Jangka Waktu
14
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut. | Gubernur |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Salinan surat persetujuan penetapan WIUP | - |
| 2 | Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi | - |
| 3 | Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha | - |
| 4 | Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar riwayat hidup dan pengalaman | - |
| 5 | Titik koordinat WIUP | - |
| 6 | Luas Wilayah Pertambangan | - |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara | - |
| 2 | Pajak Daerah | - |
| 3 | Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya | - |
| 4 | Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Kecil
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Izin Usaha Pertambangan Baru
Jangka Waktu
14
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut. | Gubernur |
| 2 | Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Salinan surat persetujuan penetapan WIUP | - |
| 2 | Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi | - |
| 3 | Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha | - |
| 4 | Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar riwayat hidup dan pengalaman | - |
| 5 | Titik koordinat WIUP | - |
| 6 | Luas Wilayah Pertambangan | - |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara | - |
| 2 | Pajak Daerah | - |
| 3 | Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya | - |
| 4 | Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Menengah
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Izin Usaha Pertambangan Baru
Jangka Waktu
14
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut. | Gubernur |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Salinan surat persetujuan penetapan WIUP | - |
| 2 | Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi | - |
| 3 | Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha | - |
| 4 | Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar riwayat hidup dan pengalaman | - |
| 5 | Titik koordinat WIUP | - |
| 6 | Luas Wilayah Pertambangan | - |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara | - |
| 2 | Pajak Daerah | - |
| 3 | Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya | - |
| 4 | Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Besar
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Izin Usaha Pertambangan Baru
Jangka Waktu
14
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | PMA | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut. | Gubernur |
| 3 | Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Salinan surat persetujuan penetapan WIUP | - |
| 2 | Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi | - |
| 3 | Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha | - |
| 4 | Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar riwayat hidup dan pengalaman | - |
| 5 | Titik koordinat WIUP | - |
| 6 | Luas Wilayah Pertambangan | - |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara | - |
| 2 | Pajak Daerah | - |
| 3 | Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya | - |
| 4 | Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Mikro
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi
Jangka Waktu
14
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut. | Gubernur |
| 2 | Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Salinan SK IUP (IUP Operasi Produksi) | - |
| 2 | Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha | - |
| 3 | Peta usulan WIUP/WIUPK perpanjangan tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional | - |
| 4 | Laporan akhir tahap kegiatan operasi produksi | - |
| 5 | Luas Wilayah Pertambangan | - |
| 6 | Rencana Kerja selama masa perpanjangan | - |
| 7 | Neraca sumber daya dan cadangan | - |
| 8 | Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi | - |
| 9 | Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah bagi IUP komoditas mineral non logam dan batuan berupa bukti setor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, selama 3 (tiga) tahun terakhir | - |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara | - |
| 2 | Pajak Daerah | - |
| 3 | Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya | - |
| 4 | Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Kecil
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi
Jangka Waktu
14
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut. | Gubernur |
| 2 | Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Salinan SK IUP (IUP Operasi Produksi) | - |
| 2 | Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha | - |
| 3 | Peta usulan WIUP/WIUPK perpanjangan tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional | - |
| 4 | Luas Wilayah Pertambangan | - |
| 5 | Laporan akhir tahap kegiatan operasi produksi | - |
| 6 | Rencana Kerja selama masa perpanjangan | - |
| 7 | Neraca sumber daya dan cadangan | - |
| 8 | Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi | - |
| 9 | Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah bagi IUP komoditas mineral non logam dan batuan berupa bukti setor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, selama 3 (tiga) tahun terakhir | - |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara | - |
| 2 | Pajak Daerah | - |
| 3 | Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya | - |
| 4 | Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Menengah
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi
Jangka Waktu
14
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut. | Gubernur |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Salinan SK IUP (IUP Operasi Produksi) | - |
| 2 | Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha | - |
| 3 | Peta usulan WIUP/WIUPK perpanjangan tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional | - |
| 4 | Luas Wilayah Pertambangan | - |
| 5 | Laporan akhir tahap kegiatan operasi produksi | - |
| 6 | Rencana Kerja selama masa perpanjangan | - |
| 7 | Neraca sumber daya dan cadangan | - |
| 8 | Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi | - |
| 9 | Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah bagi IUP komoditas mineral non logam dan batuan berupa bukti setor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, selama 3 (tiga) tahun terakhir | - |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara | - |
| 2 | Pajak Daerah | - |
| 3 | Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya | - |
| 4 | Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Besar
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi
Jangka Waktu
14
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | PMA | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut | Menteri/Kepala Badan |
| 3 | Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut. | Gubernur |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Salinan SK IUP (IUP Operasi Produksi) | - |
| 2 | Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha | - |
| 3 | Peta usulan WIUP/WIUPK perpanjangan tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional | - |
| 4 | Laporan akhir tahap kegiatan operasi produksi | - |
| 5 | Luas Wilayah Pertambangan | - |
| 6 | Rencana Kerja selama masa perpanjangan | - |
| 7 | Neraca sumber daya dan cadangan | - |
| 8 | Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi | - |
| 9 | Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah bagi IUP komoditas mineral non logam dan batuan berupa bukti setor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, selama 3 (tiga) tahun terakhir | - |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara | - |
| 2 | Pajak Daerah | - |
| 3 | Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya | - |
| 4 | Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Mikro
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi
Jangka Waktu
14
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut. | Gubernur |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Salinan SK IUP (IUP Operasi Produksi) | - |
| 2 | Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha | - |
| 3 | Peta usulan WIUP/WIUPK perpanjangan tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional | - |
| 4 | Luas Wilayah Pertambangan | - |
| 5 | Laporan akhir tahap kegiatan operasi produksi | - |
| 6 | Rencana Kerja selama masa perpanjangan | - |
| 7 | Neraca sumber daya dan cadangan | - |
| 8 | Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi | - |
| 9 | Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah bagi IUP komoditas mineral non logam dan batuan berupa bukti setor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, selama 3 (tiga) tahun terakhir | - |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara | - |
| 2 | Pajak Daerah | - |
| 3 | Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya | - |
| 4 | Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Kecil
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi
Jangka Waktu
14
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut. | Gubernur |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Salinan SK IUP (IUP Operasi Produksi) | - |
| 2 | Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha | - |
| 3 | Peta usulan WIUP/WIUPK perpanjangan tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional | - |
| 4 | Laporan akhir tahap kegiatan operasi produksi | - |
| 5 | Luas Wilayah Pertambangan | - |
| 6 | Rencana Kerja selama masa perpanjangan | - |
| 7 | Neraca sumber daya dan cadangan | - |
| 8 | Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi | - |
| 9 | Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah bagi IUP komoditas mineral non logam dan batuan berupa bukti setor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, selama 3 (tiga) tahun terakhir | - |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara | - |
| 2 | Pajak Daerah | - |
| 3 | Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya | - |
| 4 | Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Menengah
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi
Jangka Waktu
14
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut. | Gubernur |
| 2 | Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Salinan SK IUP (IUP Operasi Produksi) | - |
| 2 | Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha | - |
| 3 | Peta usulan WIUP/WIUPK perpanjangan tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional | - |
| 4 | Laporan akhir tahap kegiatan operasi produksi | - |
| 5 | Luas Wilayah Pertambangan | - |
| 6 | Rencana Kerja selama masa perpanjangan | - |
| 7 | Neraca sumber daya dan cadangan | - |
| 8 | Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi | - |
| 9 | Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah bagi IUP komoditas mineral non logam dan batuan berupa bukti setor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, selama 3 (tiga) tahun terakhir | - |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara | - |
| 2 | Pajak Daerah | - |
| 3 | Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya | - |
| 4 | Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Besar
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi
Jangka Waktu
14
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | PMA | Menteri/Kepala Badan |
| 3 | Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut. | Gubernur |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Salinan SK IUP (IUP Operasi Produksi) | - |
| 2 | Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha | - |
| 3 | Peta usulan WIUP/WIUPK perpanjangan tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional | - |
| 4 | Laporan akhir tahap kegiatan operasi produksi | - |
| 5 | Luas Wilayah Pertambangan | - |
| 6 | Rencana Kerja selama masa perpanjangan | - |
| 7 | Neraca sumber daya dan cadangan | - |
| 8 | Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi | - |
| 9 | Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah bagi IUP komoditas mineral non logam dan batuan berupa bukti setor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, selama 3 (tiga) tahun terakhir | - |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara | - |
| 2 | Pajak Daerah | - |
| 3 | Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya | - |
| 4 | Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Mikro
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Izin Pertambangan Rakyat
Jangka Waktu
14
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Gubernur |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Surat Permohonan | - |
| 2 | Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) | - |
| 3 | Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk orang perseorangan atau salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) seluruh pengurus beserta susunan pengurus untuk koperasi | - |
| 4 | Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus koperasi atau orang perseorangan pemohon beserta seluruh pekerjanya merupakan penduduk setempat | - |
| 5 | Surat pernyataan yang menyatakan:<br> <ol type='a'> <li>Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup serta keselamatan pertambangan. (untuk badan usaha Perseorangan), atau;</li> <li>Kesanggupan pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan (untuk badan usaha Koperasi)</li> </ol> | - |
| 6 | Luas Wilayah Pertambangan | - |
| 7 | Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan | - |
| 8 | Titik koordinat IPR | - |
| 9 | Titik koordinat IPR | - |
| 10 | Dokumen tambahan berupa persetujuan / rekomendasi dari Instansi yang berwenang dalam hal lokasi IPR berada wilayah sungai/kawasan hutan. | - |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Kewajiban Pengusahaan & Pelaporan secara sederhana | - |
| 2 | Membayar IPERA | - |
| 3 | <p>Pemegang IPR:</p> <ol> <li>Melakukan kegiatan Penambangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;</li> <li>Menyusun rencana Penambangan berdasarkan dokumen pengelolaan WPR yang disusun oleh Menteri, yang meliputi: metode penambangan, peralatan dan perlengkapan yang digunakan, jadwal kerja, kebutuhan personil, dan biaya atau permodalan; </li> <li>Mematuhi persyaratan teknis pertambangan, antara lain: <ol style="list-style-type: lower-alpha;"> <li>Tidak menggunakan bahan peledak;</li> <li>Tidak menggunakan bahan berbahaya beracun yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>Tidak melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah bagi orang perseorangan; dan</li> <li>Menerapkan kaidah teknis pertambangan yang baik khususnya pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan</li> </ol> </li> </ol> | - |
| 4 | <p>Pemegang IPR:</p> <ol> <li>Melakukan kegiatan Penambangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;</li> <li>Menyusun rencana Penambangan berdasarkan dokumen pengelolaan WPR yang disusun oleh Menteri, yang meliputi: metode penambangan, peralatan dan perlengkapan yang digunakan, jadwal kerja, kebutuhan personil, dan biaya atau permodalan; </li> <li>Mematuhi persyaratan teknis pertambangan, antara lain: <ol style="list-style-type: lower-alpha;"> <li>Tidak menggunakan bahan peledak;</li> <li>Tidak menggunakan bahan berbahaya beracun yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>Tidak melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah bagi orang perseorangan; dan</li> <li>Menerapkan kaidah teknis pertambangan yang baik khususnya pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan</li> </ol> </li> </ol> | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Kecil
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Izin Pertambangan Rakyat
Jangka Waktu
14
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Gubernur |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Surat Permohonan | - |
| 2 | Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) | - |
| 3 | Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk orang perseorangan atau salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) seluruh pengurus beserta susunan pengurus untuk koperasi | - |
| 4 | Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus koperasi atau orang perseorangan pemohon beserta seluruh pekerjanya merupakan penduduk setempat | - |
| 5 | Luas Wilayah Pertambangan | - |
| 6 | Surat pernyataan yang menyatakan:<br> <ol type='a'> <li>Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup serta keselamatan pertambangan. (untuk badan usaha Perseorangan), atau;</li> <li>Kesanggupan pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan (untuk badan usaha Koperasi)</li> </ol> | - |
| 7 | Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan | - |
| 8 | Titik koordinat IPR | - |
| 9 | Titik koordinat IPR | - |
| 10 | Dokumen tambahan berupa persetujuan / rekomendasi dari Instansi yang berwenang dalam hal lokasi IPR berada wilayah sungai/kawasan hutan. | - |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Kewajiban Pengusahaan & Pelaporan secara sederhana | - |
| 2 | Membayar IPERA | - |
| 3 | <p>Pemegang IPR:</p> <ol> <li>Melakukan kegiatan Penambangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;</li> <li>Menyusun rencana Penambangan berdasarkan dokumen pengelolaan WPR yang disusun oleh Menteri, yang meliputi: metode penambangan, peralatan dan perlengkapan yang digunakan, jadwal kerja, kebutuhan personil, dan biaya atau permodalan; </li> <li>Mematuhi persyaratan teknis pertambangan, antara lain: <ol style="list-style-type: lower-alpha;"> <li>Tidak menggunakan bahan peledak;</li> <li>Tidak menggunakan bahan berbahaya beracun yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>Tidak melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah bagi orang perseorangan; dan</li> <li>Menerapkan kaidah teknis pertambangan yang baik khususnya pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan</li> </ol> </li> </ol> | - |
| 4 | <p>Pemegang IPR:</p> <ol> <li>Melakukan kegiatan Penambangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;</li> <li>Menyusun rencana Penambangan berdasarkan dokumen pengelolaan WPR yang disusun oleh Menteri, yang meliputi: metode penambangan, peralatan dan perlengkapan yang digunakan, jadwal kerja, kebutuhan personil, dan biaya atau permodalan; </li> <li>Mematuhi persyaratan teknis pertambangan, antara lain: <ol style="list-style-type: lower-alpha;"> <li>Tidak menggunakan bahan peledak;</li> <li>Tidak menggunakan bahan berbahaya beracun yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>Tidak melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah bagi orang perseorangan; dan</li> <li>Menerapkan kaidah teknis pertambangan yang baik khususnya pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan</li> </ol> </li> </ol> | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Menengah
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Izin Pertambangan Rakyat
Jangka Waktu
14
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Gubernur |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Surat Permohonan | - |
| 2 | Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) | - |
| 3 | Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk orang perseorangan atau salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) seluruh pengurus beserta susunan pengurus untuk koperasi | - |
| 4 | Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus koperasi atau orang perseorangan pemohon beserta seluruh pekerjanya merupakan penduduk setempat | - |
| 5 | Surat pernyataan yang menyatakan:<br> <ol type='a'> <li>Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup serta keselamatan pertambangan. (untuk badan usaha Perseorangan), atau;</li> <li>Kesanggupan pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan (untuk badan usaha Koperasi)</li> </ol> | - |
| 6 | Luas Wilayah Pertambangan | - |
| 7 | Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan | - |
| 8 | Titik koordinat IPR | - |
| 9 | Titik koordinat IPR | - |
| 10 | Dokumen tambahan berupa persetujuan / rekomendasi dari Instansi yang berwenang dalam hal lokasi IPR berada wilayah sungai/kawasan hutan. | - |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Kewajiban Pengusahaan & Pelaporan secara sederhana | - |
| 2 | Membayar IPERA | - |
| 3 | <p>Pemegang IPR:</p> <ol> <li>Melakukan kegiatan Penambangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;</li> <li>Menyusun rencana Penambangan berdasarkan dokumen pengelolaan WPR yang disusun oleh Menteri, yang meliputi: metode penambangan, peralatan dan perlengkapan yang digunakan, jadwal kerja, kebutuhan personil, dan biaya atau permodalan; </li> <li>Mematuhi persyaratan teknis pertambangan, antara lain: <ol style="list-style-type: lower-alpha;"> <li>Tidak menggunakan bahan peledak;</li> <li>Tidak menggunakan bahan berbahaya beracun yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>Tidak melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah bagi orang perseorangan; dan</li> <li>Menerapkan kaidah teknis pertambangan yang baik khususnya pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan</li> </ol> </li> </ol> | - |
| 4 | <p>Pemegang IPR:</p> <ol> <li>Melakukan kegiatan Penambangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;</li> <li>Menyusun rencana Penambangan berdasarkan dokumen pengelolaan WPR yang disusun oleh Menteri, yang meliputi: metode penambangan, peralatan dan perlengkapan yang digunakan, jadwal kerja, kebutuhan personil, dan biaya atau permodalan; </li> <li>Mematuhi persyaratan teknis pertambangan, antara lain: <ol style="list-style-type: lower-alpha;"> <li>Tidak menggunakan bahan peledak;</li> <li>Tidak menggunakan bahan berbahaya beracun yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>Tidak melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah bagi orang perseorangan; dan</li> <li>Menerapkan kaidah teknis pertambangan yang baik khususnya pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan</li> </ol> </li> </ol> | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Besar
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Izin Pertambangan Rakyat
Jangka Waktu
14
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Gubernur |
| 2 | PMA | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Surat Permohonan | - |
| 2 | Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) | - |
| 3 | Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk orang perseorangan atau salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) seluruh pengurus beserta susunan pengurus untuk koperasi | - |
| 4 | Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus koperasi atau orang perseorangan pemohon beserta seluruh pekerjanya merupakan penduduk setempat | - |
| 5 | Luas Wilayah Pertambangan | - |
| 6 | Surat pernyataan yang menyatakan:<br> <ol type='a'> <li>Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup serta keselamatan pertambangan. (untuk badan usaha Perseorangan), atau;</li> <li>Kesanggupan pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan (untuk badan usaha Koperasi)</li> </ol> | - |
| 7 | Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan | - |
| 8 | Titik koordinat IPR | - |
| 9 | Titik koordinat IPR | - |
| 10 | Dokumen tambahan berupa persetujuan / rekomendasi dari Instansi yang berwenang dalam hal lokasi IPR berada wilayah sungai/kawasan hutan. | - |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Kewajiban Pengusahaan & Pelaporan secara sederhana | - |
| 2 | Membayar IPERA | - |
| 3 | <p>Pemegang IPR:</p> <ol> <li>Melakukan kegiatan Penambangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;</li> <li>Menyusun rencana Penambangan berdasarkan dokumen pengelolaan WPR yang disusun oleh Menteri, yang meliputi: metode penambangan, peralatan dan perlengkapan yang digunakan, jadwal kerja, kebutuhan personil, dan biaya atau permodalan; </li> <li>Mematuhi persyaratan teknis pertambangan, antara lain: <ol style="list-style-type: lower-alpha;"> <li>Tidak menggunakan bahan peledak;</li> <li>Tidak menggunakan bahan berbahaya beracun yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>Tidak melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah bagi orang perseorangan; dan</li> <li>Menerapkan kaidah teknis pertambangan yang baik khususnya pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan</li> </ol> </li> </ol> | - |
| 4 | <p>Pemegang IPR:</p> <ol> <li>Melakukan kegiatan Penambangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;</li> <li>Menyusun rencana Penambangan berdasarkan dokumen pengelolaan WPR yang disusun oleh Menteri, yang meliputi: metode penambangan, peralatan dan perlengkapan yang digunakan, jadwal kerja, kebutuhan personil, dan biaya atau permodalan; </li> <li>Mematuhi persyaratan teknis pertambangan, antara lain: <ol style="list-style-type: lower-alpha;"> <li>Tidak menggunakan bahan peledak;</li> <li>Tidak menggunakan bahan berbahaya beracun yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>Tidak melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah bagi orang perseorangan; dan</li> <li>Menerapkan kaidah teknis pertambangan yang baik khususnya pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan</li> </ol> </li> </ol> | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Mikro
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi
Jangka Waktu
14
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut. | Gubernur |
| 2 | Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Salinan SK IUP (IUP Operasi Produksi) | - |
| 2 | Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha | - |
| 3 | Peta usulan WIUP/WIUPK perpanjangan tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional | - |
| 4 | Laporan akhir tahap kegiatan operasi produksi | - |
| 5 | Luas Wilayah Pertambangan | - |
| 6 | Rencana Kerja selama masa perpanjangan | - |
| 7 | Neraca sumber daya dan cadangan | - |
| 8 | Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi | - |
| 9 | Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah bagi IUP komoditas mineral non logam dan batuan berupa bukti setor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, selama 3 (tiga) tahun terakhir | - |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara | - |
| 2 | Pajak Daerah | - |
| 3 | Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya | - |
| 4 | Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Kecil
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi
Jangka Waktu
14
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut. | Gubernur |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Salinan SK IUP (IUP Operasi Produksi) | - |
| 2 | Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha | - |
| 3 | Peta usulan WIUP/WIUPK perpanjangan tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional | - |
| 4 | Luas Wilayah Pertambangan | - |
| 5 | Laporan akhir tahap kegiatan operasi produksi | - |
| 6 | Rencana Kerja selama masa perpanjangan | - |
| 7 | Neraca sumber daya dan cadangan | - |
| 8 | Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi | - |
| 9 | Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah bagi IUP komoditas mineral non logam dan batuan berupa bukti setor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, selama 3 (tiga) tahun terakhir | - |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara | - |
| 2 | Pajak Daerah | - |
| 3 | Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya | - |
| 4 | Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Menengah
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi
Jangka Waktu
14
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut. | Gubernur |
| 2 | Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Salinan SK IUP (IUP Operasi Produksi) | - |
| 2 | Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha | - |
| 3 | Peta usulan WIUP/WIUPK perpanjangan tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional | - |
| 4 | Laporan akhir tahap kegiatan operasi produksi | - |
| 5 | Luas Wilayah Pertambangan | - |
| 6 | Rencana Kerja selama masa perpanjangan | - |
| 7 | Neraca sumber daya dan cadangan | - |
| 8 | Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi | - |
| 9 | Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah bagi IUP komoditas mineral non logam dan batuan berupa bukti setor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, selama 3 (tiga) tahun terakhir | - |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara | - |
| 2 | Pajak Daerah | - |
| 3 | Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya | - |
| 4 | Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Besar
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi
Jangka Waktu
14
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut. | Gubernur |
| 3 | PMA | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Salinan SK IUP (IUP Operasi Produksi) | - |
| 2 | Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha | - |
| 3 | Peta usulan WIUP/WIUPK perpanjangan tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional | - |
| 4 | Luas Wilayah Pertambangan | - |
| 5 | Laporan akhir tahap kegiatan operasi produksi | - |
| 6 | Rencana Kerja selama masa perpanjangan | - |
| 7 | Neraca sumber daya dan cadangan | - |
| 8 | Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi | - |
| 9 | Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah bagi IUP komoditas mineral non logam dan batuan berupa bukti setor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, selama 3 (tiga) tahun terakhir | - |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara | - |
| 2 | Pajak Daerah | - |
| 3 | Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya | - |
| 4 | Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Mikro
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi
Jangka Waktu
14
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut. | Gubernur |
| 2 | Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha | - |
| 2 | Laporan lengkap eksplorasi | - |
| 3 | Laporan studi kelayakan dan persetujuannya. | - |
| 4 | Laporan studi kelayakan dan persetujuannya. | - |
| 5 | Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | - |
| 6 | Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | - |
| 7 | Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | - |
| 8 | Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang | - |
| 9 | Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik | - |
| 10 | Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana perusahaan terdaftar. | - |
| 11 | Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan | - |
| 12 | Titik koordinat WIUP | - |
| 13 | Titik koordinat WIUP | - |
| 14 | Luas Wilayah Pertambangan | - |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara | - |
| 2 | Pajak Daerah | - |
| 3 | Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya | - |
| 4 | Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Kecil
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi
Jangka Waktu
14
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut. | Gubernur |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha | - |
| 2 | Laporan lengkap eksplorasi | - |
| 3 | Laporan studi kelayakan dan persetujuannya. | - |
| 4 | Laporan studi kelayakan dan persetujuannya. | - |
| 5 | Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | - |
| 6 | Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | - |
| 7 | Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | - |
| 8 | Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang | - |
| 9 | Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik | - |
| 10 | Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana perusahaan terdaftar. | - |
| 11 | Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan | - |
| 12 | Titik koordinat WIUP | - |
| 13 | Titik koordinat WIUP | - |
| 14 | Luas Wilayah Pertambangan | - |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara | - |
| 2 | Pajak Daerah | - |
| 3 | Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya | - |
| 4 | Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Menengah
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi
Jangka Waktu
14
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut. | Gubernur |
| 2 | Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha | - |
| 2 | Laporan lengkap eksplorasi | - |
| 3 | Laporan studi kelayakan dan persetujuannya. | - |
| 4 | Laporan studi kelayakan dan persetujuannya. | - |
| 5 | Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | - |
| 6 | Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | - |
| 7 | Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | - |
| 8 | Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang | - |
| 9 | Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik | - |
| 10 | Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana perusahaan terdaftar. | - |
| 11 | Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan | - |
| 12 | Titik koordinat WIUP | - |
| 13 | Titik koordinat WIUP | - |
| 14 | Luas Wilayah Pertambangan | - |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara | - |
| 2 | Pajak Daerah | - |
| 3 | Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya | - |
| 4 | Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Besar
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi
Jangka Waktu
14
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut. | Gubernur |
| 3 | PMA | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha | - |
| 2 | Laporan lengkap eksplorasi | - |
| 3 | Laporan studi kelayakan dan persetujuannya. | - |
| 4 | Laporan studi kelayakan dan persetujuannya. | - |
| 5 | Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | - |
| 6 | Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | - |
| 7 | Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | - |
| 8 | Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang | - |
| 9 | Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik | - |
| 10 | Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana perusahaan terdaftar. | - |
| 11 | Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan | - |
| 12 | Titik koordinat WIUP | - |
| 13 | Titik koordinat WIUP | - |
| 14 | Luas Wilayah Pertambangan | - |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara | - |
| 2 | Pajak Daerah | - |
| 3 | Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya | - |
| 4 | Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Mikro
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Surat Izin Pertambangan Batuan
Jangka Waktu
14
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Gubernur |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri | - |
| 2 | <p>Salinan kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah <strong>wajib</strong> <strong>khusus bagi permohonan SIPB untuk keperluan tertentu.</strong></p> <p>*Kontrak/perjanjian yang disampaikan harus memiliki jangka waktu pelaksanaan</p> | - |
| 3 | Surat pernyataan BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, untuk mematuhi tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha Penambangan | - |
| 4 | Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhiryang telah diaudit akuntan publik | - |
| 5 | Titik koordinat WIUP | - |
| 6 | Luas Wilayah Pertambangan | - |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Menyusun Dokumen Perencanaan Penambangan untuk mendapatkan persetujuan Gubernur yang terdiri :<br> <ol type='a'> <li>Dokumen teknis yang memuat:<br> <ol type='a'> <li>Informasi cadangan; dan</li> <li>Rencana Penambangan; dan</li> </ol> <li>Dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> | - |
| 2 | Menerapkan kaidah Pertambangan yang baik; | - |
| 3 | Menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; | - |
| 4 | Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan SIPB kepada Gubernur; | - |
| 5 | Membayar pendapatan negara atas komoditas yang ditambang; dan | - |
| 6 | Mendapatkan/mengurus Dokumen Perencanaan Penambangan terlebih dahulu sebelum boleh melakukan kegiatan penambangan | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Kecil
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Surat Izin Pertambangan Batuan
Jangka Waktu
14
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Gubernur |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri | - |
| 2 | <p>Salinan kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah <strong>wajib</strong> <strong>khusus bagi permohonan SIPB untuk keperluan tertentu.</strong></p> <p>*Kontrak/perjanjian yang disampaikan harus memiliki jangka waktu pelaksanaan</p> | - |
| 3 | Surat pernyataan BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, untuk mematuhi tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha Penambangan | - |
| 4 | Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhiryang telah diaudit akuntan publik | - |
| 5 | Titik koordinat WIUP | - |
| 6 | Luas Wilayah Pertambangan | - |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Menyusun Dokumen Perencanaan Penambangan untuk mendapatkan persetujuan Gubernur yang terdiri :<br> <ol type='a'> <li>Dokumen teknis yang memuat:<br> <ol type='a'> <li>Informasi cadangan; dan</li> <li>Rencana Penambangan; dan</li> </ol> <li>Dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> | - |
| 2 | Menerapkan kaidah Pertambangan yang baik; | - |
| 3 | Menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; | - |
| 4 | Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan SIPB kepada Gubernur; | - |
| 5 | Membayar pendapatan negara atas komoditas yang ditambang; dan | - |
| 6 | Mendapatkan/mengurus Dokumen Perencanaan Penambangan terlebih dahulu sebelum boleh melakukan kegiatan penambangan | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Menengah
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Surat Izin Pertambangan Batuan
Jangka Waktu
14
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Gubernur |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri | - |
| 2 | <p>Salinan kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah <strong>wajib</strong> <strong>khusus bagi permohonan SIPB untuk keperluan tertentu.</strong></p> <p>*Kontrak/perjanjian yang disampaikan harus memiliki jangka waktu pelaksanaan</p> | - |
| 3 | Surat pernyataan BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, untuk mematuhi tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha Penambangan | - |
| 4 | Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhiryang telah diaudit akuntan publik | - |
| 5 | Titik koordinat WIUP | - |
| 6 | Luas Wilayah Pertambangan | - |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Menyusun Dokumen Perencanaan Penambangan untuk mendapatkan persetujuan Gubernur yang terdiri :<br> <ol type='a'> <li>Dokumen teknis yang memuat:<br> <ol type='a'> <li>Informasi cadangan; dan</li> <li>Rencana Penambangan; dan</li> </ol> <li>Dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> | - |
| 2 | Menerapkan kaidah Pertambangan yang baik; | - |
| 3 | Menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; | - |
| 4 | Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan SIPB kepada Gubernur; | - |
| 5 | Membayar pendapatan negara atas komoditas yang ditambang; dan | - |
| 6 | Mendapatkan/mengurus Dokumen Perencanaan Penambangan terlebih dahulu sebelum boleh melakukan kegiatan penambangan | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Besar
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Surat Izin Pertambangan Batuan
Jangka Waktu
14
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | PMA | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Seluruh | Gubernur |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri | - |
| 2 | <p>Salinan kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah <strong>wajib</strong> <strong>khusus bagi permohonan SIPB untuk keperluan tertentu.</strong></p> <p>*Kontrak/perjanjian yang disampaikan harus memiliki jangka waktu pelaksanaan</p> | - |
| 3 | Surat pernyataan BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, untuk mematuhi tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha Penambangan | - |
| 4 | Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhiryang telah diaudit akuntan publik | - |
| 5 | Titik koordinat WIUP | - |
| 6 | Luas Wilayah Pertambangan | - |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Menyusun Dokumen Perencanaan Penambangan untuk mendapatkan persetujuan Gubernur yang terdiri :<br> <ol type='a'> <li>Dokumen teknis yang memuat:<br> <ol type='a'> <li>Informasi cadangan; dan</li> <li>Rencana Penambangan; dan</li> </ol> <li>Dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> | - |
| 2 | Menerapkan kaidah Pertambangan yang baik; | - |
| 3 | Menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; | - |
| 4 | Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan SIPB kepada Gubernur; | - |
| 5 | Membayar pendapatan negara atas komoditas yang ditambang; dan | - |
| 6 | Mendapatkan/mengurus Dokumen Perencanaan Penambangan terlebih dahulu sebelum boleh melakukan kegiatan penambangan | - |
PB UMKU
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Dokumen rencana proteksi fisik dan sistem garda-aman | 10 Hari |
| 2 | Program proteksi dan keselamatan radiasi | 10 Hari |
| 3 | Dokumen spesifikasi mineral ikutan radioaktif | 10 Hari |
| 4 | Dokumen rencana proteksi fisik dan sistem garda-aman. | - |
| 5 | Program proteksi dan keselamatan radiasi; dan | - |
| 6 | Dokumen spesifikasi mineral ikutan radioaktif; | - |
| 7 | Dokumen rencana tempat pembuangan permanen | - |
| 8 | Dokumen safeguards | - |
| 9 | Dokumen rencana proteksi fisik | - |
| 10 | Program proteksi dan keselamatan radiasi | - |
| 11 | Dokumen spesifikasi mineral ikutan radioaktif | - |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Dalam hal pemegang PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif akan membuat pembuangan permanen, pemegang PB UMKU Penyimpanan mineral ikutan radioaktif wajib memiliki PB Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif | 10 Hari |
| 2 | pengalihan mineral ikutan radioaktif ke pihak lain wajib memperoleh persetujuan BAPETEN | 10 Hari |
| 3 | mengalihkan mineral ikutan radioaktif ke pihak lain untuk pembuangan permanen, | 10 Hari |
| 4 | mengalihkan mineral ikutan radioaktif ke pihak lain untuk pengolahan, pemanfaatan, atau penyimpanan; atau | 10 Hari |
| 5 | pemegang PB UMKU tanpa menunggu PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif berakhir, harus: | 10 Hari |
| 6 | fasilitas penyimpanan sudah tidak dapat menampung mineral ikutan radioaktif, | 10 Hari |
| 7 | badan hukum/usaha pemegang PB pailit berdasar putusan pengadilan yang telah in kracht; atau | 10 Hari |
| 8 | badan hukum/usaha pemegang PB bubar; | 10 Hari |
| 9 | PB kegiatan utama habis masa berlakunya; | 10 Hari |
| 10 | Apabila: | 10 Hari |
| 11 | Apabila mineral ikutan radioaktif akan dimanfaatkan untuk kegiatan lain, pemegang PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif wajib mengajukan persetujuan kepada BAPETEN | 10 Hari |
| 12 | Dalam melakukan pengolahan mineral ikutan radioaktif, pemegang PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif wajib memiliki PB Pengolahan Mineral Ikutan Radioaktif di Luar Wilayah Penugasan Penambangan Mineral Radioaktif (WPPMR) | 10 Hari |
| 13 | mengolah mineral ikutan radioaktif untuk diambil unsur selain uranium dan toriumnya | 10 Hari |
| 14 | mengolah mineral ikutan radioaktif untuk diambil uranium dan toriumnya; atau | 10 Hari |
| 15 | Pemegang PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif dapat memilih untuk: | 10 Hari |
| 16 | pengalihan | 10 Hari |
| 17 | pemanfaatan; dan/atau | 10 Hari |
| 18 | pengolahan; | 10 Hari |
| 19 | Pemegang PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif dapat melakukan: | 10 Hari |
| 20 | Menerapkan budaya keselamatan dan keamanan | 10 Hari |
| 21 | Memutakhirkan dokumen yang disyaratkan sebagai persyaratan teknis | 10 Hari |
| 22 | teknis keamanan | 10 Hari |
| 23 | teknis keselamatan; dan | 10 Hari |
| 24 | Memenuhi aspek: | 10 Hari |
| 25 | pemegang PB UMKU tanpa menunggu PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif berakhir, harus: a. mengalihkan mineral ikutan radioaktif ke pihak lain untuk pengolahan, pemanfaatan, atau penyimpanan; atau b. mengalihkan mineral ikutan radioaktif ke pihak lain untuk pembuangan permanen, pengalihan mineral ikutan radioaktif ke pihak lain wajib memperoleh persetujuan BAPETEN Dalam hal pemegang PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif akan membuat pembuangan permanen, pemegang PB UMKU Penyimpanan mineral ikutan radioaktif wajib memiliki PB Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif | 10 Hari |
| 26 | $76 | 10 Hari |
| 27 | Memutakhirkan dokumen yang disyaratkan sebagai Persyaratan teknis keselamatan dan keamanan. | - |
| 28 | Memenuhi aspek: Teknis keselamatan Teknis keamanan Manajemen keselamatan dan keamanan | - |
| 29 | Apabila mineral ikutan radioaktif yang disimpan akan dimanfaatkan, penghasil mineral ikutan radioaktif wajib mengajukan izin pemanfaatan bahan nuklir | - |
| 30 | Menerapkan budaya keselamatan dan keamanan | - |
| 31 | Memperoleh persetujuan untuk melakukan pembuangan permanen kepada pihak ketiga. | - |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Dokumen rencana proteksi fisik dan sistem garda-aman | 10 Hari |
| 2 | Program proteksi dan keselamatan radiasi | 10 Hari |
| 3 | Dokumen spesifikasi mineral ikutan radioaktif | 10 Hari |
| 4 | Dokumen rencana proteksi fisik dan sistem garda-aman. | - |
| 5 | Program proteksi dan keselamatan radiasi; dan | - |
| 6 | Dokumen spesifikasi mineral ikutan radioaktif; | - |
| 7 | Dokumen rencana tempat pembuangan permanen | - |
| 8 | Dokumen safeguards | - |
| 9 | Dokumen rencana proteksi fisik | - |
| 10 | Program proteksi dan keselamatan radiasi | - |
| 11 | Dokumen spesifikasi mineral ikutan radioaktif | - |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Dalam hal pemegang PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif akan membuat pembuangan permanen, pemegang PB UMKU Penyimpanan mineral ikutan radioaktif wajib memiliki PB Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif | 10 Hari |
| 2 | pengalihan mineral ikutan radioaktif ke pihak lain wajib memperoleh persetujuan BAPETEN | 10 Hari |
| 3 | mengalihkan mineral ikutan radioaktif ke pihak lain untuk pembuangan permanen, | 10 Hari |
| 4 | mengalihkan mineral ikutan radioaktif ke pihak lain untuk pengolahan, pemanfaatan, atau penyimpanan; atau | 10 Hari |
| 5 | pemegang PB UMKU tanpa menunggu PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif berakhir, harus: | 10 Hari |
| 6 | fasilitas penyimpanan sudah tidak dapat menampung mineral ikutan radioaktif, | 10 Hari |
| 7 | badan hukum/usaha pemegang PB pailit berdasar putusan pengadilan yang telah in kracht; atau | 10 Hari |
| 8 | badan hukum/usaha pemegang PB bubar; | 10 Hari |
| 9 | PB kegiatan utama habis masa berlakunya; | 10 Hari |
| 10 | Apabila: | 10 Hari |
| 11 | Apabila mineral ikutan radioaktif akan dimanfaatkan untuk kegiatan lain, pemegang PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif wajib mengajukan persetujuan kepada BAPETEN | 10 Hari |
| 12 | Dalam melakukan pengolahan mineral ikutan radioaktif, pemegang PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif wajib memiliki PB Pengolahan Mineral Ikutan Radioaktif di Luar Wilayah Penugasan Penambangan Mineral Radioaktif (WPPMR) | 10 Hari |
| 13 | mengolah mineral ikutan radioaktif untuk diambil unsur selain uranium dan toriumnya | 10 Hari |
| 14 | mengolah mineral ikutan radioaktif untuk diambil uranium dan toriumnya; atau | 10 Hari |
| 15 | Pemegang PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif dapat memilih untuk: | 10 Hari |
| 16 | pengalihan | 10 Hari |
| 17 | pemanfaatan; dan/atau | 10 Hari |
| 18 | pengolahan; | 10 Hari |
| 19 | Pemegang PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif dapat melakukan: | 10 Hari |
| 20 | Menerapkan budaya keselamatan dan keamanan | 10 Hari |
| 21 | Memutakhirkan dokumen yang disyaratkan sebagai persyaratan teknis | 10 Hari |
| 22 | teknis keamanan | 10 Hari |
| 23 | teknis keselamatan; dan | 10 Hari |
| 24 | Memenuhi aspek: | 10 Hari |
| 25 | pemegang PB UMKU tanpa menunggu PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif berakhir, harus: a. mengalihkan mineral ikutan radioaktif ke pihak lain untuk pengolahan, pemanfaatan, atau penyimpanan; atau b. mengalihkan mineral ikutan radioaktif ke pihak lain untuk pembuangan permanen, pengalihan mineral ikutan radioaktif ke pihak lain wajib memperoleh persetujuan BAPETEN Dalam hal pemegang PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif akan membuat pembuangan permanen, pemegang PB UMKU Penyimpanan mineral ikutan radioaktif wajib memiliki PB Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif | 10 Hari |
| 26 | $78 | 10 Hari |
| 27 | Memutakhirkan dokumen yang disyaratkan sebagai Persyaratan teknis keselamatan dan keamanan. | - |
| 28 | Memenuhi aspek: Teknis keselamatan Teknis keamanan Manajemen keselamatan dan keamanan | - |
| 29 | Apabila mineral ikutan radioaktif yang disimpan akan dimanfaatkan, penghasil mineral ikutan radioaktif wajib mengajukan izin pemanfaatan bahan nuklir | - |
| 30 | Menerapkan budaya keselamatan dan keamanan | - |
| 31 | Memperoleh persetujuan untuk melakukan pembuangan permanen kepada pihak ketiga. | - |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Dokumen NIB Perusahaan Penerima Pengalihan | 5 Hari |
| 2 | Dokumen Akta Notaris Perjanjian Pengalihan | 5 Hari |
| 3 | Dokumen Nomor Pendaftaran Pupuk | 5 Hari |
| 4 | Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan KBLI yang sudah ditetapkan | 5 Hari |
| 5 | Dokumen Bukti Pendaftaran Merk/Sertifikat Merk dari HKI MENKUMHAM Pengalihan Nomor Pendaftaran | 5 Hari |
| 6 | Dokumen Surat Pernyataan Merk Dagang | 5 Hari |
| 7 | Dokumen Nomor Pendaftaran Pupuk | 5 Hari |
| 8 | Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan KBLI yang sudah ditetapkan | 5 Hari |
| 9 | Dokumen Nomor Pendaftaran Pupuk Perubahan Merek Dagang | 5 Hari |
| 10 | Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan KBLI yang sudah ditetapkan | 5 Hari |
| 11 | Dokumen laporan hasil uji efektivitas dari lembaga uji yang ditunjuk Perubahan/Penambahan Bahan Kemasan | 5 Hari |
| 12 | Persyaratan Teknis Dokumen Hasil Uji Mutu | 5 Hari |
| 13 | Dokumen Surat Kerjasama atau penunjukkan sebagai distributor dari produsen baru | 5 Hari |
| 14 | Dokumen Nomor Pendaftaran Pupuk | 5 Hari |
| 15 | Persyaratan Teknis: Dokumen Hasil Uji Mutu D. Perubahan Produsen/Asal Formula Persyaratan umum Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan KBLI yang sudah ditetapkan | 5 Hari |
| 16 | Dokumen Nomor Pendaftaran Pupuk | 5 Hari |
| 17 | Persyaratan Teknis Memiliki sertifikat hasil uji mutu C. Perubahan Warna Formula Persyaratan umum Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan KBLI yang sudah ditetapkan | 5 Hari |
| 18 | Memiliki bukti pembayaran PNBP | 5 Hari |
| 19 | Memiliki surat tanda bukti pendaftaran merek/sertifikat merek | 5 Hari |
| 20 | Memiliki konsep label dan deskripsi pupuk | 5 Hari |
| 21 | Memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP)/ tanda daftar usaha perdagangan (TDUP) pupuk | 5 Hari |
| 22 | Mengisi formulir pendaftaran | 5 Hari |
| 23 | Persyaratan Umum Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan KBLI yang sudah ditetapkan | 5 Hari |
| 24 | Memiliki laporan hasil uji efektivitas dari lembaga uji yang ditunjuk Pendaftaran Ulang | 5 Hari |
| 25 | Persyaratan Teknis Memiliki sertifikat hasil uji mutu berdasarkan SNI, dalam hal SNI belum ditetapkan digunakan persyaratan teknis minimal (PTM) | 5 Hari |
| 26 | Surat Penunjukkan dari produsen luar negeri | 5 Hari |
| 27 | Memiliki bukti pembayaran PNBP | 5 Hari |
| 28 | Memiliki surat tanda bukti pendaftaran merek/sertifikat merek | 5 Hari |
| 29 | Memiliki konsep label dan deskripsi pupuk | 5 Hari |
| 30 | Mengisi formulir pendaftaran | 5 Hari |
| 31 | A. Pendaftaran Baru Persyaratan Umum Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan KBLI yang sudah ditetapkan | 5 Hari |
| 32 | Persyaratan khusus: Bahan baku produk aman dari jenis bahan kimia yang dapat membahay-akan, tidak bersifat patogen, bukan termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) kategori 2 dan bukan bahan baku yang dilarang (kotoran manusia, kotoran babi, bangkai (selain ikan) Cara penggunaan dan dosis produk jelas tertera di kemasan sehingga tidak terjadi penggunaan berlebih yang membaha-yakan pengguna dan mengkonta-minasi lingkungan (keanekara-gaman hayati, air, tanah dan udara) | - |
| 33 | Persyaratan umum: Mengisi formulir pendaftaran Memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP)/ tanda daftar usaha perdagangan (TDUP) pupuk Memiliki konsep label dan deskripsi pupuk Memiliki surat tanda bukti pendaftaran merek/sertifikat merek Memiliki bukti pembayaran PNBP Memiliki sertifikat hasil uji mutu berdasarkan SNI, dalam hal SNI belum ditetapkan digunakan persyaratan teknis minimal (PTM) Memiliki laporan hasil uji efektivitas dari lembaga uji yang ditunjuk | - |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Menyampaikan laporan hasil produksi per 6 (enam) bulan | 5 Hari |
| 2 | Memenuhi syarat pendaftaran (telah memenuhi syarat pendaftaran teknis dan syarat pendaftaran administrasi) | 5 Hari |
| 3 | Memenuhi syarat pendaftaran (telah memenuhi syarat pendaftaran teknis dan syarat pendaftaran administrasi) Menyampaikan laporan hasil produksi per 6 (enam) bulan | 5 Hari |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Dokumen NIB Perusahaan Penerima Pengalihan | 10 Hari |
| 2 | Dokumen Akta Notaris Perjanjian Pengalihan | 10 Hari |
| 3 | Dokumen Nomor Pendaftaran Pupuk | 10 Hari |
| 4 | Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan KBLI yang sudah ditetapkan | 10 Hari |
| 5 | Dokumen Bukti Pendaftaran Merk/Sertifikat Merk dari HKI MENKUMHAM Pengalihan Nomor Pendaftaran | 10 Hari |
| 6 | Dokumen Surat Pernyataan Merk Dagang | 10 Hari |
| 7 | Dokumen Nomor Pendaftaran Pupuk | 10 Hari |
| 8 | Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan KBLI yang sudah ditetapkan | 10 Hari |
| 9 | Dokumen Nomor Pendaftaran Pupuk Perubahan Merek Dagang | 10 Hari |
| 10 | Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan KBLI yang sudah ditetapkan | 10 Hari |
| 11 | Dokumen laporan hasil uji efektivitas dari lembaga uji yang ditunjuk Perubahan/Penambahan Bahan Kemasan | 10 Hari |
| 12 | Persyaratan Teknis Dokumen Hasil Uji Mutu | 10 Hari |
| 13 | Dokumen Surat Kerjasama atau penunjukkan sebagai distributor dari produsen baru | 10 Hari |
| 14 | Dokumen Nomor Pendaftaran Pupuk | 10 Hari |
| 15 | Persyaratan Teknis Dokumen Hasil Uji Mutu D. Perubahan Produsen/Asal Formula Persyaratan Umum Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan KBLI yang sudah ditetapkan | 10 Hari |
| 16 | Dokumen Nomor Pendaftaran Pupuk | 10 Hari |
| 17 | Persyaratan Umum Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan KBLI yang sudah ditetapkan | 10 Hari |
| 18 | Pendaftaran ulang 10 tahun: Dokumen hasil uji mutu dan Dokumen hasil uji efektifitas Perubahan Warna Formula | 10 Hari |
| 19 | Persyaratan Teknis Pendaftaran Ulang 5 tahun: Dokumen Hasil Uji Mutu | 10 Hari |
| 20 | Surat Penunjukkan dari produsen luar negeri | 10 Hari |
| 21 | Konsep desain label kemasan. | 10 Hari |
| 22 | Surat Pengantar Pembayaran PNBP dan Bukti Pembayaran PNBP | 10 Hari |
| 23 | Sertifikat SPPT SNI bagi pupuk yang wajib SNI | 10 Hari |
| 24 | Sertifikat/Bukti Pendaftaran Merek Dagang dari HKI MENKUMHAM. | 10 Hari |
| 25 | Dokumen Nomor Pendaftaran Pupuk | 10 Hari |
| 26 | Persyaratan Umum Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan KBLI yang sudah ditetapkan | 10 Hari |
| 27 | Memiliki laporan hasil uji efektivitas dari lembaga uji yang ditunjuk Pendaftaran Ulang | 10 Hari |
| 28 | Persyaratan Teknis Memiliki sertifikat hasil uji mutu berdasarkan SNI, dalam hal SNI belum ditetapkan digunakan persyaratan teknis minimal (PTM) | 10 Hari |
| 29 | Surat Penunjukkan dari produsen luar negeri | 10 Hari |
| 30 | Memiliki bukti pembayaran PNBP | 10 Hari |
| 31 | Memiliki surat tanda bukti pendaftaran merek/sertifikat merek | 10 Hari |
| 32 | Memiliki konsep label dan deskripsi pupuk | 10 Hari |
| 33 | A. Pendaftaran Baru Persyaratan Umum Mengisi formulir pendaftaran | 10 Hari |
| 34 | Persyaratan khusus: Bahan baku produk aman dari jenis bahan kimia yang dapat membahayakan, tidak bersifat patogen, bukan termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) kategori 2 dan bukan bahan baku yang dilarang (kotoran manusia, kotoran babi, bangkai (selain ikan) Cara penggunaan dan dosis produk jelas tertera di kemasan sehingga tidak terjadi penggunaan berlebih yang membahayakan pengguna dan mengkontamin-asi lingkungan (keanekaragaman hayati, air, tanah dan udara) | - |
| 35 | Persyaratan Umum: Mengisi formulir pendaftaran Memiliki konsep label dan deskripsi pupuk Memiliki surat tanda bukti pendaftaran merek/sertifikat merek Memiliki bukti pembayaran PNBP Memiliki sertifikat hasil uji mutu berdasarkan SNI, dalam hal SNI belum ditetapkan digunakan persyaratan teknis minimal (PTM) Memiliki laporan hasil uji efektivitas dari lembaga uji yang ditunjuk | - |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Menyampaikan laporan hasil produksi per 6 (enam) bulan | 10 Hari |
| 2 | Memenuhi syarat pendaftaran (telah memenuhi syarat pendaftaran teknis dan syarat pendaftaran administrasi) | 10 Hari |
| 3 | Memenuhi syarat pendaftaran (telah memenuhi syarat pendaftaran teknis dan syarat pendaftaran administrasi) Menyampaikan laporan hasil produksi per 6 (enam) bulan | 10 Hari |
Catatan: Informasi ini merupakan alat bantu pencarian KBLI dan perizinan berusaha berbasis risiko.
Untuk keputusan perizinan resmi, tetap lakukan konfirmasi pada sistem OSS dan regulasi sektoral yang berlaku.