Detail KBLI 2025
Direktorat Pengelolaan Bisnis - Universitas Padjadjaran

DETAIL KBLI

KBLI 202502102

KBLI 202002111, 02112, 02113, 02119, 02121, 02122

Pemanfaatan Kayu Hutan

Kode & Judul KBLI 2025

02102 - Pemanfaatan Kayu Hutan

Kode & Judul KBLI 2020

02111 - Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi

02112 - Pemanfaatan kayu hutan tanaman hasil rehabilitasi pada hutan produksi

02113 - Pemanfaatan kayu hutan tanaman rakyat

02119 - Pemanfaatan kayu hutan tanaman lainnya

02121 - Pemanfaatan Kayu Hutan Alam

02122 - Pemanfaatan kayu hasil restorasi ekosistem pada hutan alam

Jenis Perubahan

Gabung Kode

Uraian

Uraian KBLI 2025

Kelompok ini mencakup kegiatan pengelolaan kayu di dalam hutan, mulai dari penanaman sampai penebangan dengan hasil produksi berupa kayu bulat. Kegiatan ini dapat dilakukan di dalam hutan alam, hutan semialami, maupun hutan tanaman.

Uraian KBLI 2020 / OSS RBA

Kelompok ini mencakup usaha pemanfaatan kayu yang meliputi penanaman atau pengayaan, pemeliharaan, pemanenan atau penebangan hasil yang berasal dari hutan tanaman pada hutan produksi. Jenis tanaman kayu kehutanan seperti jati, pinus, mahoni, sonokeling, sengon/albasia/jeunjing, jabon, akasia, ekalitus, cendana, dan tanaman kayu kehutanan lainnya.

Ruang Lingkup

Ketentuan #1

Skala

Usaha Mikro

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Tinggi

Perizinan Berusaha

Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Persetujuan Komitmen PBPH	10
2	Berita Acara Koordinat Geografis	10
3	Bukti pelunasan iuran PBPH	10

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Menyusun dokumen rencana kerja usaha pemanfaatan hutan untuk 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan rencana pengelolaan hutan jangka panjang KPH paling lambat 1 tahun setelah perizinan berusaha diberikan	10
2	Menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) berdasarkan RKUPH sejak sejak RKU disahkan	10
3	Melaksanakan kegiatan nyata di lapangan paling lambat 1 tahun setelah perizinan berusaha diterbitkan	10
4	Melaksanakan penataan batas areal kerja 2 (dua) tahun sejak diberikan	10
5	Melaksanakan perlindungan hutan di areal kerjanya	10
6	Melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan di areal kerjanya	10
7	Bertanggungjawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya	10
8	Melakukan pemulihan lingkungan terhadap kerusakan lingkungan di areal kerjanya	10
9	Melaksanakan penanaman paling sedikit 50% dari target yang telah ditentukan	10
10	Merealisasikan produksi paling sedikit 50% dari target yang direncanakan	10
11	Menatausahakan keuangan kegiatan usahanya	10
12	Mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan	10
13	Membayar PNBP sesuai peraturan perundang undangan	10
14	Melaksanakan pemanfaatan hasil hutan dengan sistem silvikultur sesuai dengan kondisi setempat	10
15	Melaksanakan pemanenan hasil hutan kayu dengan menerapkan teknik pembalakan berdampak rendah/ Reduce Impact Logging (RIL)	10
16	Melakukan penatausahaan hasil hutan	10
17	Melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan sesuai ketentuan	10
18	Menyampaikan laporan kinerja secara periodik kepada Menteri LHK	10
19	Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai ketentuan	10

Ketentuan #1

Skala

Usaha Kecil

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Tinggi

Perizinan Berusaha

Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Persetujuan Komitmen PBPH	10
2	Berita Acara Koordinat Geografis	10
3	Bukti pelunasan iuran PBPH	10

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Menyusun dokumen rencana kerja usaha pemanfaatan hutan untuk 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan rencana pengelolaan hutan jangka panjang KPH paling lambat 1 tahun setelah perizinan berusaha diberikan	10
2	Menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) berdasarkan RKUPH sejak sejak RKU disahkan	10
3	Melaksanakan kegiatan nyata di lapangan paling lambat 1 tahun setelah perizinan berusaha diterbitkan	10
4	Melaksanakan penataan batas areal kerja 2 (dua) tahun sejak diberikan	10
5	Melaksanakan perlindungan hutan di areal kerjanya	10
6	Melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan di areal kerjanya	10
7	Bertanggungjawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya	10
8	Melakukan pemulihan lingkungan terhadap kerusakan lingkungan di areal kerjanya	10
9	Melaksanakan penanaman paling sedikit 50% dari target yang telah ditentukan	10
10	Merealisasikan produksi paling sedikit 50% dari target yang direncanakan	10
11	Menatausahakan keuangan kegiatan usahanya	10
12	Mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan	10
13	Membayar PNBP sesuai peraturan perundang undangan	10
14	Melaksanakan pemanfaatan hasil hutan dengan sistem silvikultur sesuai dengan kondisi setempat	10
15	Melaksanakan pemanenan hasil hutan kayu dengan menerapkan teknik pembalakan berdampak rendah/ Reduce Impact Logging (RIL)	10
16	Melakukan penatausahaan hasil hutan	10
17	Melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan sesuai ketentuan	10
18	Menyampaikan laporan kinerja secara periodik kepada Menteri LHK	10
19	Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai ketentuan	10

Ketentuan #1

Skala

Usaha Menengah

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Tinggi

Perizinan Berusaha

Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Persetujuan Komitmen PBPH	10
2	Berita Acara Koordinat Geografis	10
3	Bukti pelunasan iuran PBPH	10

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Menyusun dokumen rencana kerja usaha pemanfaatan hutan untuk 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan rencana pengelolaan hutan jangka panjang KPH paling lambat 1 tahun setelah perizinan berusaha diberikan	10
2	Menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) berdasarkan RKUPH sejak sejak RKU disahkan	10
3	Melaksanakan kegiatan nyata di lapangan paling lambat 1 tahun setelah perizinan berusaha diterbitkan	10
4	Melaksanakan penataan batas areal kerja 2 (dua) tahun sejak diberikan	10
5	Melaksanakan perlindungan hutan di areal kerjanya	10
6	Melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan di areal kerjanya	10
7	Bertanggungjawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya	10
8	Melakukan pemulihan lingkungan terhadap kerusakan lingkungan di areal kerjanya	10
9	Melaksanakan penanaman paling sedikit 50% dari target yang telah ditentukan	10
10	Merealisasikan produksi paling sedikit 50% dari target yang direncanakan	10
11	Menatausahakan keuangan kegiatan usahanya	10
12	Mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan	10
13	Membayar PNBP sesuai peraturan perundang undangan	10
14	Melaksanakan pemanfaatan hasil hutan dengan sistem silvikultur sesuai dengan kondisi setempat	10
15	Melaksanakan pemanenan hasil hutan kayu dengan menerapkan teknik pembalakan berdampak rendah/ Reduce Impact Logging (RIL)	10
16	Melakukan penatausahaan hasil hutan	10
17	Melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan sesuai ketentuan	10
18	Menyampaikan laporan kinerja secara periodik kepada Menteri LHK	10
19	Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai ketentuan	10

Ketentuan #1

Skala

Usaha Besar

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Tinggi

Perizinan Berusaha

Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
2	PMA	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Persetujuan Komitmen PBPH	10
2	Berita Acara Koordinat Geografis	10
3	Bukti pelunasan iuran PBPH	10

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Menyusun dokumen rencana kerja usaha pemanfaatan hutan untuk 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan rencana pengelolaan hutan jangka panjang KPH paling lambat 1 tahun setelah perizinan berusaha diberikan	10
2	Menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) berdasarkan RKUPH sejak sejak RKU disahkan	10
3	Melaksanakan kegiatan nyata di lapangan paling lambat 1 tahun setelah perizinan berusaha diterbitkan	10
4	Melaksanakan penataan batas areal kerja 2 (dua) tahun sejak diberikan	10
5	Melaksanakan perlindungan hutan di areal kerjanya	10
6	Melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan di areal kerjanya	10
7	Bertanggungjawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya	10
8	Melakukan pemulihan lingkungan terhadap kerusakan lingkungan di areal kerjanya	10
9	Melaksanakan penanaman paling sedikit 50% dari target yang telah ditentukan	10
10	Merealisasikan produksi paling sedikit 50% dari target yang direncanakan	10
11	Menatausahakan keuangan kegiatan usahanya	10
12	Mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan	10
13	Membayar PNBP sesuai peraturan perundang undangan	10
14	Melaksanakan pemanfaatan hasil hutan dengan sistem silvikultur sesuai dengan kondisi setempat	10
15	Melaksanakan pemanenan hasil hutan kayu dengan menerapkan teknik pembalakan berdampak rendah/ Reduce Impact Logging (RIL)	10
16	Melakukan penatausahaan hasil hutan	10
17	Melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan sesuai ketentuan	10
18	Menyampaikan laporan kinerja secara periodik kepada Menteri LHK	10
19	Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai ketentuan	10

Catatan: Informasi ini merupakan alat bantu pencarian KBLI dan perizinan berusaha berbasis risiko. Untuk keputusan perizinan resmi, tetap lakukan konfirmasi pada sistem OSS dan regulasi sektoral yang berlaku.