Detail KBLI 2025
Direktorat Pengelolaan Bisnis - Universitas Padjadjaran

DETAIL KBLI

KBLI 202501493

KBLI 202001493

Budi Daya dan Pembibitan Lebah

Kode & Judul KBLI 2025

01493 - Budi Daya dan Pembibitan Lebah

Kode & Judul KBLI 2020

01493 - Pembibitan Dan Budidaya Lebah

Jenis Perubahan

Uraian

Uraian KBLI 2025

Kelompok ini mencakup kegiatan budi daya dan pembibitan lebah untuk menghasilkan produk seperti madu, lilin lebah, propolis dan sarang lebah, dan kegiatan pembibitan lebah.

Uraian KBLI 2020 / OSS RBA

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan dan budidaya lebah, termasuk pengusahaan madu.

Ruang Lingkup

Ketentuan #1

Skala

Usaha Mikro

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Rendah

Perizinan Berusaha

Sertifikat Standar

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Lahan usaha berada dalam wilayah lintas provinsi	Menteri/Kepala Badan
2	Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/Walikota
3	Lahan usaha lintas Kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Menerapkan Cara Pembibitan/budidaya Ternak yang Baik	-
2	Menyampaikan laporan populasi dan produksi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya	-

Ketentuan #1

Skala

Usaha Kecil

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Rendah

Perizinan Berusaha

Sertifikat Standar

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Lahan usaha berada dalam wilayah lintas provinsi	Menteri/Kepala Badan
2	Lahan usaha lintas Kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur
3	Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/Walikota

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Menerapkan Cara Pembibitan/budidaya Ternak yang Baik	-
2	Menyampaikan laporan populasi dan produksi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya	-

Ketentuan #1

Skala

Usaha Menengah

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Sertifikat Standar

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Lahan usaha lintas Kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur
2	Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/Walikota
3	Lahan usaha berada dalam wilayah lintas provinsi	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara budidaya ternak yang baik	7
2	Surat keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi usaha peternakan	7
3	Rekomendasi bibit dan/atau benih dari komisi bibit untuk pengembangan rumpun/galur baru	7

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Menerapkan Cara Pembibitan atau budidaya Ternak yang Baik	7
2	Menyampaikan laporan produksi dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya	7
3	Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya	7

Ketentuan #1

Skala

Usaha Besar

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Sertifikat Standar

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Lahan usaha lintas Kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur
2	Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/Walikota
3	Lahan usaha berada dalam wilayah lintas provinsi	Menteri/Kepala Badan
4	PMA	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara budidaya ternak yang baik	7
2	Surat keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi usaha peternakan	7
3	Rekomendasi bibit dan/atau benih dari komisi bibit untuk pengembangan rumpun/galur baru	7

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Menerapkan Cara Pembibitan atau budidaya Ternak yang Baik	7
2	Menyampaikan laporan produksi dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya	7
3	Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya	7

PB UMKU

No	Parameter	Kewenangan
1	Maklon	Menteri/Kepala Badan
2	Non-Maklon	Menteri/Kepala Badan
3	seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan

No	Persyaratan	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Standar HACCP sesuai dengan proses yang dilakukan;	-
2	Standar CPPOB Proses sesuai dengan proses yang dilakukan;	-
3	Standar label pangan olahan;	-
4	Standar Penerapan PMR Keamanan Pangan di Industri Pangan.	-
5	Standar Pedoman Audit Internal Penerapan PMR; dan	-
6	Standar hasil uji/Certificate of Analysis;	-
7	Standar ketertelusuran dan penarikan pangan dari peredaran;	-
8	Standar CPPOB Umum Program Manajemen Risiko;	-

Kewajiban

No	Kewajiban	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Berkewajiban melaporkan bukti pelaksanaan PMR secara mandiri dan konsisten berupa audit internal setiap 6 bulan.	5 Tahun
2	Memiliki sistem ketertelusuran dan penarikan pangan dari peredaran;	5 Tahun
3	Melaporkan terjadinya kasus keamanan pangan yang diproduksi;	5 Tahun
4	Harus memenuhi standar mengenai: Jaminan keamanan, mutu, gizi dan label pangan olahan; Standar CPPOB Umum, CPPOB Proses dan HACCP; Standar hasil uji/Certificate of Analysis; Penerapan PMR Keamanan Pangan di Industri Pangan.Sepanjang memproduksi pangan yang menerapkan PMR;	5 Tahun
5	Melengkapi dan mengupdate dokumen pada sistem PMR;	5 Tahun

No	Parameter	Kewenangan
1	seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan

No	Persyaratan	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Standar izin variasi nama produsen pangan olahan	-
2	Bukti bayar PNBP	-

No	Parameter	Kewenangan
1	seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan

No	Persyaratan	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Bukti bayar PNBP	-
2	Penerapan CPPOB pada Sarana Produksi Pangan Olahan dalam rangka pendaftaran, eksportasi atau higiene sanitasi, baik permohonan baru, perubahan, dan/atau perpanjangan, dengan memenuhi : Standar dan Persyaratan izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik Standar Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang baik berdasarkan hasil pemeriksaan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan	-

Kewajiban

No	Kewajiban	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Menyelengarakan cara produksi pangan olahan yang baik secara berkelanjutan, dengan memenuhi standar: Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik Batas Cemaran Mikrobiologi Pangan, Batas Maksimum Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan, Batas Maksimum Cemaran Kimia dalam Pangan Olahan Bahan Tambahan Pangan Bahan Baku yang dilarang dalam Pangan Olahan Kodeks Makanan Indonesia	-

No	Parameter	Kewenangan
1	Maklon	Menteri/Kepala Badan
2	Non-Maklon	Menteri/Kepala Badan
3	seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan

No	Persyaratan	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Standar Pengkajian Keamanan, Mutu, Gizi, Manfaat dan Label Pangan Olahan.	-
2	Standar Penerapan 2D Barcode dalam Pengawasan Obat dan Makanan;	-
3	Standar Pencantuman Informasi Nilai Gizi untuk Pangan Olahan yang Diproduksi Oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil (Dikecualikan untuk Minuman Beralkohol);	-
4	Standar Persyaratan Penambahan Zat Gizi dan Zat Non gizi dalam Pangan Olahan;	-
5	Standar Acuan Label Gizi (Dikecualikan untuk Minuman Beralkohol);	-
6	Standar Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan (Dikecualikan untuk Minuman Beralkohol);	-
7	Standar Label Pangan Olahan;	-
8	Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol;	-
9	Standar Kemasan Pangan;	-
10	Standar Batas Maksimum Melamin dalam Pangan;	-
11	Standar Kodeks Makanan Indonesia (berlaku untuk Bahan Tambahan Pangan);	-
12	Standar Persyaratan Pangan Steril Komersial (berlaku untuk pangan yang diproses dengan sterilisasi komersial);	-
13	Standar Pengawasan Produk Rekayasa Genetik (berlaku untuk pangan produk rekayasa genetik (PRG));	-
14	Standar Pangan Iradiasi (berlaku untuk pangan iradiasi);	-
15	Standar Pengawasan Pangan Olahan Untuk Keperluan Gizi Khusus (berlaku hanya untuk PKGK);	-
16	Standar Pengawasan Klaim Pada Label dan Iklan Pangan Olahan;	-
17	Standar Bahan Penolong dalam Pangan Olahan;	-
18	Standar Bahan Tambahan Pangan Perisa;	-
19	Standar Persyaratan Bahan Tambahan Pangan Campuran (berlaku untuk Bahan Tambahan Pangan);	-
20	Standar Bahan Tambahan Pangan;	-
21	Standar Bahan Baku yang Dilarang dalam Pangan Olahan;	-
22	Standar Batas Maksimum Cemaran Kimia dalam Pangan Olahan;	-
23	Standar Batas Maksimal Cemaran Mikroba dalam Pangan Olahan;	-
24	Standar Batas Maksimum Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan;	-
25	Standar Kategori Pangan;	-
26	Standar Tata Laksana Pendaftaran Pangan Olahan;	-
27	Standar Cara Produksi dan/atau Distribusi Pangan Olahan yang Baik;	-
28	Standar izin edar pangan olahan;	-
29	Bukti bayar PNBP	-

Kewajiban

No	Kewajiban	Jangka Waktu Pemenuhan
1	$76	-

No	Parameter	Kewenangan
1	Untuk tujuan ekspor	Menteri/Kepala Badan
2	Usaha berlokasi di kabupaten/kota	Menteri/Kepala Badan
3	Usaha berlokasi lintas kabupaten/kota	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan

No	Persyaratan	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Dokumen jaminan mutu/SOP Pernyataan diri (self-declare) telah melaksanakan cara pembibitan ternak yang baik	14 Hari
2	Alur proses produksi dan denah tata letak alat produksi	14 Hari
3	Foto udara lokasi/denah lokasi lengkap dengan batas-batasannya	14 Hari
4	Surat Permohonan yang ditujukan kepada: Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam hal kegiatan usaha berada di lintas provinsi dan/atau untuk perluasan pasar dalam negeri atau luar negeri Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi dalam hal kegiatan usaha berada di lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di kabupaten/kota dalam hal kegiatan usaha berada di daerah kabupaten/kota.	14 Hari
5	Pernyataan bahwa telah melaksanakan budidaya ternak yang baik	-
6	Dokumen jaminan mutu / SOP	-
7	Alur proses produksi dan denah tata letak alat produksi	-
8	Foto udara lokasi/ denah lokasi lengkap dengan batas- batasannya	-
9	Surat Permohonan ditujukan kepada: Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam hal kegiatan usaha berada di lintas provinsi dan/atau untuk perluasan pasar dalam negeri atau luar negeri Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi dalam hal kegiatan usaha berada di lintas daerah kabupaten/ kota dalam satu provinsi Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di kabupaten/Kota dalam hal kegiatan usaha berada di daerah kabupaten/ kota	-

Kewajiban

No	Kewajiban	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Bersedia dilakukan surveilance paling kurang 1 kali dalam 1 periode sertifikat.	14 Hari
2	Menyampaikan surat Pernyataan komitmen untuk melaksanakan cara pembibitan ternak yang baik secara berkelanjutan.	14 Hari
3	Menindaklanjuti ketidaksesuaian penilaian Tim Audit.	14 Hari
4	Melaporkan kegiatan usaha dan pengembangan kegiatan usaha pembibitan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya	14 Hari
5	Menindaklanjuti ketidaksesuaian penilaian Tim Audit.	14 Hari

No	Parameter	Kewenangan
1	seluruh	Menteri/Kepala Badan
2	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan

No	Persyaratan	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Standar persetujuan variasi mayor pangan olahan wajib SNI	-
2	Bukti bayar PNBP	-

Kewajiban

No	Kewajiban	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Sesuai dengan kewajiban sertifikat persetujuan.	-

No	Parameter	Kewenangan
1	seluruh	Menteri/Kepala Badan
2	Seluruh	Gubernur

Persyaratan

No	Persyaratan	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Persyaratan teknis meliputi: Alur proses produksi dan denah tata letak alat produksi Prosedur tertulis penerapan hygiene sanitasi Surat pernyataan dan fotokopi ijazah mempunyai dokter hewan yang tidak berstatus aparatur sipil negara sebagai penanggung jawab teknis bagi unit usaha yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Surat pernyataan memiliki pekerja teknis dengan kompetensi di bidang higiene dan sanitasi Surat keterangan memiliki pekerja teknis dengan kompetensi di bidang kesejahteraan bagi hewan yang dipersyaratkan	14 Hari
2	Persyaratan administrasi permohonan sertifikasi NKV dengan melampirkan: surat rekomendasi dari Daerah Dinas kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan dan Kesehatan hewan Form data Umum dan Khusus unit usaha	14 Hari
3	Persyaratan khusus unit usaha produk hewan harus memenuhi persyaratan teknis meliputi: Prasarana dan sarana memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi, biosecurity, dan kesejahtera-an hewan Menjalankan praktik veteriner yang baik dan melampirkan hasil pengujian yang dipersyarat-kan dari laboratorium eksternal terakreditasi Mempunyai dokter hewan yang tidak berstatus aparatur sipil negara sebagai penanggung jawab teknis bagi Unit Usaha yang dipersyaratkan Memiliki pekerja teknis dengan kompetensi di bidang higiene dan sanitasi atau kesejahtera-an hewan bagi yang dipersyaratkan	-
4	Persyaratan administrasi permohonan sertifikasi NKV dengan melampirkan: Surat kuasa bermeterai apabila diwakilkan oleh orang lain Fotokopi izin usaha atau surat tanda daftar usaha Surat rekomendasi dari Dinas Daerah kabupaten/ kota	-
5	Persyaratan Umum : Sertifikasi NKV diwajibkan untuk unit usaha produk hewan atau sebagaimana dalam tabel	-

Kewajiban

No	Kewajiban	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Mengajukan surveilans secara berkala sesuai tingkat NKV yang diterbitkan	14 Hari
2	Mencantumkan Nomor Kontrol Veteriner wajib pada kemasan bagi yang dipersyaratkan	14 Hari
3	Mencantumkan Nomor Kontrol Veteriner wajib pada kemasan bagi yang dipersyaratkan Mengajukan surveilans secara berkala sesuai tingkat NKV yang diterbitkan	14 Hari

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
2	seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan

No	Persyaratan	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Standar dan Persyaratan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik	-
2	Bukti bayar PNBP	-

Kewajiban

No	Kewajiban	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Melaksanakan Uji Klinik sesuai dengan metodologi dalam protokol yang disetujui dan standar Cara Uji Klinik yang Baik	-

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan

No	Persyaratan	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Dokumen teknis keamanan, mutu, gizi, dan label, sesuai dengan perubahan yang diajukan mengacu pada Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Izin Edar Pangan Olahan.	-
2	Dokumen administratif; dan/atau	-
3	Standar lainnya yang berlaku pada izin edar.	-
4	Standar izin variasi mayor pangan olahan;	-
5	Bukti bayar PNBP	-

Kewajiban

No	Kewajiban	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Memenuhi kriteria keamanan, mutu, gizi, dan Label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	-
2	Memenuhi Standar Izin Edar Pangan Olahan.	-
3	Sesuai dengan kewajiban izin edar.	-

No	Parameter	Kewenangan
1	Untuk tujuan ekspor	Menteri/Kepala Badan
2	Usaha berlokasi di kabupaten/kota	Menteri/Kepala Badan
3	Usaha berlokasi lintas kabupaten/kota	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan

No	Persyaratan	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Pernyataan bahwa telah melaksanakan budidaya ternak yang baik	14 Hari
2	Dokumen jaminan mutu/ SOP dan	14 Hari
3	Alur proses produksi dan denah tata letak alat produksi	14 Hari
4	Foto udara Iokasi/denah Iokasi lengkap dengan batas batasannya	14 Hari
5	Surat Permohonan yang ditujukan kepada: Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam hal kegiatan usaha berada di lintas provinsi dan/atau untuk perluasan pasar dalam negeri atau luar negeri Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi dalam hal kegiatan usaha berada di lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di kabupaten/kota dalam hal kegiatan usaha berada di daerah kabupaten/kota.	14 Hari
6	Surat Permohonan ditujukan kepada: Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam hal kegiatan usaha berada di lintas provinsi dan/atau untuk perluasan pasar dalam negeri atau luar negeri Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi dalam hal kegiatan usaha berada di lintas daerah kabupaten/ kota dalam satu provinsi Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di kabupaten/Kota dalam hal kegiatan usaha berada di daerah kabupaten/ kota	-
7	Foto udara lokasi/ denah lokasi lengkap dengan batas- batasannya	-
8	Pernyataan bahwa telah melaksanakan budidaya ternak yang baik	-
9	Dokumen jaminan mutu / SOP	-
10	Alur proses produksi dan denah tata letak alat produksi	-

Kewajiban

No	Kewajiban	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Bersedia dilakukan surveilance paling kurang 1 kali dalam 1 periode sertifikat.	14 Hari
2	Pernyataan komitmen untuk melaksanakan cara Budidaya ternak yang baik secara berkelanjutan.	14 Hari
3	Menindaklanjuti ketidaksesuaian penilaian Tim Audit.	14 Hari
4	Melaporkan kegiatan usaha dan pengembangan kegiatan usaha Budidaya kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya	14 Hari
5	Menerapkan Cara Budidaya Ternak yang Baik kepada instansi yang berwenang	14 Hari

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
2	seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan

No	Persyaratan	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Dokumen teknis keamanan, mutu, gizi, dan label sesuai dengan perubahan yang diajukan mengacu pada Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan.	-
2	Standar pemenuhan komitmen variasi mayor pangan olahan	-

Kewajiban

No	Kewajiban	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Memenuhi kriteria keamanan, mutu, gizi, dan label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	-
2	Memenuhi Standar Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan.	-
3	Sesuai dengan kewajiban sertifikat pemenuhan komitmen.	-

No	Parameter	Kewenangan
1	seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan

No	Persyaratan	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diberlakukan wajib untuk Pangan Olahan antara lain Air Mineral Alami, Air Embun, Air Mineral, Air Demineral, Garam Konsumsi Beryodium, Gula Kristal Putih, Kakao Bubuk, Kopi Instan, Tuna dalam Kaleng, Sarden dan Makarel dalam Kaleng, Tepung Terigu, dan Minyak Goreng Sawit.	-
2	Standar Cara Produksi dan/atau Distribusi Pangan Olahan yang Baik (jika dalam sertifikat SNI belum mengakomodasi Standar Cara Produksi dan/atau Distribusi Pangan Olahan yang Baik);	-
3	Standar persetujuan pangan olahan wajib SNI;	-
4	Bukti bayar PNBP	-

Kewajiban

No	Kewajiban	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Menjamin keamanan, mutu, gizi dan label pangan olahan dengan memenuhi: Standar Cara Produksi dan/atau Distribusi Pangan Olahan yang Baik, Standar Tata Laksana Pendaftaran Pangan Olahan; Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diberlakukan wajib untuk Pangan Olahan antara lain Air Mineral Alami, Air Embun, Air Mineral, Air Demineral, Garam Konsumsi Beryodium, Gula Kristal Putih, Kakao Bubuk, Kopi Instan, Tuna dalam Kaleng, Sarden dan Makarel dalam Kaleng, Tepung Terigu, dan Minyak Goreng Sawit; dan Standar keamanan, mutu, dan label pangan olahan.	-

No	Parameter	Kewenangan
1	seluruh	Menteri/Kepala Badan
2	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan

No	Persyaratan	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Contoh jenis dan kemasan Produk Hewan. Produk hewan yang dikeluarkan dari Wilayah Negara Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan teknis negara tujuan.	7 Hari
2	Rancangan label pada kemasan Produk Hewan yang memuat paling sedikit nomor Registrasi dan	7 Hari
3	Memenuhi persyaratan keamanan dan mutu Produk Hewan dari negara asal yang dibuktikan dengan dokumen: Sertifikat kesehatan Produk Hewan (Certificate of Health) Fotokopi sertifikat asal Produk Hewan (Certificate of Origin) Fotokopi sertifikat analisis (Certificate of Analysis), dan Fotokopi sertifikat halal (Certificate of Halal) bagi yang dipersyaratkan.	7 Hari
4	Berasal dari Negara dan Unit Usaha yang sudah disetujui pemasukannya	7 Hari
5	Contoh jenis dan kemasan Produk Hewan. Produk hewan yang dimasukkan ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia:	7 Hari
6	Rancangan label pada kemasan produk Hewan yang memuat paling sedikit nomor Registrasi dan	7 Hari
7	Memiliki sertifikat halal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	7 Hari
8	Memenuhi persyaratan keamanan dan mutu produk Hewan yang dibuktikan dengan sertifikat hasil uji yang diterbitkan oleh laboratorium veteriner yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian	7 Hari
9	Persyaratan Teknis Pelaku usaha harus memenuhi persyaratan teknis untuk: a. Produk hewan yang diproduksi di dalam negeri: Berasal dari unit usaha yang memiliki NKV sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	7 Hari
10	Surat pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan benar.	7 Hari
11	Dokumen Informasi sistem ketertelusuran produk (jika tidak memiliki harus membuat surat komitmen pemenuhan persyaratan)	7 Hari
12	Sertifikat kompartemen (untuk unit usaha peternakan) atau	7 Hari
13	HACCP/ISO 22000/BRC atau yang sejenis yang dimiliki oleh unit usaha	7 Hari
14	Sertifikat sistem manajemen keamanan produk hewan seperti	7 Hari
15	Alur proses produksi	7 Hari
16	Produk hewan yang dikeluarkan dari Wilayah Negara Republik Indonesia: Profil perusahaan	7 Hari
17	Surat pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan benar.	7 Hari
18	Surat rekomendasi pemasukan Produk Hewan	7 Hari
19	Dokumen Informasi sistem ketertelusuran produk (jika tidak memiliki harus membuat surat komitmen pemenuhan persyaratan)	7 Hari
20	Sertifikat sistem manajemen keamanan produk hewan seperti HACCP/ISO 22OOOIBRC atau yang sejenis yang dimiliki oleh unit usaha	7 Hari
21	Produk hewan yang diproduksi di luar negeri: Profil perusahaan pengimpor	7 Hari
22	Surat perjanjian kerja sama jika produk diproduksi oleh pihak lain (toll manufacturing)	7 Hari
23	Surat pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan benar	7 Hari
24	Dokumen Informasi sistem ketertelusuran produk (jika tidak memiliki harus membuat surat komitmen pemenuhan persyaratan)	7 Hari
25	Sertifikat kompartemen (untuk unit usaha peternakan)	7 Hari
26	Sertifikat sistem manajemen keamanan produk hewan seperti HACCP/ISO 22OOOIBRC atau yang sejenis yang dimiliki oleh unit usaha	7 Hari
27	Alur proses	7 Hari
28	Persyaratan Administrasi Produk hewan yang diproduksi di dalam negeri Profil perusahaan	7 Hari
29	$78	-
30	Persyaratan Umum : Registrasi dilakukan terhadap Produk Hewan berupa pangan segar asal hewan yang dikemas untuk diedarkan sebagaimana dalam tabel lampiran 4 ketentuan ini	-
31	Persyaratan Khusus : Persyaratan administrasi Produk Hewan yang diproduksi di dalam negeri melampirkan Nomor kontrol veteriner Persyaratan keamanan dan mutu Produk Hewan yang dibuktikan dengan hasil laboratorium veteriner yang terakreditasi Rancangan label yang menyertai Produk Hewan yang dikemas Contoh jenis dan kemasan Produk Hewan Sertifikat halal bagi yang dipersyarat-kan dari otoritas halal yang berwenang	-

Kewajiban

No	Kewajiban	Jangka Waktu Pemenuhan
1	hasil uji fisik, biologi dan kimia dari laboratorium terakreditasi	7 Hari
2	informasi penarikan produk dan	7 Hari
3	jumlah dan peredaran	7 Hari
4	jumlah produksi atau diimpor per jenis produk	7 Hari
5	Laporan kegiatan usaha dan kelayakan produknya sebagaimana dimaksud pada angka 3,4 dan 5 terdiri atas:	7 Hari
6	Menyampaikan laporan kegiatan usaha dan kelayakan produknya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk Produk Hewan yang dimasukan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia secara berkala setiap 6 (enam bulan).	7 Hari
7	Menyampaikan laporan kegiatan usaha dan kelayakan produknya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk Produk Hewan yang dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia secara berkala setiap 6 (enam bulan).	7 Hari
8	Menyampaikan laporan kegiatan usaha dan kelayakan produknya kepada Gubernur atau Bupati/walikota melalui Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota untuk Produk Hewan yang berasal dari produksi dalam negeri secara berkala setiap 6 (enam) bulan	7 Hari
9	Pencantuman nomor Registrasi pada label dan kemasan harus mudah dibaca dan menggunakan bahan yang tidak mudah lepas, tidak mudah luntur, serta tidak mudah rusak	7 Hari
10	Mencantumkan nomor registrasi Produk Hewan pada label dan kemasan	7 Hari
11	Laporan kegiatan usaha dan kelayakan produknya sebagaimana dimaksud pada angka 3,4 dan 5 terdiri atas: jumlah produksi atau diimpor per jenis produk jumlah dan peredaran informasi penarikan produk dan hasil uji fisik, biologi dan kimia dari laboratorium terakreditasi	7 Hari
12	$7a	7 Hari

No	Parameter	Kewenangan
1	seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan

No	Persyaratan	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Standar pemenuhan komitmen pangan olahan	-

Kewajiban

No	Kewajiban	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Menjamin keamanan, mutu, gizi dan label pangan olahan dengan memenuhi: Standar Cara Produksi dan/atau Distribusi Pangan Olahan yang Baik; Standar Tata Laksana Pendaftaran Pangan Olahan; dan Standar keamanan, mutu, dan label pangan olahan.	-

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan

No	Persyaratan	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Standar pemenuhan komitmen variasi minor pangan olahan	-
2	Dokumen teknis keamanan, mutu, gizi, dan label sesuai dengan perubahan yang diajukan mengacu pada Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan.	-
3	Bukti bayar PNBP (untuk pangan risiko Menengah Tinggi dan Tinggi)	-

Kewajiban

No	Kewajiban	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Memenuhi kriteria keamanan, mutu, gizi, dan label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	-
2	Memenuhi Standar Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan.	-
3	Sesuai dengan kewajiban sertifikat pemenuhan komitmen, sertifikat persetujuan, atau izin edar.	-

Catatan: Informasi ini merupakan alat bantu pencarian KBLI dan perizinan berusaha berbasis risiko. Untuk keputusan perizinan resmi, tetap lakukan konfirmasi pada sistem OSS dan regulasi sektoral yang berlaku.