Detail KBLI 2025
Direktorat Pengelolaan Bisnis - Universitas Padjadjaran

DETAIL KBLI

KBLI 202501191

KBLI 202001191

Pertanian Tanaman Pakan Ternak

Kode & Judul KBLI 2025

01191 - Pertanian Tanaman Pakan Ternak

Kode & Judul KBLI 2020

01191 - Pertanian Tanaman Pakan Ternak

Jenis Perubahan

Tetap

Uraian

Uraian KBLI 2025

Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian tanaman pakan ternak untuk memproduksi hijauan pakan ternak yang meliputi rumput pakan ternak dan tanaman legum/kacang-kacangan, seperti rumput gajah, rumput raja, rumput odot, rumput setaria, alfalfa, lamtoro, dan Indigoferea zollingeriana. Kegiatan pertanian tanaman pakan ternak yang dimaksud mencakup kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan kegiatan pascapanen yang dilakukan sebagai satu rangkaian kegiatan.

Uraian KBLI 2020 / OSS RBA

Kelompok ini mencakup bidang usaha produksi hijauan pakan ternak mulai dari kegiatan penyiapan dan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pengolahan pasca panen. Meliputi rumput pakan ternak dan leguminosa/kacang-kacangan tanaman pakan ternak seperti Rumput Gajah, Rumput Raja, Rumput Odot, Rumput Setaria, Alfalfa, Kaliandra, Gamal, Lamtoro, Indigofera Zollingeriana dll.

Ruang Lingkup

Ketentuan #1

Skala

Usaha Mikro

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Rendah

Perizinan Berusaha

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Dalam Satu Kabupaten/ Kota	Bupati/Walikota
2	Lintas Provinsi	Menteri/Kepala Badan
3	Lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Melakukan budidaya sesuai pedoman budidaya yang baik (GAP)	-

Ketentuan #1

Skala

Usaha Kecil

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Rendah

Perizinan Berusaha

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Dalam Satu Kabupaten/ Kota	Bupati/Walikota
2	Lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
3	Lintas Provinsi	Menteri/Kepala Badan

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Melakukan budidaya sesuai pedoman budidaya yang baik (GAP)	-

Ketentuan #1

Skala

Usaha Menengah

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Rendah

Perizinan Berusaha

Sertifikat Standar

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Lintas Provinsi	Menteri/Kepala Badan
2	Dalam Satu Kabupaten/ Kota	Bupati/Walikota
3	Lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari	-
2	Menerapkan teknik budidaya yang baik dan benar	-
3	Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)	-
4	Menyampaikan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:	-
5	000 atau 1:	-
6	000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang undangan	-
7	Mengusahakan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah	-
8	Melakukan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan	-
9	Kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar	-
10	Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT)	-
11	Melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan	-
12	Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Secara Periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya	-

Ketentuan #1

Skala

Usaha Besar

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Rendah

Perizinan Berusaha

Sertifikat Standar

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Usaha berlokasi di lintas provinsi	Menteri/Kepala Badan
2	PMA	Menteri/Kepala Badan
3	Usaha berlokasi di Kabupaten/ kota	Bupati/Walikota
4	Usaha berlokasi di lintas Kabupaten/ kota	Gubernur

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari	-
2	Menerapkan teknik budidaya yang baik dan benar	-
3	Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)	-
4	Menyampaikan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:	-
5	000 atau 1:	-
6	000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang undangan	-
7	Mengusahakan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah	-
8	Melakukan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan	-
9	Kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar	-
10	Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT)	-
11	Melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan	-
12	Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Secara Periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya	-

Ketentuan #1

Skala

Usaha Mikro

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Rendah

Perizinan Berusaha

Sertifikat Standar

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Gubernur

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari	-
2	Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)	-
3	Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang undangan	-
4	Memiliki dan/atau menguasai benih sumber	-
5	Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber	-
6	Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman	-
7	Memiliki SDM di bidang perbenihan	-
8	Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun	-
9	Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan	-
10	Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar	-
11	Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik	-
12	Menyampaikan dokumen asal usul benih	-
13	Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan	-
14	Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan	-

Ketentuan #1

Skala

Usaha Kecil

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Rendah

Perizinan Berusaha

Sertifikat Standar

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Gubernur

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari	-
2	Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)	-
3	Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang undangan	-
4	Memiliki dan/atau menguasai benih sumber	-
5	Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber	-
6	Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman	-
7	Memiliki SDM di bidang perbenihan	-
8	Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun	-
9	Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan	-
10	Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar	-
11	Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik	-
12	Menyampaikan dokumen asal usul benih	-
13	Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan	-
14	Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan	-

Ketentuan #1

Skala

Usaha Menengah

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Rendah

Perizinan Berusaha

Sertifikat Standar

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Gubernur

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari	-
2	Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)	-
3	Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang undangan	-
4	Memiliki dan/atau menguasai benih sumber	-
5	Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber	-
6	Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman	-
7	Memiliki SDM di bidang perbenihan	-
8	Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun	-
9	Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan	-
10	Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar	-
11	Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik	-
12	Menyampaikan dokumen asal usul benih	-
13	Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan	-
14	Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan	-

Ketentuan #1

Skala

Usaha Besar

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha

Sertifikat Standar

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Gubernur
2	PMA	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan Perizinan Berusaha

No	Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Surat Keterangan kelayakan sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan	15

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari	15
2	Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)	15
3	Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang undangan	15
4	Memiliki dan/atau menguasai benih sumber	15
5	Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber	15
6	Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman	15
7	Memiliki SDM di bidang perbenihan	15
8	Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun	15
9	Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan	15
10	Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar	15
11	Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik	15
12	Menyampaikan dokumen asal usul benih	15
13	Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan	15
14	Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan	15

Ketentuan #1

Skala

Usaha Mikro

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Rendah

Perizinan Berusaha

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Lahan usaha berada pada wilayah Kabupaten/ kota	Bupati/Walikota

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Melakukan budidaya sesuai pedoman budidaya yang baik (GAP)	-

Ketentuan #1

Skala

Usaha Kecil

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Rendah

Perizinan Berusaha

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Lahan usaha lintas Kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Paling lambat 1 tahun telah memenuhi self declare terhadap standar kegiatan usaha pertanian tanaman pakan ternak	-
2	Melakukan usaha budidaya sesuai pedoman budidaya tanaman pakan ternak yang baik	-

Ketentuan #1

Skala

Usaha Menengah

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Rendah

Perizinan Berusaha

Sertifikat Standar

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Lahan usaha lintas provinsi	Menteri/Kepala Badan
2	Lahan usaha lintas Kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur
3	Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ kota	Bupati/Walikota

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Memelihara sumber benih.	-
2	Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar mutu.	-
3	Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya	-
4	Menerapkan sistem pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).	-
5	Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari.	-

Ketentuan #1

Skala

Usaha Besar

Luas Lahan

Tingkat Risiko

Menengah Rendah

Perizinan Berusaha

Sertifikat Standar

Jangka Waktu

No	Parameter	Kewenangan
1	Lahan usaha lintas Kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur
2	PMA	Menteri/Kepala Badan
3	Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ kota	Bupati/Walikota
4	Lahan usaha lintas provinsi	Menteri/Kepala Badan

Kewajiban Perizinan Berusaha

No	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Memelihara sumber benih.	-
2	Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar mutu.	-
3	Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya	-
4	Menerapkan sistem pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).	-
5	Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari.	-

PB UMKU

No	Parameter	Kewenangan
1	seluruh	Menteri/Kepala Badan
2	Seluruh	Gubernur

Persyaratan

No	Persyaratan	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Persyaratan Umum : Sertifikasi NKV diwajibkan untuk unit usaha produk hewan atau sebagaimana dalam tabel	-
2	Persyaratan administrasi permohonan sertifikasi NKV dengan melampirkan: Surat kuasa bermeterai apabila diwakilkan oleh orang lain Fotokopi izin usaha atau surat tanda daftar usaha Surat rekomendasi dari Dinas Daerah kabupaten/ kota	-
3	Persyaratan khusus unit usaha produk hewan harus memenuhi persyaratan teknis meliputi: Prasarana dan sarana memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi, biosecurity, dan kesejahtera-an hewan Menjalankan praktik veteriner yang baik dan melampirkan hasil pengujian yang dipersyarat-kan dari laboratorium eksternal terakreditasi Mempunyai dokter hewan yang tidak berstatus aparatur sipil negara sebagai penanggung jawab teknis bagi Unit Usaha yang dipersyaratkan Memiliki pekerja teknis dengan kompetensi di bidang higiene dan sanitasi atau kesejahtera-an hewan bagi yang dipersyaratkan	-
4	Persyaratan administrasi permohonan sertifikasi NKV dengan melampirkan: surat rekomendasi dari Daerah Dinas kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan dan Kesehatan hewan Form data Umum dan Khusus unit usaha	14 Hari
5	Persyaratan teknis meliputi: Alur proses produksi dan denah tata letak alat produksi Prosedur tertulis penerapan hygiene sanitasi Surat pernyataan dan fotokopi ijazah mempunyai dokter hewan yang tidak berstatus aparatur sipil negara sebagai penanggung jawab teknis bagi unit usaha yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Surat pernyataan memiliki pekerja teknis dengan kompetensi di bidang higiene dan sanitasi Surat keterangan memiliki pekerja teknis dengan kompetensi di bidang kesejahteraan bagi hewan yang dipersyaratkan	14 Hari

Kewajiban

No	Kewajiban	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Mencantumkan Nomor Kontrol Veteriner wajib pada kemasan bagi yang dipersyaratkan Mengajukan surveilans secara berkala sesuai tingkat NKV yang diterbitkan	14 Hari
2	Mencantumkan Nomor Kontrol Veteriner wajib pada kemasan bagi yang dipersyaratkan	14 Hari
3	Mengajukan surveilans secara berkala sesuai tingkat NKV yang diterbitkan	14 Hari

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
2	seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan

No	Persyaratan	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Persyaratan Teknis Rekomendasi Tim Penilai Varietas Ringkasan Proposal (Executive Summary) Silsilah varietas Matriks keunggulan Nama Varietas yang diusulkan dan disetujui oleh Pusat PVTPP Deskripsi varietas, untuk varietas hibrida deskripsi tetua juga dilampirkan	-
2	$77	-
3	Deskripsi tetua untuk varietas hibrida	16 Hari
4	Tanda daftar dari Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (Pusat PVTPP) untuk varietas lokal.	16 Hari
5	Surat jaminan produksi benih hibirida dari pengusul untuk calon varietas hibrida introduksi	16 Hari
6	Analisis ekonomi dari calon varietas yang diusulkan.	16 Hari
7	Rencana pengembangan produksi benih untuk 5 (lima) tahun ke depan.	16 Hari
8	Surat pernyataan bermaterai dari pemilik varietas yang menyatakan bahwa produksi benih hibrida (F1) untuk tanaman perkebunan akan dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun untuk tanaman semusim dan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) tahun untuk tanaman tahunan sejak pelepasan	16 Hari
9	Surat pernyataan bermaterai dari pemilik bahwa benih penjenis (breeder seed) tersedia dalam jumlah yang cukup untuk perbanyakan lebih lanjut.	16 Hari
10	Rekomendasi pelepasan varietas oleh Ketua Tim Penilai Varietas	16 Hari
11	Laporan akhir pelaksanaan pengujian dalam bentuk ringkasan proposal (executive summary)	16 Hari
12	Surat keterangan persetujuan nama varietas dari Kepala Pusat PVTPP	16 Hari
13	Matrik keunggulan varietas terhadap pembanding	16 Hari
14	Surat izin dari pemilik varietas untuk varietas introduksi.	16 Hari

Kewajiban

No	Kewajiban	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Menjamin ketersediaan benih penjenis (Breeder Seed) Menjamin kebenaran varietas yang diedarkan sesuai deskripsi Menarik benih yang beredar apabila keputusan pelepasan varietas benih tersebut dicabut Menjamin bahwa benih F1 akan dihasilkan di dalam negeri dan pengembangan produksi untuk lima tahun ke depan Bila benih tetua merupakan benih introduksi maka berkewajiban membangun benih sumber dengan materi tetua jantan dan betina dalam rangka memproduksi benih di Indonesia	16 Hari
2	Menjamin ketersediaan benih penjenis (Breeder Seed)	16 Hari
3	Menjamin kebenaran varietas yang diedarkan sesuai deskripsi	16 Hari
4	Menarik benih yang beredar apabila keputusan pelepasan varietas benih tersebut dicabut	16 Hari
5	Menjamin bahwa benih F1 akan dihasilkan di dalam negeri dan pengembangan produksi untuk lima tahun ke depan	16 Hari
6	Bila benih tetua merupakan benih introduksi maka berkewajiban membangun benih sumber dengan materi tetua jantan dan betina dalam rangka memproduksi benih di Indonesia	16 Hari

No	Parameter	Kewenangan
1	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan

No	Persyaratan	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Persyaratan Teknis Rekomendasi Tim Penilai Varietas Ringkasan proposal (executive summary) Silsilah Varietas, Matrik keunggulan Nama Varietas yang diusulkan dan disetujui oleh Pusat PVTPP, Deskripsi varietas, untuk varietas hibrida deskripsi tetua juga dilampirkan	-
2	$79	-
3	Ringkasan laporan hasil akhir pelaksanaan pengujian	7 Hari
4	Surat keterangan persetujuan nama Varietas oleh Pusat PVTPP	7 Hari
5	Pernyataan dari pemilik bahwa benih penjenis (breeder seed) tersedia, baik dalam jumlah yang cukup untuk perbanyakan lebih lanjut	7 Hari
6	Rencanapengembangan produksi benih untuk 5 (lima) tahun kedepan	7 Hari
7	Rekomendasi Tim Penilai Varietas	7 Hari
8	Deskripsi varietas	7 Hari
9	Foto morfologi varietas	7 Hari

Kewajiban

No	Kewajiban	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Menjamin ketersediaan benih penjenis (breeder seed) Menjamin kebenaran varietas yang diedarkan sesuai deskripsi Melaporkan pengembangan produksi benih tiap 6 (bulan). Laporan mencakup: jenis bentuk jumlah area distribusi/ pengembangan benih	7 Hari
2	Menjamin ketersediaan benih penjenis (breeder seed)	7 Hari
3	Menjamin kebenaran varietas yang diedarkan sesuai deskripsi	7 Hari
4	Melaporkan pengembangan produksi benih tiap 6 (bulan). Laporan mencakup:	7 Hari
5	jenis	7 Hari
6	bentuk	7 Hari
7	jumlah	7 Hari
8	area distribusi/ pengembangan benih	7 Hari

No	Parameter	Kewenangan
1	seluruh	Menteri/Kepala Badan

Persyaratan

No	Persyaratan	Jangka Waktu Pemenuhan
1	A. Sertifikasi benih varietas lokal Surat permohonan sertifikasi	-
2	Formulir karekteristik morfologi	-
3	B. Sertifikasi Benih Bina Surat permohonan sertifikasi	-
4	Surat izin produksi benih bina dari bupati/wali kota atau rekomendasi dari kepala UPT/UPTD	-
5	Surat penetapan kebun sumber benih yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dan sesuai dengan prosedur sertifikasi.	-
6	C. Peredaran benih tanaman pakan ternak Surat permohonan sertifikasi	-
7	Sertifikat pelepasan benih tanaman pakan ternak	-
8	Label untuk benih bina dan benih varietas lokal yang akan diedarkan	-
9	Persyaratan umum Sertifikasi benih bina: Untuk memperoleh sertifikat, produsen benih bina harus mengajukan permohonan sertifikasi benih kepada: a. UPT yang melaksana-kan urusan Pemerintah-an di bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman hijauan pakan ternak b. UPTD atau c. Produsen benih bina yang mendapat-kan sertifikat dari lembaga sertifikasi sistem mutu yang terakreditasi Pengajuan permohonan sertifikasi harus dilengkapi dengan persyaratan: a. Surat izin produksi benih bina dari bupati/wali-kota atau rekomendasi dari kepala UPT/UPTD b. Surat penetapan kebun sumber benih yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dan c. Sesuai dengan prosedur sertifikasi	-
10	Persyaratan khusus : Prosedur sertifikasi meliputi: Pemeriksaan: a. Kebenaran benih sumber b. Lapangan dan pertanaman Pengujian laboratorium	-

Kewajiban

No	Kewajiban	Jangka Waktu Pemenuhan
1	Menjamin mutu benih bina yang diproduksi	-
2	Mendokumentasikan data benih yang diproduksi	-
3	Membuat laporan data benih benih yang diproduksi.	-

Catatan: Informasi ini merupakan alat bantu pencarian KBLI dan perizinan berusaha berbasis risiko. Untuk keputusan perizinan resmi, tetap lakukan konfirmasi pada sistem OSS dan regulasi sektoral yang berlaku.