Detail KBLI 2025
Direktorat Pengelolaan Bisnis - Universitas Padjadjaran

DETAIL KBLI

KBLI 202502103

KBLI 202002140

Pembenihan Tanaman Kehutanan

Kode & Judul KBLI 2025

02103 - Pembenihan Tanaman Kehutanan

Kode & Judul KBLI 2020

02140 - Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan

Jenis Perubahan

Recoding/Pindah Kode

Uraian

Uraian KBLI 2025

Kelompok ini mencakup kegiatan pembenihan pohon hutan yang dibesarkan sampai dengan umur tertentu. Pembenihan pohon selain pohon hutan dicakup dalam kelompok 01309.

Uraian KBLI 2020 / OSS RBA

Kelompok ini mencakup usaha pengadaan benih dan/atau pembuatan bibit tanaman hutan dan pemeliharaannya sampai dengan umur tertentu untuk ditanam dengan tujuan komersil. Jenis benih/bibit tanaman kayu kehutanan seperti jati, pinus, mahoni, sonokeling, sengon/albasia/jeunjing, jabon, akasia, ekalitus, cendana, dan tanaman kayu kehutanan lainnya.

Ruang Lingkup

Ketentuan #1

Skala

Usaha Mikro

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Sertifikat Standar Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan ke Luar Negeri

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	<p>Memiliki salah satu sertifikat standar terverifikasi dari jenis perizinan berusaha di bidang perbenihan tanaman hutan, yaitu:</p> <ol type="a"> <li>Pengadaan dan pengedaran benih atau</li> <li>Pengadaan dan pengedaran bibit atau</li> <li>Pengadaan dan pengedaran benih dan bibit disesuaikan dengan komoditi (benih dan/atau bibit) yang akan dikeluarkan ke luar negeri</li> </ol>	15
2	Surat Keterangan tentang asal usul (certificate of origin), dokumen kualitas (certificate of quality) dari instansi berwenang	15
3	Bukti bayar PNBP atas Perizinan Berusaha Pengeluaran benih dan/atau bibit tanaman hutan ke luar negeri setelah mendapatkan kepastian persetujuan dari Menteri namun sebelum Sertifikat Standar diterbitkan oleh Sistem OSS	15

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Membuat laporan setelah dilakukannya proses izin usaha pengeluaran benih dan/atau bibit tanaman hutan ke luar negeri	15
2	Melaksanakan packing benih dan/atau bibit tanaman hutan sesuai standar dari negara tujuan	15
3	Melaksanakan ketentuan Karantina Tumbuhan dan Kepabeanan	15

Ketentuan #1

Skala

Usaha Kecil

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Sertifikat Standar Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan ke Luar Negeri

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	<p>Memiliki salah satu sertifikat standar terverifikasi dari jenis perizinan berusaha di bidang perbenihan tanaman hutan, yaitu:</p> <ol type="a"> <li>Pengadaan dan pengedaran benih atau</li> <li>Pengadaan dan pengedaran bibit atau</li> <li>Pengadaan dan pengedaran benih dan bibit disesuaikan dengan komoditi (benih dan/atau bibit) yang akan dikeluarkan ke luar negeri</li> </ol>	15
2	Surat Keterangan tentang asal usul (certificate of origin), dokumen kualitas (certificate of quality) dari instansi berwenang	15
3	Bukti bayar PNBP atas Perizinan Berusaha Pengeluaran benih dan/atau bibit tanaman hutan ke luar negeri setelah mendapatkan kepastian persetujuan dari Menteri namun sebelum Sertifikat Standar diterbitkan oleh Sistem OSS	15

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Membuat laporan setelah dilakukannya proses izin usaha pengeluaran benih dan/atau bibit tanaman hutan ke luar negeri	15
2	Melaksanakan packing benih dan/atau bibit tanaman hutan sesuai standar dari negara tujuan	15
3	Melaksanakan ketentuan Karantina Tumbuhan dan Kepabeanan	15

Ketentuan #1

Skala

Usaha Menengah

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Sertifikat Standar Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan ke Luar Negeri

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	<p>Memiliki salah satu sertifikat standar terverifikasi dari jenis perizinan berusaha di bidang perbenihan tanaman hutan, yaitu:</p> <ol type="a"> <li>Pengadaan dan pengedaran benih atau</li> <li>Pengadaan dan pengedaran bibit atau</li> <li>Pengadaan dan pengedaran benih dan bibit disesuaikan dengan komoditi (benih dan/atau bibit) yang akan dikeluarkan ke luar negeri</li> </ol>	15
2	Surat Keterangan tentang asal usul (certificate of origin), dokumen kualitas (certificate of quality) dari instansi berwenang	15
3	Bukti bayar PNBP atas Perizinan Berusaha Pengeluaran benih dan/atau bibit tanaman hutan ke luar negeri setelah mendapatkan kepastian persetujuan dari Menteri namun sebelum Sertifikat Standar diterbitkan oleh Sistem OSS	15

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Membuat laporan setelah dilakukannya proses izin usaha pengeluaran benih dan/atau bibit tanaman hutan ke luar negeri	15
2	Melaksanakan packing benih dan/atau bibit tanaman hutan sesuai standar dari negara tujuan	15
3	Melaksanakan ketentuan Karantina Tumbuhan dan Kepabeanan	15

Ketentuan #1

Skala

Usaha Besar

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Sertifikat Standar Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan ke Luar Negeri

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
2	PMA	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	<p>Memiliki salah satu sertifikat standar terverifikasi dari jenis perizinan berusaha di bidang perbenihan tanaman hutan, yaitu:</p> <ol type="a"> <li>Pengadaan dan pengedaran benih atau</li> <li>Pengadaan dan pengedaran bibit atau</li> <li>Pengadaan dan pengedaran benih dan bibit disesuaikan dengan komoditi (benih dan/atau bibit) yang akan dikeluarkan ke luar negeri</li> </ol>	15
2	Surat Keterangan tentang asal usul (certificate of origin), dokumen kualitas (certificate of quality) dari instansi berwenang	15
3	Bukti bayar PNBP atas Perizinan Berusaha Pengeluaran benih dan/atau bibit tanaman hutan ke luar negeri setelah mendapatkan kepastian persetujuan dari Menteri namun sebelum Sertifikat Standar diterbitkan oleh Sistem OSS	15

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Membuat laporan setelah dilakukannya proses izin usaha pengeluaran benih dan/atau bibit tanaman hutan ke luar negeri	15
2	Melaksanakan packing benih dan/atau bibit tanaman hutan sesuai standar dari negara tujuan	15
3	Melaksanakan ketentuan Karantina Tumbuhan dan Kepabeanan	15

Ketentuan #1

Skala

Usaha Mikro

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Sertifikat Standar Pengadaan dan Pengedaran Bibit

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Gubernur

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Dokumen sertifikat sumber benih atau Dokumen surat penunjukan sebagai pengelola dari pemilik sumber benih atau perjanjian Kerjasama pengelolaan sumber benih bersertifikat	15
2	Dalam hal lokasi kegiatan (persemaian) berada dalam area kerja badan usaha milik negara bidang kehutanan, dilengkapi pertimbangan teknis dari badan usaha milik negara bidang kehutanan	15
3	Memiliki Sistem irigasi dan penyiraman, yang dibuktikan dengan foto berikut dengan desainnya	15
4	<p>Memiliki sarana dan prasarana pembibitan/ persemaian berupa:</p> <ol type="a"> <li>Penyimpanan benih, yang dibuktikan dengan foto dan disain penyimpanan benih dalam kaitannya dengan perlindungan benih (seed protection)</li> <li>Penaburan benih, yang dibuktikan dengan foto dan metode penaburan (tata cara, alat dan bahan)</li> <li>Pertumbuhan stek, yang dibuktikan dengan foto dan metode pertumbuhan stek (tata cara, alat dan bahan)</li> <li>Penyapihan, yang dibuktikan dengan foto dan metode penyapihan (tata cara, alat dan bahan)</li> <li>Pembesaran bibit, yang dibuktikan dengan foto dan metode pembesaran bibit (tata cara, alat dan bahan) dan</li> <li>Fasilitas pengangkut bibit, yang dibuktikan dengan foto dan spesifikasi alat pengangkutan bibit</li> </ol>	15
5	Memiliki tenaga ahli atau tenaga terampil di bidang pembibitan, dengan dibuktikan sertifikat pelatihan dan/atau ijazah akademik	15
6	Memiliki stok bibit yang bersertifikat, yang dibuktikan dengan laporan stok bibit bersertifikat	15
7	Terdapat aktivitas pembuatan bibit, yang dibuktikan dengan foto dan laporan kegiatan produksi bibit	15
8	<p>Bukti bayar PNBP atau Retribusi Daerah atas:</p> <ol type="a"> <li>Sertifikasi sumber benih atau</li> <li>Sertifikasi mutu benih atau</li> <li>Sertifikasi mutu bibit</li> </ol>	15

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Melakukan sertifikasi mutu bibit bagi bibit yang diedarkan	15
2	Bagi jenis tanaman yang benihnya wajib berasal dari sumber benih bersertifikat berdasarkan keputusan Menteri yang membidangi urusan kehutanan, maka benihnya wajib berasal dari sumber benih bersertifikat Bagi jenis tanaman hutan yang benihnya belum diwajibkan berasal dari sumber benih bersertifikat, maka benihnya diutamakan dari sumber benih bersertifikat	15
3	Membuat laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali	15
4	Melaksanakan tata usaha Bibit tanaman hutan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan	15

Ketentuan #1

Skala

Usaha Kecil

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Sertifikat Standar Pengadaan dan Pengedaran Bibit

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Gubernur

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Dokumen sertifikat sumber benih atau Dokumen surat penunjukan sebagai pengelola dari pemilik sumber benih atau perjanjian Kerjasama pengelolaan sumber benih bersertifikat	15
2	Dalam hal lokasi kegiatan (persemaian) berada dalam area kerja badan usaha milik negara bidang kehutanan, dilengkapi pertimbangan teknis dari badan usaha milik negara bidang kehutanan	15
3	Memiliki Sistem irigasi dan penyiraman, yang dibuktikan dengan foto berikut dengan desainnya	15
4	<p>Memiliki sarana dan prasarana pembibitan/ persemaian berupa:</p> <ol type="a"> <li>Penyimpanan benih, yang dibuktikan dengan foto dan disain penyimpanan benih dalam kaitannya dengan perlindungan benih (seed protection)</li> <li>Penaburan benih, yang dibuktikan dengan foto dan metode penaburan (tata cara, alat dan bahan)</li> <li>Pertumbuhan stek, yang dibuktikan dengan foto dan metode pertumbuhan stek (tata cara, alat dan bahan)</li> <li>Penyapihan, yang dibuktikan dengan foto dan metode penyapihan (tata cara, alat dan bahan)</li> <li>Pembesaran bibit, yang dibuktikan dengan foto dan metode pembesaran bibit (tata cara, alat dan bahan) dan</li> <li>Fasilitas pengangkut bibit, yang dibuktikan dengan foto dan spesifikasi alat pengangkutan bibit</li> </ol>	15
5	Memiliki tenaga ahli atau tenaga terampil di bidang pembibitan, dengan dibuktikan sertifikat pelatihan dan/atau ijazah akademik	15
6	Memiliki stok bibit yang bersertifikat, yang dibuktikan dengan laporan stok bibit bersertifikat	15
7	Terdapat aktivitas pembuatan bibit, yang dibuktikan dengan foto dan laporan kegiatan produksi bibit	15
8	<p>Bukti bayar PNBP atau Retribusi Daerah atas:</p> <ol type="a"> <li>Sertifikasi sumber benih atau</li> <li>Sertifikasi mutu benih atau</li> <li>Sertifikasi mutu bibit</li> </ol>	15

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Melakukan sertifikasi mutu bibit bagi bibit yang diedarkan	15
2	Bagi jenis tanaman yang benihnya wajib berasal dari sumber benih bersertifikat berdasarkan keputusan Menteri yang membidangi urusan kehutanan, maka benihnya wajib berasal dari sumber benih bersertifikat Bagi jenis tanaman hutan yang benihnya belum diwajibkan berasal dari sumber benih bersertifikat, maka benihnya diutamakan dari sumber benih bersertifikat	15
3	Membuat laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali	15
4	Melaksanakan tata usaha Bibit tanaman hutan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan	15

Ketentuan #1

Skala

Usaha Menengah

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Sertifikat Standar Pengadaan dan Pengedaran Bibit

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Gubernur

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Dokumen sertifikat sumber benih atau Dokumen surat penunjukan sebagai pengelola dari pemilik sumber benih atau perjanjian Kerjasama pengelolaan sumber benih bersertifikat	15
2	Dalam hal lokasi kegiatan (persemaian) berada dalam area kerja badan usaha milik negara bidang kehutanan, dilengkapi pertimbangan teknis dari badan usaha milik negara bidang kehutanan	15
3	Memiliki Sistem irigasi dan penyiraman, yang dibuktikan dengan foto berikut dengan desainnya	15
4	<p>Memiliki sarana dan prasarana pembibitan/ persemaian berupa:</p> <ol type="a"> <li>Penyimpanan benih, yang dibuktikan dengan foto dan disain penyimpanan benih dalam kaitannya dengan perlindungan benih (seed protection)</li> <li>Penaburan benih, yang dibuktikan dengan foto dan metode penaburan (tata cara, alat dan bahan)</li> <li>Pertumbuhan stek, yang dibuktikan dengan foto dan metode pertumbuhan stek (tata cara, alat dan bahan)</li> <li>Penyapihan, yang dibuktikan dengan foto dan metode penyapihan (tata cara, alat dan bahan)</li> <li>Pembesaran bibit, yang dibuktikan dengan foto dan metode pembesaran bibit (tata cara, alat dan bahan) dan</li> <li>Fasilitas pengangkut bibit, yang dibuktikan dengan foto dan spesifikasi alat pengangkutan bibit</li> </ol>	15
5	Memiliki tenaga ahli atau tenaga terampil di bidang pembibitan, dengan dibuktikan sertifikat pelatihan dan/atau ijazah akademik	15
6	Memiliki stok bibit yang bersertifikat, yang dibuktikan dengan laporan stok bibit bersertifikat	15
7	Terdapat aktivitas pembuatan bibit, yang dibuktikan dengan foto dan laporan kegiatan produksi bibit	15
8	<p>Bukti bayar PNBP atau Retribusi Daerah atas:</p> <ol type="a"> <li>Sertifikasi sumber benih atau</li> <li>Sertifikasi mutu benih atau</li> <li>Sertifikasi mutu bibit</li> </ol>	15

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Melakukan sertifikasi mutu bibit bagi bibit yang diedarkan	15
2	Bagi jenis tanaman yang benihnya wajib berasal dari sumber benih bersertifikat berdasarkan keputusan Menteri yang membidangi urusan kehutanan, maka benihnya wajib berasal dari sumber benih bersertifikat Bagi jenis tanaman hutan yang benihnya belum diwajibkan berasal dari sumber benih bersertifikat, maka benihnya diutamakan dari sumber benih bersertifikat	15
3	Membuat laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali	15
4	Melaksanakan tata usaha Bibit tanaman hutan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan	15

Ketentuan #1

Skala

Usaha Besar

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Sertifikat Standar Pengadaan dan Pengedaran Bibit

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	PMA	Menteri/Kepala Badan
2	Seluruh	Gubernur

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Dokumen sertifikat sumber benih atau Dokumen surat penunjukan sebagai pengelola dari pemilik sumber benih atau perjanjian Kerjasama pengelolaan sumber benih bersertifikat	15
2	Dalam hal lokasi kegiatan (persemaian) berada dalam area kerja badan usaha milik negara bidang kehutanan, dilengkapi pertimbangan teknis dari badan usaha milik negara bidang kehutanan	15
3	Memiliki Sistem irigasi dan penyiraman, yang dibuktikan dengan foto berikut dengan desainnya	15
4	<p>Memiliki sarana dan prasarana pembibitan/ persemaian berupa:</p> <ol type="a"> <li>Penyimpanan benih, yang dibuktikan dengan foto dan disain penyimpanan benih dalam kaitannya dengan perlindungan benih (seed protection)</li> <li>Penaburan benih, yang dibuktikan dengan foto dan metode penaburan (tata cara, alat dan bahan)</li> <li>Pertumbuhan stek, yang dibuktikan dengan foto dan metode pertumbuhan stek (tata cara, alat dan bahan)</li> <li>Penyapihan, yang dibuktikan dengan foto dan metode penyapihan (tata cara, alat dan bahan)</li> <li>Pembesaran bibit, yang dibuktikan dengan foto dan metode pembesaran bibit (tata cara, alat dan bahan) dan</li> <li>Fasilitas pengangkut bibit, yang dibuktikan dengan foto dan spesifikasi alat pengangkutan bibit</li> </ol>	15
5	Memiliki tenaga ahli atau tenaga terampil di bidang pembibitan, dengan dibuktikan sertifikat pelatihan dan/atau ijazah akademik	15
6	Memiliki stok bibit yang bersertifikat, yang dibuktikan dengan laporan stok bibit bersertifikat	15
7	Terdapat aktivitas pembuatan bibit, yang dibuktikan dengan foto dan laporan kegiatan produksi bibit	15
8	<p>Bukti bayar PNBP atau Retribusi Daerah atas:</p> <ol type="a"> <li>Sertifikasi sumber benih atau</li> <li>Sertifikasi mutu benih atau</li> <li>Sertifikasi mutu bibit</li> </ol>	15

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Melakukan sertifikasi mutu bibit bagi bibit yang diedarkan	15
2	Bagi jenis tanaman yang benihnya wajib berasal dari sumber benih bersertifikat berdasarkan keputusan Menteri yang membidangi urusan kehutanan, maka benihnya wajib berasal dari sumber benih bersertifikat Bagi jenis tanaman hutan yang benihnya belum diwajibkan berasal dari sumber benih bersertifikat, maka benihnya diutamakan dari sumber benih bersertifikat	15
3	Membuat laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali	15
4	Melaksanakan tata usaha Bibit tanaman hutan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan	15

Ketentuan #1

Skala

Usaha Mikro

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Sertifikat Standar Pemasukan Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan Dari Luar Negeri

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	<p>Memiliki salah satu sertifikat standar terverifikasi dari jenis perizinan berusaha di bidang perbenihan tanaman hutan, yaitu:</p> <ol type="a"> <li>Pengadaan dan pengedaran benih atau</li> <li>Pengadaan dan pengedaran bibit atau</li> <li>Pengadaan dan pengedaran benih dan bibit disesuaikan dengan komoditi (benih dan/atau bibit) yang akan dimasukkan dari luar negeri</li> </ol>	15
2	Memiliki dokumen Surat Persyaratan Karantina Tumbuhan dari Badan Karantina Indonesia dan Dokumen Surat Hasil Analisa Resiko Jenis Tumbuhan Asing Invasif pre border dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)	15
3	Surat pernyataan dari produsen benih dan/atau bibit tanaman hutan negara asal yang menerangkan bahwa benih dan/atau bibit tanaman hutan yang dimasukkan ke Indonesia bukan Produk Rekayasa Genetik	15
4	Surat Keterangan tentang asal usul (certificate of origin), dokumen kualitas (certificate of quality) dari instansi yang berwenang di negara asal	15
5	Apabila benih dan/atau bibit yang dimasukkan ke dalam wilayah NKRI bukan berasal dari negara asal benih dan/atau bibit, maka wajib memiliki Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (certificate of phytosanitary) dari NPPO (National Plant Protection Organisation) Negara asal dari benih dan/atau bibit serta Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (certificate of phytosanitary) untuk Reekspor (certificate of phytosanitary for re-export) dari NPPO negara yang melakukan kegiatan pemasukan benih dan/atau bibit ke wilayah NKRI	15
6	Bukti bayar PNBP atas Perizinan Berusaha Pemasukan benih dan/atau bibit tanaman hutan dari luar negeri setelah mendapatkan kepastian persetujuan dari Menteri namun sebelum Sertifikat Standar diterbitkan oleh Sistem OSS	15
7	Bukti bayar PNBP atau Retribusi Daerah atas pengujian mutu benih dan/atau bibit untuk pelaku usaha yang menjual kembali benih dan/atau bibit secara langsung	15

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Membuat laporan setelah dilakukannya proses izin usaha pemasukan benih dan/atau bibit tanaman hutan dari luar negeri	15
2	Menjaga agar benih dan/atau bibit tanaman hutan yang telah masuk ke Indonesia tidak berdampak buruk pada ekosistem Indonesia (meminimalisasi terjadinya potensi spesies invasif post border)	15
3	Melaksanakan ketentuan Karantina Tumbuhan dan Kepabeanan	15
4	Menyerahkan dokumen kesehatan benih (certificate of phytosanitary) dari instansi yang berwenang di negara asal Kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	15

Ketentuan #1

Skala

Usaha Kecil

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Sertifikat Standar Pemasukan Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan Dari Luar Negeri

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	<p>Memiliki salah satu sertifikat standar terverifikasi dari jenis perizinan berusaha di bidang perbenihan tanaman hutan, yaitu:</p> <ol type="a"> <li>Pengadaan dan pengedaran benih atau</li> <li>Pengadaan dan pengedaran bibit atau</li> <li>Pengadaan dan pengedaran benih dan bibit disesuaikan dengan komoditi (benih dan/atau bibit) yang akan dimasukkan dari luar negeri</li> </ol>	15
2	Memiliki dokumen Surat Persyaratan Karantina Tumbuhan dari Badan Karantina Indonesia dan Dokumen Surat Hasil Analisa Resiko Jenis Tumbuhan Asing Invasif pre border dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)	15
3	Surat pernyataan dari produsen benih dan/atau bibit tanaman hutan negara asal yang menerangkan bahwa benih dan/atau bibit tanaman hutan yang dimasukkan ke Indonesia bukan Produk Rekayasa Genetik	15
4	Surat Keterangan tentang asal usul (certificate of origin), dokumen kualitas (certificate of quality) dari instansi yang berwenang di negara asal	15
5	Apabila benih dan/atau bibit yang dimasukkan ke dalam wilayah NKRI bukan berasal dari negara asal benih dan/atau bibit, maka wajib memiliki Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (certificate of phytosanitary) dari NPPO (National Plant Protection Organisation) Negara asal dari benih dan/atau bibit serta Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (certificate of phytosanitary) untuk Reekspor (certificate of phytosanitary for re-export) dari NPPO negara yang melakukan kegiatan pemasukan benih dan/atau bibit ke wilayah NKRI	15
6	Bukti bayar PNBP atas Perizinan Berusaha Pemasukan benih dan/atau bibit tanaman hutan dari luar negeri setelah mendapatkan kepastian persetujuan dari Menteri namun sebelum Sertifikat Standar diterbitkan oleh Sistem OSS	15
7	Bukti bayar PNBP atau Retribusi Daerah atas pengujian mutu benih dan/atau bibit untuk pelaku usaha yang menjual kembali benih dan/atau bibit secara langsung	15

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Membuat laporan setelah dilakukannya proses izin usaha pemasukan benih dan/atau bibit tanaman hutan dari luar negeri	15
2	Menjaga agar benih dan/atau bibit tanaman hutan yang telah masuk ke Indonesia tidak berdampak buruk pada ekosistem Indonesia (meminimalisasi terjadinya potensi spesies invasif post border)	15
3	Melaksanakan ketentuan Karantina Tumbuhan dan Kepabeanan	15
4	Menyerahkan dokumen kesehatan benih (certificate of phytosanitary) dari instansi yang berwenang di negara asal Kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	15

Ketentuan #1

Skala

Usaha Menengah

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Sertifikat Standar Pemasukan Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan Dari Luar Negeri

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	<p>Memiliki salah satu sertifikat standar terverifikasi dari jenis perizinan berusaha di bidang perbenihan tanaman hutan, yaitu:</p> <ol type="a"> <li>Pengadaan dan pengedaran benih atau</li> <li>Pengadaan dan pengedaran bibit atau</li> <li>Pengadaan dan pengedaran benih dan bibit disesuaikan dengan komoditi (benih dan/atau bibit) yang akan dimasukkan dari luar negeri</li> </ol>	15
2	Memiliki dokumen Surat Persyaratan Karantina Tumbuhan dari Badan Karantina Indonesia dan Dokumen Surat Hasil Analisa Resiko Jenis Tumbuhan Asing Invasif pre border dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)	15
3	Surat pernyataan dari produsen benih dan/atau bibit tanaman hutan negara asal yang menerangkan bahwa benih dan/atau bibit tanaman hutan yang dimasukkan ke Indonesia bukan Produk Rekayasa Genetik	15
4	Surat Keterangan tentang asal usul (certificate of origin), dokumen kualitas (certificate of quality) dari instansi yang berwenang di negara asal	15
5	Apabila benih dan/atau bibit yang dimasukkan ke dalam wilayah NKRI bukan berasal dari negara asal benih dan/atau bibit, maka wajib memiliki Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (certificate of phytosanitary) dari NPPO (National Plant Protection Organisation) Negara asal dari benih dan/atau bibit serta Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (certificate of phytosanitary) untuk Reekspor (certificate of phytosanitary for re-export) dari NPPO negara yang melakukan kegiatan pemasukan benih dan/atau bibit ke wilayah NKRI	15
6	Bukti bayar PNBP atas Perizinan Berusaha Pemasukan benih dan/atau bibit tanaman hutan dari luar negeri setelah mendapatkan kepastian persetujuan dari Menteri namun sebelum Sertifikat Standar diterbitkan oleh Sistem OSS	15
7	Bukti bayar PNBP atau Retribusi Daerah atas pengujian mutu benih dan/atau bibit untuk pelaku usaha yang menjual kembali benih dan/atau bibit secara langsung	15

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Membuat laporan setelah dilakukannya proses izin usaha pemasukan benih dan/atau bibit tanaman hutan dari luar negeri	15
2	Menjaga agar benih dan/atau bibit tanaman hutan yang telah masuk ke Indonesia tidak berdampak buruk pada ekosistem Indonesia (meminimalisasi terjadinya potensi spesies invasif post border)	15
3	Melaksanakan ketentuan Karantina Tumbuhan dan Kepabeanan	15
4	Menyerahkan dokumen kesehatan benih (certificate of phytosanitary) dari instansi yang berwenang di negara asal Kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	15

Ketentuan #1

Skala

Usaha Besar

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Sertifikat Standar Pemasukan Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan Dari Luar Negeri

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	PMA	Menteri/Kepala Badan
2	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	<p>Memiliki salah satu sertifikat standar terverifikasi dari jenis perizinan berusaha di bidang perbenihan tanaman hutan, yaitu:</p> <ol type="a"> <li>Pengadaan dan pengedaran benih atau</li> <li>Pengadaan dan pengedaran bibit atau</li> <li>Pengadaan dan pengedaran benih dan bibit disesuaikan dengan komoditi (benih dan/atau bibit) yang akan dimasukkan dari luar negeri</li> </ol>	15
2	Memiliki dokumen Surat Persyaratan Karantina Tumbuhan dari Badan Karantina Indonesia dan Dokumen Surat Hasil Analisa Resiko Jenis Tumbuhan Asing Invasif pre border dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)	15
3	Surat pernyataan dari produsen benih dan/atau bibit tanaman hutan negara asal yang menerangkan bahwa benih dan/atau bibit tanaman hutan yang dimasukkan ke Indonesia bukan Produk Rekayasa Genetik	15
4	Surat Keterangan tentang asal usul (certificate of origin), dokumen kualitas (certificate of quality) dari instansi yang berwenang di negara asal	15
5	Apabila benih dan/atau bibit yang dimasukkan ke dalam wilayah NKRI bukan berasal dari negara asal benih dan/atau bibit, maka wajib memiliki Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (certificate of phytosanitary) dari NPPO (National Plant Protection Organisation) Negara asal dari benih dan/atau bibit serta Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (certificate of phytosanitary) untuk Reekspor (certificate of phytosanitary for re-export) dari NPPO negara yang melakukan kegiatan pemasukan benih dan/atau bibit ke wilayah NKRI	15
6	Bukti bayar PNBP atas Perizinan Berusaha Pemasukan benih dan/atau bibit tanaman hutan dari luar negeri setelah mendapatkan kepastian persetujuan dari Menteri namun sebelum Sertifikat Standar diterbitkan oleh Sistem OSS	15
7	Bukti bayar PNBP atau Retribusi Daerah atas pengujian mutu benih dan/atau bibit untuk pelaku usaha yang menjual kembali benih dan/atau bibit secara langsung	15

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Membuat laporan setelah dilakukannya proses izin usaha pemasukan benih dan/atau bibit tanaman hutan dari luar negeri	15
2	Menjaga agar benih dan/atau bibit tanaman hutan yang telah masuk ke Indonesia tidak berdampak buruk pada ekosistem Indonesia (meminimalisasi terjadinya potensi spesies invasif post border)	15
3	Melaksanakan ketentuan Karantina Tumbuhan dan Kepabeanan	15
4	Menyerahkan dokumen kesehatan benih (certificate of phytosanitary) dari instansi yang berwenang di negara asal Kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	15

Ketentuan #1

Skala

Usaha Mikro

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Sertifikat Standar Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Gubernur
2	Permohonan oleh badan usaha milik negara bidang kehutanan (perum perhutani)	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Dokumen sertifikat sumber benih atau Dokumen surat penunjukan sebagai pengelola dari pemilik sumber benih atau perjanjian Kerjasama pengelolaan sumber benih bersertifikat	15
2	<p>Lokasi kegiatan:</p> <ol type="a"> <li>Jika pelaku usaha adalah Perum Perhutani, dan lokasi berada di luar area Perum Perhutani maka dilengkapi Pertimbangan Teknis dari Gubernur</li> <li>Jika pelaku usaha adalah pelaku usaha lain, dan lokasi usaha berada di area kerja Perum Perhutani, maka dilengkapi Pertimbangan Teknis dari Perum Perhutani</li> </ol>	15
3	Memiliki Sistem irigasi dan penyiraman, yang dibuktikan dengan foto berikut dengan desainnya	15
4	$46	15
5	Memiliki tenaga ahli atau tenaga terampil di bidang pengelolaan benih dan pembibitan, dengan dibuktikan sertifikat pelatihan dan/atau ijazah akademik	15
6	Memiliki stok benih dan bibit yang bersertifikat, yang dibuktikan dengan laporan stok benih dan bibit bersertifikat	15
7	Terdapat aktivitas pembuatan bibit, yang dibuktikan dengan foto dan laporan kegiatan produksi bibit	15
8	<p>Bukti bayar PNBP atau Retribusi Daerah atas:</p> <ol type="a"> <li>Sertifikasi sumber benih atau</li> <li>Sertifikasi mutu benih atau</li> <li>Sertifikasi mutu bibit</li> </ol>	15

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Melakukan sertifikasi mutu benih dan/atau sertifikasi mutu bibit bagi benih dan/atau bibit yang diedarkan	15
2	Bagi jenis tanaman yang benihnya wajib berasal dari sumber benih bersertifikat berdasarkan keputusan Menteri yang membidangi urusan kehutanan, maka benihnya wajib berasal dari sumber benih bersertifikat Bagi jenis tanaman hutan yang benihnya belum diwajibkan berasal dari sumber benih bersertifikat, maka benihnya diutamakan dari sumber benih bersertifikat	15
3	Membuat laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali	15
4	Melaksanakan tata usaha benih dan bibit tanaman hutan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan	15

Ketentuan #1

Skala

Usaha Kecil

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Sertifikat Standar Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Gubernur
2	Permohonan oleh badan usaha milik negara bidang kehutanan (perum perhutani)	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Dokumen sertifikat sumber benih atau Dokumen surat penunjukan sebagai pengelola dari pemilik sumber benih atau perjanjian Kerjasama pengelolaan sumber benih bersertifikat	15
2	<p>Lokasi kegiatan:</p> <ol type="a"> <li>Jika pelaku usaha adalah Perum Perhutani, dan lokasi berada di luar area Perum Perhutani maka dilengkapi Pertimbangan Teknis dari Gubernur</li> <li>Jika pelaku usaha adalah pelaku usaha lain, dan lokasi usaha berada di area kerja Perum Perhutani, maka dilengkapi Pertimbangan Teknis dari Perum Perhutani</li> </ol>	15
3	Memiliki Sistem irigasi dan penyiraman, yang dibuktikan dengan foto berikut dengan desainnya	15
4	$48	15
5	Memiliki tenaga ahli atau tenaga terampil di bidang pengelolaan benih dan pembibitan, dengan dibuktikan sertifikat pelatihan dan/atau ijazah akademik	15
6	Memiliki stok benih dan bibit yang bersertifikat, yang dibuktikan dengan laporan stok benih dan bibit bersertifikat	15
7	Terdapat aktivitas pembuatan bibit, yang dibuktikan dengan foto dan laporan kegiatan produksi bibit	15
8	<p>Bukti bayar PNBP atau Retribusi Daerah atas:</p> <ol type="a"> <li>Sertifikasi sumber benih atau</li> <li>Sertifikasi mutu benih atau</li> <li>Sertifikasi mutu bibit</li> </ol>	15

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Melakukan sertifikasi mutu benih dan/atau sertifikasi mutu bibit bagi benih dan/atau bibit yang diedarkan	15
2	Bagi jenis tanaman yang benihnya wajib berasal dari sumber benih bersertifikat berdasarkan keputusan Menteri yang membidangi urusan kehutanan, maka benihnya wajib berasal dari sumber benih bersertifikat Bagi jenis tanaman hutan yang benihnya belum diwajibkan berasal dari sumber benih bersertifikat, maka benihnya diutamakan dari sumber benih bersertifikat	15
3	Membuat laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali	15
4	Melaksanakan tata usaha benih dan bibit tanaman hutan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan	15

Ketentuan #1

Skala

Usaha Menengah

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Sertifikat Standar Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Gubernur
2	Permohonan oleh badan usaha milik negara bidang kehutanan (perum perhutani)	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Dokumen sertifikat sumber benih atau Dokumen surat penunjukan sebagai pengelola dari pemilik sumber benih atau perjanjian Kerjasama pengelolaan sumber benih bersertifikat	15
2	<p>Lokasi kegiatan:</p> <ol type="a"> <li>Jika pelaku usaha adalah Perum Perhutani, dan lokasi berada di luar area Perum Perhutani maka dilengkapi Pertimbangan Teknis dari Gubernur</li> <li>Jika pelaku usaha adalah pelaku usaha lain, dan lokasi usaha berada di area kerja Perum Perhutani, maka dilengkapi Pertimbangan Teknis dari Perum Perhutani</li> </ol>	15
3	Memiliki Sistem irigasi dan penyiraman, yang dibuktikan dengan foto berikut dengan desainnya	15
4	$4a	15
5	Memiliki tenaga ahli atau tenaga terampil di bidang pengelolaan benih dan pembibitan, dengan dibuktikan sertifikat pelatihan dan/atau ijazah akademik	15
6	Memiliki stok benih dan bibit yang bersertifikat, yang dibuktikan dengan laporan stok benih dan bibit bersertifikat	15
7	Terdapat aktivitas pembuatan bibit, yang dibuktikan dengan foto dan laporan kegiatan produksi bibit	15
8	<p>Bukti bayar PNBP atau Retribusi Daerah atas:</p> <ol type="a"> <li>Sertifikasi sumber benih atau</li> <li>Sertifikasi mutu benih atau</li> <li>Sertifikasi mutu bibit</li> </ol>	15

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Melakukan sertifikasi mutu benih dan/atau sertifikasi mutu bibit bagi benih dan/atau bibit yang diedarkan	15
2	Bagi jenis tanaman yang benihnya wajib berasal dari sumber benih bersertifikat berdasarkan keputusan Menteri yang membidangi urusan kehutanan, maka benihnya wajib berasal dari sumber benih bersertifikat Bagi jenis tanaman hutan yang benihnya belum diwajibkan berasal dari sumber benih bersertifikat, maka benihnya diutamakan dari sumber benih bersertifikat	15
3	Membuat laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali	15
4	Melaksanakan tata usaha benih dan bibit tanaman hutan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan	15

Ketentuan #1

Skala

Usaha Besar

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Sertifikat Standar Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Permohonan oleh badan usaha milik negara bidang kehutanan (perum perhutani)	Menteri/Kepala Badan
2	PMA	Menteri/Kepala Badan
3	Seluruh	Gubernur

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Dokumen sertifikat sumber benih atau Dokumen surat penunjukan sebagai pengelola dari pemilik sumber benih atau perjanjian Kerjasama pengelolaan sumber benih bersertifikat	15
2	<p>Lokasi kegiatan:</p> <ol type="a"> <li>Jika pelaku usaha adalah Perum Perhutani, dan lokasi berada di luar area Perum Perhutani maka dilengkapi Pertimbangan Teknis dari Gubernur</li> <li>Jika pelaku usaha adalah pelaku usaha lain, dan lokasi usaha berada di area kerja Perum Perhutani, maka dilengkapi Pertimbangan Teknis dari Perum Perhutani</li> </ol>	15
3	Memiliki Sistem irigasi dan penyiraman, yang dibuktikan dengan foto berikut dengan desainnya	15
4	$4c	15
5	Memiliki tenaga ahli atau tenaga terampil di bidang pengelolaan benih dan pembibitan, dengan dibuktikan sertifikat pelatihan dan/atau ijazah akademik	15
6	Memiliki stok benih dan bibit yang bersertifikat, yang dibuktikan dengan laporan stok benih dan bibit bersertifikat	15
7	Terdapat aktivitas pembuatan bibit, yang dibuktikan dengan foto dan laporan kegiatan produksi bibit	15
8	<p>Bukti bayar PNBP atau Retribusi Daerah atas:</p> <ol type="a"> <li>Sertifikasi sumber benih atau</li> <li>Sertifikasi mutu benih atau</li> <li>Sertifikasi mutu bibit</li> </ol>	15

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Melakukan sertifikasi mutu benih dan/atau sertifikasi mutu bibit bagi benih dan/atau bibit yang diedarkan	15
2	Bagi jenis tanaman yang benihnya wajib berasal dari sumber benih bersertifikat berdasarkan keputusan Menteri yang membidangi urusan kehutanan, maka benihnya wajib berasal dari sumber benih bersertifikat Bagi jenis tanaman hutan yang benihnya belum diwajibkan berasal dari sumber benih bersertifikat, maka benihnya diutamakan dari sumber benih bersertifikat	15
3	Membuat laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali	15
4	Melaksanakan tata usaha benih dan bibit tanaman hutan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan	15

Ketentuan #1

Skala

Usaha Mikro

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Sertifikat Standar Pengadaan dan Pengedaran Benih

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Gubernur

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Dokumen sertifikat sumber benih atau Dokumen surat penunjukan sebagai pengelola dari pemilik sumber benih atau perjanjian Kerjasama pengelolaan sumber benih bersertifikat	15
2	<p>Memiliki sarana dan prasarana perbenihan berupa:</p> <ol type="a"> <li>Pengunduhan Benih, yang dibuktikan dengan foto dan detail rincian spesifikasi alat pengunduhan</li> <li>Penanganan Benih, yang dibuktikan dengan foto proses penanganan benih berikut penjelasan metode (tata cara, alat dan bahan)</li> <li>Penyimpanan Benih, yang dibuktikan dengan foto dan disain penyimpanan benih dalam kaitannya dengan perlindungan benih (seed protection)</li> </ol>	15
3	Memiliki tenaga ahli atau tenaga terampil di Bidang Pengelolaan Benih, dengan dibuktikan sertifikat pelatihan dan/atau ijazah akademik	15
4	Memiliki Stok Benih Bersertifikat, yang dibuktikan dengan laporan stok benih bersertifikat	15
5	<p>Bukti Bayar PNBP atau Retribusi Daerah atas :</p> <ol type="a"> <li>Sertifikasi Sumber benih atau</li> <li>Sertifikasi Mutu Benih dan/atau</li> <li>Pengunduhan atau pengumpulan anakan alam dari kawasan hutan</li> </ol>	15

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Melakukan sertifikasi mutu benih bagi benih yang akan diedarkan	15
2	Bagi jenis tanaman yang benihnya wajib berasal dari sumber benih bersertifikat berdasarkan keputusan Menteri yang membidangi urusan kehutanan, maka benihnya wajib berasal dari sumber benih bersertifikat Bagi jenis tanaman hutan yang benihnya belum diwajibkan berasal dari sumber benih bersertifikat, maka benihnya diutamakan dari sumber benih bersertifikat	15
3	Membuat laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali	15
4	Melaksanakan tata usaha Benih tanaman hutan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan	15

Ketentuan #1

Skala

Usaha Kecil

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Sertifikat Standar Pengadaan dan Pengedaran Benih

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Gubernur

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Dokumen sertifikat sumber benih atau Dokumen surat penunjukan sebagai pengelola dari pemilik sumber benih atau perjanjian Kerjasama pengelolaan sumber benih bersertifikat	15
2	<p>Memiliki sarana dan prasarana perbenihan berupa:</p> <ol type="a"> <li>Pengunduhan Benih, yang dibuktikan dengan foto dan detail rincian spesifikasi alat pengunduhan</li> <li>Penanganan Benih, yang dibuktikan dengan foto proses penanganan benih berikut penjelasan metode (tata cara, alat dan bahan)</li> <li>Penyimpanan Benih, yang dibuktikan dengan foto dan disain penyimpanan benih dalam kaitannya dengan perlindungan benih (seed protection)</li> </ol>	15
3	Memiliki tenaga ahli atau tenaga terampil di Bidang Pengelolaan Benih, dengan dibuktikan sertifikat pelatihan dan/atau ijazah akademik	15
4	Memiliki Stok Benih Bersertifikat, yang dibuktikan dengan laporan stok benih bersertifikat	15
5	<p>Bukti Bayar PN-BP atau Retribusi Daerah atas :</p> <ol type="a"> <li>Sertifikasi Sumber benih atau</li> <li>Sertifikasi Mutu Benih dan/atau</li> <li>Pengunduhan atau pengumpulan anakan alam dari kawasan hutan</li> </ol>	15

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Melakukan sertifikasi mutu benih bagi benih yang akan diedarkan	15
2	Bagi jenis tanaman yang benihnya wajib berasal dari sumber benih bersertifikat berdasarkan keputusan Menteri yang membidangi urusan kehutanan, maka benihnya wajib berasal dari sumber benih bersertifikat Bagi jenis tanaman hutan yang benihnya belum diwajibkan berasal dari sumber benih bersertifikat, maka benihnya diutamakan dari sumber benih bersertifikat	15
3	Membuat laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali	15
4	Melaksanakan tata usaha Benih tanaman hutan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan	15

Ketentuan #1

Skala

Usaha Menengah

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Sertifikat Standar Pengadaan dan Pengedaran Benih

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Gubernur

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Dokumen sertifikat sumber benih atau Dokumen surat penunjukan sebagai pengelola dari pemilik sumber benih atau perjanjian Kerjasama pengelolaan sumber benih bersertifikat	15
2	<p>Memiliki sarana dan prasarana perbenihan berupa:</p> <ol type="a"> <li>Pengunduhan Benih, yang dibuktikan dengan foto dan detail rincian spesifikasi alat pengunduhan</li> <li>Penanganan Benih, yang dibuktikan dengan foto proses penanganan benih berikut penjelasan metode (tata cara, alat dan bahan)</li> <li>Penyimpanan Benih, yang dibuktikan dengan foto dan disain penyimpanan benih dalam kaitannya dengan perlindungan benih (seed protection)</li> </ol>	15
3	Memiliki tenaga ahli atau tenaga terampil di Bidang Pengelolaan Benih, dengan dibuktikan sertifikat pelatihan dan/atau ijazah akademik	15
4	Memiliki Stok Benih Bersertifikat, yang dibuktikan dengan laporan stok benih bersertifikat	15
5	<p>Bukti Bayar PNBP atau Retribusi Daerah atas :</p> <ol type="a"> <li>Sertifikasi Sumber benih atau</li> <li>Sertifikasi Mutu Benih dan/atau</li> <li>Pengunduhan atau pengumpulan anakan alam dari kawasan hutan</li> </ol>	15

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Melakukan sertifikasi mutu benih bagi benih yang akan diedarkan	15
2	Bagi jenis tanaman yang benihnya wajib berasal dari sumber benih bersertifikat berdasarkan keputusan Menteri yang membidangi urusan kehutanan, maka benihnya wajib berasal dari sumber benih bersertifikat Bagi jenis tanaman hutan yang benihnya belum diwajibkan berasal dari sumber benih bersertifikat, maka benihnya diutamakan dari sumber benih bersertifikat	15
3	Membuat laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali	15
4	Melaksanakan tata usaha Benih tanaman hutan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan	15

Ketentuan #1

Skala

Usaha Besar

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Sertifikat Standar Pengadaan dan Pengedaran Benih

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	PMA	Menteri/Kepala Badan
2	Seluruh	Gubernur

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Dokumen sertifikat sumber benih atau Dokumen surat penunjukan sebagai pengelola dari pemilik sumber benih atau perjanjian Kerjasama pengelolaan sumber benih bersertifikat	15
2	<p>Memiliki sarana dan prasarana perbenihan berupa:</p> <ol type="a"> <li>Pengunduhan Benih, yang dibuktikan dengan foto dan detail rincian spesifikasi alat pengunduhan</li> <li>Penanganan Benih, yang dibuktikan dengan foto proses penanganan benih berikut penjelasan metode (tata cara, alat dan bahan)</li> <li>Penyimpanan Benih, yang dibuktikan dengan foto dan disain penyimpanan benih dalam kaitannya dengan perlindungan benih (seed protection)</li> </ol>	15
3	Memiliki tenaga ahli atau tenaga terampil di Bidang Pengelolaan Benih, dengan dibuktikan sertifikat pelatihan dan/atau ijazah akademik	15
4	Memiliki Stok Benih Bersertifikat, yang dibuktikan dengan laporan stok benih bersertifikat	15
5	<p>Bukti Bayar PNBP atau Retribusi Daerah atas :</p> <ol type="a"> <li>Sertifikasi Sumber benih atau</li> <li>Sertifikasi Mutu Benih dan/atau</li> <li>Pengunduhan atau pengumpulan anakan alam dari kawasan hutan</li> </ol>	15

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Melakukan sertifikasi mutu benih bagi benih yang akan diedarkan	15
2	Bagi jenis tanaman yang benihnya wajib berasal dari sumber benih bersertifikat berdasarkan keputusan Menteri yang membidangi urusan kehutanan, maka benihnya wajib berasal dari sumber benih bersertifikat Bagi jenis tanaman hutan yang benihnya belum diwajibkan berasal dari sumber benih bersertifikat, maka benihnya diutamakan dari sumber benih bersertifikat	15
3	Membuat laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali	15
4	Melaksanakan tata usaha Benih tanaman hutan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan	15

Catatan: Informasi ini merupakan alat bantu pencarian KBLI dan perizinan berusaha berbasis risiko. Untuk keputusan perizinan resmi, tetap lakukan konfirmasi pada sistem OSS dan regulasi sektoral yang berlaku.