Detail KBLI 2025
Direktorat Pengelolaan Bisnis - Universitas Padjadjaran

DETAIL KBLI

KBLI 202507293

KBLI 202007293

Pertambangan Bijih Bauksit

Kode & Judul KBLI 2025

07293 - Pertambangan Bijih Bauksit

Kode & Judul KBLI 2020

07293 - Pertambangan Bijih Bauksit

Jenis Perubahan

Tetap

Uraian

Uraian KBLI 2025

Kelompok ini mencakup kegiatan pertambangan dan penampungan bijih bauksit.

Uraian KBLI 2020 / OSS RBA

Kelompok ini mencakup usaha pertambangan dan penampungan bijih bauksit.

Ruang Lingkup

Ketentuan #1

Skala

Usaha Mikro

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Tinggi

Perizinan Berusaha

Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha	-
2	Laporan lengkap eksplorasi	-
3	Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.	-
4	Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.	-
5	Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-
6	Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-
7	Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-
8	Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang	-
9	Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik	-
10	Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana perusahaan terdaftar.	-
11	Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan	-
12	Titik koordinat WIUP	-
13	Titik koordinat WIUP	-
14	Luas Wilayah Pertambangan	-

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara	-
2	Pajak Daerah	-
3	Menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri	-
4	Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri	-

Ketentuan #1

Skala

Usaha Kecil

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Tinggi

Perizinan Berusaha

Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha	-
2	Laporan lengkap eksplorasi	-
3	Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.	-
4	Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.	-
5	Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-
6	Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-
7	Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-
8	Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang	-
9	Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik	-
10	Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana perusahaan terdaftar.	-
11	Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan	-
12	Titik koordinat WIUP	-
13	Titik koordinat WIUP	-
14	Luas Wilayah Pertambangan	-

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara	-
2	Pajak Daerah	-
3	Menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri	-
4	Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri	-

Ketentuan #1

Skala

Usaha Menengah

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Tinggi

Perizinan Berusaha

Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha	-
2	Laporan lengkap eksplorasi	-
3	Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.	-
4	Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.	-
5	Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-
6	Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-
7	Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-
8	Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang	-
9	Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik	-
10	Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana perusahaan terdaftar.	-
11	Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan	-
12	Titik koordinat WIUP	-
13	Titik koordinat WIUP	-
14	Luas Wilayah Pertambangan	-

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara	-
2	Pajak Daerah	-
3	Menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri	-
4	Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri	-

Ketentuan #1

Skala

Usaha Besar

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Tinggi

Perizinan Berusaha

Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	PMA	Menteri/Kepala Badan
2	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha	-
2	Laporan lengkap eksplorasi	-
3	Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.	-
4	Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.	-
5	Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-
6	Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-
7	Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-
8	Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang	-
9	Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik	-
10	Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana perusahaan terdaftar.	-
11	Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan	-
12	Titik koordinat WIUP	-
13	Titik koordinat WIUP	-
14	Luas Wilayah Pertambangan	-

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara	-
2	Pajak Daerah	-
3	Menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri	-
4	Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri	-

Ketentuan #1

Skala

Usaha Mikro

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Tinggi

Perizinan Berusaha

Izin Usaha Pertambangan Baru

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Salinan surat persetujuan penetapan WIUP	-
2	Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi	-
3	Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha	-
4	Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar riwayat hidup dan pengalaman	-
5	Titik koordinat WIUP	-
6	Luas Wilayah Pertambangan	-

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara	-
2	Pajak Daerah	-
3	Menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri	-
4	Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri	-

Ketentuan #1

Skala

Usaha Kecil

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Tinggi

Perizinan Berusaha

Izin Usaha Pertambangan Baru

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Salinan surat persetujuan penetapan WIUP	-
2	Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi	-
3	Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha	-
4	Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar riwayat hidup dan pengalaman	-
5	Luas Wilayah Pertambangan	-
6	Titik koordinat WIUP	-

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara	-
2	Pajak Daerah	-
3	Menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri	-
4	Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri	-

Ketentuan #1

Skala

Usaha Menengah

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Tinggi

Perizinan Berusaha

Izin Usaha Pertambangan Baru

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Salinan surat persetujuan penetapan WIUP	-
2	Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi	-
3	Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha	-
4	Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar riwayat hidup dan pengalaman	-
5	Titik koordinat WIUP	-
6	Luas Wilayah Pertambangan	-

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara	-
2	Pajak Daerah	-
3	Menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri	-
4	Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri	-

Ketentuan #1

Skala

Usaha Besar

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Tinggi

Perizinan Berusaha

Izin Usaha Pertambangan Baru

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	PMA	Menteri/Kepala Badan
2	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Salinan surat persetujuan penetapan WIUP	-
2	Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi	-
3	Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha	-
4	Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar riwayat hidup dan pengalaman	-
5	Luas Wilayah Pertambangan	-
6	Titik koordinat WIUP	-

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara	-
2	Pajak Daerah	-
3	Menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri	-
4	Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri	-

Ketentuan #1

Skala

Usaha Mikro

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Tinggi

Perizinan Berusaha

Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Salinan SK IUP (IUP Operasi Produksi)	-
2	Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha	-
3	Peta usulan WIUP/WIUPK perpanjangan tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional	-
4	Luas Wilayah Pertambangan	-
5	Laporan akhir tahap kegiatan operasi produksi	-
6	Rencana Kerja selama masa perpanjangan	-
7	Neraca sumber daya dan cadangan	-
8	Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi	-
9	Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah bagi IUP komoditas mineral non logam dan batuan berupa bukti setor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, selama 3 (tiga) tahun terakhir	-

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara	-
2	Pajak Daerah	-
3	Menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri	-
4	Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri	-

Ketentuan #1

Skala

Usaha Kecil

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Tinggi

Perizinan Berusaha

Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Salinan SK IUP (IUP Operasi Produksi)	-
2	Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha	-
3	Peta usulan WIUP/WIUPK perpanjangan tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional	-
4	Luas Wilayah Pertambangan	-
5	Laporan akhir tahap kegiatan operasi produksi	-
6	Rencana Kerja selama masa perpanjangan	-
7	Neraca sumber daya dan cadangan	-
8	Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi	-
9	Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah bagi IUP komoditas mineral non logam dan batuan berupa bukti setor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, selama 3 (tiga) tahun terakhir	-

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara	-
2	Pajak Daerah	-
3	Menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri	-
4	Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri	-

Ketentuan #1

Skala

Usaha Menengah

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Tinggi

Perizinan Berusaha

Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Salinan SK IUP (IUP Operasi Produksi)	-
2	Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha	-
3	Peta usulan WIUP/WIUPK perpanjangan tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional	-
4	Laporan akhir tahap kegiatan operasi produksi	-
5	Luas Wilayah Pertambangan	-
6	Rencana Kerja selama masa perpanjangan	-
7	Neraca sumber daya dan cadangan	-
8	Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi	-
9	Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah bagi IUP komoditas mineral non logam dan batuan berupa bukti setor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, selama 3 (tiga) tahun terakhir	-

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara	-
2	Pajak Daerah	-
3	Menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri	-
4	Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri	-

Ketentuan #1

Skala

Usaha Besar

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Tinggi

Perizinan Berusaha

Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	PMA	Menteri/Kepala Badan
2	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Salinan SK IUP (IUP Operasi Produksi)	-
2	Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha	-
3	Peta usulan WIUP/WIUPK perpanjangan tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional	-
4	Luas Wilayah Pertambangan	-
5	Laporan akhir tahap kegiatan operasi produksi	-
6	Rencana Kerja selama masa perpanjangan	-
7	Neraca sumber daya dan cadangan	-
8	Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi	-
9	Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah bagi IUP komoditas mineral non logam dan batuan berupa bukti setor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, selama 3 (tiga) tahun terakhir	-

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara	-
2	Pajak Daerah	-
3	Menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri	-
4	Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri	-

Ketentuan #1

Skala

Usaha Mikro

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Tinggi

Perizinan Berusaha

Izin Pertambangan Rakyat

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Gubernur

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Surat Permohonan	-
2	Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB)	-
3	Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk orang perseorangan atau salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) seluruh pengurus beserta susunan pengurus untuk koperasi	-
4	Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus koperasi atau orang perseorangan pemohon beserta seluruh pekerjanya merupakan penduduk setempat	-
5	Luas Wilayah Pertambangan	-
6	Surat pernyataan yang menyatakan:<br> <ol type='a'> <li>Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup serta keselamatan pertambangan. (untuk badan usaha Perseorangan), atau;</li> <li>Kesanggupan pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan (untuk badan usaha Koperasi)</li> </ol>	-
7	Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan	-
8	Titik koordinat IPR	-
9	Titik koordinat IPR	-
10	Dokumen tambahan berupa persetujuan / rekomendasi dari Instansi yang berwenang dalam hal lokasi IPR berada wilayah sungai/kawasan hutan.	-

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Kewajiban Pengusahaan & Pelaporan secara sederhana	-
2	Membayar IPERA	-

Ketentuan #1

Skala

Usaha Kecil

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Tinggi

Perizinan Berusaha

Izin Pertambangan Rakyat

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Gubernur

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Surat Permohonan	-
2	Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB)	-
3	Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk orang perseorangan atau salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) seluruh pengurus beserta susunan pengurus untuk koperasi	-
4	Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus koperasi atau orang perseorangan pemohon beserta seluruh pekerjanya merupakan penduduk setempat	-
5	Surat pernyataan yang menyatakan:<br> <ol type='a'> <li>Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup serta keselamatan pertambangan. (untuk badan usaha Perseorangan), atau;</li> <li>Kesanggupan pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan (untuk badan usaha Koperasi)</li> </ol>	-
6	Luas Wilayah Pertambangan	-
7	Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan	-
8	Titik koordinat IPR	-
9	Titik koordinat IPR	-
10	Dokumen tambahan berupa persetujuan / rekomendasi dari Instansi yang berwenang dalam hal lokasi IPR berada wilayah sungai/kawasan hutan.	-

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Kewajiban Pengusahaan & Pelaporan secara sederhana	-
2	Membayar IPERA	-

Ketentuan #1

Skala

Usaha Menengah

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Tinggi

Perizinan Berusaha

Izin Pertambangan Rakyat

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Gubernur

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Surat Permohonan	-
2	Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB)	-
3	Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk orang perseorangan atau salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) seluruh pengurus beserta susunan pengurus untuk koperasi	-
4	Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus koperasi atau orang perseorangan pemohon beserta seluruh pekerjanya merupakan penduduk setempat	-
5	Surat pernyataan yang menyatakan:<br> <ol type='a'> <li>Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup serta keselamatan pertambangan. (untuk badan usaha Perseorangan), atau;</li> <li>Kesanggupan pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan (untuk badan usaha Koperasi)</li> </ol>	-
6	Luas Wilayah Pertambangan	-
7	Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan	-
8	Titik koordinat IPR	-
9	Titik koordinat IPR	-
10	Dokumen tambahan berupa persetujuan / rekomendasi dari Instansi yang berwenang dalam hal lokasi IPR berada wilayah sungai/kawasan hutan.	-

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Kewajiban Pengusahaan & Pelaporan secara sederhana	-
2	Membayar IPERA	-

Ketentuan #1

Skala

Usaha Besar

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Tinggi

Perizinan Berusaha

Izin Pertambangan Rakyat

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	PMA	Menteri/Kepala Badan
2	Seluruh	Gubernur

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Surat Permohonan	-
2	Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB)	-
3	Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk orang perseorangan atau salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) seluruh pengurus beserta susunan pengurus untuk koperasi	-
4	Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus koperasi atau orang perseorangan pemohon beserta seluruh pekerjanya merupakan penduduk setempat	-
5	Surat pernyataan yang menyatakan:<br> <ol type='a'> <li>Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup serta keselamatan pertambangan. (untuk badan usaha Perseorangan), atau;</li> <li>Kesanggupan pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan (untuk badan usaha Koperasi)</li> </ol>	-
6	Luas Wilayah Pertambangan	-
7	Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan	-
8	Titik koordinat IPR	-
9	Titik koordinat IPR	-
10	Dokumen tambahan berupa persetujuan / rekomendasi dari Instansi yang berwenang dalam hal lokasi IPR berada wilayah sungai/kawasan hutan.	-

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Kewajiban Pengusahaan & Pelaporan secara sederhana	-
2	Membayar IPERA	-

Ketentuan #1

Skala

Usaha Mikro

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Tinggi

Perizinan Berusaha

Izin Usaha Pertambangan Baru

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha	-
2	Laporan lengkap eksplorasi	-
3	Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.	-
4	Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.	-
5	Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-
6	Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-
7	Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-
8	Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang	-
9	Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik	-
10	Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana perusahaan terdaftar.	-
11	Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan	-
12	Titik koordinat WIUP	-
13	Titik koordinat WIUP	-
14	Luas Wilayah Pertambangan	-

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara	-
2	Pajak Daerah	-
3	Menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri	-
4	Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri	-

Ketentuan #1

Skala

Usaha Kecil

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Tinggi

Perizinan Berusaha

Izin Usaha Pertambangan Baru

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha	-
2	Laporan lengkap eksplorasi	-
3	Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.	-
4	Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.	-
5	Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-
6	Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-
7	Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-
8	Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang	-
9	Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik	-
10	Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana perusahaan terdaftar.	-
11	Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan	-
12	Titik koordinat WIUP	-
13	Titik koordinat WIUP	-
14	Luas Wilayah Pertambangan	-

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara	-
2	Pajak Daerah	-
3	Menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri	-
4	Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri	-

Ketentuan #1

Skala

Usaha Menengah

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Tinggi

Perizinan Berusaha

Izin Usaha Pertambangan Baru

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha	-
2	Laporan lengkap eksplorasi	-
3	Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.	-
4	Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.	-
5	Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-
6	Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-
7	Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-
8	Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang	-
9	Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik	-
10	Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana perusahaan terdaftar.	-
11	Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan	-
12	Titik koordinat WIUP	-
13	Titik koordinat WIUP	-
14	Luas Wilayah Pertambangan	-

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara	-
2	Pajak Daerah	-
3	Menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri	-
4	Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri	-

Ketentuan #1

Skala

Usaha Besar

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Tinggi

Perizinan Berusaha

Izin Usaha Pertambangan Baru

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	PMA	Menteri/Kepala Badan
2	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha	-
2	Laporan lengkap eksplorasi	-
3	Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.	-
4	Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.	-
5	Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-
6	Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-
7	Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-
8	Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang	-
9	Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik	-
10	Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana perusahaan terdaftar.	-
11	Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan	-
12	Titik koordinat WIUP	-
13	Titik koordinat WIUP	-
14	Luas Wilayah Pertambangan	-

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara	-
2	Pajak Daerah	-
3	Menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri	-
4	Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri	-

Ketentuan #1

Skala

Usaha Mikro

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Tinggi

Perizinan Berusaha

IUPK dan perpanjangannya

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Salinan surat penetapan prioritas atau pemenang lelang WIUPK	-
2	Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi	-
3	Bukti pelunasan nilai kompensasi data informasi WIUPK	-
4	Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari Badan usaha (BUMN/BUMD atau badan usaha joint venture) yang diberikan secara prioritas atau Badan Usaha swasta yang telah ditetapkan pemenang lelang WIUPK	-
5	Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun dengan dilengkapi daftar riwayat hidup dan pengalaman	-
6	Surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	-
7	Bukti pembayaran PNBP pencetakan peta WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	-

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Kewajiban Pengusahaan IUPK dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara	-
2	Pajak Daerah	-
3	Menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri	-
4	Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri	-

Ketentuan #1

Skala

Usaha Kecil

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Tinggi

Perizinan Berusaha

IUPK dan perpanjangannya

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Salinan surat penetapan prioritas atau pemenang lelang WIUPK	-
2	Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi	-
3	Bukti pelunasan nilai kompensasi data informasi WIUPK	-
4	Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari Badan usaha (BUMN/BUMD atau badan usaha joint venture) yang diberikan secara prioritas atau Badan Usaha swasta yang telah ditetapkan pemenang lelang WIUPK	-
5	Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun dengan dilengkapi daftar riwayat hidup dan pengalaman	-
6	Surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	-
7	Bukti pembayaran PNBP pencetakan peta WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	-

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Kewajiban Pengusahaan IUPK dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara	-
2	Pajak Daerah	-
3	Menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri	-
4	Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri	-

Ketentuan #1

Skala

Usaha Menengah

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Tinggi

Perizinan Berusaha

IUPK dan perpanjangannya

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Salinan surat penetapan prioritas atau pemenang lelang WIUPK	-
2	Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi	-
3	Bukti pelunasan nilai kompensasi data informasi WIUPK	-
4	Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari Badan usaha (BUMN/BUMD atau badan usaha joint venture) yang diberikan secara prioritas atau Badan Usaha swasta yang telah ditetapkan pemenang lelang WIUPK	-
5	Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun dengan dilengkapi daftar riwayat hidup dan pengalaman	-
6	Surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	-
7	Bukti pembayaran PNBP pencetakan peta WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	-

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Kewajiban Pengusahaan IUPK dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara	-
2	Pajak Daerah	-
3	Menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri	-
4	Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri	-

Ketentuan #1

Skala

Usaha Besar

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Tinggi

Perizinan Berusaha

IUPK dan perpanjangannya

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	PMA	Menteri/Kepala Badan
2	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Salinan surat penetapan prioritas atau pemenang lelang WIUPK	-
2	Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi	-
3	Bukti pelunasan nilai kompensasi data informasi WIUPK	-
4	Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari Badan usaha (BUMN/BUMD atau badan usaha joint venture) yang diberikan secara prioritas atau Badan Usaha swasta yang telah ditetapkan pemenang lelang WIUPK	-
5	Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun dengan dilengkapi daftar riwayat hidup dan pengalaman	-
6	Surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	-
7	Bukti pembayaran PNBP pencetakan peta WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	-

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Kewajiban Pengusahaan IUPK dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara	-
2	Pajak Daerah	-
3	Menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri	-
4	Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri	-

PB UMKU

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan

No	Persyaratan	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Dokumen spesifikasi mineral ikutan radioaktif	-
2	Program proteksi dan keselamatan radiasi	-
3	Dokumen rencana proteksi fisik	-
4	Dokumen safeguards	-
5	Dokumen rencana tempat pembuangan permanen	-
6	Dokumen spesifikasi mineral ikutan radioaktif;	-
7	Program proteksi dan keselamatan radiasi; dan	-
8	Dokumen rencana proteksi fisik dan sistem garda-aman.	-
9	Dokumen spesifikasi mineral ikutan radioaktif	10 Hari
10	Program proteksi dan keselamatan radiasi	10 Hari
11	Dokumen rencana proteksi fisik dan sistem garda-aman	10 Hari

Kewajiban

No	Kewajiban	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Memperoleh persetujuan untuk melakukan pembuangan permanen kepada pihak ketiga.	-
2	Menerapkan budaya keselamatan dan keamanan	-
3	Apabila mineral ikutan radioaktif yang disimpan akan dimanfaatkan, penghasil mineral ikutan radioaktif wajib mengajukan izin pemanfaatan bahan nuklir	-
4	Memenuhi aspek: Teknis keselamatan Teknis keamanan Manajemen keselamatan dan keamanan	-
5	Memutakhirkan dokumen yang disyaratkan sebagai Persyaratan teknis keselamatan dan keamanan.	-
6	$76	10 Hari
7	pemegang PB UMKU tanpa menunggu PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif berakhir, harus: a. mengalihkan mineral ikutan radioaktif ke pihak lain untuk pengolahan, pemanfaatan, atau penyimpanan; atau b. mengalihkan mineral ikutan radioaktif ke pihak lain untuk pembuangan permanen, pengalihan mineral ikutan radioaktif ke pihak lain wajib memperoleh persetujuan BAPETEN Dalam hal pemegang PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif akan membuat pembuangan permanen, pemegang PB UMKU Penyimpanan mineral ikutan radioaktif wajib memiliki PB Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif	10 Hari
8	Memenuhi aspek:	10 Hari
9	teknis keselamatan; dan	10 Hari
10	teknis keamanan	10 Hari
11	Memutakhirkan dokumen yang disyaratkan sebagai persyaratan teknis	10 Hari
12	Menerapkan budaya keselamatan dan keamanan	10 Hari
13	Pemegang PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif dapat melakukan:	10 Hari
14	pengolahan;	10 Hari
15	pemanfaatan; dan/atau	10 Hari
16	pengalihan	10 Hari
17	Pemegang PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif dapat memilih untuk:	10 Hari
18	mengolah mineral ikutan radioaktif untuk diambil uranium dan toriumnya; atau	10 Hari
19	mengolah mineral ikutan radioaktif untuk diambil unsur selain uranium dan toriumnya	10 Hari
20	Dalam melakukan pengolahan mineral ikutan radioaktif, pemegang PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif wajib memiliki PB Pengolahan Mineral Ikutan Radioaktif di Luar Wilayah Penugasan Penambangan Mineral Radioaktif (WPPMR)	10 Hari
21	Apabila mineral ikutan radioaktif akan dimanfaatkan untuk kegiatan lain, pemegang PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif wajib mengajukan persetujuan kepada BAPETEN	10 Hari
22	Apabila:	10 Hari
23	PB kegiatan utama habis masa berlakunya;	10 Hari
24	badan hukum/usaha pemegang PB bubar;	10 Hari
25	badan hukum/usaha pemegang PB pailit berdasar putusan pengadilan yang telah in kracht; atau	10 Hari
26	fasilitas penyimpanan sudah tidak dapat menampung mineral ikutan radioaktif,	10 Hari
27	pemegang PB UMKU tanpa menunggu PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif berakhir, harus:	10 Hari
28	mengalihkan mineral ikutan radioaktif ke pihak lain untuk pengolahan, pemanfaatan, atau penyimpanan; atau	10 Hari
29	mengalihkan mineral ikutan radioaktif ke pihak lain untuk pembuangan permanen,	10 Hari
30	pengalihan mineral ikutan radioaktif ke pihak lain wajib memperoleh persetujuan BAPETEN	10 Hari
31	Dalam hal pemegang PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif akan membuat pembuangan permanen, pemegang PB UMKU Penyimpanan mineral ikutan radioaktif wajib memiliki PB Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif	10 Hari

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan

No	Persyaratan	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Dokumen spesifikasi mineral ikutan radioaktif	-
2	Program proteksi dan keselamatan radiasi	-
3	Dokumen rencana proteksi fisik	-
4	Dokumen safeguards	-
5	Dokumen rencana tempat pembuangan permanen	-
6	Dokumen spesifikasi mineral ikutan radioaktif;	-
7	Program proteksi dan keselamatan radiasi; dan	-
8	Dokumen rencana proteksi fisik dan sistem garda-aman.	-
9	Dokumen spesifikasi mineral ikutan radioaktif	10 Hari
10	Program proteksi dan keselamatan radiasi	10 Hari
11	Dokumen rencana proteksi fisik dan sistem garda-aman	10 Hari

Kewajiban

No	Kewajiban	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Memperoleh persetujuan untuk melakukan pembuangan permanen kepada pihak ketiga.	-
2	Menerapkan budaya keselamatan dan keamanan	-
3	Apabila mineral ikutan radioaktif yang disimpan akan dimanfaatkan, penghasil mineral ikutan radioaktif wajib mengajukan izin pemanfaatan bahan nuklir	-
4	Memenuhi aspek: Teknis keselamatan Teknis keamanan Manajemen keselamatan dan keamanan	-
5	Memutakhirkan dokumen yang disyaratkan sebagai Persyaratan teknis keselamatan dan keamanan.	-
6	$78	10 Hari
7	pemegang PB UMKU tanpa menunggu PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif berakhir, harus: a. mengalihkan mineral ikutan radioaktif ke pihak lain untuk pengolahan, pemanfaatan, atau penyimpanan; atau b. mengalihkan mineral ikutan radioaktif ke pihak lain untuk pembuangan permanen, pengalihan mineral ikutan radioaktif ke pihak lain wajib memperoleh persetujuan BAPETEN Dalam hal pemegang PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif akan membuat pembuangan permanen, pemegang PB UMKU Penyimpanan mineral ikutan radioaktif wajib memiliki PB Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif	10 Hari
8	Memenuhi aspek:	10 Hari
9	teknis keselamatan; dan	10 Hari
10	teknis keamanan	10 Hari
11	Memutakhirkan dokumen yang disyaratkan sebagai persyaratan teknis	10 Hari
12	Menerapkan budaya keselamatan dan keamanan	10 Hari
13	Pemegang PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif dapat melakukan:	10 Hari
14	pengolahan;	10 Hari
15	pemanfaatan; dan/atau	10 Hari
16	pengalihan	10 Hari
17	Pemegang PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif dapat memilih untuk:	10 Hari
18	mengolah mineral ikutan radioaktif untuk diambil uranium dan toriumnya; atau	10 Hari
19	mengolah mineral ikutan radioaktif untuk diambil unsur selain uranium dan toriumnya	10 Hari
20	Dalam melakukan pengolahan mineral ikutan radioaktif, pemegang PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif wajib memiliki PB Pengolahan Mineral Ikutan Radioaktif di Luar Wilayah Penugasan Penambangan Mineral Radioaktif (WPPMR)	10 Hari
21	Apabila mineral ikutan radioaktif akan dimanfaatkan untuk kegiatan lain, pemegang PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif wajib mengajukan persetujuan kepada BAPETEN	10 Hari
22	Apabila:	10 Hari
23	PB kegiatan utama habis masa berlakunya;	10 Hari
24	badan hukum/usaha pemegang PB bubar;	10 Hari
25	badan hukum/usaha pemegang PB pailit berdasar putusan pengadilan yang telah in kracht; atau	10 Hari
26	fasilitas penyimpanan sudah tidak dapat menampung mineral ikutan radioaktif,	10 Hari
27	pemegang PB UMKU tanpa menunggu PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif berakhir, harus:	10 Hari
28	mengalihkan mineral ikutan radioaktif ke pihak lain untuk pengolahan, pemanfaatan, atau penyimpanan; atau	10 Hari
29	mengalihkan mineral ikutan radioaktif ke pihak lain untuk pembuangan permanen,	10 Hari
30	pengalihan mineral ikutan radioaktif ke pihak lain wajib memperoleh persetujuan BAPETEN	10 Hari
31	Dalam hal pemegang PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif akan membuat pembuangan permanen, pemegang PB UMKU Penyimpanan mineral ikutan radioaktif wajib memiliki PB Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif	10 Hari

Catatan: Informasi ini merupakan alat bantu pencarian KBLI dan perizinan berusaha berbasis risiko. Untuk keputusan perizinan resmi, tetap lakukan konfirmasi pada sistem OSS dan regulasi sektoral yang berlaku.