Detail KBLI 2025
Direktorat Pengelolaan Bisnis - Universitas Padjadjaran

DETAIL KBLI

KBLI 202501220

KBLI 202001220

Pertanian Buah-buahan Tropis dan Subtropis

Kode & Judul KBLI 2025

01220 - Pertanian Buah-buahan Tropis dan Subtropis

Kode & Judul KBLI 2020

01220 - Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis

Jenis Perubahan

Tetap

Uraian

Uraian KBLI 2025

Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian buah-buahan tropis dan subtropis, seperti alpukat, pisang dan pisang raja, kurma, buah ara, pepaya, nanas, rambutan, durian, duku, jambu biji, jambu air, lengkeng, nangka, mangga, manggis, sawo, belimbing, salak, sirsak, dan buah naga. Pertanian buah-buahan tropis dan subtropis yang dimaksud mencakup kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan kegiatan pascapanen yang dilakukan sebagai satu rangkaian kegiatan. Kelompok ini juga mencakup kegiatan penanaman tanaman buah tropis dan subtropis untuk menghasilkan benih berupa biji.

Uraian KBLI 2020 / OSS RBA

Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan penyiapan/pelaksanaan, penanaman, pembibitan, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen buah-buahan tropis dan subtropis, seperti rambutan, alpukat, durian, duku, pisang dan pisang raja, kurma, buah ara, pepaya, jambu biji, jambu air, lengkeng, nangka, nenas, mangga, manggis, sawo, belimbing, salak, sirsak, buah naga dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buat tropis dan subtropis.

Ruang Lingkup

Ketentuan #1

Skala

Usaha Mikro

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Rendah

Perizinan Berusaha

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/Kota	Bupati/Walikota
2	Lahan usaha berlokasi di lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
3	Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi	Menteri/Kepala Badan

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Melakukan budidaya sesuai pedoman budidaya yang baik (GAP)	-

Ketentuan #1

Skala

Usaha Kecil

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Rendah

Perizinan Berusaha

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/Kota	Bupati/Walikota
2	Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi	Menteri/Kepala Badan
3	Lahan usaha berlokasi di lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Melakukan budidaya sesuai pedoman budidaya yang baik (GAP)	-

Ketentuan #1

Skala

Usaha Menengah

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Sertifikat Standar

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi	Menteri/Kepala Badan
2	Lahan usaha berlokasi di Lintas Kabupaten/Kota	Gubernur
3	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ kota	Bupati/Walikota

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar	3
2	Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)	3
3	Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran	3
4	Surat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat	3
5	Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batasbatas wilayah kerja perusahaan perkebunan	3
6	Surat pernyataan kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan	3
7	Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar Perkebunan	3

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)	3
2	Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT)	3
3	Menerapkan teknik budidaya yang baik dan benar	3
4	Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari	3
5	Menyampaikan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:	3
6	000 atau 1:	3
7	000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang undangan	3
8	Melakukan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan	3
9	Mengusahakan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah	3
10	Kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar	3
11	Melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan	3
12	Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Secara Periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya	3

Ketentuan #1

Skala

Usaha Besar

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Sertifikat Standar

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Lahan usaha berlokasi di Lintas Kabupaten/Kota	Gubernur
2	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ kota	Bupati/Walikota
3	Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi	Menteri/Kepala Badan
4	PMA	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar	3
2	Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)	3
3	Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran	3
4	Surat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat	3
5	Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batasbatas wilayah kerja perusahaan perkebunan	3
6	Surat pernyataan kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan	3
7	Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar Perkebunan	3

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)	3
2	Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT)	3
3	Menerapkan teknik budidaya yang baik dan benar	3
4	Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari	3
5	Menyampaikan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:	3
6	000 atau 1:	3
7	000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang undangan	3
8	Melakukan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan	3
9	Mengusahakan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah	3
10	Kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar	3
11	Melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan	3
12	Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Secara Periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya	3

Ketentuan #1

Skala

Usaha Mikro

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Rendah

Perizinan Berusaha

Sertifikat Standar

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Gubernur

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari	-
2	Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)	-
3	Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang undangan	-
4	Memiliki dan/atau menguasai benih sumber	-
5	Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber	-
6	Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman	-
7	Memiliki SDM di bidang perbenihan	-
8	Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun	-
9	Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan	-
10	Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar	-
11	Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik	-
12	Menyampaikan dokumen asal usul benih	-
13	Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan	-
14	Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan	-

Ketentuan #1

Skala

Usaha Kecil

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Rendah

Perizinan Berusaha

Sertifikat Standar

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Gubernur

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari	-
2	Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)	-
3	Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang undangan	-
4	Memiliki dan/atau menguasai benih sumber	-
5	Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber	-
6	Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman	-
7	Memiliki SDM di bidang perbenihan	-
8	Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun	-
9	Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan	-
10	Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar	-
11	Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik	-
12	Menyampaikan dokumen asal usul benih	-
13	Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan	-
14	Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan	-

Ketentuan #1

Skala

Usaha Menengah

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Rendah

Perizinan Berusaha

Sertifikat Standar

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Gubernur

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari	-
2	Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)	-
3	Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang undangan	-
4	Memiliki dan/atau menguasai benih sumber	-
5	Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber	-
6	Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman	-
7	Memiliki SDM di bidang perbenihan	-
8	Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun	-
9	Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan	-
10	Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar	-
11	Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik	-
12	Menyampaikan dokumen asal usul benih	-
13	Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan	-
14	Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan	-

Ketentuan #1

Skala

Usaha Besar

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Sertifikat Standar

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Gubernur
2	PMA	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Surat Keterangan kelayakan sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan	15

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari	15
2	Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)	15
3	Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang undangan	15
4	Memiliki dan/atau menguasai benih sumber	15
5	Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber	15
6	Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman	15
7	Memiliki SDM di bidang perbenihan	15
8	Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun	15
9	Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan	15
10	Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar	15
11	Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik	15
12	Menyampaikan dokumen asal usul benih	15
13	Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan	15
14	Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan	15

Ketentuan #1

Skala

Usaha Mikro

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Rendah

Perizinan Berusaha

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ kota	Bupati/Walikota
2	Lahan usaha berlokasi di lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
3	Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi	Menteri/Kepala Badan

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Membuat pernyataan melakukan budidaya yang baik sesuai SOP	-
2	Membuat catatan kegiatan usaha	-

Ketentuan #1

Skala

Usaha Kecil

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Rendah

Perizinan Berusaha

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ kota	Bupati/Walikota
2	Lahan usaha berlokasi di lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
3	Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi	Menteri/Kepala Badan

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Membuat pernyataan melakukan budidaya yang baik sesuai SOP	-
2	Membuat catatan kegiatan usaha	-

Ketentuan #1

Skala

Usaha Menengah

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Sertifikat Standar

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/Walikota
2	Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi	Menteri/Kepala Badan
3	Lahan usaha berlokasi di lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar	7
2	Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)	7
3	Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran	7
4	Surat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat	7
5	Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batasbatas wilayah kerja perusahaan perkebunan	7
6	Surat pernyataan kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan	7
7	Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar Perkebunan	7

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Melakukan transfer teknologi.	7
2	Melaporkan kegiatan usahanya secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya.	7
3	Membuat prosedur kerja dalam memenuhi standar K3L.	7
4	Kebun/lahan usaha teregistrasi dalam penerapan GAP/atau sudah memiliki sertifikat GAP.	7

Ketentuan #1

Skala

Usaha Besar

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Sertifikat Standar

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi	Menteri/Kepala Badan
2	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/Walikota
3	Lahan usaha berlokasi di lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
4	PMA	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar	7
2	Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)	7
3	Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran	7
4	Surat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat	7
5	Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batasbatas wilayah kerja perusahaan perkebunan	7
6	Surat pernyataan kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan	7
7	Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar Perkebunan	7

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Melakukan transfer teknologi.	7
2	Melaporkan kegiatan usahanya secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya.	7
3	Membuat prosedur kerja dalam memenuhi standar K3L.	7
4	Kebun/lahan usaha teregistrasi dalam penerapan GAP/atau sudah memiliki sertifikat GAP.	7

Ketentuan #1

Skala

Usaha Mikro

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Rendah

Perizinan Berusaha

Sertifikat Standar

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
2	Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/Kepala Badan
3	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/Walikota

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Menerapkan peraturan perbenihan	-
2	Melaporkan kegiatan usaha secara periodik pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya	-

Ketentuan #1

Skala

Usaha Kecil

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Rendah

Perizinan Berusaha

Sertifikat Standar

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
2	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/Walikota
3	Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/Kepala Badan

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Menerapkan peraturan perbenihan	-
2	Melaporkan kegiatan usaha secara periodik pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya	-

Ketentuan #1

Skala

Usaha Menengah

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Rendah

Perizinan Berusaha

Sertifikat Standar

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
2	Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/Kepala Badan
3	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/Walikota

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Menerapkan peraturan perbenihan	-
2	Melaporkan kegiatan usaha secara periodik pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya	-

Ketentuan #1

Skala

Usaha Besar

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Sertifikat Standar

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	PMA	Menteri/Kepala Badan
2	Seluruh	Gubernur

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Surat pernyataan menguasai tempat usaha produksi	7
2	Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan	7
3	Surat pernyataan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih	7
4	Surat pernyataan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari institusi yang berwenang	7

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Melaporkan kegiatan usaha dan pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) secara periodik pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya	7
2	Menerapkan peraturan perbenihan	7

PB UMKU

No	Parameter	Kewenangan
1	seluruh	Menteri/Kepala Badan
2	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan

No	Persyaratan	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Foto penciri utama calon varietas	28 Hari
2	Surat Izin Pemasukan (SIP) untuk varietas introduksi	28 Hari
3	Surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan perbanyakan benih yang memenuhi PTM	28 Hari
4	Surat pernyataan kesanggupan menjamin kebenaran varietas yang diedarkan sesuai dengan deskripsi	28 Hari
5	Surat pertanyaan kesanggupan memelihara arsip benih/tanaman yang didaftarkan sebagai varietas asli	28 Hari
6	$77	-
7	Persyaratan Teknis Proposal Pendaftaran/Summary Executive Hasil Uji Kebenaran Hasil Uji Keunggulan	-
8	Bukti bayar PNBP	-
9	Persyaratan Calon Varietas Memiliki deskripsi varietas sesuai standar yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Hortikultura	28 Hari
10	Belum pernah didaftarkan untuk peredaran	28 Hari
11	memiliki keunggulan tertentu sebagaimana diakui oleh pemulia atau pemilik calon varietas/kuasanya	28 Hari
12	Nama varietas mengikuti penamaan peraturan perundangan perlindungan varietas tanaman	28 Hari
13	Persyaratan Permohonan Pendaftaran Varietas Memiliki/menguasai calon varietas	28 Hari
14	Hasil Uji Keunggulan calon varietas	28 Hari
15	Hasil Uji Kebenaran calon varietas	28 Hari
16	Deskripsi varietas	28 Hari

Kewajiban

No	Kewajiban	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Kesanggupan untuk melaksanakan perbanyakan benih yang memenuhi PTM Menjamin kebenaran varietas yang diedarkan sesuai dengan deskripsi Memelihara arsip benih/tanaman yang didaftarkan sebagai varietas asli Menarik benih yang beredar apabila varietas dimaksud dicabut tanda daftarnya	28 Hari
2	Memelihara arsip benih/tanaman yang didaftarkan sebagai varietas asli	28 Hari
3	Menarik benih yang beredar apabila varietas dimaksud dicabut tanda daftarnya	28 Hari
4	Kesanggupan untuk melaksanakan perbanyakan benih yang memenuhi PTM	28 Hari
5	Menjamin kebenaran varietas yang diedarkan sesuai dengan deskripsi	28 Hari

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
2	seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan

No	Persyaratan	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Persyaratan Teknis Rekomendasi Tim Penilai Varietas Ringkasan Proposal (Executive Summary) Silsilah varietas Matriks keunggulan Nama Varietas yang diusulkan dan disetujui oleh Pusat PVTPP Deskripsi varietas, untuk varietas hibrida deskripsi tetua juga dilampirkan	-
2	$79	-
3	Deskripsi tetua untuk varietas hibrida	16 Hari
4	Tanda daftar dari Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (Pusat PVTPP) untuk varietas lokal.	16 Hari
5	Surat jaminan produksi benih hibirida dari pengusul untuk calon varietas hibrida introduksi	16 Hari
6	Analisis ekonomi dari calon varietas yang diusulkan.	16 Hari
7	Rencana pengembangan produksi benih untuk 5 (lima) tahun ke depan.	16 Hari
8	Surat pernyataan bermaterai dari pemilik varietas yang menyatakan bahwa produksi benih hibrida (F1) untuk tanaman perkebunan akan dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun untuk tanaman semusim dan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) tahun untuk tanaman tahunan sejak pelepasan	16 Hari
9	Surat pernyataan bermaterai dari pemilik bahwa benih penjenis (breeder seed) tersedia dalam jumlah yang cukup untuk perbanyakan lebih lanjut.	16 Hari
10	Rekomendasi pelepasan varietas oleh Ketua Tim Penilai Varietas	16 Hari
11	Laporan akhir pelaksanaan pengujian dalam bentuk ringkasan proposal (executive summary)	16 Hari
12	Surat keterangan persetujuan nama varietas dari Kepala Pusat PVTPP	16 Hari
13	Matrik keunggulan varietas terhadap pembanding	16 Hari
14	Surat izin dari pemilik varietas untuk varietas introduksi.	16 Hari

Kewajiban

No	Kewajiban	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Menjamin ketersediaan benih penjenis (Breeder Seed) Menjamin kebenaran varietas yang diedarkan sesuai deskripsi Menarik benih yang beredar apabila keputusan pelepasan varietas benih tersebut dicabut Menjamin bahwa benih F1 akan dihasilkan di dalam negeri dan pengembangan produksi untuk lima tahun ke depan Bila benih tetua merupakan benih introduksi maka berkewajiban membangun benih sumber dengan materi tetua jantan dan betina dalam rangka memproduksi benih di Indonesia	16 Hari
2	Menjamin ketersediaan benih penjenis (Breeder Seed)	16 Hari
3	Menjamin kebenaran varietas yang diedarkan sesuai deskripsi	16 Hari
4	Menarik benih yang beredar apabila keputusan pelepasan varietas benih tersebut dicabut	16 Hari
5	Menjamin bahwa benih F1 akan dihasilkan di dalam negeri dan pengembangan produksi untuk lima tahun ke depan	16 Hari
6	Bila benih tetua merupakan benih introduksi maka berkewajiban membangun benih sumber dengan materi tetua jantan dan betina dalam rangka memproduksi benih di Indonesia	16 Hari

Catatan: Informasi ini merupakan alat bantu pencarian KBLI dan perizinan berusaha berbasis risiko. Untuk keputusan perizinan resmi, tetap lakukan konfirmasi pada sistem OSS dan regulasi sektoral yang berlaku.